Bisnis.com, JAKARTA — Seorang dokter internship berinisial AMW, 25 tahun, meninggal dunia akibat campak saat menjalani program internship di RSUD Pagelaran, Kabupaten Cianjur.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Andi Saguni, dokter tersebut kemungkinan sudah terinfeksi campak sebelum 18 Maret 2026.

“Kasus laki-laki berusia 25 tahun ini meninggal, dan prosesnya dapat ditelusuri. Beliau menangani pasien campak pada 8, 19, dan 21 Maret sebagai dokter di IGD RSUD Pagelaran,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Berdasarkan penjelasan Kemenkes, AMW menangani beberapa pasien campak sejak 8 Maret dan kembali pada 19 hingga 21 Maret 2026. Sebelumnya, dia juga bertugas pada 15 dan 16 Maret selama dua hari berturut-turut.

Gejala awal yang dirasakan AMW muncul pada 18 Maret berupa demam, flu, dan batuk. Dia sempat meminta izin untuk tidak berdinas yang kemudian disetujui.

Meski begitu, AMW tetap hadir bekerja pada 19, 20, dan 21 Maret karena merasa tubuhnya masih cukup fit. Selama tiga hari tersebut, dia menangani pasien campak di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Pada 21 Maret, ruam khas campak mulai muncul di kulit AMW. Kondisinya semakin menurun sehingga ia akhirnya mengajukan cuti.

Pada 25 Maret pukul 23.00 WIB, AMW dibawa keluarga ke IGD RS Cimacan dengan penurunan kesadaran sejak satu jam sebelumnya. Saat tiba, dia mengalami akral dingin, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 144 kali per menit, dan saturasi oksigen 35 persen yang meningkat menjadi 50 persen dengan bantuan oksigen 15 liter per menit.

Keesokan harinya pukul 00.30 WIB, AMW dipindahkan ke ICU dan dilakukan intubasi pada pukul 08.15 WIB. Meski sudah mendapat penanganan intensif, pukul 11.30 WIB dia meninggal dunia dengan diagnosis campak dan komplikasi jantung serta otak.

Dr Andi menjelaskan sehari setelah kejadian, pada 27 Maret 2026, Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur langsung melakukan penyelidikan epidemiologi. Spesimen serum pasien kemudian dikirim ke Laboratorium Bio Farma.

“Hari berikutnya, tim langsung melakukan penyelidikan dan mengambil spesimen serum, yang pada 28 Maret 2026 dikonfirmasi positif campak,” jelasnya.

Kementerian Kesehatan juga menegaskan pentingnya pemantauan kesehatan tenaga medis dan kepatuhan protokol untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan RI mengalihkan fokus program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2026 dari sekadar pemeriksaan menuju tata laksana dan penanganan hasil skrining.

Perubahan ini ditujukan untuk memastikan masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan mendapatkan penanganan lanjutan.

Pergeseran fokus tersebut menandai transisi CKG dari program skrining menjadi instrumen pengendalian penyakit. Pemerintah menargetkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa CKG tidak berhenti pada proses pemeriksaan awal. Program ini dilanjutkan dengan pencegahan dan penanganan yang terintegrasi serta diberikan secara gratis.

“Target kita di 2026 bukan hanya melakukan cek kesehatan, tetapi memastikan masyarakat benar-benar sehat,” ujar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan dalam keterangan resmi, Jumat (23/1/2026).

Dia menekankan bahwa layanan gratis mencakup pemeriksaan, pencegahan, hingga penanganan awal.

Pemerintah menjamin pengobatan gratis selama 15 hari pertama bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan melalui CKG. Setelah itu, penanganan dilanjutkan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Bagi peserta BPJS Kesehatan aktif, layanan lanjutan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, masyarakat yang belum terdaftar akan diarahkan untuk segera mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi memaparkan evaluasi data kesehatan nasional sepanjang 2025. Evaluasi tersebut menunjukkan tantangan kesehatan yang masih terjadi di berbagai kelompok usia.

Berdasarkan data tersebut, sejumlah indikator kesehatan masih perlu mendapat perhatian serius. Tantangan kesehatan ditemukan mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia.

Beberapa temuan utama data kesehatan nasional 2025:

- Enam dari 100 bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR).
- Sebanyak 31 persen balita mengalami gigi berlubang.
- Satu dari lima remaja memiliki tekanan darah di atas normal.
- Satu dari tiga orang dewasa mengalami obesitas sentral.
- Sebanyak 51 persen lansia mengidap hipertensi.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah mempercepat akses pengobatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Langkah ini diharapkan dapat menekan risiko komplikasi penyakit sejak dini.

“Mulai 2026, pasien hipertensi dan diabetes akan langsung mendapatkan obat di Puskesmas pada hari yang sama,” ujar dr. Maria.

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan dan pengendalian penyakit kronis.

Di sisi lain, Badan Komunikasi Pemerintahan menekankan pentingnya penguatan komunikasi publik terkait CKG. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan gratis.

Program CKG dinilai sebagai salah satu program kesehatan dengan cakupan penerima manfaat terbesar karena menjangkau seluruh populasi. Pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Sejumlah pemerintah daerah juga mulai menerapkan inovasi layanan guna memperluas jangkauan CKG. Pendekatan ini diarahkan agar layanan kesehatan menjangkau wilayah terpencil dan kelompok rentan.

Berikut inovasi daerah yang telah diterapkan:
- Kabupaten Pangkep dengan layanan jemput bola Perahu Sehat Pulau Bahagia.
- Puskesmas Pacitan yang mengintegrasikan layanan kesehatan fisik dan mental melalui program Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP).