Kami ingin memastikan nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan, mengetahui risiko hukum apabila melanggar....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australia Fisheries Management Authority (AFMA) memperkuat edukasi hukum bagi nelayan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, guna mencegah pelanggaran penangkapan ikan lintas batas.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan wilayah Merauke yang berbatasan langsung dengan Australia memerlukan perhatian khusus, agar nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan serta risiko hukum apabila memasuki perairan negara lain tanpa izin.

“Kami ingin memastikan nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan, mengetahui risiko hukum apabila melanggar, sekaligus mendorong praktik penangkapan ikan yang legal, aman, dan bertanggung jawab," ujar Latif dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Kegiatan yang berlangsung pada 25-27 Juni 2026 tersebut digelar di Desa Kumbe, Lampu Satu, dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Samkai, Merauke, dengan melibatkan nelayan, pelajar, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta masyarakat pesisir.

Menurut Latif, penguatan literasi hukum merupakan bagian dari program modernisasi perikanan tangkap yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas dan pengembangan armada, tetapi juga peningkatan kapasitas nelayan dalam memahami regulasi, mematuhi batas wilayah penangkapan, serta menerapkan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab.

Selama kegiatan, peserta memperoleh materi mengenai batas wilayah laut Indonesia dan Australia, risiko hukum dan keselamatan akibat penangkapan ikan lintas batas, perlindungan bagi WNI yang menghadapi proses hukum di luar negeri, hingga upaya pemberantasan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

Langkah tersebut dilakukan di tengah masih tingginya kasus pelanggaran penangkapan ikan oleh kapal nelayan Indonesia di Australian Fishing Zone (AFZ), yakni wilayah perairan Australia yang membentang dari tiga hingga 200 mil laut dari garis pantai negara tersebut.

Berdasarkan studi "The Behavioral Drivers of Illegal Indonesian Small-Scale Transboundary Fishing in the Australian Fishing Zone" yang diterbitkan jurnal Maritime Studies pada Oktober 2025 menggunakan data AFMA, pelanggaran penangkapan ikan oleh nelayan skala kecil Indonesia di AFZ masih menjadi persoalan selama beberapa dekade.

Jumlah kapal nelayan Indonesia yang dicegat di AFZ, juga tercatat masih relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan studi tersebut, otoritas Australia mencegat 337 kapal Indonesia pada tahun fiskal 2021/2022. Angka itu sempat turun menjadi 125 kapal pada 2022/2023, namun kembali meningkat menjadi 237 kapal pada 2023/2024.

Sementara itu, hingga 7 Januari 2025, otoritas Australia telah mencegat 172 kapal Indonesia pada tahun fiskal 2024/2025, meski data tersebut masih bersifat sementara.

Latif berharap pemahaman terhadap batas wilayah dan aturan penangkapan ikan sejak dini mampu menekan pelanggaran lintas batas, sekaligus melindungi nelayan Indonesia dari risiko hukum saat melaut.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Tim pengacara memutar video penangkapan yang dialami Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya di sidang praperadilan, hari ini. Video tersebut diputar saat tim pengacara tengah menanyai para saksi, salah satunya sopir Roy Suryo, M Khoiri.

Khoiri merupakan salah satu orang yang juga memvideokan penangkapan kliennya tersebut. Di persidangan, Khoiri menyebutkan, polisi saat mendatangi rumah Roy Suryo tidak menunjukkan dokumen atau kertas penangkapan dan penggeledahan.

Adapun dalam video yang diputar, tampak istri Roy Suryo menolak suaminya itu ditangkap dan dibawa oleh polisi. Sebab polisi seharusnya berhadapan dahulu dengan pengacaranya. "Anda tidak boleh begitu. Anda lewat kuasa hukum saya dulu, saya tidak menghalangi. Anda membawa suami saya itu adalah hal yang ilegal," kata istri Roy dalam video.

Petugas kepolisian menyebutkan jika mereka melakukan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Polisi juga menyerahkan surat penangkapan tersebut pada istri Roy Suryo, tapi sang istri menolak.

