Bisnis.com, JAKARTA - Sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat ditangkap Israel saat berlayar dengan Global Sumud Flotilla (GSF) untuk membawa misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina, akhirnya pulang dengan selamat ke Indonesia.

Mereka tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (24/5/2026) sore. Mereka disambut meriah oleh keluarga, saudara, kerabat, dan rekan-rekan sejawat. Kebahagiaan dicampur harus tampak terpancar dari raut muka relawan maupun yang menyambut.

Sejak ditangkap pada Senin (18/5/2026), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) terus berupaya melakukan langkah diplomatik, menghubungi negara negara sahabat seperti Turki, Yordania, dan Mesir

Upaya pemulangan diwarnai ketegangan tatkala Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dikejar waktu karena para WNI disandera otoritas Israel, serta KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman.

“Keberhasilan evakuasi dan pembebasan ini merupakan buah dari kerja keras serta koordinasi intensif yang dilakukan Pemerintah Indonesia secara berlapis. Kemlu RI melalui Direktorat Perlindungan WNI terus mengoptimalkan jalur diplomasi dengan menggerakkan lima perwakilan RI di kawasan strategis, yaitu KBRI Ankara, KJRI Istanbul, KBRI Amman, KBRI Kairo, dan KBRI Roma," katanya saat menyambut kepulangan 9 WNI di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (24/5/2026).

Menurutnya, Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan pencegatan kapal di perairan internasional serta perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan oleh militer Israel.

Dia menjelaskan bahwa tindak sewenang-wenang yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi dalam keadaan apa pun.

Kendati demikian, sepanjang waktu diplomasi, publik dibuat khawatir atas beredarnya video GSF yang tengah ditahan oleh militer Israel. Video disebarkan oleh Menteri Keamanan Israel Itamar Ben Gvir melalui akun X pribadinya.

Dalam video, tampak para relawan dipaksa sujud dengan tangan terikat kebelakang. Itamar dengan lantang mengaku telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar para tahanan tersebut diserahkan kepadanya untuk ditempatkan dalam penjara teroris dalam waktu yang sangat lama. Menurutnya, langkah itu merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan.

"Saya katakan kepada Perdana Menteri Netanyahu serahkan mereka kepada saya untuk waktu yang sangat lama, serahkan mereka kepada kami di penjara teroris. Beginilah seharusnya," ucapnya.

Apakah Upaya tersebut Sudah Optimal?

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai langkah diplomasi yang ditempuh pemerintah mencerminkan hadirnya negara dalam melindungi warga negara di luar negeri.

Menurutnya, proses pemulangan tidak berlangsung sederhana mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel. Namun, pemerintah dinilai mampu memanfaatkan dukungan negara sahabat dan forum internasional sehingga pemulangan berlangsung relatif cepat.

“Hal ini mencerminkan kapasitas diplomasi Indonesia yang berlandaskan solidaritas kemanusiaan serta prinsip politik luar negeri yang konsisten,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (26/5/2026).

Dave mengatakan keberhasilan pemulangan tersebut tidak lepas dari koordinasi lintas kementerian serta dukungan masyarakat internasional. Meski demikian, kasus ini dinilai menjadi momentum evaluasi terhadap mekanisme perlindungan WNI, terutama relawan kemanusiaan yang bertugas di kawasan konflik.

Menurut dia, negara perlu memperkuat mitigasi risiko sejak pra-keberangkatan, monitoring di lapangan, hingga kepastian perlindungan hukum dan diplomasi apabila terjadi insiden.

“Indonesia harus konsisten menegaskan bahwa perlindungan WNI adalah mandat konstitusional sekaligus bagian dari kontribusi bangsa terhadap perdamaian dunia,” katanya.

Ke depan, katanya, tantangan diplomasi Indonesia akan semakin kompleks, terutama dalam melindungi WNI di wilayah konflik yang tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan pemerintah setempat.

Oleh karena itu, Komisi I DPR RI mendorong penguatan jejaring diplomasi multilateral, pemanfaatan peran negara sahabat, serta optimalisasi forum internasional sebagai sarana advokasi kemanusiaan.

"Kami tetap yakin bahwa pengalaman ini akan memperkuat kapasitas diplomasi Indonesia dalam menghadapi situasi serupa di masa mendatang," tandasnya.

Di sisi lain, Doktor bidang Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran sekaligus pendiri Indonesian Centre for Middle East Studies (ICMES) Dina Y. Sulaeman menilai pemerintah memang patut diapresiasi karena berhasil memulangkan seluruh WNI dalam kondisi selamat.

