Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa perusahaan yang melanggar ketentuan pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja akan dikenakan denda tambahan sebesar 5% dari besaran THR yang seharusnya diberikan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa setiap tahunnya selalu terdapat aduan mengenai pemberian THR oleh perusahaan, baik yang tidak membayar, terlambat membayar, maupun membayar tidak sesuai ketentuan.

“Tiap tahun itu pasti ada aduan dan kita tindak lanjuti. Setelah kita tindak lanjuti, mereka harus membayar. Nanti masuk ke nota pemeriksaan. Mereka harus membayar ditambah dendanya 5%,” kata Yassierli usai pelepasan mudik bersama di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, setiap pengaduan terkait THR akan ditindaklanjuti Kemnaker melalui sejumlah proses, diawali dengan verifikasi berupa mendatangi maupun memanggil perusahaan terkait untuk memberikan keterangan.

Apabila pelanggaran pemberian THR oleh perusahaan dinyatakan benar, maka pengawas ketenagakerjaan akan mengambil tindak lanjut dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga Selasa pukul 10.00 WIB, Posko THR Kemnaker telah mencatat aduan terhadap 1.121 perusahaan. Sebanyak 975 perusahaan diadukan karena tidak membayar THR, 378 perusahaan karena membayar tidak sesuai ketentuan, serta 302 lainnya karena terlambat membayarkan THR.

Yassierli menambahkan bahwa sejak H-14 hingga H-7 Lebaran Idulfitri 2025, pihaknya telah melayani ribuan konsultasi mengenai THR. Saat ini, Posko THR Kemnaker fokus melayani aduan terkait pemberian THR, mengingat batas waktu pembayaran adalah paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan.

“Sekarang posko-posko kami dijaga oleh para pengawas yang akan menindaklanjuti aduan. Jadi silakan sampaikan aduan jika mereka seharusnya mendapatkan THR. Posko ini juga ada di daerah dan ini terus kita monitor,” ujar Yassierli.

Adapun, Menaker telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2026 tentang THR Keagamaan. Edaran ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Salah satu poin yang termaktub dalam surat edaran tersebut adalah THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan diimbau untuk dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan besaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Aturan itu ditandatangani sejak 3 Maret 2026 itu mengatur batas besaran pemberian tunjangan kepada ASN yang dibedakan tergantung tingkatan jabatannya.

"Bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," bunyi butir b bagian pertimbangan PP tersebut, dikutip Rabu (11/3/2026).

Adapun pada pasal 3, PP itu mengatur bahwa Aparatur Negara yang mendapatkan tunjangan dimaksud meliputi PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Aparatur Negara juga termasuk Wakil Menteri, Staf Khusus, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPR, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pimpinan badan layanan umum (BLU) pusat dan daerah.

Kemudian, pimpinan lembaga penyiaran publik, pejabat yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat dengan pimpinan tinggi kementerian/lembaga, serta pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah.

Sementara itu, pasal 3 ayat (4) juga mengatur bahwa Pejabat Negara turut meliputi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan Menteri, kepala daerah serta pejabat negara lainnya.

Kemudian, pasal 14 mengatur bahwa THR paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Adapun pasal 15 mengatur gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat Juni 2026.

Besaran THR dan gaji ketiga belas:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

- Ketua/Kepala/Sebutan lain Rp31.474.800
- Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sebutan lain Rp29.665.400
- Sekretaris atau sebutan lain Rp28.104.300
- Anggota Rp28.104.300

2. Pegawai non-ASN pada lembaga nonstruktural dan pejabat yang hak keuangannya disetarakan

- Eselon I Rp28.446.200
- Eselon II Rp19.514.200
- Eselon III Rp13.842.300
- Eselon IV Rp10.612.900

3. Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah termasuk lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru

- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.285.200
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.639.300
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp5.052.600
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.907.700
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.347.300
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp5.488.500
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.966.100
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp6.591.000
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp7.160.500
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp7.825.800
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp7.764.100
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp8.357.500
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 tahun Rp9.050.500.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Aturan itu ditandatangani dan ditetapkan sejak 3 Maret 2026 dan mengatur batas besaran pemberian tunjangan kepada ASN yang dibedakan tergantung tingkatan jabatannya.

"Bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," bunyi butir b bagian pertimbangan PP tersebut, dikutip Rabu (11/3/2026).

Adapun pada pasal 3, PP itu mengatur bahwa Aparatur Negara yang mendapatkan tunjangan dimaksud meliputi PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Aparatur Negara juga termasuk Wakil Menteri, Staf Khusus, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPR, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pimpinan badan layanan umum (BLU) pusat dan daerah.

Kemudian, pimpinan lembaga penyiaran publik, pejabat yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat dengan pimpinan tinggi kementerian/lembaga, serta pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah.

Sementara itu, pasal 3 ayat (4) juga mengatur bahwa Pejabat Negara turut meliputi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan Menteri, kepala daerah serta pejabat negara lainnya.

Kemudian, pasal 14 mengatur bahwa THR paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Adapun pasal 15 mengatur gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat Juni 2026.

