Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih memproses pencairan gaji ke-13 bagi segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan wilayah setempat, dengan target pembayaran paling cepat pada Juni 2026.

Kebijakan pencairan ini mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni Peraturan Pemerintah (PP) 9/2026 serta Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/3183/SJ.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya Wiwiek Widayati menerangkan saat ini pihaknya sedang menyiapkan seluruh tahapan administrasi dan penatausahaan keuangan daerah guna memastikan proses pencairan berjalan tertib.

"Pemkot Surabaya berkomitmen melaksanakan pembayaran gaji ketiga belas sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembayaran dilakukan melalui tahapan administrasi dan penatausahaan keuangan daerah agar tepat sasaran, tertib, dan akuntabel," ujar Wiwiek, Kamis (11/6/2026).

Wiwiek menjelaskan, besaran nilai gaji ke-13 yang akan diterima oleh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei 2026. Sesuai aturan, pembayaran instrumen penghargaan ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Merujuk pada PP No. 9/2026, pembayaran gaji ke-13 juga berlaku secara proporsional bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun, sesuai dengan jumlah bulan bekerja. Namun, aturan tersebut mengecualikan PPPK yang masa kerjanya kurang dari satu bulan kalender sebelum 1 Juni 2026. Golongan ini dipastikan tidak diberikan gaji ke-13.

Terkait teknis pelaksanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Wiwiek menegaskan bahwa Pemkot Surabaya saat ini tengah menggodok regulasi turunannya.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari APBD, diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan Gaji ke-13 sebesar total Rp13,9 triliun untuk 2,35 juta pegawai negeri sipil (PNS). Gaji ke-13 juga disalurkan kepada pensiunan serta pegawai pemerintah daerah (pemda).

Data realisasi pembayaran gaji ke-13 ini ditarik per pukul 15.00 WIB, Selasa (2/6/2026). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyampaikan bahwa sudah 8.838 satuan kerja (satker) sudah menyalurkan gaji ke-13.

"Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah membayarkan gaji ketiga belas sebanyak 8.838 satker (99,3%)," kata Deni melalui keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).

Secara terperinci, pembayaran gaji ke-13 untuk PNS sebesar Rp7,5 triliun dan disalurkan kepada 902.265 pegawai. Kemudian, untuk PPPK sebesar Rp1,2 triliun bagi 387.311 pegawai, untuk Polri Rp1,89 triliun bagu 477.433 personil/pegawai, untuk prajurit TNI sebesar Rp3,07 triliun untuk 574.824 personil/pegawai, serta untuk PPNPN sebesar Rp132,8 miliar untuk 11.559 pegawai.

Selain PNS, gaji ke-13 disalurkan kepada pensiunan sebanyak 3,09 juta orang sebesar Rp9,73 triliun. Realisasinya sudah mencapai 79,27% dari target alokasi.

Secara terperinci, penyaluran melalui Taspen sebesar Rp8,3 triliun untuk 2,6 juta pensiunan (76,79%) dan melalui Asabri Rp1,42 triliun untuk 496.750 pensiunan (97,61%).

Adapun penyaluran gaji ke-13 untuk pemda sudah terealisasi Rp414,6 miliar untuk 72.854 pegawai. Realisasinya merupakan yang paling rendah yakni 0,92% dari target, dan baru dilakukan oleh 5 dari total 546 pemda.

Bisnis.com, JAKARTA - Gaji ke-13 ASN, PNS, dan pensiunan dikabarkan mulai dicairkan hari ini, Selasa 2 Juni 2026.

Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 kembali menjadi perhatian karena, terutama untuk ASN yang sudah lama menunggu.

Tambahan penghasilan ini biasanya paling ditunggu para pegawai negeri karena bertepatan dengan kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru.

Pemerintah memastikan gaji ke-13 tetap diberikan kepada aparatur negara sesuai aturan yang berlaku. Penerima tidak hanya mencakup ASN aktif, tetapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota TNI, Polri, hingga pensiunan.

Ketentuan mengenai gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026. Berdasarkan aturan tersebut, pencairan diperkirakan dilakukan pada Juni 2026 atau menjelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Biasanya, pembayaran gaji ke-13 dilakukan setelah pemerintah menerbitkan regulasi resmi terkait mekanisme pencairannya. Selain pegawai aktif, para pensiunan yang memenuhi syarat juga berhak menerima tambahan penghasilan tersebut.

Besaran gaji ke-13 untuk ASN, PNS, dan pesiunan berbeda-beda tergantung gaji pokok, jabatan, hingga tunjangan yang berbeda. Sebagai gambaran, ini besaran maksimalnya untuk beberapa golongan, dilansir lampiran PP Nomor 9 Tahun 2026.

Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

• Ketua/Kepala: Rp31.474.800
• Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp29.665.400
• Sekretaris: Rp28.104.300
• Anggota: Rp28.104.300

Besaran Gaji ke-13 Eselon dan Pegawai Sesuai Masa Kerja Lanjut Halaman 2...

Gambaran Besaran Gaji ke-13 Juni 2026

Pegawai Non-ASN di Lembaga Nonstruktural Setara Eselon

• Setara Eselon I: Rp28.446.200
• Setara Eselon II: Rp19.514.200
• Setara Eselon III: Rp13.842.300
• Setara Eselon IV: Rp10.612.900

Pegawai Non-ASN di Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan SD/SMP/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.285.200
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp4.639.300
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.052.600

Pendidikan SMA/D1/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.907.700
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp5.347.400
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.861.500

Pendidikan S1/DIV/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp6.591.000
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp7.160.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp7.825.800

Pendidikan S2/S3/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp7.764.100
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp8.357.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp9.050.500.

Itulah besaran gaji ke-13 untuk ASN, PNS, dan Pensiunan. Jika berdasarkan data di atas, masing-masing bisa mendapat antara Rp4 jutaan hingga Rp31 juta, tergantung masa kerja dan jabatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun untuk pencairan gaji ke-13 ASN 2026 yang ditargetkan mulai disalurkan pada Juni 2026.

Tambahan penghasilan ini diberikan kepada ASN, PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan sebagai stimulus ekonomi sekaligus membantu kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pencairan gaji ke-13 diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2026. Pemerintah juga terus mendorong belanja negara melalui berbagai program bantuan sosial, subsidi, hingga insentif ekonomi lainnya.

“Kuartal I/2026 kemarin belanja pemerintah menjadi penopang dan ini juga akan menjadi penopang di kuartal II, terutama juga kami menjaga daya beli daripada masyarakat dan gaji ASN ke-13. Itu diharapkan bisa diberikan di bulan Juni,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, 5 Mei 2026.

Pemberian gaji ke-13 ASN mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026. Meski demikian, pemerintah hingga kini masih mematangkan kebijakan teknis terkait jadwal resmi pencairannya.

Penerima Gaji ke-13

1. ASN pusat dan daerah
2. PPPK
3. TNI dan Polri
4. Pensiunan

Komponen gaji ke-13

1. Gaji pokok
2. Tunjangan keluarga
3. Tunjangan pangan
4. Tunjangan jabatan
5. Tunjangan kinerja (menyesuaikan kebijakan instansi)

Besaran yang diterima setiap pegawai berbeda-beda karena dipengaruhi golongan, jabatan, serta status kepegawaian masing-masing.

Untuk PPPK, pembayaran dilakukan secara proporsional apabila masa kerja belum genap satu tahun. Sementara PPPK yang masa kerjanya belum mencapai satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak termasuk penerima gaji ke-13.

Sementara itu, CPNS umumnya menerima sekitar 80 persen dari gaji pokok ditambah tunjangan sesuai jabatan. Nominal CPNS daerah juga dapat berbeda tergantung kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Berikut rincian batas maksimal gaji ke-13 ASN 2026 berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2026:

Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

• Ketua/Kepala: Rp31.474.800
• Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp29.665.400
• Sekretaris: Rp28.104.300
• Anggota: Rp28.104.300

Pegawai Non-ASN Setara Eselon

• Setara Eselon I: Rp28.446.200
• Setara Eselon II: Rp19.514.200
• Setara Eselon III: Rp13.842.300
• Setara Eselon IV: Rp10.612.900

Pegawai Non-ASN Pendidikan SD/SMP/Sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.285.200
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp4.639.300
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.052.600

Pendidikan SMA/D1/Sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.907.700
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp5.347.400
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.861.500

Pendidikan S1/DIV/Sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp6.591.000
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp7.160.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp7.825.800

Pendidikan S2/S3/Sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp7.764.100
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp8.357.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp9.050.500

Selain gaji ke-13 ASN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program untuk mendorong ekonomi nasional, mulai dari bantuan pangan untuk jutaan keluarga penerima manfaat, subsidi dan kompensasi energi, hingga program perumahan dan insentif kendaraan listrik.

Dengan pencairan gaji ke-13 pada Juni 2026, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus membantu ASN memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan pemberian gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 2026 tetap berjalan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Dalam beleid tersebut, gaji ke-13 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), calon PNS (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan 2026, hingga pejabat negara.

Kebijakan ini menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur negara, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan komponen penghasilan.