Namun, diplomasi dinilai belum menyentuh akar persoalan yang lebih besar. Menurut Dina, jika diplomasi hanya berhenti pada pembebasan WNI tanpa menyoroti dugaan pelanggaran hukum internasional terhadap misi kemanusiaan sipil dan blokade Gaza, Indonesia berisiko ikut membantu meredam tekanan internasional terhadap Israel.

“Israel membebaskan aktivis flotilla hanya sebagai mitigasi kekacauan diplomatik setelah viralnya video penyiksaan oleh IDF dan tekanan publik, tanpa ada permintaan maaf, dan tetap mempertahankan narasi bahwa aktivis GSF yang salah,” katanya saat dihubungi.

Dia menilai deportasi terhadap relawan kemanusiaan selama ini menjadi pola berulang tanpa diikuti pengakuan kesalahan maupun perubahan kebijakan Israel terhadap Gaza.

Dina menilai Indonesia seharusnya tidak hanya mengandalkan jalur komunikasi tertutup, tetapi juga memperkuat tekanan moral dan politik melalui forum internasional.

“Pemerintah perlu lebih tegas menyatakan bahwa penahanan aktivis kemanusiaan dan blokade Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional,” tegasnya.

Menurutnya, ketiadaan hubungan diplomatik dengan Israel justru dapat menjadi kekuatan moral Indonesia dalam isu Palestina. Indonesia dinilai memiliki legitimasi historis sebagai negara pendukung kemerdekaan Palestina sekaligus pewaris semangat anti-kolonial Konferensi Asia Afrika 1955.

“Punya hubungan diplomatik tidak menjamin WNI selamat dari kejahatan Israel,” ujarnya.

Dia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap framing komunikasi pemerintah selama proses diplomasi berlangsung.

Pemerintah diimbau perlu berhati-hati agar bahasa resmi yang digunakan tidak terkesan mengadopsi sudut pandang keamanan Israel dan mengaburkan dimensi pelanggaran hukum internasional dalam kasus tersebut.

Selain itu, menurutnya perlindungan WNI di wilayah konflik tidak cukup dimaknai sebatas evakuasi setelah insiden terjadi. Pemerintah diminta perlu membangun sistem mitigasi yang lebih kuat, mulai dari pemetaan ancaman, koordinasi lintas kementerian, jalur komunikasi darurat, hingga penguatan dukungan diplomatik multilateral sejak awal.

Kasus Global Sumud Flotilla pun memperlihatkan tantangan diplomasi Indonesia yang semakin kompleks di tengah eskalasi konflik geopolitik global. Di satu sisi, pemerintah dituntut memastikan keselamatan warga negara melalui jalur diplomasi yang cepat.

Namun, di sisi lain, tekanan publik juga menguat agar Indonesia tetap mempertahankan posisi politik luar negeri yang tegas terhadap isu kemanusiaan Palestina.

Peristiwa ini sekaligus memperlihatkan bahwa perlindungan WNI di kawasan konflik tidak lagi cukup hanya mengandalkan respons darurat ketika krisis terjadi. Kapasitas mitigasi, diplomasi multilateral, serta konsistensi sikap politik luar negeri akan semakin menentukan efektivitas perlindungan negara terhadap warganya di tengah konflik internasional yang kian terbuka dan tidak menentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Penangkapan 430 aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 tengah menjadi sorotan publik secara global, termasuk dari warga Indonesia.

Bukan tanpa sebab, penangkapan ini menjadi sorotan. Pasalnya, ratusan relawan ini diculik karena tengah melakukan misi kemanusiaan seperti membawa logistik hingga obat-obatan untuk keberlangsungan hidup warga Gaza. Bahkan, para relawan ini tidak dipersenjatai saat melangsungkan misi tersebut.

Kemudian, bagai menyiram minyak ke dalam api, salah satu pejabat Israel justru mempertontonkan kekejian dari perlakuan Israel ke relawan ini yang ditangkap. Dia adalah Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir.

Partai sayap kanan Jewish Power sejak 2019 ini mengunggah video kondisi penangkapan ratusan relawan GSF. Dalam video tersebut, dia terlihat berekspresi seperti mencemooh para relawan yang berjuang untuk misi kemanusiaan.

"Beginilah cara kita menerima para pendukung terorisme. Selamat datang di Israel," cuit Ben Gvir melalui akun @itamarbengvir di X pada Rabu (20/3/2026).