"Ibu, kami berhak, ini kami serahkan surat penangkapan kepada Ibu. Ini surat penangkapannya kami serahkan kepada Ibu. Tapi saya harus menunggu kuasa hukum saya. Pak Roy selama ini kooperatif," jelas istri Roy.

Dalam rekaman, istri Roy Suryo tampak geram dengan penangkapan terhadap suaminya itu karena dianggap ilegal. Petugas juga sempat menenangkan istri Roy Suryo atas penangkapan tersebut.

"Kami minta maaf kalau ibu tidak nyaman, ini emang kondisinya tidak menyenangkan," kata petugas.

JAKARTA - Kubu Roy Suryo baru saja membacakan replik menanggapi jawaban dari Polda Metro Jaya atas penangkapannya di kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Roy tetap meminta hakim terkait penangkapan dan penahanannya dinyatakan tidak sah.

"Demi tegaknya hukum di negara kita tercinta ini, kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya," ujar pengacara Roy Suryo, Refly Harun saat membacakan replik persidangan, Selasa (30/6/2026).

Dalam repliknya itu, kubu Roy Suryo menilai serangkaian tindakan kepolisian, mulai dari penggeledahan, penangkapan, hingga penahanan cacat hukum dan melanggar hak konstitusional. Dalam replik itu, intinya kubu Roy Suryo mempersoalkan sah tidaknya penggeledahan rumah yang dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang.

Kedua, terkait sah atau tidaknya Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/703/VI/Res.1.14/2026/Ditreskrimm/Polda Metro Jaya tertanggal 19 Juni 2026. Ketiga, terkait Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/458/VI/Res.1.14.1/2026/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya dengan tanggal yang sama.

Menurut tim kuasa hukum, tindakan kepolisian tersebut tidak bersesuaian dengan Pasal 1 ayat 3 juncto Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, serta melanggar asas kepastian hukum.

Selain meminta pembatalan surat perintah penangkapan dan penahanan, kubu Roy Suryo mendesak agar berkas penyidikan yang telah atau akan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan (Turut Termohon) dinyatakan tidak sah dan melawan hukum.

Bahkan, tim kuasa hukum Roy Suryo meminta agar pihak Kejaksaan tidak membacakan surat dakwaan sebelum putusan praperadilan ini diputus. Lebih lanjut, tim kuasa hukum memohon agar harkat, martabat, dan nama baik Roy Suryo dipulihkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Memerintahkan Turut Termohon (Kejaksaan Jaksel) untuk tidak membacakan surat dakwaan sebelum adanya putusan praperadilan a quo selesai dan diputus. Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Hakim yang menerima dan memeriksa permohonan praperadilan perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya," kata Refly.

Sidang Roy Suryo ditunda lantaran pihak Polda Metro Jaya selaku Termohon dan Kejari Jakarta Selatan selaku Turut Termohon mengajukan Duplik. Sidang kembali digelar pukul 18.30 WIB di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan beragendakan pembacaan Duplik.

IUU Fishing bukan pencurian ikan biasa, melainkan ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menindak 1.210 kapal yang terlibat praktik Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta mencegah kerugian negara mencapai Rp16,6 triliun sepanjang periode 2021 hingga Mei 2026.

Dalam Webinar Nasional Pemberantasan IUU Fishing di Jakarta, Jumat, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho menyatakan pemberantasan praktik IUU Fishing bukan sekadar melindungi komoditas perikanan di perairan Indonesia, tetapi juga menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 demi mewujudkan kedaulatan bahari nasional.

"IUU Fishing bukan pencurian ikan biasa, melainkan ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa. Kami di PSDKP berdiri sebagai garda terdepan untuk memastikan seluruh kekayaan laut dikelola secara mandiri dan profesional demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam siaran pers KKP.

Sebagai contoh kasus terbaru, Ipunk menyebut KKP menggagalkan penyelundupan 1,2 ton ikan napoleon menuju Hong Kong pada 29 Mei 2026.

Aksi ilegal tersebut dilakukan oleh sebuah kapal asing berbendera Sao Tome and Principe— sebuah negara di kawasan Afrika Tengah—yang menyembunyikan komoditas laut tersebut di dalam palka rahasia.

