Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Selatan menyita aset total Rp33 miliar dalam kasus dugaan korupsi tata kelola penambangan bijih timah periode 2015–2022.

Kajari Bangka Selatan, Asep Kurniawan Cakraputra mengatakan penyitaan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemulihan kerugian negara kasus timah tersebut.

"Pengamanan aset ini merupakan metode kerja kolaboratif seluruh bidang pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara," ujar Asep dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).

Dia menambahkan, aset Rp33 miliar ini berasal dari aset uang tunai senilai Rp3,09 miliar yang terdiri dari uang tunai Rp2 miliar dari tersangka Y selaku pemilik CV CJ.

Kemudian, Rp300 juta dari saksi R yang merupakan penanggung jawab operasional CV TJ. Selanjutnya, penyidik juga menyita saldo rekening milik tersangka Y sebesar Rp575,02 juta dan Rp219,16 juta.

"Total uang tunai dan saldo pada rekening yang berhasil diamankan dalam rilis tersebut mencapai Rp3.094.191.247," imbuhnya.

Selain uang, penyidik Kajari Bangka Selatan juga turut menyita sejumlah aset tidak bergerak dari tersangka Y dengan total Rp30 miliar. Aset Aset tersebut berupa dua unit SPBU dan empat ruko di Kelurahan Gadung, Kecamatan Toboali.

"Kejari Bangka Selatan juga mengamankan sejumlah aset tidak bergerak milik tersangka Y yang diduga kuat sebagai aset hasil tindak pidana dengan total estimasi nilai aset sebesar Rp30.000.000.000," pungkasnya.

Penanganan perkara yang mencakup periode tujuh tahun ini menjadi sorotan publik di Bangka Selatan. Kasus tersebut dinilai memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap kerugian negara, tetapi juga terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan.

Upaya intensif dalam asset recovery menjadi krusial mengingat karakteristik sektor tambang yang rawan terhadap praktik korupsi dengan nilai kerugian besar dan kompleksitas pelacakan aset yang tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan PT Paramount Land terkait gugatan keberatan penyitaan aset bangunan Rp30,2 miliar di kasus korupsi timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menyatakan pihaknya tidak terlalu mempersoalkan gugatan itu.

Pasalnya, keberatan dari pihak ketiga dalam kasus rasuah telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tentang pihak ketiga yang merasa dirugikan dan beritikad baik.

"Silakan saja. Ada ketentuannya di Pasal 19 kepada pihak ketiga ya, yang merasa dirugikan dan beritikad baik, sepanjang yang bersangkutan bisa membuktikan, itu ada haknya diatur," ujar Anang saat dikonfirmasi, dikutip Kamis (6/11/2025).

Dia menambahkan, jaksa sendiri siap menyampaikan argumen serta barang bukti untuk merespons gugatan dari Sandra Dewi tersebut.

"Nanti juga akan dipertimbangkan, baik dari yang mengajukan keberatan, dan tentunya juga penyidik yang melakukan penyitaan akan diminta pertimbangan oleh Majelis hakim," pungkasnya.

Sebelumnya, gugatan PT Paramount Land terkait keberatan penyitaan aset terkait ruko senilai Rp 30,2 miliar di kasus timah telah dibenarkan oleh Jubir PN Jakarta Pusat Andi Saputra.

Andi mengatakan aset yang digugat itu berkaitan dengan terpidana Tamron selaku Beneficiary Owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia.

"Bahwa ada permohonan keberatan penyitaan aset terkait kasus Timah. Dengan pemohon keberatan PT Paramount yang keberatan aset atas penyitaan aset pada putusan atas nama Terdakwa Tamron," ujar Andi kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).

Sidang perdana keberatan tersebut digelar pada Rabu (6/11/2025). Sidang selanjutnya bakal dilanjutkan pada Selasa (11/11/2025) dengan agenda jawaban dari Kejagung. Adapun, sidang ini dipimpin oleh ketua majelis hakim Adek Nurhadi.

Sekadar informasi, Tamron alias Aon telah divonis delapan tahun pada pengadilan tingkat pertama. Hukuman itu diperberat menjadi 18 tahun di pengadilan tinggi (PT) Jakarta.

Selain itu, Aon juga dihukum denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan tambahan hukuman berupa uang pengganti Rp 3,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal segera melakukan lelang aset terpidana Harvey Moeis dalam kasus megakorupsi timah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan aset milik Harvey Moeis yang disita pihaknya telah berstatus barang rampasan.