Dalam video yang diunggah itu, terlihat aksi keji yang dilakukan pasukan Israel terhadap relawan. Mereka diseret dan dikumpulkan dalam satu lokasi. Tak hanya itu, para relawan berkumpul dengan posisi tiarap dengan kedua tangan diikat ke belakang.

Dalam cuplikan lain, relawan wanita yang berteriak "free-free Palestine" langsung ditarik kepalanya oleh salah satu petugas Israel dan memaksanya untuk bersujud.

"Mereka datang dengan penuh kebanggaan sebagai pahlawan besar. Lihatlah penampilan mereka sekarang, perhatikan bagaimana penampilan mereka sekarang. Bukan pahlawan atau apapun. Pendukung teroris," ujar Ben Gvir.

Sontak perlakuan kejam ini memantik amarah publik, termasuk sejumlah pejabat negara seperti AS, Italia, Prancis bahkan pejabat Israel itu sendiri. Nah, berikut ini daftar pejabat negara yang mengecam tindakan Ben Gvir :

Dubes AS

Salah satu pejabat Israel yang mengkritik aksi Ben Gvir adalah Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee.

Melalui unggahan di platform X, Huckabee menyebut aksi flotilla sebagai "aksi bodoh", tetapi menilai Ben-Gvir telah mencoreng martabat Israel.

"Aksi konvoi itu adalah aksi bodoh, tetapi Ben-Gvir mengkhianati martabat bangsanya," tulis Huckabee

Banjir Kritik Benua Biru

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut tindakan Ben-Gvir tidak dapat diterima. Dia pun meminta agar Dubes Israel untuk Prancis agar bisa dipanggil untuk menjelaskan perbuatan Ben-Gvir.

"Saya telah meminta agar duta besar Israel untuk Prancis dipanggil untuk menyampaikan kemarahan kami dan mendapatkan penjelasan. Keselamatan warga negara kita adalah prioritas utama," tulis Barrot di X @jnbarrot.

Kemudian, kecaman datang dari Spanyol melalui Menteri Luar Negerinya José Manuel Albares. Dia menyatakan bahwa perlakuan Ben-Gvir sangat mengerikan dan tidak bermartabat. Dia pun menuntut pembebasan segera terhadap relawan, khususnya warga Spanyol.

"Mengingat perlakuan yang mengerikan, tidak bermartabat, dan memalukan terhadap warga Spanyol dan anggota armada lainnya oleh seorang menteri Israel, saya telah segera memanggil kuasa usaha Israel," tulus @jmalbares di X.

Selanjutnya, Italia juga telah mengumumkan akan memanggil duta besar Israel setelah Perdana Menteri Giorgia Meloni. Menteri Luar Negeri Antonio Tajani mengutuk perlakuan yang "tidak dapat diterima".

“Apa yang terungkap dari video Menteri Ben Gvir sama sekali tidak dapat diterima dan bertentangan dengan setiap perlindungan dasar martabat manusia," tulis Tajani si X.

Adapun, Menlu Belanda Tom Berendsen mengecam tindakan Ben-Gvir terhadap para aktivis. Dia pun mengingatkan bahwa PM Israel Netanyahu dan Menlu Israel Gideon Sa'ar tidak mentolerir perilaku seperti itu.

"Saya menegaskan kembali bahwa Israel harus memperlakukan semua penumpang sesuai dengan hukum internasional dan menjamin keselamatan warga negara Belanda," tutur Tom di X.

Adapun, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengaku benar-benar terkejut oleh rekaman tersebut, dan mengatakan bahwa itu melanggar standar dasar penghormatan dan martabat.

“Kami telah menuntut penjelasan dari pihak berwenang Israel dan memperjelas kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak warga negara kami dan semua pihak yang terlibat,” tulis Cooper di X.

Internal Israel

Selain dari luar negara, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga ikut menyayangkan tindakan keji yang dipertontonkan oleh Ben-Gvir. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh Ben tidak sejalan dengan norma Israel.

"Namun, cara Menteri Ben Gvir menangani para aktivis armada kapal tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma Israel," ujar Netanyahu dikutip dari akun X @IsraeliPM,

Dia pun menginstruksikan kepada pihak berwenang terkait untuk menginstruksikan agar bisa mendeportasi para relawan yang dianggap provokator.

"Saya telah menginstruksikan pihak berwenang terkait untuk mendeportasi para provokator sesegera mungkin," pungkasnya.