Ia menjelaskan bahwa praktik ilegal ini terpantau telah berkembang dan kerap kali terintegrasi dengan berbagai tindak kejahatan serius lintas negara seperti penyelundupan manusia (people smuggling) hingga pencucian uang dari hasil perikanan (fish laundering).

Ia menambahkan modus operandi para pelaku di lapangan juga terus berevolusi demi menghindari petugas.

Menyikapi tantangan yang semakin kompleks tersebut, Ipunk menyatakan KKP berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengawasan di laut.

Strategi yang diterapkan meliputi pemanfaatan teknologi pemantauan mutakhir, penerapan standar aturan internasional, serta penegakan hukum yang lebih tegas tanpa kompromi.

Ipunk juga mengaku telah menginstruksikan seluruh jajaran di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian saat melakukan patroli.

Pengawasan ini juga mencakup memastikan bahwa nelayan di dalam negeri menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Ipunk menegaskan bahwa keberhasilan memberantas pencurian ikan secara tuntas membutuhkan kerja sama solid dari semua pihak. KKP mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan mengambil aksi nyata demi memutus rantai IUU Fishing dari hulu hingga hilir.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengecam tindakan Israel yang mencegat dan menahan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 menuju Gaza, Palestina. Sugiono menyebut perlakuan terhadap para WNI tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional.

“Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita, jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional,” kata Sugiono saat menyambut kepulangan sembilan WNI di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (24/5/2026).

Menurut Sugiono, kesembilan WNI itu adalah warga sipil yang sedang menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu warga Palestina di Gaza.

“Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita ada di Palestina,” ujarnya.

Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan kecaman resmi atas tindakan tersebut di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei 2026.

“Dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu, ini merupakan satu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Ia juga menilai perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara merupakan bagian dari politik luar negeri Indonesia.

“Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia,” ujar Sugiono.

Diketahui, sembilan WNI tersebut tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 yang berlayar membawa bantuan menuju Gaza, Palestina.

Namun, dalam perjalanan misi tersebut, kapal yang mereka tumpangi dicegat oleh pihak militer Israel pada 18 Mei 2026 dan para peserta yang terdiri dari para aktivis dan jurnalis, termasuk sembilan WNI sempat ditahan.

Pemerintah Indonesia kemudian melakukan koordinasi dan negosiasi diplomatik dengan sejumlah pihak hingga para WNI akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia.

JAKARTA - Misi kemanusiaan yang bertujuan mengirimkan bantuan ke Gaza, Palestina justru berujung pada penangkapan dan penyiksaan oleh tentara Israel. Hal itu dialami sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0.

Mereka sebelumnya berlayar membawa bantuan menuju Gaza sebelum akhirnya ditangkap militer Israel saat masih berada di tengah laut. Salah satu aktivis kemanusiaan, Herman Budianto, mengaku bersyukur bisa kembali ke Indonesia dengan selamat.

Namun, dia menyebut selama penahanan, para peserta misi kemanusiaan mengalami tindakan penyiksaan yang brutal.

“Kami menyampaikan bahwa memang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh IDF itu nyata, sangat keji, sangat brutal. Dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar empat hari melakukan penyiksaan-penyiksaan tadi,” kata Herman di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (24/5/2026).

Dia menyebut banyak peserta misi mengalami luka berat selama proses penahanan. Selain itu, sejumlah aktivis juga dilaporkan mengalami tindak kekerasan seksual.

“Rusuk patah ada sekitar 40 orang, patah tangan, patah kaki, patah hidung, ada yang ditembak dan seterusnya. Bahkan banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual yang diterima oleh baik laki-laki maupun perempuan ketika proses yang panjang tersebut,” ujarnya.

Herman juga menceritakan kondisi yang dialami selama berada di dalam penjara Israel. Menurut dia, para tahanan diperlakukan secara tidak manusiawi.

“Belum lagi hal-hal yang lain terkait dengan kondisi ketika kita ada di penjara dan seterusnya diperlakukan seperti hewan. Kami harus berjalan dengan merangkak dengan lutut kami, kami harus berjalan dengan selalu menunduk tidak boleh menatap mereka, dan itu tidur di lantai yang tidak ada selimut, tidak ada bantal, dalam kondisi basah dan baju basah,” tuturnya.