Pasalnya, status hukum Harvey saat ini sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Adapun, barang rampasan dari suami Sandra Dewi itu bakal diserahkan ke Badan Pemulihan Aset (BPA).

"Aset yang sudah disita dan sudah berkekuatan hukum/inkrah dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti," ujar Anang saat dihubungi, dikutip Selasa (4/11/2025).

Dia menambahkan, setelah diserahkan ke BPA nantinya aset Harvey Moeis itu bakal diperhitungkan nilai asetnya dan dilakukan pelelangan. Hasilnya, aset tersebut bakal disetor ke kas negara sebagai pembayaran pengganti.

"Akan diserahkan oleh Tim JPU eksekutor kepada Badan PPA untuk dilakukan penilaian nilai aset tersebut dan setelah itu dilakukan pelelangan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Harvey terbukti bersalah dalam kasus megakorupsi timah dengan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Dia kemudian divonis 6,5 tahun dalam perkara itu.

Kemudian, pada persidangan kasasi, hakim agung pada MA telah memperberat hukuman Harvey menjadi 20 tahun. Selain itu, suami Sandra Dewi itu juga dihukum membayar uang pengganti Rp420 miliar.

Adapun, aset terkait Harvey yang telah dirampas oleh negara yakni aset bangunan, puluhan tas mewah, perhiasan, hingga sejumlah kendaraan mewah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memburu aset terpidana Harvey Moeis untuk menutupi kewajiban pembayaran uang pengganti (UP) di kasus korupsi timah.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan bahwa mulanya jaksa bakal melakukan lelang terhadap aset milik Harvey dengan menggandeng Badan Pemulihan Aset (BPA).

"Kita akan memperhitungkan dengan aset-aset yang sudah disita dan dilelang," ujar Anang saat dihubungi, Senin (3/11/2025).

Namun, kata Anang, apabila nilai aset yang telah dilelang tidak sesuai nilai uang pengganti senilai Rp420 miliar, maka Kejagung bakal memburu aset Harvey Moeis atau pihak terafiliasi lainnya.

"Nanti kekurangannya Jaksa eksekutor akan menagih dan mencari aset terpidana atau aset tracking dengan instrumen sita eksekusi terhadap aset-aset milik terpidana atau pihak terafiliasi lainnya," imbuhnya.

Di samping itu, Anang mengungkap bahwa jaksa eksekutor pada Jampidsus Kejagung RI telah menyerahkan aset milik terpidana Harvey Moeis ke BPA.

Anang menjelaskan bahwa aset Harvey yang disita terkait kasus megakorupsi timah itu telah berstatus rampasan negara.

"Aset yang sudah disita dan sudah berkekuatan hukum atau inkrah dirampas untuk negara, kemudian di lelang agar diperhitungkan uang pengganti kerugian negara," pungkas Anang.

Sekadar informasi, aset rampasan negara terkait Harvey sempat digugat oleh Istri Harvey, Sandra Dewi ke PN Jakarta Pusat. Barang rampasan yang digugat oleh Sandra Dewi itu yakni sejumlah perhiasan, tas mewah, dua rumah yang berlokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan serta dua unit kondominium di Perumahan Gading Serpong.

Namun, setelah beberapa kali sidang berlangsung, Sandra Dewi resmi mencabut gugatan keberatan penyitaan itu. Informasi pencabutan gugatan keberatan itu diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto di PN Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

Menurut Hakim Rios, Sandra Dewi mencabut gugatan keberatan terkait perampasan aset itu lantaran lebih memilih patuh kepada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Setelah menimbang para Pemohon memberikan kuasanya memberikan surat pencabutan, tertanggal 28 Oktober 2025, yang pada pokoknya bahwa Pemohon tunduk dan patuh kepada putusan dan telah berkekuatan hukum tetap," ujar Rios.

Adapun, penyidik sempat mengungkap bahwa aset Sandra Dewi yang digugat dalam serangkaian persidangan keberatan itu belum mencukupi uang pengganti Harvey Rp420 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Sandra Dewi sempat mengajukan gugatan perampasan asset barang mewah kepada penegak hukum terkait barang-barang mewahnya yang disita oleh kejaksaan.

Pada awal Oktober silam, Sandra Dewi masih belum terima saat mendengar bahwa kejaksaan akan menyita 88 tas mewah, perhiasan hingga apartemen yang diperolehnya dari hasil endorsement. Namun, dia enggan bersuara.