Di samping itu, Menlu Israel Gideon Sa'ar juga ikut mengkritik perilaku Menteri Keamanan Israel. Menurut Gideon, tindakan terhadap relawan GSF itu telah menyebabkan kerugian negara dan menyebutnya sebagai tindak memalukan.

"Anda dengan sengaja menyebabkan kerugian bagi negara kita dalam pertunjukan yang memalukan ini - dan bukan untuk pertama kalinya," tulis Gideon di X.

Dia pun menyebut, tindakan Ben-Gvir ini telah menghancurkan citra Israel secara global. Gideon pun menyebut bahwa sikap Ben-Gvir tidak mencerminkan Israel. "Tidak, Anda bukanlah wajah Israel," tulis Gideon.

Kemlu RI

Sementara itu, Kemlu RI telah mengutuk tindakan Israel dalam memperlakukan para relawan yang ditahan. Pemerintah RI menilai perilaku itu jauh dari prinsip kemanusiaan.

"Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan," tulis Kemlu RI dalam pernyataan resminya pada Kamis (21/5/2026).

Kemlu juga menekankan menekankan bahwa tindakan militer Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla dan relawan yang tergabung didalamnya adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Pemerintah pun menyatakan terus fokus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap agar bisa pulang ke Tanah Air sesegera mungkin.

"Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pembebasan hingga se

luruh WNI dapat kembali dengan selamat ke Tanah Air secepatnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan 9 Warga Negara Indonesia (WNI) peserta Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 telah tiba di Istanbul, Turki, jelang pemulangan ke Tanah Air.

Sembilan orang WNI yang mengikuti misi kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam program GSF 2.0 telah dibebaskan dari penjara Israel dan tiba di Turki.

Kedatangan kesembilan WNI di ibu kota Turki usai ditahan otoritas Zionis Israel disambut langsung oleh Konsul Jenderal RI di Istanbul Darianto Harsono, yang melaporkan pertemuan itu melalui pernyataan video dengan didampingi kesembilan WNI tersebut.

"Hari ini kami sudah bersama sembilan saudara kita yang bergabung dengan koalisi GSF, mereka telah bersama kami dalam kondisi sehat wal afiat," kata Konjen Darianto melalui video yang disiarkan lewat Instagram @menluri.

Namun demikian, para WNI tersebut tak luput dari kekerasan fisik yang dilakukan personel Zionis Israel. Dia mengatakan, mereka mengaku dipukuli, ditendang, dan disetrum saat ditahan.

Kesembilan WNI tersebut juga telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melalui panggilan video.

Sebelumnya diberitakan, Menlu Sugiono memastikan sembilan WNI relawan kemanusiaan yang tergabung dalam GSF 2.0 telah dibebaskan dan kini tengah meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri pada Kamis (21/5/2026), Sugiono menyampaikan bahwa para relawan selanjutnya akan dipulangkan ke Indonesia setelah sempat ditangkap militer Israel dalam insiden pencegatan kapal bantuan kemanusiaan.

"Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 Warga Negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air," ujar Sugiono.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Turki yang dinilai berperan aktif membantu proses pembebasan dan pemulangan para relawan Indonesia tersebut.

Sugiono menjelaskan, pembebasan sembilan WNI itu merupakan hasil koordinasi diplomatik intensif yang dilakukan pemerintah sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 oleh Israel.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengintruksikan agar aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) segera dideportasi.

Netanyahu mengatakan Israel memiliki kebijakan untuk mencegah masuknya armada yang dianggap provokatif, diduga berisi pendukung teroris Hamas.

“Israel memiliki hak penuh untuk mencegah armada provokatif yang berisi pendukung teroris Hamas memasuki wilayah perairan kami dan mencapai Gaza," katanya dikutip dari akun X @IsraeliPM, dilihat pada Kamis (21/5/2026).

Meskipun memiliki hak untuk mencegah, dia menyangkakan tindakan Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir dalam menangani para tahanan. Menurutnya tindakan tersebut tidak sejalan dengan nilai dan normal yang dijunjubg Israel.

Kemudian, Netanyahu mengintruksikan agar para tahanan yang dianggap sebagai provokator untuk dideportasi.

"Saya telah menginstruksikan pihak berwenang terkait untuk segera mendeportasi para provokator tersebut," ujarnya.

Diketahui, peristiwa bermula ketika militer Israel menghentikan pelayaran armada Global Sumud Flotilla 2.0 di kawasan perairan menuju Gaza. Rombongan yang terdiri atas sekitar 50 kapal itu diketahui berangkat dari Turki dengan membawa ratusan relawan dari berbagai negara.