Meski demikian, Herman mengatakan pengalaman yang dialaminya tidak sebanding dengan kondisi warga Palestina di Gaza. “Tapi semua ini insyaallah tidak menjadikan kami menjadi orang yang merasa paling berjasa. Hanya yang sangat kecil sekali yang kami lakukan untuk Palestina,” katanya.

“Coba saudara kita di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan apa yang kami alami. Kami ini hanya debu-debu yang beterbangan yang tentu tidak patut untuk berbangga, tidak patut untuk menjadi orang yang merasa penting,” ucapnya.

Herman berharap pengalaman itu dapat semakin menggelorakan semangat solidaritas internasional untuk Palestina. Dia menyebut peserta misi kemanusiaan tersebut berasal dari puluhan negara.

“Tapi mudah-mudahan ini bisa menggelorakan semangat membebaskan Palestina di seluruh dunia karena teman-teman kami semuanya berasal dari berbagai macam negara. Ada sebanyak 52 negara yang bergabung di situ, yang semua bergerak bukan karena agama tapi karena rasa kemanusiaan. Ada dari Amerika, Prancis, dan semuanya. Semuanya disiksa dengan kondisi yang sama, tidak ada pengecualian sedikit pun dari negara-negara mana pun,” katanya.

Diketahui, sembilan WNI tersebut tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 yang berlayar membawa bantuan menuju Gaza, Palestina.

Namun, dalam perjalanan misi tersebut, kapal yang mereka tumpangi dicegat oleh pihak militer Israel pada 18 Mei 2026 dan para peserta yang terdiri dari para aktivis dan jurnalis, termasuk sembilan WNI sempat ditahan.

Pemerintah Indonesia kemudian melakukan koordinasi dan negosiasi diplomatik dengan sejumlah pihak hingga para WNI akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia.

JAKARTA - Momen haru mewarnai kepulangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) anggota misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 yang pulang ke Tanah Air usai ditahan Israel, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (24/5/2026). Seorang bocah bernama Hanan (9) tampak setia menunggu kepulangan sang ayah, Ronggo Wirasanu sejak sore di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Di tengah kerumunan relawan dan keluarga yang memadati area kedatangan internasional, Hanan rela berdiri berdiri berdesak-desakan sambil membawa poster bertuliskan “Selamat Datang Ayah Ronggo Pahlawanku”. Dia sengaja mengincar posisi paling depan agar ayahnya bisa membawa poster itu. Adapaun poster itu dibuat khusus dengan gambar wajah sang ayah hasil karyanya sendiri.

Sesekali Hanan tampak menatap ke arah pintu kedatangan internasional, menanti sosok ayahnya muncul bersama rombongan sembilan WNI yang baru tiba dari luar negeri.

Saat ditanya bagaimana perasaannya menjelang bertemu sang ayah setelah berpisah sekitar satu bulan, bocah itu menjawab singkat.

“Senang,” ujar Hanan.

Ketika sesi konferensi pers yang digelar usai kedatangan rombongan berakhir Hanan langsung menghampiri Ronggo dan memeluk ayahnya erat untuk melepas rindu.

Usai bertemu putranya, Ronggo mengaku lega dan bahagia karena akhirnya bisa kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat setelah hampir satu bulan berpisah dengan keluarga selama menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza.

“Ya Alhamdulillah setelah hampir satu bulan kami berpisah sama keluarga, tapi kan berkat doa mereka juga kami bisa kembali ke sini dengan selamat. Alhamdulillah seneng,” katanya.

Suasana haru pun tak terbendung di tengah keramaian penyambutan yang sebelumnya diwarnai pekikan “Free, free Palestine” dari relawan yang datang membawa bendera Palestina, poster, dan berbagai atribut dukungan.

Kepulangan sembilan WNI itu disambut langsung oleh keluarga, relawan, serta sejumlah pejabat. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 yang berlayar membawa bantuan untuk Gaza.

