Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan terus memperbaiki layanan perlindungan pekerja termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ya, mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, JKP merupakan bantalan sosial yang sangat penting bagi korban PHK. Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

“Karena bagi seseorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting. Pertama tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah, kompensasi keuangan, yang di situ adalah cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan,” ujar Anwar.

Tak hanya menjadi bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, JKP sekaligus menjadi wadah penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

“Kemudian dia juga mendapatkan manfaat untuk pelatihan kerja, baik itu reskilling maupun upskilling. Lalu, yang ketiga, akses dan juga bimbingan untuk mendapatkan di situ adalah pelayanan berkaitan dengan ketenagakerjaan, misalnya informasi-informasi pekerjaan yang terbuka dan sebagainya,” kata Anwar.

Oleh karena itu, Kemnaker pun mendorong pekerja untuk memahami syarat kepesertaan program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C. Zulkifli mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan pernah mencapai hasil yang signifikan apabila hanya berfokus pada pelaku. Dia menyarankan pemerintah tidak mengabaikan perbaikan pada sistem yang memungkinkan praktik korupsi terus berlangsung.

Lebih lanjut Pieter mengatakan, di tengah berbagai operasi penindakan korupsi yang terus dilakukan aparat penegak hukum, publik justru masih menyimpan pertanyaan besar, yakni mengapa korupsi tetap tumbuh dan berulang dari satu rezim ke rezim berikutnya. "Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak cukup dipahami sebagai kejahatan individu semata, melainkan berkaitan erat dengan struktur ekonomi politik yang membentuk relasi kekuasaan di Indonesia," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Pieter berpendapat, korupsi tak pernah benar-benar hilang karena yang bermasalah bukan hanya pada pelakunya, melainkan sistem ekonomi politik yang terus memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Menurut dia, delapan puluh tahun setelah kemerdekaan, Indonesia masih berhadapan dengan persoalan yang seolah tak pernah selesai, yaitu korupsi.

Dikatakannya, korupsi bukan sekadar kejahatan individu, melainkan telah menjelma menjadi bagian dari cara kerja sistem ekonomi politik yang mengakar. "Korupsi bukan lagi penyimpangan dari sistem, tetapi kerap menjadi bahan bakar yang membuat sistem itu terus bergerak," ujar Mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Dia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir pada era Reformasi merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. KPK pernah menjadi simbol harapan bahwa negara masih memiliki keberanian untuk melawan praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, ujar dia, seiring perjalanan waktu, kepercayaan publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi mulai mengalami erosi. Kritik yang muncul bukan semata karena masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi, melainkan karena munculnya persepsi bahwa pemberantasan korupsi sering kali berjalan tidak seimbang.

"Dalam berbagai diskusi akademik maupun politik, muncul pandangan bahwa agenda antikorupsi terkadang digunakan sebagai instrumen untuk menekan lawan politik, sementara kekuatan yang lebih besar justru sulit disentuh. Benar atau tidaknya persepsi tersebut, satu hal yang pasti: keadilan harus terlihat bekerja secara setara agar memperoleh legitimasi publik," kata dia.

Dia menuturkan, fenomena semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di sejumlah negara seperti China dan Vietnam, kampanye antikorupsi sering kali berjalan beriringan dengan proses konsolidasi kekuasaan politik. Di satu sisi, korupsi memang berhasil ditekan. Namun di sisi lain, agenda antikorupsi juga dapat menjadi alat untuk mendisiplinkan kelompok-kelompok yang dianggap menghambat arah kebijakan penguasa.

Karena itu, Pieter Zulkifli berpandangan bila persoalan korupsi tidak cukup dipahami sebagai tindakan individu yang rakus. Korupsi adalah gejala dari struktur ekonomi politik yang lebih dalam. "Selama akses terhadap sumber daya publik dikuasai oleh kelompok-kelompok oligarkis yang memiliki kemampuan memengaruhi kebijakan negara demi kepentingan akumulasi kekayaan dan kekuasaan, maka korupsi akan selalu menemukan jalannya. Yang diberantas sering kali hanya gejalanya, sementara akar masalahnya tetap tumbuh subur," imbuhnya.