Istri Harvey Moeis, Sandra Dewi sempat mengaku keberatan setelah barang-barang yang diperolehnya melalui pekerjaannya harus disita oleh penyidik Kejagung. Sandra Dewi menjelaskan bahwa 88 tas mewah tersebut diperolehnya melalui jasa endorsement atau mengiklankan di media sosial pribadi miliknya sejak 2014.

"Saksi saya banyak yang dapat membuktikan bahwa tas ini hasil endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014," ujarnya di persidangan, Kamis (10/10/2024).

Selain tas, Kejagung juga telah menyita perhiasan dan dua apartemen lantaran diduga diperoleh melalui hasil tindak korupsi timah. Namun, Sandra menekankan bahwa seluruhnya berasal jerih payah selama bertahun-tahun.

Sandra Dewi sempat melayangkan gugatan keberatan penyitaan barang mewah miliknya kepda kejaksaan, tetapi hanya dalam beberapa hari aja, dia mencabut gugatan tersebut.

Cabut Gugatan

Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons soal keputusan Sandra Dewi yang mencabut gugatan keberatan perampasan aset terkait kasus korupsi tata niaga timah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Anang Supriatna menyatakan dengan dicabutnya gugatan keberatan itu telah membuat aset yang dirampas negara tidak lagi berpolemik.

"Dengan dicabutnya otomatis kan barang bukti yang dipermasalahkan sudah clear dan perkara ini kan sudah inkrah," ujar Anang di Kejagung, Selasa (28/10/2025).

Dia menambahkan saat ini pihaknya tinggal melakukan eksekusi terlebih dahulu terhadap pidana suami Sandra Dewi, Harvey Moeis di kasus timah.

Adapun, Harvey terbukti bersalah dalam kasus megakorupsi timah itu. Dia kemudian divonis 20 tahun dengan pembebanan uang pengganti Rp420 miliar.

Setelah itu, Anang menyatakan bahwa pihaknya bakal melakukan lelang terhadap barang bukti terkait Harvey Moeis melalui Badan Pengelolaan Aset (BPA).

"Lelangnya kan enggak serta merta, eksekusi pidananya dulu bahwa ini kan eksekusi pidana secara apa, terhadap yang bersangkutan pidananya ya," imbuhnya.

Setelah itu, hasil pelelangan barang terkait Harvey Moeis bakal disetorkan ke kas negara dalam rangka memulihkan kerugian negara kasus timah sebesar Rp300 triliun.

"Untuk nantinya prosesnya dilelang dan menjadi diperhitungkan untuk membayar kerugian negara," pungkasnya.

Alasan Sandra Dewi Cabut Keberatan

Sandra Dewi resmi mencabut gugatan keberatan terkait perampasan asetnya di kasus korupsi tata niaga timah. Alasan Sandra mencabut gugatan keberatan terkait perampasan aset itu lantaran lebih memilih patuh kepada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain Sandra Dewi, pemohon lainnya yakni Kartika Dewi dan Raymond Gunawan juga mengambil langkah yang sama untuk mencabut gugatan keberatan perampasan aset itu.

Dalam hal ini, majelis hakim pun menyatakan untuk menerima permohonan dari Sandra Dewi Cs yang meminta untuk mencabut keberatan terkait perampasan aset di kasus timah.

"Setelah menimbang para Pemohon memberikan kuasanya memberikan surat pencabutan, tertanggal 28 Oktober 2025, yang pada pokoknya bahwa Pemohon tunduk dan patuh kepada putusan dan telah berkekuatan hukum tetap," Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto di PN Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

Sekadar informasi, barang rampasan yang digugat oleh Sandra Dewi itu yakni sejumlah perhiasan, tas mewah, dua rumah yang berlokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan serta dua unit kondominium di Perumahan Gading Serpong.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons soal keputusan Sandra Dewi yang mencabut gugatan keberatan perampasan aset terkait kasus korupsi tata niaga timah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Anang Supriatna menyatakan dengan dicabutnya gugatan keberatan itu telah membuat aset yang dirampas negara tidak lagi berpolemik.

"Dengan dicabutnya otomatis kan barang bukti yang dipermasalahkan sudah clear dan perkara ini kan sudah inkrah," ujar Anang di Kejagung, Selasa (28/10/2025).