Lampiran pada PP tersebut lalu memaparkan batas besaran THR dan gaji ketiga belas kepada para penerima manfaat, yaitu:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

- Ketua/Kepala/Sebutan lain Rp31.474.800
- Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sebutan lain Rp29.665.400
- Sekretaris atau sebutan lain Rp28.104.300
- Anggota Rp28.104.300

2. Pegawai non-ASN pada lembaga nonstruktural dan pejabat yang hak keuangannya disetarakan

- Eselon I Rp28.446.200
- Eselon II Rp19.514.200
- Eselon III Rp13.842.300
- Eselon IV Rp10.612.900

3. Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah termasuk lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru

- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.285.200
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.639.300
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp5.052.600
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.907.700
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.347.300
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp5.488.500
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.966.100
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp6.591.000
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp7.160.500
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp7.825.800
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp7.764.100
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp8.357.500
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 tahun Rp9.050.500.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan komitmennya dalam menjamin kesejahteraan aparatur negara menjelang hari raya. Sebanyak 13.077 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipastikan akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada pertengahan Maret ini.

"THR kita pastikan H-7 sudah dibagikan untuk (karyawan) perusahaan-perusahaan di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Jawa Tengah bagi PPPK paruh waktu dapat THR," ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (09/03/2026).

Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan sekaligus bentuk apresiasi atas kinerja para pegawai di Jawa Tengah. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban tersebut mencapai angka Rp6,023 miliar.

Luthfi menjelaskan bahwa pemberian tunjangan tersebut mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Berdasarkan beleid tersebut, PPPK paruh waktu secara hukum merupakan komponen yang berhak menerima hak keuangan serupa dengan aparatur negara lainnya.

Luthfi menegaskan bahwa jadwal pencairan telah ditetapkan secara spesifik untuk memastikan ketepatan waktu distribusi dana.

"Nanti tanggal 13 Maret akan kita bagikan kepada PPPK paruh waktu," ungkapnya.

Adapun perhitungan THR akan ditentukan menggunakan formula proporsional, berdasarkan masa kerja sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Perhitungannya dilakukan dengan membagi jumlah bulan bekerja dengan 12, kemudian dikalikan dengan total penghasilan satu bulan.

"Dapatnya sesuai dengan pengangkatannya, terhitung 1 Januari kemarin. Jadi kalau yang sudah 1 tahun lebih berarti dapat penuh, kalau terhitung 1 Januari kemarin dihitung sesuai dengan proporsinya. Kalau kerjanya belum satu bulan ya ora oleh (tidak mendapatkan)," jelas Gubernur Jawa Tengah.

Selain memastikan hak bagi pegawai internal pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) juga memperketat pengawasan terhadap sektor swasta. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan infrastruktur pengawasan berupa posko konsultasi dan pengaduan THR.

Posko ini tersebar di Kantor Disnakertrans Provinsi serta enam wilayah Satwaker, meliputi Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, Banyumas, dan Magelang. Langkah ini bertujuan untuk memediasi potensi sengketa antara pemberi kerja dan buruh terkait keterlambatan atau ketidaksesuaian nilai tunjangan.

Layanan pengaduan ini beroperasi mulai tanggal 2-31 Maret 2026. Selain melalui tatap muka, masyarakat dapat mengakses kanal digital seperti LaporGub, Sistem Layanan Pengaduan Ketenagakerjaan (Siladu) milik Kementerian Ketenagakerjaan, serta layanan WhatsApp khusus untuk konsultasi dan aduan.

Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan per Februari 2026, terdapat 263.832 perusahaan di Jawa Tengah dengan total sekitar 2.497.000 pekerja yang berhak menerima THR. Pemerintah mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi Peraturan Pemerintah No.36/2021 tentang Pengupahan dan Permenaker No.6/2016.

Sanksi administratif yang tegas telah disiapkan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan batas waktu pembayaran H-7 lebaran. Aziz mengingatkan bahwa sanksi tersebut dapat dimulai dari teguran lisan hingga teguran tertulis, sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum ketenagakerjaan di wilayah Jawa Tengah.

Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan komitmen tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap hak aparatur sipil negara, termasuk PPPK Paruh Waktu.

“Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan anggaran untuk THR PPPK Paruh Waktu. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp60,8 miliar,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026) malam.

Ia menjelaskan, besaran THR yang akan diterima masing-masing pegawai setara dengan satu bulan gaji terakhir.

Kebijakan ini mengikuti pola pemberian THR bagi aparatur sipil negara pada umumnya, dengan tetap menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Besaran THR yang diterima adalah senilai satu bulan gaji terakhir,” katanya.

Meski anggaran telah tersedia, Herman menegaskan pencairan THR masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus mengatur pemberian THR bagi ASN.

Regulasi tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan pencairan di daerah.

“Kami masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait pemberian THR bagi ASN. Begitu PP terbit, kami akan segera menindaklanjuti proses pencairannya,” tegas Herman.

Dengan kesiapan anggaran tersebut, Pemprov Jabar berharap proses administrasi dapat berjalan cepat setelah regulasi resmi diterbitkan pemerintah pusat.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan dukungan bagi PPPK Paruh Waktu dalam menyambut Hari Raya.

Sekda Herman juga memastikan koordinasi dengan perangkat daerah terkait terus dilakukan agar pelaksanaan pembayaran THR dapat berlangsung tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.