Dalam konteks ini, kata Pieter, peran partai politik (parpol) menjadi sangat menentukan. Partai seharusnya menjadi sekolah etika publik, bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan. “Rekrutmen politik yang didasarkan pada modal finansial, kedekatan kekuasaan, atau transaksi kepentingan hanya akan melahirkan elite yang melihat jabatan sebagai investasi yang harus dikembalikan. Ketika politik menjadi bisnis, korupsi menjadi konsekuensi yang hampir tak terhindarkan," ucapnya.

Pieter lantas mengutip Filsuf Jerman, Immanuel Kant, yang pernah mengingatkan bahwa seseorang dianggap bersalah dalam hukum ketika melanggar hak orang lain. Namun dalam etika, kesalahan bahkan dimulai sejak niat buruk tumbuh dalam pikiran. Dia menekankan pesan Kant sangat relevan bagi para pemegang kekuasaan hari ini.

Integritas tidak dimulai dari kepatuhan terhadap aturan, melainkan dari kemampuan mengendalikan hasrat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Yang lebih menyedihkan, kata Pieter Zulkifli, ketika elite sibuk bertarung memperebutkan pengaruh, masih banyak rakyat yang bergulat dengan kemiskinan, akses kesehatan yang terbatas, pendidikan yang belum merata, dan ketidakpastian ekonomi. "Negara seharusnya hadir untuk melayani, melindungi, dan menyejahterakan rakyat," katanya.

Dia melanjutkan ketika energi kekuasaan lebih banyak digunakan untuk menjaga posisi politik, kritik dianggap ancaman, dan kepentingan kelompok ditempatkan di atas kepentingan publik, maka negara kehilangan ruh pengabdiannya. "Di sinilah peringatan H.O.S. Tjokroaminoto menemukan relevansinya. Penindasan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Penindasan dapat muncul ketika suara rakyat tidak didengar, hukum tajam kepada yang lemah tetapi tumpul kepada yang kuat, atau ketika kebijakan publik hanya menguntungkan segelintir kelompok," ungkapnya.

Pieter menegaskan ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah lamanya berkuasa, melainkan sejauh mana rakyat merasakan keadilan dan kehidupan yang lebih baik. Dia mengatakan bila Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan teladan.

Dia mencontohkan sosok Haji Agus Salim yang telah menunjukkan bahwa kehormatan seorang pemimpin tidak diukur dari kemewahan yang dimiliki, melainkan dari integritas yang dijaga. "Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada kekayaan: kejujuran, kesederhanaan, dan pengabdian," kata dia.

"Mungkin inilah persoalan terbesar bangsa ini. Kita terlalu sering berbicara tentang pemberantasan korupsi, tetapi terlalu sedikit membangun keteladanan," timpalnya.

Padahal, kata dia, korupsi tidak akan pernah benar-benar berakhir hanya dengan operasi penindakan. Menurutnya, korupsi akan berkurang ketika kekuasaan dipimpin oleh mereka yang menjadikan integritas sebagai jalan hidup.

"Sebagaimana dikatakan filsuf Yunani, Socrates, 'Kepemimpinan yang baik bukan lahir dari keinginan untuk berkuasa, tetapi dari keinginan untuk melayani'. Ketika kekuasaan kembali dimaknai sebagai amanah, bukan kesempatan memperkaya diri, saat itulah harapan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menemukan jalannya," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan tidak ada zona aman bagi pelanggaran integritas di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Penegasan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan integritas dan pemberantasan korupsi, terutama menjelang pengadaan barang dan jasa tahun 2026.