Misi tersebut bertujuan mengirimkan bantuan kemanusiaan sekaligus menunjukkan solidaritas internasional bagi warga Palestina di Gaza yang masih menghadapi krisis berkepanjangan.

Di tengah operasi penahanan itu, sembilan warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan ikut diamankan aparat Israel. Informasi yang beredar menyebut para WNI tersebut terdiri atas empat jurnalis dan lima aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam armada Global Sumud Flotilla 2.0.

Terkait Itamar Ben-Gvir, dia mengunggah video penahanan aktivis Global Sumud Flotilla melalui akun X pribadinya @itamarbengvir.

Dalam video tersebut, tampak sejumlah relawan kemanusiaan untuk Gaza dipaksa bersujud dengan kedua tangan diikat kebelakang hingga baju bagian belakang tertarik ke atas sehingga memperlihatkan bagian punggung.

Dari cuplikan video, mereka dikepung ketat oleh militer Israel bersenjata. Itamar mengatakan bahwa mereka bukanlah pahlawan melainkan kelompok yang mendukung teroris.

Dia menyampaikan ucapan “selamat datang di Israel” sambil menegaskan bahwa mereka merupakan penguasa atas rumah tersebut.

"Mereka datang dengan penuh kebanggaan sebagai pahlawan besar. Lihatlah penampilan mereka sekarang, perhatikan bagaimana penampilan mereka sekarang. Bukan pahlawan atau apapun. Pendukung teroris," katanya.

Dia mengaku telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar para tahanan tersebut diserahkan kepadanya untuk ditempatkan dalam penjara teroris dalam waktu yang sangat lama. Menurutnya, langkah itu merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Krisis kemanusiaan di Gaza kini menyeret Indonesia ke pusaran tekanan diplomatik yang semakin kompleks.

Penangkapan sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus dan Mediterania Timur tak hanya menguji kapasitas perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan ruang gerak diplomasi Indonesia di tengah absennya hubungan resmi dengan Israel.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri bergerak cepat membangun jalur komunikasi tidak langsung melalui Turki, Yordania, Mesir, hingga sejumlah perwakilan RI di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Namun, terbatasnya akses komunikasi dengan para relawan yang ditahan membuat proses verifikasi kondisi WNI berlangsung tidak mudah.

Di saat bersamaan, tekanan publik domestik dan solidaritas internasional terhadap Palestina terus membesar, mendorong Indonesia mengambil posisi diplomatik yang lebih aktif di forum global.

Insiden di Mediterania Timur tersebut juga membuka kembali perdebatan mengenai legitimasi intersepsi kapal sipil di perairan internasional, perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata, hingga efektivitas hukum humaniter internasional dalam menghadapi operasi militer Israel di sekitar Jalur Gaza.

Pemerintah Indonesia menghadapi situasi diplomatik yang tidak sederhana setelah lima WNI dilaporkan ditangkap militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan internasional menuju Gaza melalui jalur laut Mediterania Timur.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui pemerintah masih mengalami keterbatasan akses komunikasi dengan para relawan yang ditahan. Dalam keterangannya di Gedung DPR, Rabu (20/5/2026), Sugiono mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan mitra diplomatik Indonesia di kawasan.

Menurut Sugiono, komunikasi intensif telah dilakukan dengan pihak-pihak di Turki dan Yordania untuk memastikan kondisi para WNI. Pemerintah juga mengapresiasi langkah para relawan Indonesia yang terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina.

Namun situasi menjadi rumit karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Seluruh proses perlindungan warga negara pun harus ditempuh melalui jalur diplomasi tidak langsung.

“Kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Jordan dan Turki,” ujar Sugiono.

Ketiadaan hubungan diplomatik dengan Israel membuat Indonesia harus mengandalkan jaringan diplomatik negara ketiga. Dalam situasi seperti ini, peran perwakilan RI di kawasan Timur Tengah menjadi sangat strategis.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman sebelumnya mengungkapkan pemerintah telah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas negara untuk menangani kasus tersebut.

Menurut Dudung, terdapat sembilan WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) yang tergabung dalam misi GSF 2.0. Dari jumlah itu, lima WNI ditangkap militer Israel, sementara empat lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar Siprus dan Mediterania Timur. Pemerintah memandang situasi keempat WNI tersebut masih rawan karena sewaktu-waktu dapat mengalami intersepsi serupa.

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, serta KJRI Istanbul. Pemerintah juga menyiapkan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila dokumen perjalanan WNI disita oleh otoritas Israel.

