Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah melimpahkan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan proses tahap II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami pastikan seluruh tahapan yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP,” ujar Iman di Polda Metro Jaya, Senin (22/6/2026).

Sebelum pelimpahan, kepolisian telah melalui rangkaian proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga upaya paksa. Selain itu, kejaksaan juga telah menyatakan berkas perkara lengkap atau P21.

Iman menegaskan pihak-pihak yang menilai langkah penyidik tidak tepat dapat menempuh jalur hukum yang tersedia, seperti praperadilan maupun mekanisme pengawasan internal.

“Kalau ada hal-hal yang dianggap tidak tepat, ada mekanisme praperadilan. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi dan/atau manipulasi, penciptaan, perubahan, serta perusakan informasi elektronik dalam kasus ijazah Presiden Joko Widodo.

Keduanya disangkakan Pasal 310 UU No. 1/1946 tentang KUHP dan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) dan/atau Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, keduanya juga dijerat Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) dan/atau Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 126 ayat (1) UU No. 1/2023 tentang KUHP.

Adapun Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (21/6/2026). Penangkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

Namun, karena kondisi kesehatan keduanya kurang baik, Roy Suryo dan dr Tifa sempat menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati. Setelah itu, keduanya ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait penahanan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa.

Gibran menyatakan dirinya tidak ambil pusing terkait proses hukum yang menjerat dua tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Ya, diikuti saja proses yang ada," ujar Gibran di sela kunjungan kerja di Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026).

Dia pun mendoakan agar Roy Suryo maupun dokter Tifa bisa segera sembuh. Pasalnya, dia mendapatkan informasi bahwa keduanya telah dirawat di RS Polri.

"Dan yang paling penting, kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dokter Tifa. Karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh. Semoga segera pulih. Itu saja, itu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (21/6/2026). Penangkapan itu dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan untuk nantinya dilimpahkan ke Kejati Jakarta.

Namun, karena kondisi kesehatan Roy dan dr Tifa kurang baik, keduanya pun kini telah dirawat inap di RS Polri Kramatjati.

Sekadar informasi, Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pidana pencemaran nama baik dengan sarana teknologi informasi dan/atau manipulasi, penciptaan, perubahan, perusakan informasi elektronik di kasus ijazah Jokowi.

Perbuatan keduanya disangkakan Pasal 310 UU No.1/1946 tentang KUHP dan Pasal 433 ayat (1) Jo. Pasal 441 ayat (1) dan atau Pasal 434 ayat (1) Jo. Pasal 441 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, keduanya dijerat Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 126 ayat (1) UU No.1/2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) membantah keras kabar yang menyebutkan angka sekitar Rp14,5 triliun sebagai bagian dari aset, keuntungan, maupun pendapatan perusahaan.

Klarifikasi ini muncul menyusul langkah penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang didampingi Bareskrim Polri ke kantor perseroan, Rabu (4/3/2026).

Direktur Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Tomi Taufan, menyatakan bahwa informasi mengenai angka Rp14,5 triliun bukanlah keuntungan perusahaan.

“Terkait angka sekitar Rp14,5 triliun yang disebutkan dalam sejumlah pemberitaan, kami perlu menegaskan bahwa nilai tersebut bukan merupakan keuntungan, aset, maupun pendapatan Mirae Asset Sekuritas,” pungkas Tomi dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2026).

Manajemen juga menjamin seluruh aset nasabah di bawah naungan Mirae Asset dalam kondisi aman. Seluruh efek dan dana nasabah tercatat dan tersimpan secara resmi dalam sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Sesuai regulasi pasar modal, dana serta portofolio investasi nasabah disimpan secara terpisah dari aset perusahaan di bawah pengawasan ketat otoritas terkait. Hal ini guna memastikan perlindungan maksimal bagi para investor.

Tomi menambahkan bahwa Mirae Asset berkomitmen untuk tetap kooperatif dan menghormati proses yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak berwenang.

Perusahaan sekuritas ini juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

“Kami mengimbau semua pihak untuk menunggu hasil resmi dari proses yang sedang berlangsung dan tidak menarik kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,” pungkas Tomi.

Sebagaimana diketahui, penyidik OJK telah menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas terkait pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material. Praktik tersebut diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal.

Adapun kasus ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam initial public offering (initial public offering/IPO) serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," tulis OJK dalam keterangan resminya.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

Rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

OJK turut menengarai adanya keterlibatan ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi Mirae Asset Sekuritas dengan modus insider trading hingga transaksi semu.

Sampai dengan saat ini, Penyidik OJK telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang berasal dari pihak Mirae Asset Sekuritas, Berkah Beton Sadaya (BEBS), perbankan, hingga pihak nominee yang terkait dengan perkara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) menyatakan sikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri.

Manajemen Mirae Asset Sekuritas mengonfirmasi telah menerima kunjungan dari pihak berwenang di kantornya yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka klarifikasi serta pengumpulan data dan informasi.