Dia menambahkan saat ini pihaknya tinggal melakukan eksekusi terlebih dahulu terhadap pidana suami Sandra Dewi, Harvey Moeis di kasus timah.

Adapun, Harvey terbukti bersalah dalam kasu megakorupsi timah itu. Dia kemudian divonis 20 tahun dengan pembebanan uang pengganti Rp420 miliar.

Setelah itu, Anang menyatakan bahwa pihaknya bakal melakukan lelang terhadap barang bukti terkait Harvey Moeis melalui Badan Pengelolaan Aset (BPA).

"Lelangnya kan enggak serta merta, eksekusi pidananya dulu bahwa ini kan eksekusi pidana secara apa, terhadap yang bersangkutan pidananya ya," imbuhnya.

Setelah itu, hasil pelelangan barang terkait Harvey Moeis bakal disetorkan ke kas negara dalam rangka memulihkan kerugian negara kasus timah sebesar Rp300 triliun.

"Untuk nantinya prosesnya dilelang dan menjadi diperhitungkan untuk membayar kerugian negara," pungkasnya.

Alasan Sandra Dewi Cabut Keberatan

Sandra Dewi resmi mencabut gugatan keberatan terkait perampasan asetnya di kasus korupsi tata niaga timah. Alasan Sandra mencabut gugatan keberatan terkait perampasan aset itu lantaran lebih memilih patuh kepada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain Sandra Dewi, pemohon lainnya yakni Kartika Dewi dan Raymond Gunawan juga mengambil langkah yang sama untuk mencabut gugatan keberatan perampasan aset itu.

Dalam hal ini, majelis hakim pun menyatakan untuk menerima permohonan dari Sandra Dewi Cs yang meminta untuk mencabut keberatan terkait perampasan aset di kasus timah.

"Setelah menimbang para Pemohon memberikan kuasanya memberikan surat pencabutan, tertanggal 28 Oktober 2025, yang pada pokoknya bahwa Pemohon tunduk dan patuh kepada putusan dan telah berkekuatan hukum tetap," Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto di PN Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

Sekadar informasi, barang rampasan yang digugat oleh Sandra Dewi itu yakni sejumlah perhiasan, tas mewah, dua rumah yang berlokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan serta dua unit kondominium di Perumahan Gading Serpong.

Bisnis.com, JAKARTA — Istri terpidana Harvey Moeis, Sandra Dewi resmi mencabut gugatan keberatan terkait perampasan asetnya di kasus korupsi tata niaga timah.

Informasi pencabutan gugatan keberatan itu diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto di PN Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Menurut Hakim Rios, Sandra Dewi mencabut gugatan keberatan terkait perampasan aset itu lantaran lebih memilih patuh kepada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Setelah menimbang para Pemohon memberikan kuasanya memberikan surat pencabutan, tertanggal 28 Oktober 2025, yang pada pokoknya bahwa Pemohon tunduk dan patuh kepada putusan dan telah berkekuatan hukum tetap," ujar Rios.

Selain Sandra Dewi, pemohon lainnya yakni Kartika Dewi dan Raymond Gunawan juga mengambil langkah yang sama untuk mencabut gugatan keberatan perampasan aset itu.

Dalam hal ini, majelis hakim pun menyatakan untuk menerima permohonan dari Sandra Dewi Cs yang meminta untuk mencabut keberatan terkait perampasan aset di kasus timah.

"Majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut. Menetapkan, menerima, dan mengabulkan permohonan pencabutan keberatan dari para Pemohon," pungkas hakim.

Dalam catatan Bisnis, gugatan terkait harta perampasan dalam korupsi Timah digugat Sandra Dewi dalam register perkara nomor 7/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

Barang rampasan yang digugat oleh Sandra Dewi itu yakni sejumlah perhiasan, tas mewah, dua rumah yang berlokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan serta dua unit kondominium di Perumahan Gading Serpong.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan gugatan keberatan Sandra Dewi atas sitaan aset dalam kasus megakorupsi tata niaga timah tak menunda proses lelang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna menegaskan bahwa jalannya sidang keberatan oleh pihak ke-3 itu akan jalan beriringan dengan proses pelelangan.

"Keberatan itu tidak menunda [proses lelang]," ujarnya di Kejagung, Jumat (24/10/2025).

Dia menambahkan proses lelang ini sudah ada mekanismenya. Pada intinya, seluruh hasil lelang bakal masuk ke kas negara untuk memulihkan kerugian negara atas korupsi yang ada.