Dalam perjalanan misi tersebut, rombongan sempat ditangkap otoritas Israel sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

Berdasarkan pantauan iNews.id, rombongan tiba melalui Terminal 3 Gate 2 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 16.37 WIB.

Mereka juga didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono serta Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdulfattah AK Al-Sattari.

Sebelumnya, rombongan diketahui bertolak dari Istanbul, Turki menuju Dubai, Uni Emirat Arab, pada Sabtu (23/5/2026) malam. Setelah transit di Dubai, mereka melanjutkan penerbangan ke Jakarta dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu sore.

Adapun sembilan WNI yang tergabung dalam misi tersebut yakni Herman Budianto Sudarsono (GPCI-Dompet Dhuafa), Ronggo Wirasanu (GPCI-Dompet Dhuafa), Andi Angga Prasadewa (GPCI-Rumah Zakat), Asad Aras Muhammad (GPCI-Spirit of Aqso), Hendro Prasetyo (GPCI-SMART 171), Bambang Noroyono (Republika), Thoudy Badai Rifan Billah (Republika), Andre Prasetyo Nugroho (Tempo), dan Rahendro Herubowo (Tim Media GPCI).

JAKARTA - Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan aparat keamanan telah memperlakukan 428 aktivis kemanusiaan pro-Palestina dari berbagai negara yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla (GSF) secara tidak manusiawi. Mereka ditangkap di perairan internasional menuju Gaza saat menembus blokade militer Zionis Israel pada Selasa, 19 Mei 2026.

Ben-Gvir dengan sengaja mengunggah video yang memperlihatkan aparat keamanan Israel memaksa anggota Flotilla yang ditahan untuk berlutut menghadap ke bawah dengan tangan terikat. Ben-Gvir sendiri terlihat dalam rekaman tersebut sambil mengibarkan bendera Israel dan melontarkan pernyataan provokatif kepada para aktivis.

Para aktivis mengaku ditawan, disiksa hingga dilecehkan, dan saat ini mereka telah dibebaskan, termasuk 9 WNI. Dalam hukum humaniter internasional, misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla adalah sipil yang harus dilindungi. Dilarang keras diserang, diintimidasi, atau dijadikan tawanan. Bahkan dalam konvensi Jenewa, misi kemanusiaan harus diizinkan.

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ma’arif Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam mengecam tindakan Israel tersebut. Menurut Gus Salam, dunia harus memberikan sanksi kepada Israel.

“Aspek kemanusiaan harus diutamakan dari ketentuan dan batasan yang wajib dilakukan seseorang. Ketika sedang menjalankan salat wajib saja boleh dibatalkan, bahkan wajib dibatalkan bila kondisi darurat untuk menyelamatkan manusia,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026).

Gus Salam meragukan zionis Israel mau mengubah dirinya untuk tunduk dan patuh pada hukum internasional. Baginya, kepribadian bangsa yahudi dan karakter zionis Israel dibentuk untuk merusak tatanan internansional. Mereka tidak mengenal nilai dan norma kemanusiaan. Yang mereka kenal hanya berkuasa dan menguasai yang lain.

“Susahnya mengubah watak yahudi, terlebih dengan politik zionis membentuk Israel Raya. Itu kalau tidak dihentikan, krisis kemanusian akan terus terjadi di Asia Barat atau Timur Tengah,” ungkapnya.

Di zaman Mesir kuno, keturunan Yahuda, disebut Yahudi, rata?rata berotak cerdas tapi sebagian besar berwatak buruk; kikir, sombong, keduniaan, berkeinginan menguasai bangsa lain, ashabiyah (fanatis), kejam, dan sebagainya.

Apalagi, Asia Barat dan Timur Tengah yang dikenal kaya sumber daya alam terutama minyak dan gas bumi diperebutkan oleh para kapitalis di benua Amerika dan Eropa. Maka, zionis Israel digunakan sebagai boneka (proxy) sekaligus diuntungkan oleh kapitalis dua benua itu untuk mengontrol Timur Tengah agar tetap menjadi mitra tidak setara.

