Bisnis.com, — Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejati Sumut) menetapkan mantan analis kredit Bank Sumut kantor cabang pembantu Krakatau, berinisial LPL, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pencairan kredit modal usaha.

Pelaksana harian (Plh.) Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Indra Ahmadi Hasibuan menjelaskan bahwa LPL saat itu bertugas sebagai analis kredit di Bank Sumut Cabang Krakatau Medan. Ia diduga melakukan penyimpangan dalam proses pencairan kredit modal usaha atas nama debitur CV HA Group yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp2,29 miliar.

“Diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja melakukan mark up atau penggelembungan nilai agunan pemohon kredit,” kata Indra dalam keterangan resmi, Selasa (11/11/2025).

Selain itu, lanjut Indra, tersangka juga diduga memalsukan data dan menyimpang dari prosedur pemberian fasilitas kredit rekening koran sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut No.202/Dir/DKr-KK/SK/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Kredit Modal Kerja Umum (Kredit Umum).

Perbuatan tersebut mengakibatkan dicairkannya kredit modal usaha senilai Rp3 miliar atas nama CV HA Group pada 2012. “Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan sebesar Rp2,29 miliar,” tambah Indra.

Tim penyidik Kejati Sumut telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak terkait. Berdasarkan temuan dua alat bukti yang dinilai cukup, LPL ditetapkan sebagai tersangka melalui surat perintah penetapan tersangka Nomor TAP 23/L.2/Fd.2/11/2025 tanggal 10 November 2025.

Sementara itu, PT Bank Sumut menanggapi penetapan dan penahanan mantan pegawainya tersebut dengan menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan.

Sekretaris Perusahaan Bank Sumut Suwandi mengatakan Bank Sumut sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan siap memberikan dukungan data atau informasi yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.

Suwandi menekankan, pihaknya berkomitmen menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG), integritas, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perbankan. Ia menambahkan bahwa perseroan terus memperkuat sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan budaya kepatuhan di seluruh unit kerja.

Dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas, Bank Sumut disebut telah melakukan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan, termasuk peningkatan sertifikasi kompetensi pegawai dan pengawasan berlapis.

“Bank Sumut tetap tumbuh dan terus memperkuat kontribusinya bagi pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat Sumatra Utara,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik KPK memeriksa empat saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Kamis (23/10/2025), di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

Keempat saksi adalah Sunu Widi Purwoko (SWP) selaku Kepala Divisi Hukum LPEI tahun 2015, Irene Gunawan (IG) selaku pihak swasta, Dendy Wahyu K. Wardhana (DWW) selaku Kepala Divisi Kepatuhan tahun 2015, Yevita Pantjanata (YP) selaku pihak swasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan keempat saksi diperiksa dengan materi yang berbeda. SWP diminta keterangan oleh penyidik mengenai POB proses kredit di LPEI dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses tersebut.

"Selain itu, Saksi SWP juga diminta menjelaskan tanggapan Divisi Hukum atas usulan/review/keputusan terkait pemberian kredit atas debitur," ucap Budi.

Lalu bagi saksi IG, didalami terkait proses permohonan, proses pencairan, dan penggunaan hasil pencairan kredit dari LPEI. Kemudian saksi DWW diperiksa untuk menjelaskan tanggapan Divisi Kepatuhan atas usulan, review, keputusan terkait pemberian kredit atas debitur.

Sedangkan saksi YP ditelisik terkait kepemilikan dan proses penjualan saham perusahaan debitur. Tetapi, Budi belum dapat menyampaikan perusahaan yang dimaksud karena masih dalam proses penyidikan.

"Kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya, tapi yang pasti memang dalam perkara terkait dengan pembiayaan oleh LPEI ini melibatkan sejumlah perusahaan," jelasnya.

Sekadar informasi, LPEI diduga memberikan fasilitas kredit kepada sejumlah perusahaan atau pihak debitur yang tidak layak dan tidak sesuai prosedur. Dalam proses pencairan dana, direksi diduga melakukan kesepakatan dengan sejumlah debitur.

KPK telah menetapkan 5 tersangka pada 3 Maret 2025, yakni Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan, PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT PE Jimmy Masrin, Direktur Utama PT PE Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT PE Susi Mira Dewi Sugiarta.

Kemudian pada 28 Agustus 2025, KPK menetapkan Hendarto selaku debitur PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera pada grup PT Bara Jaya Utama sebagai tersangka. KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp11 triliun.