Manajemen menjelaskan bahwa proses ini merupakan kelanjutan dari pengembangan penyidikan atas perkara yang telah berjalan cukup lama. Mirae pun berkomitmen menghormati seluruh prosedur hukum yang tengah ditempuh.

“Perusahaan menghormati dan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung dan mendukung sepenuhnya permintaan data dan informasi yang diperlukan,” tulis keterangan resmi Mirae Asset Sekuritas.

Lebih lanjut, manajemen Mirae Asset Sekuritas memastikan bahwa proses hukum ini tidak mengganggu jalannya bisnis perusahaan. Layanan transaksi bagi para nasabah dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diketahui, penyidik OJK telah menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas terkait pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material. Praktik tersebut diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal.

Adapun kasus tersebut berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam initial public offering (IPO) serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," tulis OJK dalam keterangan resminya.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

Rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

OJK turut menengarai adanya keterlibatan ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi Mirae Asset Sekuritas dengan modus insider trading hingga transaksi semu.

Sampai dengan saat ini, Penyidik OJK telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang berasal dari pihak Mirae Asset Sekuritas, Berkah Beton Sadaya (BEBS), perbankan, hingga pihak nominee yang terkait dengan perkara tersebut.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," tulis OJK dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Praktik ini diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal. Kasus ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam initial public offering (IPO) serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

Rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

OJK turut menengarai adanya keterlibatan ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI dengan modus insider trading hingga transaksi semu.

Sampai dengan saat ini, Penyidik OJK telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang berasal dari pihak PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI), PT Bersama Zatta Jaya Tbk. (BEBS), perbankan, hingga pihak nominee yang terkait dengan perkara tersebut.

OJK pun menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri serta Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus ini, sekaligus menjaga integritas pasar modal serta melindungi investor dan masyarakat.

"Penegakan hukum dilakukan secara konsisten sebagai komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan dan memastikan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional tetap terjaga," pungkas Ismail.

Bisnis.com, JAKARTA— Serangan ransomware bermotif geopolitik sepanjang 2025 meningkat sekitar 34% dengan sasaran infrastruktur digital dan sektor-sektor kritis. Temuan tersebut tercantum dalam laporan Global Cyber Security Outlook 2026.

Menanggapi kondisi itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah konkret melalui penguatan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kesadaran situasional siber nasional, melindungi data warga, menjaga layanan publik tetap berjalan, serta mengamankan proses demokrasi.

“Di era geopolitik siber negara tidak kalah karena diserang tetapi karena ruang digitalnya dibiarkan dibentuk oleh pihak lain. Tugas kita memastikan ruang digital Indonesia tetap berada dalam kendali Indonesia,” kata Nezar dikutip dari laman resmi Komdigi pada Selasa (20/1/2026).

Nezar menegaskan keamanan siber menjadi jaminan perlindungan data pribadi dan keberlangsungan layanan publik yang digunakan masyarakat setiap hari.

Menurutnya, keamanan siber tidak lagi bisa dipahami sebagai isu teknis semata atau sekadar penanganan insiden peretasan.

Dia menambahkan ruang siber kini telah menjadi arena strategis yang berdampak langsung pada kehidupan publik, mulai dari layanan administrasi, kesehatan, bantuan sosial, hingga proses demokrasi.

“Ancaman utama bukan serangan siber besar yang spektakuler, melainkan penipisan kedaulatan yang berlangsung perlahan dari sistem,” kata Nezar.

Menurutnya, ketergantungan pada infrastruktur digital asing, kebocoran data strategis, dan manipulasi informasi berisiko menghentikan layanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat.

“Infrastruktur digital harus diposisikan sebagai aset keamanan. Kabel laut, pusat data, cloud, sistem identitas, dan kecerdasan buatan adalah bagian dari medan strategis,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam acara BSSN Executive Town Hall 2026 pada 19 Januari 2026, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan keamanan siber merupakan salah satu tulang punggung negara dalam menjaga keamanan data dan memperkuat pertahanan dari serangan informasi.

“Keamanan siber merupakan bagian integral dari ketahanan nasional untuk menyelamatkan kekayaan digital bangsa,” kata Djamari dikutip dari Instagram resmi BSSN pada Selasa (20/1/2026).

Dari sisi legislatif, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengapresiasi transformasi BSSN seraya menekankan pentingnya dukungan regulasi yang kuat.

Dia juga mendorong BSSN untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar adaptif terhadap perkembangan teknologi yang pesat.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan BSSN sebagai instrumen vital dalam menghadapi perang asimetrik.

Sementara itu, dari sisi intelijen, Kepala BIN Muhammad Herindra menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi. “Sinergi intelijen dan keamanan siber adalah kunci dalam menjaga stabilitas nasional,” kata Herindra.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebebasan internet secara global merosot tajam. Laporan Freedom on the Net yang dirilis Freedom House menunjukkan bahwa untuk tahun ke-15 berturut-turut, ruang digital dunia semakin tertekan oleh kontrol pemerintah hingga manipulasi informasi. Laporan tahun ini bertajuk "An Uncertain Future for the Global Internet".

Laporan Freedom House menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Dari 72 negara yang dinilai, kebebasan internet menurun di 27 negara.