Bagi Gus Salam, sosok Benyamin Netanyahu dan Itamar Ben-Gvir adalah gambaran pemimpin zionis yang menyadari keuntungan Israel menjadi proxy Amerika Serikat dan Eropa. Keduanya, seperti pemimpin zionis Israel lainnya menjadi angkuh, tidak mau diajak bicara kecuali menguntungkan atau menjadi jalan untuk melancarkan kepentingan zionis.

“Kalau seperti itu, korban manusia dan krisis kemanusiaan di Gaza, Yerusalem, Tepi Barat, Lebanon, Suriah dan negara lain di Timur Tengah, tidak pernah berhenti dan aktivis kemanusiaan dunia dengan misi memberikan bantuan untuk para korban konflik bersenjata akan terus dihadang, diusir dan dipelakukan tidak mansiawi,” ucapnya.

Untuk itu, menurut Gus Salam, dunia harus terus memberi tekanan dan sanksi kepada zionis Israrel. Bila melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak bisa karena veto AS, Prancis, Inggris atau negara pemilik hak veto, maka setiap negara yang peduli terhadap kemanusiaan dapat memberi tekanan dan sanksi melalui kebijakan politik negara masing-masing.

“Bila negara tidak bisa, maka kelompok atau organisasi masyarakat sipil di dunia bisa secara mandiri atau berjejaring melakukan seruan moral untuk menekan dan memberi sanksi terhadap zionis Israel. Bentuknya macam-macam, termasuk boikot terhadap segala produk dari atau terafiliasi dengan kepentingan ekonomi dan politik zionis Israel,” tambahnya.

Gus Salam menambahkan, dunia harus memberi pelajaran kepada zionis Israel agar menghormati keteraturan dan ketertiban untuk hidup dalam pengaturan bersama. Terutama dalam menjaga dan melindungi perdamaian serta aspek kemanusiaan.

“Terlalu naif mengandalkan dialog dengan zionis Israel. Sebaliknya, sikap dan tindakan nyata diperlukan untuk menghentikan kekejaman Israel,” tegasnya.

JAKARTA - Forum Zakat (FOZ) mengecam pembajakan kapal, penculikan dan penangkapan 9 aktivis kemanusiaan Indonesia serta ratusan delegasi Global Sumud Flotilla (GSF) oleh Israel. Tindakan tersebut merupakan ancaman langsung terhadap misi kemanusiaan dan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional.

“Sebagai representasi lembaga pengelola zakat, kami menyatakan keprihatinan yang mendalam sekaligus kegeraman atas tindakan sewenang-wenang pasukan militer penjajah Israel terhadap armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0,” ujar Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Wildhan Dewayana di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Wildhan menjelaskan, misi kemanusiaan tersebut didukung secara luas oleh masyarakat global. Terdapat total 50 kapal kemanusiaan yang berlayar dari berbagai titik di Laut Mediterania. Armada ini membawa 337 aktivis kemanusiaan dan jurnalis dari berbagai negara. Di mana 9 orang di antaranya merupakan aktivis kemanusiaan dari Indonesia yang mewakili amil zakat dan jurnalis kemanusiaan.

Berdasarkan informasi terbaru per 19 Mei 2026 pukul 21.02 WIB, pasukan penjajah Israel telah melakukan pencegatan dan pembajakan secara paksa terhadap 40 kapal kemanusiaan tersebut di perairan internasional. Hingga pernyataan ini dirilis, lebih dari 100 aktivis telah ditangkap dan diculik, termasuk 9 aktivis kemanusiaan Indonesia.

“Kami menegaskan seluruh bantuan medis, pangan, dan logistik yang disita secara paksa tersebut merupakan amanah titipan dari rakyat Indonesia. Perampasan armada ini bukan sekadar penahanan logistik biasa, melainkan bentuk perampasan atas hak hidup rakyat Palestina dan pelecehan terhadap niat baik, pengorbanan, serta solidaritas masyarakat dunia, termasuk Indonesia,” katanya.

Menurut Wildhan, tindakan militer penjajah Israel secara langsung melanggar Pasal 59 Konvensi Jenewa IV (1949) serta Protokol Tambahan I Pasal 70 dan 71, yang mewajibkan perlindungan mutlak bagi personel pekerja kemanusiaan dan kewajiban untuk memfasilitasi akses jalur bantuan tanpa hambatan.