Selain itu, dukungan medis dan skema pemulangan darurat turut dipersiapkan. Dalam praktik diplomasi internasional, mekanisme seperti ini dikenal sebagai protecting power mechanism, yakni penggunaan negara ketiga sebagai mediator hubungan konsuler ketika dua negara tidak memiliki hubungan diplomatik langsung.

Indonesia juga bergabung bersama sembilan negara lain yang mengeluarkan pernyataan bersama mengutuk intersepsi Israel terhadap GSF. Negara-negara tersebut meliputi Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol.

Koalisi diplomatik ini menunjukkan bahwa isu GSF tidak lagi dipandang sebagai persoalan bilateral Israel-Palestina semata, melainkan telah berkembang menjadi isu internasional terkait perlindungan sipil dan kebebasan navigasi.

Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejak blokade Gaza diberlakukan Israel pada 2007, berbagai misi bantuan kemanusiaan laut berulang kali mengalami intersepsi. Kasus paling dikenal terjadi pada 2010 ketika kapal Mavi Marmara yang membawa relawan internasional dicegat militer Israel dan memicu krisis diplomatik besar dengan Turki.

Tekanan terhadap pemerintah Indonesia juga datang dari kelompok masyarakat sipil. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Nani Afrida menilai pemerintah harus mengambil langkah yang lebih tegas dan terukur.

AJI menyoroti adanya jurnalis Indonesia dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut. Menurut Nani, perlindungan terhadap jurnalis harus menjadi bagian penting dari diplomasi Indonesia.

“Jurnalis yang meliput misi kemanusiaan tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kriminal ataupun target intimidasi militer,” kata Nani.

AJI juga meminta pemerintah memaksimalkan jalur diplomasi melalui negara-negara yang memiliki pengaruh langsung terhadap Israel seperti Turki, Mesir, dan Yordania. Selain itu, DPR RI didorong memanfaatkan forum internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk membangun tekanan global.

Organisasi tersebut bahkan telah menghubungi sejumlah lembaga pers internasional seperti International Federation of Journalists, IFEX, dan Forum Asia untuk menggalang solidaritas internasional bagi jurnalis Indonesia yang ditahan.

Menurut data Committee to Protect Journalists (CPJ), konflik Gaza menjadi salah satu perang paling mematikan bagi jurnalis dalam dua dekade terakhir. Hingga awal 2026, lebih dari 150 pekerja media dilaporkan tewas sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023.

Kasus GSF juga memperlihatkan dilema diplomasi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia konsisten mendukung Palestina sebagai bagian dari politik luar negeri bebas aktif. Namun di sisi lain, absennya hubungan diplomatik dengan Israel membuat ruang gerak pemerintah dalam perlindungan WNI menjadi lebih terbatas dibanding negara-negara yang memiliki akses langsung.

Direktur Eksekutif Global Insight Forum Teuku Rezasyah menilai Israel berpotensi memanfaatkan insiden ini sebagai instrumen tekanan diplomatik terhadap Indonesia.

Menurut Teuku, keselamatan WNI dapat digunakan untuk membangun persepsi bahwa hubungan diplomatik langsung dengan Israel penting bagi perlindungan warga negara. Karena itu, ia menilai Indonesia perlu membangun sikap bersama dengan negara-negara lain yang warganya juga ditahan.

“Indonesia perlu berkonsultasi dengan PBB dan 21 negara yang anggotanya ditahan Israel demi sebuah sikap bersama yang kompak dan berbasis hukum internasional,” ujar Teuku.

Di luar aspek diplomatik, kasus GSF juga memunculkan perdebatan hukum internasional mengenai legalitas intersepsi kapal sipil di laut. Pertanyaan utama yang mengemuka adalah apakah intersepsi dilakukan di wilayah yurisdiksi Israel atau di perairan internasional.

Jika intersepsi terjadi di laut internasional, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip kebebasan navigasi sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Namun Israel selama ini berargumen bahwa blokade laut Gaza merupakan bagian dari operasi keamanan untuk mencegah masuknya senjata ke wilayah Hamas.

Di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza, insiden GSF memperlihatkan bahwa jalur bantuan sipil internasional menuju wilayah tersebut kini bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi juga telah berubah menjadi arena pertarungan diplomasi, hukum internasional, dan geopolitik global.