Kenya mencatat penurunan terbesar, sementara Bangladesh menjadi negara dengan peningkatan paling signifikan setelah gerakan mahasiswa menggulingkan rezim represif pada Agustus 2024.

China dan Myanmar tetap menjadi negara dengan kondisi kebebasan internet terburuk, sementara Islandia menjadi yang paling bebas.

Situasi global pun tak kalah mengkhawatirkan. Sembilan dari 18 negara yang dikategorikan "Bebas" justru mengalami penurunan, termasuk Georgia, Jerman, dan Amerika Serikat.

Freedom House juga mencatat rekor baru, warga di setidaknya 57 negara ditangkap atau dipenjara karena ekspresi daring terkait isu sosial, politik, maupun agama selama periode Juni 2024 hingga Mei 2025.

Negara seperti Mesir, Pakistan, Rusia, Turki, dan Venezuela, yang selama 15 tahun terakhir mengalami kemunduran paling parah karena semakin memperketat kontrolnya.

Otoritas di negara-negara itu meningkatkan pengawasan komunikasi elektronik dan menjatuhkan hukuman lebih berat bagi masyarakat yang menyuarakan kritik, terutama selama momen pemilu dan aksi protes.

Manipulasi ruang digital juga meningkat signifikan. Indikator terkait penipuan daring mengalami penurunan paling konsisten selama 15 tahun terakhir.

Laporan mencatat lonjakan konten buatan AI serta influencer yang menyebarkan pesan pro-pemerintah tanpa transparansi. Kini, 70% populasi dunia hidup di negara yang pemerintahnya aktif berupaya memanipulasi informasi di internet.

Laporan itu juga memperingatkan anonimitas di internet memasuki fase krisis. Teknologi verifikasi identitas yang diadopsi luas, sebagian dengan alasan melindungi anak, dinilai mengancam kebebasan dan keamanan pengguna di ruang digital.

Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap perkembangan teknologi. Bak dua mata pisau, teknologi dapat membantu tapi juga menjadi ancaman bila disalahgunakan.

"Tapi teknologi bisa menghancurkan manusia. Dengan cepat, dalam sekejap. Teknologi bagus, tapi teknologi juga bisa menyusahkan kita," ujarnya dalam acara Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Mahasiswa Baru Wisuda Sarjana Dies Natalis UKRI 2025, Sabtu (18/10/2025).

Prabowo menyoroti bahaya penyebaran informasi palsu yang kini semakin mudah dilakukan melalui kecerdasan buatan (AI).

"Sekarang gampang bikin kebohongan. Gampang menyebarkan kebohongan. Gampang dengan AI membuat seolah-olah benar padahal tidak benar," tegasnya.

Ia bahkan mencontohkan bagaimana teknologi bisa menciptakan video palsu yang menampilkan dirinya melakukan hal-hal yang tidak pernah ia lakukan. "Contoh, dibikin video-video klip Prabowo pintar nyanyi. Padahal Prabowo tidak bisa nyanyi. Tapi dibikin saya pintar nyanyi. Aku diam aja kalau begitu," ucap dia.

"Dibilang lagi, Prabowo pidato dalam bahasa mandarin, luar biasa pidatonya. Tapi karena kemarin saya sedang kampanye, aku diam saja. Dibikin Prabowo pintar pidato bahasa Arab. Karena aku itu lagi kampanye, gua diam aja. Padahal itu salah," sambungnya.

Prabowo juga menyoroti praktik manipulasi informasi di dunia maya.

"Ini saya mau cerita kepada saudara. Ada demo yang hadir 100 orang, dibilang 50 ribu. Pakai gambar-gambar tidak tahu dari tahun berapa. Ini berbahaya," kata dia.

Ia menekankan, masyarakat harus cerdas dan waspada dalam menghadapi arus informasi digital.

"Teknologi bisa bantu kita luar biasa, dan kita tidak boleh takut teknologi. Tapi teknologi pun harus kita waspada, rakyat harus dikasih tahu. Karena tidak semua yang ada di sosial media itu benar dan baik. Ini sangat penting," tutupnya.

Menurutnya seiring dengan perkembangan teknologi, generasi muda sangat dimudahkan untuk belajar. Dia menyebut berbagai platform, seperti Youtube hingga ChatGPT yang dapat dioptimalkan untuk menambah wawasan.

"Sekarang ada alat yang luar biasa untuk anak-anak muda. Sekarang ada Youtube, ada internet, ada ChatGPT. Zaman saya dulu tidak ada, enak sekali kalian ya. Tanya om Google. Dulu tidak ada, kita harus mencari sendiri. Sekarang teknologi membantu manusia," katanya.

Oleh karena itu dia menitipkan pesan kepada seluruh masyarakat dan khususnya generasi muda untuk terus belajar. Orang nomor satu Indonesia itu bahkan masih meluangkan 2-4 jam sehari untuk belajar.

"Boleh tanya ajudan saya, staf saya, saya tidur jam berapa malam. Dua jam paling sedikit saya baca," tutur dia.