“Penghalangan pasokan bantuan kemanusiaan secara sengaja ini secara langsung memperburuk krisis kemanusiaan dan ancaman kelaparan di Gaza, Palestina, serta mencederai prinsip-prinsip dasar kemanusiaan universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa yang beradab,” katanya.

Wildhan menambahkan, berdasarkan pertimbangan hukum dan prinsip dasar kemanusiaan di atas, serta menyikapi situasi darurat yang secara terang-terangan mengancam keselamatan para relawan dan memperparah penderitaan rakyat Palestina, Forum Zakat menyatakan sikap antara lain:

1. Mengecam keras pembajakan misi kemanusiaan. Mengutuk sekeras-kerasnya tindakan pencegatan dan pembajakan terhadap 40 kapal kemanusiaan di perairan internasional. Kami menuntut agar seluruh armada beserta muatan amanah bantuan dari rakyat Indonesia dikembalikan utuh agar misi kemanusiaan untuk rakyat Palestina dapat segera dilanjutkan.

2. Menuntut pembebasan segera 9 aktivis kemanusiaan Indonesia dan mendesak otoritas penjajah Israel untuk segera dan tanpa syarat membebaskan lebih dari 100 delegasi kemanusiaan yang ditahan, khususnya 9 aktivis kemanusiaan Indonesia.

3. Mendesak tindakan darurat pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk segera mengambil langkah diplomasi darurat, tegas, dan progresif di berbagai forum global guna memastikan keselamatan dan pembebasan para aktivis kemanusiaan tersebut, sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 untuk "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

4. Langkah koordinasi proaktif aliansi, di mana Forum Zakat bersama elemen kemanusiaan lainnya telah dan akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Kemlu dan tim Global Sumud Flotilla untuk memantau perkembangan situasi dan mengupayakan pembebasan segera bagi seluruh aktivis.

5. Mendesak perlindungan akses kemanusiaan global dan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata guna menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap aktivitas kemanusiaan, serta menjamin dibukanya koridor kemanusiaan laut dan darat yang aman.

6. Seruan solidaritas dan pengawalan bersama dan mengajak seluruh masyarakat dan elemen gerakan kemanusiaan untuk memanjatkan doa terbaik, tetap menjaga soliditas, dan terus mengawal pembebasan aktivis kemanusiaan Global Sumud Flotilla serta tetap mendukung seluruh upaya pengiriman bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, baik melalui jalur laut maupun darat.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong negara-negara anggota Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing (RPOA-IUU) untuk memperkuat pengawasan perikanan lintas negara.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan penguatan pengawasan antarnegara menjadi krusial, mengingat kejahatan perikanan kerap melintasi batas yurisdiksi dan hanya dapat ditangani melalui kerja sama lintas negara.

Ia mencontohkan kasus kapal MV Run Zeng 03 berbendera Rusia yang ditangkap pada Mei 2024 karena melakukan penangkapan ikal ilegal di perairan Indonesia dan sejumlah negara lain, serta terindikasi pelanggaran tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Sebagai salah satu langkah memperkuat pengawasan, Indonesia bersama mitra internasional menggelar Regional Workshop on Crimes in the Fisheries Sector di Bali pada 14-16 April lalu.

“Forum tersebut sangat penting dalam penegakan hukum kejahatan perikanan yang sering kali bersifat lintas negara dan membutuhkan kerja sama antarnegara” kata Pung.

Forum itu diikuti oleh 28 peserta dari tujuh negara anggota RPOA-IUU, serta pakar dari Australian National Centre for Ocean Resources and Security, University of Wollongong, Australia; International Criminal Police Organization (Interpol); United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC); dan International Monitoring, Control and Surveillance Network.

Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Saiful Umam selaku Direktur Eksekutif Sekretariat RPOA-IUU menambahkan pentingnya mekanisme kerja sama antarnegara, termasuk pengejaran seketika (hot pursuit), serta pertukaran informasi dan intelijen perikanan untuk mendukung penegakan hukum.