Berikut nama sembilan WNI yang ditangkap militer Israel

1. Herman Budianto Sudarsono relawan dari Dompet Dhuafa
2. Ronggo Wirasanu relawan dari Dompet Dhuafa
3. Andi Angga Prasadewa relawan dari Rumah Zakat
4. Asad Aras Muhammad relawan dari Spirit of Aqso
5. Hendro Prasetyo dari Smart 171
6. Bambang Noroyono, jurnalis Republika
7. Thoudy Badai Rifan Billah, jurnalis Republika
8. Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo
9. Rahendro Herubowo kontributor iNewsTV, Beritasatu, CNN

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik yang lebih konkret dan tegas menyusul penangkapan sejumlah warga negara Indonesia (WNI), termasuk jurnalis, dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza.

Dalam keterangannya kepada Bisnis pada Rabu (20/5/2026), Nany menilai Indonesia tidak boleh bersikap pasif meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

"Pemerintah perlu memaksimalkan jalur diplomasi tidak langsung melalui negara-negara yang memiliki akses dan pengaruh langsung, seperti Turki, Mesir, dan Yordania, untuk menjadi mediator aktif dalam proses negosiasi pembebasan para WNI di lapangan," tulis keterangan itu.

AJI juga meminta pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggalang tekanan internasional melalui berbagai forum global, termasuk jejaring Inter-Parliamentary Union (IPU), agar negara-negara lain turut mendesak pembebasan seluruh peserta misi kemanusiaan tersebut.

Nany menilai solidaritas internasional penting untuk mencegah impunitas terhadap tindakan penahanan warga sipil dan jurnalis yang terlibat dalam misi kemanusiaan di perairan internasional.

Dia juga menekankan bahwa DPR, khususnya Komisi I DPR RI, perlu menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan tidak berhenti pada pernyataan politik semata. DPR, kata dia, harus mendorong pemerintah mengambil langkah diplomatik yang kuat, terbuka, dan akuntabel.

AJI turut meminta pemerintah mengoptimalkan seluruh jaringan diplomatik Indonesia di kawasan, mulai dari KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Amman, KBRI Roma, hingga KJRI Istanbul, guna memastikan akses perlindungan, bantuan hukum, komunikasi, jalur evakuasi, serta proses pemulangan darurat berjalan tanpa hambatan.

Selain itu, AJI menegaskan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia wajib memastikan keberadaan dan kondisi kesehatan seluruh WNI yang ditahan, termasuk menjamin akses konsuler serta pendampingan hukum.

AJI menilai perlindungan kebebasan pers juga harus menjadi bagian penting dalam upaya diplomasi Indonesia, mengingat terdapat jurnalis Indonesia yang ikut serta dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut. Nany menegaskan bahwa jurnalis yang menjalankan tugas peliputan tidak seharusnya diperlakukan sebagai pelaku kriminal ataupun menjadi sasaran intimidasi militer.

Tak hanya itu, AJI menegaskan keselamatan jurnalis merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Penahanan maupun intimidasi terhadap jurnalis di wilayah konflik dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi.

Lebih jauh, AJI memandang kasus ini bukan hanya soal perlindungan WNI, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan sipil, serta kebebasan pers global.

Nany menambahkan AJI sejak Selasa (19/5/2026) telah melakukan kampanye dan komunikasi dengan sejumlah organisasi pers internasional, antara lain International Federation of Journalists, FORUM-ASIA, dan IFEX, serta berbagai jaringan jurnalis regional lainnya untuk mendesak pembebasan jurnalis Indonesia yang ditahan Israel.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan sembilan WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 ke Gaza telah ditangkap militer Israel.

Hal tersebut disampaikan Jubir 1 Kemlu RI Yvonne Mewengkang setelah memperoleh informasi per 07.13 WIB, Rabu (20/5/2026).

"Berdasarkan informasi terkini, 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia [GPCI] yang tergabung dalam misi GSF 2.0, semuanya dilaporkan telah ditangkap Israel," ujar Yvonne dalam keterangan tertulis.

Dia menambahkan pemerintah akan terus berkoordinasi melalui pendekatan intensif dengan otoritas setempat untuk memastikan pelindungan seluruh WNI yang ditawan.

"Seluruh jalur diplomatik dan langkah kekonsuleran akan terus dimaksimalkan guna memastikan pelindungan penuh bagi para WNI dan mereka dapat kembali dengan selamat," imbuhnya.

Selain itu, Yvonne menyatakan bahwa pemerintah RI juga terus mendesak pemerintah Israel agar bisa melepaskan seluruh awak kapal yang ditahan dalam misi kemanusiaan GSF.

"Indonesia mendesak Pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan," pungkasnya.