“Kita tahu kemarin ada pidato presiden soal integritas. Ketika presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesannya,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam Rapat Pimpinan (Rapim) secara hybrid di Kantor Kemensos, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, penguatan integritas harus menjadi kesadaran sekaligus cara berpikir baru seluruh jajaran Kemensos. Ia menegaskan tidak ada lagi ruang aman bagi pelaku pelanggaran.

Gus Ipul memastikan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono berkomitmen penuh melakukan pembenahan internal dan tidak akan mundur dalam menjaga tata kelola yang bersih. Ia juga mengingatkan setiap pelanggaran pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan.

“Tidak ada zona aman untuk korupsi. Tidak kena (kasus) sekarang, nanti. Tidak kena nanti, pensiun kena,” tegas Gus Ipul.

Lihat juga: BGN DAN IMIGRASI: DUA KASUS KORUPSI YANG MENGUJI JANJI BERSIH-BERSIH NEGERI

Dalam rapat tersebut, Gus Ipul memberikan sejumlah arahan kepada seluruh jajaran Kemensos untuk memperkuat integritas. Pertama, evaluasi internal harus segera dilakukan tanpa menunggu audit dari pihak luar.

“Kedua, kita diawasi dari atas. Maka kita wajib mengawasi ke bawah. Itu tanggung jawab setiap pimpinan unit,” kata Gus Ipul.

Kemensos, lanjutnya, menargetkan penerapan zero tolerance terhadap gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, setiap pimpinan unit diminta bertanggung jawab penuh terhadap integritas di lingkungan kerjanya.

“Jika ada yang menyimpang di satuan kerja (Satker) anda dan anda tidak tahu, itu kelalaian. Jika tahu tapi diam, itu keterlibatan. Setiap pimpinan unit bertanggung jawab atas integritas Satkernya. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban jabatan,” ujar Gus Ipul.

Terakhir, Gus Ipul menegaskan Kemensos harus menjadi contoh kementerian/lembaga yang bergerak tanpa diminta, bukan bergerak karena didesak. Integritas, menurut Gus Ipul, menjadi kunci agar-program strategis Kemensos berjalan tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Jadi ini saya minta menjadi perhatian kita bersama jelang pengadaan di tahun 2026. Saatnya kita benar-benar menguatkan tekad, membersihkan diri, istilah presiden itu, agar program strategis ini dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Gus Ipul.

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menuturkan penindakan perkara korupsi lebih menguras anggaran negara. Karena itu, dia menilai upaya pencegahan perlu lebih diutamakan.

Pernyataan itu disampaikan Setyo saat pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama KPK meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi.

Dia berharap buku tersebut dapat menekan perilaku koruptif sehingga penindakan tidak perlu dilakukan. "Kalau ini (buku) kita berikan gitu daripada proses penindakan yang di depan, lebih bagus kita melakukan proses pencegahan. Penindakan pasti akan lebih mahal," ujar Setyo dalam paparannya saat peluncuran buku tersebut, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, koruptor yang telah diproses hukum masih menjadi beban biaya negara. Negara tetap menanggung kebutuhan narapidana, mulai dari makan hingga seragam tahanan.

Setyo berharap buku panduan itu dapat menanamkan nilai antikorupsi sejak dini kepada pelajar sehingga integritas terbentuk saat dewasa dan mencegah perilaku koruptif.

"Kita anggaplah ini sebuah kitab suci, kita anggap sebuah kitab ini yang memang dibuat oleh mungkin sesama manusia dengan segala kekurangan dengan segala keterbatasan tapi ini berupa panduan atau pedoman untuk antikorupsi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, anak-anak cucu kita," ungkapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji . Dua tersangka tersebut adalah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

"Iya betul (pencegahan untuk dua tersangka)," kata Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat dihubungi wartawan, Jumat (24/4/2026).

Dengan adanya pencegahan ini, keduanya dilarang meninggalkan Indonesia untuk enam bulan ke depan terhitung sejak awal April. "Awal bulan April," ujarnya.

Diketahui, satu dari dua tersangka kasus kuota haji sempat berada di Arab Saudi. Tersangka yang dimaksud ialah Asrul Azis Taba. "Sudah ada di Indonesia," ucap Taufik perihal keberadaan Asrul terkini.