RPOA-IUU dibentuk pada 4 Mei 2007 di Bali, Indonesia sebagai komitmen regional untuk mempromosikan praktik perikanan yang bertanggung jawab dan memerangi praktik penangkapan ikan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, atau dilakukan tanpa aturan yang jelas (IUU Fishing).

RPOA-IUU terdiri atas 11 negara anggota, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Timor Leste, Thailand, dan Vietnam. Indonesia berperan sebagai Sekretariat RPOA-IUU.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Melalui kegiatan ini, kami berharap kesadaran nelayan semakin meningkat untuk tidak melintas batas negara saat melaut

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australia Fisheries Management Authority (AFMA) menggelar kampanye edukasi publik di Buton dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai upaya mencegah nelayan Indonesia melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Australia.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif menjelaskan kampanye ini menyasar tidak hanya nelayan, tetapi juga istri nelayan, pemilik kapal, hingga siswa sekolah dasar.

Menurut dia, pendekatan ini dilakukan untuk membangun pemahaman yang lebih luas di masyarakat pesisir mengenai risiko dan dampak pelanggaran batas wilayah laut.

“Upaya ini menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional dalam menekan pelanggaran oleh nelayan di perairan negara lain yang berpotensi mengganggu hubungan baik Indonesia dengan negara tetangga,” ungkapnya dalam siaran pers resmi di Jakarta, Selasa.

Lotharia menyampaikan bahwa berdasarkan data AFMA, masih ada nelayan asal Buton dan Wakatobi yang ditangkap otoritas Australia karena melanggar batas wilayah.

Untuk itu, ia menyebut kampanye yang berlangsung 27–30 Maret ini memberikan materi tentang batas laut Indonesia-Australia, risiko hukum, aspek keselamatan melaut, serta pentingnya pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Ia menambahkan nelayan juga dibekali peta tahan air berisi informasi batas wilayah laut dan tata kelola pemanfaatan sumber daya ikan di perbatasan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap kesadaran nelayan semakin meningkat untuk tidak melintas batas negara saat melaut. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam melindungi nelayan sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara tetangga,” kata Lotharia.

Lebih lanjut, ia menyatakan pemerintah terus berkomitmen melindungi nelayan Indonesia melalui pendekatan preventif dan kolaboratif.

Edukasi, pengawasan, serta kerja sama internasional diyakini menjadi kunci untuk menekan praktik penangkapan ikan ilegal sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Selain KKP dan AFMA, kampanye edukasi ini melibatkan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait konflik yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan Venezuela. Diketahui, Amerika Serikat (AS) telah melancarkan serangan terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Purbaya menilai hukum dunia saat ini aneh. Dia menyoroti adanya sebuah negara menyerang negara lain yang berdaulat dan bebas dari pengawasan PBB. "Hukum dunia agak aneh sekarang. Jadi kalau kita lihat negara bisa nyerang negara lain yang berdaulat, dan seperti bisa gate away dari pengawasan PBB. Jadi PBB-nya lemah sekarang," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/1/2026).

Terkait dampak konflik Venezuela ke ekonomi Indonesia, Purbaya menilai sangat terbatas. Sebab kemungkinan dampak yang paling akan terasa adalah pergerakan harga minyak. Ada ketakutan suplai minyak berkurang karena Venezuela diserang AS.

Ia juga menilai, hanya sedikit memproduksi minyak beberapa tahun ke belakang. Akhirnya kekhawatiran suplai minyak berkurang tidak terjadi. "Mungkin mereka pikir akan turun suplainya tapi kan Amerika sudah izinkan. Alaska jadi nggak ngaruh ke suplai. Ke depan kalau dijalankan peningkatan produksinya ya akan bagus juga untuk harga minyak dan suplai minyak dunia," ujar dia.

Sementara jtu, lanjut dia, dari pasar keuangan juga pasar saham justru merespons positif dengan adanya kenaikan. Artinya belum ada dampak besar yang akan terjadi dari konflik yang didalangi Trump. "Dari sisi ekonomi kan agak jauh, kalau dilihat dari pasar saham kan malah naik kan. Mereka lihat di situ positif, agak aneh sebetulnya, intinya liat pasar," jelas Purbaya.