"Ya nanti setelah dieksekusi kalau memang itu untuk dilakukan lelang, lelang, pastinya, dilelang pun nanti akan ketentuan ada mekanismenya dan nanti semua akan kembali untuk negara," imbuhnya.

Namun yang pasti, kata Anang, pihaknya tidak terlalu mengambil pusing terkait dengan keberatan dari istri terpidana Harvey Moeis itu. Di samping itu, jaksa sendiri siap menyampaikan argumen serta barang bukti untuk merespons gugatan dari Sandra Dewi tersebut.

"Silakan saja dan ini diatur dalam UU Tipikor pasal 19 di situ ada syarat dan mekanisme ketentuannya seperti apa. Kita tunggu hasilnya yang penting apapun keputusannya kita menghormati," pungkasnya.

Sebelumnya, gugatan terkait harta perampasan dalam korupsi Timah digugat Sandra Dewi dalam register perkara nomor 7/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2025/PN.Jkt.Pst

Barang rampasan yang digugat oleh Sandra Dewi itu yakni sejumlah perhiasan, tas mewah, dua rumah yang berlokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan serta dua unit kondominium di Perumahan Gading Serpong.

Bisnis.com, JAKARTA — Advokat Junaedi Saibih, eks Direktur Pemberitaan JAKTV Tian Bahtiar, serta Ketua Tim Cyber Army atau buzzer Adhiya Muzakki didakwa rintangi tiga perkara korupsi.

Sidang dakwaan ketiganya berlangsung di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Rabu (22/10/2025) malam.

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa tiga orang melakukan perintangan pengusutan perkara melalui program atau pembuatan yang mendiskreditkan penanganan kasus oleh penyidik.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Marcella Santoso, Tian Bahtiar dan M. Adhiya Muzzaki, sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi," ujar jaksa.

Tiga perkara diduga dirintangi oleh Junaedi dkk ini mulai dari kasus korupsi pemberian fasilitas crude palm oil (CPO); korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di IUP di PT Timah Tbk (TINS) 2015-2022; dan korupsi importasi gulai di Kemendag periode 2015-2016.

Adapun, jaksa mengemukakan penyebaran konten maupun hasil diskusi yang menyudutkan kinerja penyidik disebarluaskan di media sosial maupun media massa.

Di lain sisi, Junaedi, Marcella, Tian dan Adhiya juga disebut telah menghilangkan barang bukti dengan menghapus pesan WA dan membuang ponsel yang berisi informasi terkait kasus CPO, Timah dan Impor Gula.

"Terdakwa Junaedi Saibih dan Marcella Santoso, Tian Bahtiar dan M. Adhiya Muzzaki menghilangkan barang bukti dengan menghapus chat whatsapp dan membuang handphone yang isinya terkait dengan tindak pidana korupsi," pungkas jaksa.

Atas perbuatannya itu, Junaedi Cs didakwa melanggar Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Apakah aksi yang tampak heroik-simbolik soal korupsi akan berdampak substantif? Pertanyaan ini relevan ketika melihat maraknya anti-corruption populism. Juan Torres Gonzales (17/4/2025) menyebutkan bahwa jenis populisme ini lebih banyak memanfaatkan wacana antikorupsi yang untuk membangun dan memperkuat citra diri semata, yakni sebagai pahlawan yang menantang para elite dan membela “rakyat sejati”. Yang diciptakan lebih berupa ilusi. Yang dijual adalah janji untuk membersihkan korupsi, sedangkan realisasinya sendiri bukanlah prioritas.

Hal ini dapat dicermati dari peristiwa penyerahan enam smelter rampasan kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung. Pada Senin (6/10/2025), dengan dihadiri dan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah pejabat tinggi negara dan daerah, Kejaksaan Agung menyerahkan aset sitaan tersebut kepada Wamenkeu ke PT Timah (BUMN). Enam smelter tersebut adalah milik atau dikendalikan oleh para terdakwa dalam kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung—yakni smelter PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Menara Cipta Mulia (MCM), PT Tinindo Internusa (Tinindo), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), dan PT Refind Bangka Tin (RBT).

Presiden menyebutkan nilai total barang rampasan ini mencapai sekitar Rp6-7 triliun, belum termasuk tanah jarang (monasit) yang nilainya diperkirakan mencapai Rp132,40 triliun. Aksi yang terkesan heroik-simbolis menuai pujian sebagai bukti keseriusan pemerintah membasmi penyelundupan, tambang ilegal, dan semua yang pelanggaran hukum.