Berikut daftar sembilan WNI yang Ditangkap militer Israel

1. Herman Budianto Sudarsono relawan dari Dompet Dhuafa

2. Ronggo Wirasanu relawan dari Dompet Dhuafa

3. ⁠ Andi Angga Prasadewa relawan dari Rumah Zakat

4. Asad Aras Muhammad relawan dari Spirit of Aqso

5. Hendro Prasetyo dari Smart 171

6. ⁠Bambang Noroyono, jurnalis Republika

7. ⁠Thoudy Badai Rifan Billah, jurnalis Republika

8. ⁠Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo

9. Rahendro herubowo kontributor iNewsTV, Beritasatu, CNN

Bisnis.com, JAKARTA — Empat jurnalis dan satu aktivis asal Indonesia dilaporkan diculik oleh militer Israel (IDF) saat mengikuti pelayaran kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 menuju Gaza.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, insiden bermula ketika salah satu kapal yang membawa rombongan flotilla dicegat di perairan Siprus, sekitar 300 kilometer dari Gaza, pada Senin (18/5/2026) pukul 11.00 waktu setempat.

Di kapal BoraLize, jurnalis Republika Bambang Nuroyono alias Abeng sempat mengaktifkan protokol intersepsi setelah terdeteksi kapal mencurigakan di sekitar armada flotilla.

Salah satu protokol yang dijalankan adalah mengirimkan video SOS sebagai peringatan apabila terjadi pencegatan oleh militer Israel. Tak lama setelah video tersebut dikirimkan, Abeng dilaporkan hilang kontak.

“Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini berada dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya,” kata Abeng dalam video yang diunggah melalui akun resmi @republikaonline.

Sementara itu, dari kapal Ozgurluk, tiga jurnalis Indonesia juga mengirimkan video SOS serupa, yakni jurnalis Republika Thoudy Badai, jurnalis Tempo Andre Prasetyo Nugroho, serta kontributor iNews, Beritasatu, dan CNN, Rahendro Herubowo. Ketiganya juga dilaporkan hilang kontak setelah pencegatan terjadi.

Di sisi lain, pasukan Israel turut mencegat dan membajak kapal Josef yang membawa sejumlah relawan kemanusiaan, termasuk seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Andi Prasadewa, relawan dari Rumah Zakat.

Adapun berdasarkan informasi dari Command Center Sumud Nusantara sekitar pukul 23.00 waktu Turki, dua kapal lainnya yakni Kasri Sadabad, yang membawa relawan WNI Asad Aras dan Hendro Prasetyo, serta kapal Zefiro yang dinaiki Herman Budianto dan Ronggo Wirsanu, dilaporkan masih terus berlayar.

“Masih ada harapan, semoga Allah jaga, Allah lindungi bisa tembus Gaza. Update waktu fajar dari Command Center Sumud Nusantara,” tulis akun Instagram @globalpeaceconvoy, Selasa (19/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Jurnalis Republika Bambang Noroyono ditangkap di perairan internasional oleh militer Israel atau IDF saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla ke Gaza.

Abeng, sapaan akrabnya, telah memberikan pesan SOS jika mendapatkan intersepsi dari tentara Zionis pada Senin (18/5/2026) pagi waktu Turki. Pesan darurat itu pun telah diunggah di akun resmi @republikaonline.

"Jika Anda menemukan video ini mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya," kata Abeng.

Pemimpin Redaksi Republika Andi Muhyiddin mengatakan bahwa pihaknya mengecam keras tindakan intersepsi yang dilakukan militer Zionis Israel terhadap kedua jurnalis tersebut.

Dia menilai tindakan ini pelanggaran serius terhadap hukum internasional, prinsip kemanusiaan universal, serta kebebasan sipil warga dunia yang membawa bantuan bagi rakyat Palestina di Gaza.

"Para relawan datang bukan membawa senjata, melainkan solidaritas, obat-obatan, bantuan logistik, dan suara nurani dunia untuk warga sipil Palestina yang selama berbulan-bulan menghadapi blokade, kelaparan, dan agresi tanpa henti," ujar Andi dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).

Dia menambahkan, dalam rombongan misi kemanusiaan itu, setidaknya ada sembilan WNI yang ikut, termasuk dua jurnalis Republika, yaitu Abeng dan Thoudy Badai.

"Dalam rombongan terdapat sembilan relawan asal Indonesia, termasuk dua jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Thoudy Badai, yang menjalankan tugas jurnalistik dan kemanusiaan. Keselamatan mereka menjadi perhatian serius kami," pungkasnya.