Jadwal Pencairan Gaji ke-13 ASN

Mengacu pada PP Nomor 9 Tahun 2026 Pasal 15, gaji ke-13 ASN dijadwalkan paling cepat cair pada Juni 2026. Jika terdapat kendala administratif, pencairan dapat dilakukan setelah periode tersebut.

Berkaca pada tahun sebelumnya, pencairan biasanya dimulai pada awal Juni dan dilakukan secara bertahap sesuai instansi masing-masing.

Namun, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairan. Karena itu, ASN dan penerima lainnya disarankan untuk memantau informasi resmi dari instansi terkait agar tidak ketinggalan jadwal terbaru.

Komponen Gaji ke-13 ASN 2026

Besaran gaji ke-13 ASN 2026 berbeda-beda tergantung status kepegawaian, jabatan, serta komponen penghasilan yang diterima. Secara umum, nominal dihitung dari gaji pokok ditambah berbagai tunjangan yang melekat.

Komponen gaji ke-13 meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan
• Tunjangan kinerja (jika ada)

Khusus bagi PPPK, terdapat mekanisme perhitungan tersendiri. Jika masa kerja belum mencapai satu tahun, maka gaji ke-13 diberikan secara proporsional. Bahkan, PPPK yang masa kerjanya belum genap satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak termasuk dalam kategori penerima gaji ke-13.

Berbeda dengan PPPK, CPNS memperoleh gaji ke-13 sekitar 80% dari gaji pokok, ditambah tunjangan sesuai jabatan. Untuk CPNS daerah, nominalnya dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pemerintah daerah.

Rincian Nominal Gaji ke-13 ASN

Berdasarkan lampiran PP Nomor 9 Tahun 2026, berikut rincian nominal maksimal bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintahan termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru.

1. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

• Ketua/Kepala: Rp31.474.800
• Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp29.665.400
• Sekretaris: Rp28.104.300
• Anggota: Rp28.104.300

2. Pegawai Non-Pegawai ASN di Lembaga Non-Struktural setara Eselon

• Eselon I: Rp28.446.200
• Eselon II: Rp19.514.200
• Eselon III: Rp13.842.300
• Eselon IV: Rp10.612.900

3. Pegawai Non-Pegawai ASN di Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan SD/SMP/sederajat

• Masa kerja s.d 10 tahun: Rp 4.285.200
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp 4.639.300
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp 5.052.600

Pendidikan SMA/D1/sederajat

• Masa kerja s.d 10 tahun: Rp4.907.700
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp5.347.400
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.861.500

Pendidikan S1/DIV/sederajat

• Masa kerja s.d 10 tahun: Rp6.591.000,00
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp7.160.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp7.825.800

Pendidikan S2/S3/sederajat

• Masa kerja s.d. 10 tahun: Rp7.764.100
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp8.357.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp9.050.500

Penerbitan PP Nomor 9 Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan kepastian pencairan THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, sekaligus menjadi stimulus untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan besaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Aturan itu ditandatangani sejak 3 Maret 2026 itu mengatur batas besaran pemberian tunjangan kepada ASN yang dibedakan tergantung tingkatan jabatannya.

"Bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," bunyi butir b bagian pertimbangan PP tersebut, dikutip Rabu (11/3/2026).

Adapun pada pasal 3, PP itu mengatur bahwa Aparatur Negara yang mendapatkan tunjangan dimaksud meliputi PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Aparatur Negara juga termasuk Wakil Menteri, Staf Khusus, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPR, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pimpinan badan layanan umum (BLU) pusat dan daerah.

Kemudian, pimpinan lembaga penyiaran publik, pejabat yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat dengan pimpinan tinggi kementerian/lembaga, serta pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah.

Sementara itu, pasal 3 ayat (4) juga mengatur bahwa Pejabat Negara turut meliputi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan Menteri, kepala daerah serta pejabat negara lainnya.

Kemudian, pasal 14 mengatur bahwa THR paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Adapun pasal 15 mengatur gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat Juni 2026.

Besaran THR dan gaji ketiga belas:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

- Ketua/Kepala/Sebutan lain Rp31.474.800
- Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sebutan lain Rp29.665.400
- Sekretaris atau sebutan lain Rp28.104.300
- Anggota Rp28.104.300

2. Pegawai non-ASN pada lembaga nonstruktural dan pejabat yang hak keuangannya disetarakan

- Eselon I Rp28.446.200
- Eselon II Rp19.514.200
- Eselon III Rp13.842.300
- Eselon IV Rp10.612.900

3. Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah termasuk lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru

- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.285.200
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.639.300
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp5.052.600
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.907.700
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.347.300
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp5.488.500
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.966.100
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp6.591.000
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp7.160.500
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp7.825.800
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp7.764.100
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp8.357.500
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 tahun Rp9.050.500.