Namun, nilai rampasan Rp6-7 triliun tidak ada artinya dibandingkan dengan nilai kerugian akibat korupsi timah itu sendiri yang secara resmi disebut mencapai Rp300 triliun. Sebagian besar berupa kerugian lingkungan yang mustahil untuk dipulihkan seperti semula. Artinya, ada kerugian akibat milik bersama dirampas secara membabi-buta dan tidak mungkin digantikan.

Data Menegaskan Paradoks

Soal potensi kerugian negara, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa untuk tahun 2024, nilainya sangat tinggi, mencapai Rp279,9 triliun—didominasi oleh perkara korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk. Korupsi rawan terjadi di sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat: desa, utilitas, kesehatan, dan pendidikan. Pelaku dominan korupsi tidak lain adalah pegawai pemerintah daerah, namun keterlibatan swastalah yang menyumbang kerugian negara paling besar.

Menariknya, kendati penindakan kasus korupsi merosot tajam dan menjadi rekor terendah dalam lima tahun terakhir, ini justru lebih mencerminkan merosotnya kinerja aparat penegak hukum, bukan penurunan kasus korupsi di Indonesia.

Fenomena ini semakin jelas terlihat pada data terkait korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI) Indonesia, skornya meningkat, , menjadi 37 di tahun 2024, dari 34 di tahun sebelumnya. Namun skor 37 ini sama dengan tahun 2017, jauh dari capaian terbaik 40 (2019) dan rata-rata global 43, pun rata-rata kelompok negara flawed democracy (47). Dalam klasifikasi the Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia dalam tiga tahun terakhir masuk kelompok ini, demokrasi yang cacat.

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan penurunan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dari 3,93 (2022), menjadi 3,92 (2023) dan akhirnya ke 3,85 (2024), jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, disebutkan target meningkatnya nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sebesar 4,14. pada 2024. Dalam kurun waktu 2017-2024, puncak IPAK terjadi pada 2023 dengan skor 3,93. Tren penurunan ini menunjukkan gejala melemahnya perilaku dan budaya antikorupsi di masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, sejak 2023. Secara keseluruhan, disparitas IPAK antara perkotaan dan perdesaan mengecil, namun untuk perkotaan tidak berubah tajam. Artinya, yang banyak mengalami perbaikan sebetulnya hanyalah wilayah perdesaan.

Jika IPK dan IPAK 2017-2024 dikorelasikan, didapatkan korelasi negatif kuat (−0,73). Secara statistik, ini menegaskan adanya paradoks antikorupsi: ketika perilaku antikorupsi masyarakat meningkat (IPAK naik), persepsi korupsi publik terhadap lembaga negara malah memburuk (IPK turun). Dengan kalimat lain, peningkatan kesadaran sosial tentang korupsi tidak diikuti dengan perbaikan persepsi publik terhadap penyelenggara negara, yang dalam berbagai tingkatan, tetap berperilaku koruptif yang jelas merugikan negara dan masyarakat.

Bagaimana Menyikapinya?

Paradoks antikorupsi ini hadir di tengah menguatnya politik populis yang memang mudah muncul di tengah kondisi regresif. Padahal, politik populis sering dilihat seperti panadol—yang berbasis paracetamol, bisa mengurangi panas atau demam, tapi tidak mengatasi sumber utama penyakit itu sendiri. Ada studi yang bahkan menyebutkan bahwa penggunaan paracetamol untuk periode yang lama justru berefek negatif pada sistem saraf pusat yang secara signifikan memunculkan gangguan kognitif. Dengan demikian, politik populis yang di depan tampak menarik dan menenangkan, justru dalam jangka panjang dapat menjadi pemicu keadaan yang makin regresif.

Berlama-lama dengan anti-corruption populism berisiko membelah “rakyat sejati” itu hanya menjadi pemilih yang kecewa (disillusioned voters) dan pemilih yang buta (delusional voters)—yang pada akhirnya menguntungkan para elite, atau setidaknya faksi elite, dari kamar politik maupun bisnis.

Bagaimana menyikapi ini? Salah satu saran utamanya adalah terus berupaya meyakinkan masyarakat bahwa authoritarian populists bukanlah pilihan terbaik, jadi harus dijauhkan dari daftar pilihan jauh-jauh hari sebelum hari pemilihan tiba. Mungkinkah?