Diketahui, KPK mengumumkan dua tersangka baru kasus kuota haji pada 30 Maret 2026. Hingga kini, KPK belum menahan keduanya.

Dengan penetapan tersebut, terdapat empat tersangka kasus kuota haji. Di mana, eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex terlebih dulu diumumkan dan sudah ditahan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan gratifikasi dan korupsi di kementeriannya, agar layanan ketenagakerjaan berjalan lebih bersih dan adil, serta kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga.

Yassierli, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menekankan bahwa penguatan integritas bukan sekadar slogan, melainkan kerja harian yang menuntut kejujuran, kepatuhan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang risiko gratifikasi maupun korupsi di setiap lini kerja.

“Pencegahan harus dibangun lewat sistem yang rapi, bukan hanya mengandalkan imbauan,” kata Menaker.

Bagi publik, integritas yang kuat berarti layanan yang lebih bisa diprediksi dimana prosedur tidak berbelit karena ada ruang abu-abu, keputusan lebih dapat dipertanggungjawabkan, dan risiko penyimpangan yang merugikan masyarakat bisa ditekan.

“Di sisi lain, bagi pekerja dan pengusaha, tata kelola yang bersih membantu memastikan hak dan kewajiban dijalankan dalam koridor aturan tanpa praktik yang mencederai rasa keadilan,” kata dia.

Yassierli juga menegaskan Kemnaker terbuka terhadap berbagai informasi terkait potensi gratifikasi dan korupsi yang perlu ditindaklanjuti. Menurutnya, keberanian menyampaikan informasi adalah fondasi penting untuk menjaga martabat institusi dan mencegah masalah membesar di kemudian hari.

“Saya mengajak seluruh jajaran membangun budaya integritas sebagai cara kerja, bukan sekadar agenda seremonial,” kata Yassierli.

Sementara itu, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Arif Waluyo Widiarto memaparkan pemahaman gratifikasi serta potensi pelanggaran hukum korupsi.

Ia menekankan bahwa tugas pejabat publik adalah amanah, bukan sarana mencari keuntungan pribadi; menjaga kepercayaan publik dan kehormatan institusi merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan strategis kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan besar ini, Presiden Prabowo memberikan sejumlah poin penting, mulai dari perkembangan kondisi global hingga komitmen dalam negeri.

Meski pengarahan serupa telah beberapa kali dilakukan pasca-pelantikan kepala daerah, Rakornas kali ini menjadi momentum pembaruan kebijakan atau update atas dinamika terkini. “Mungkin ada beberapa hal yang barangkali ya, akan ada update dari beliau berkaitan dengan masalah dinamika kondisi geopolitik internasional maupun kemudian perkembangan dalam negeri kita sendiri juga,” ujar Prasetyo kepada awak media sebelum acara.

Prasetyo pun mengatakan memasuki kurun waktu satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo akan menekankan pentingnya menjaga serta meningkatkan keberhasilan program-program yang telah dicapai. Sebaliknya, terhadap program yang belum mencapai target di tahun pertama, Presiden Prabowo memberikan penekanan khusus agar segera diakselerasi.

Dia mengungkapkan salah satu poin krusial yang selalu menjadi perhatian utama Presiden Prabowo adalah integritas birokrasi. Prasetyo menegaskan bahwa komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance akan menjadi prioritas Presiden Prabowo kepada seluruh kepala daerah dan pejabat pusat.

Selain itu, kata Prasetyo, Presiden Prabowo secara konsisten mendorong seluruh jajaran pemerintahan untuk berjuang sekeras-kerasnya dalam menciptakan sistem kerja yang bersih dan transparan.

“Termasuk saya juga menduga berkenaan dengan masalah komitmen kita untuk good governance, memberantas atau berjuang sekeras-kerasnya menjalankan pemerintahan tanpa korupsi, itu juga selalu menjadi konsennya Bapak Presiden,” pungkas Prasetyo.

JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam upaya pencegahan krisis ekologis dan penanggulangan bencana alam. Upaya ini tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola sumber daya alam dan relasi sosial-politik.

Dalam sambutannya di Forum Group Discussion (FGD) Pencegahan Krisis Ekologis dan Bencana Alam, BRIN memiliki mandat untuk hadir secara aktif dalam penyelesaian persoalan kebencanaan di Indonesia sebagaimana juga disorot dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI kemarin. Kehadiran tersebut diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan berbagai teknologi kebencanaan.

“BRIN saat ini menjadi backbone penyedia citra satelit untuk mendukung kebutuhan BNPB dan berbagai pihak. Selain itu, kami juga mengembangkan teknologi air siap minum dari air banjir (arsinum) yang telah dimanfaatkan masyarakat dan mendapat apresiasi dari DPR,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Selain arsinum, BRIN juga tengah menyempurnakan teknologi early warning system untuk banjir, erosi, dan longsor, melengkapi sistem peringatan dini tsunami yang telah dimiliki. Penyempurnaan dilakukan berbasis pemetaan wilayah rentan, pemasangan sensor, serta pemanfaatan serat optik untuk memantau pergeseran tanah dan potensi risiko bencana.

Namun demikian, ia menekankan, krisis ekologis tidak bisa dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis. Krisis lingkungan juga merupakan hasil dari relasi kuasa yang timpang antara berbagai aktor dalam sistem sosial mulai dari masyarakat, pelaku ekonomi, hingga aktor politik dan pemerintah.

“Krisis ekologi tidak hanya terjadi karena persoalan alam, tetapi juga karena dinamika dalam sistem sosial. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara aktor ekonomi, politik, dan masyarakat sipil turut memengaruhi bagaimana alam dikelola,” katanya.

Karena itu, FGD diharapkan tidak hanya membahas solusi teknologi, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola sumber daya alam, termasuk regulasi sektoral dan lintas sektoral, sistem desentralisasi, serta perubahan sistem politik yang berdampak pada pengelolaan lingkungan.

Arif manambahkan BRIN akan berperan pada dua sisi sekaligus yakni melalui riset kebijakan dan tata kelola serta pengembangan teknologi kebencanaan seperti pemanfaatan drone untuk mendeteksi korban tertimbun maupun ketersediaan air tanah.

“Dengan pendekatan yang komprehensif, kita diharapkan dapat merumuskan terobosan kebijakan, regulasi, dan teknologi yang mampu mencegah krisis ekologis sekaligus memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi bencana,” ujar Arif.

JAKARTA - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Ibu Kota telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan sosial, keamanan publik, dan masa depan generasi muda. Karena itu, Golkar menegaskan Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) harus memprioritaskan upaya pencegahan.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Golkar, Syafi Fabio Djohan, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Ranperda, yakni Ranperda P4GN dan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta 2026–2046.

“Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Jakarta bukan lagi sekadar persoalan hukum atau kesehatan, tetapi sudah menjadi ancaman serius yang meresahkan publik, memicu kriminalitas, serta merusak masa depan generasi muda dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Syafi, Senin (19/1/2026).

Fraksi Golkar menyatakan mendukung pembahasan Ranperda P4GN sebagai bentuk kehadiran negara di tingkat daerah untuk melindungi warganya. Namun, Golkar menekankan agar ranperda tersebut menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama melalui penguatan peran keluarga, sekolah, dan kelurahan.

Menurut Syafi, penindakan semata tidak cukup karena tidak menyentuh akar persoalan. Karena itu, Golkar juga meminta pendekatan rehabilitasi yang manusiawi dijamin dalam regulasi, dengan memastikan akses rehabilitasi medis dan sosial yang mudah, terjangkau, dan terintegrasi.

Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan P4GN. Tim terpadu P4GN, kata dia, harus dinilai berdasarkan kinerja nyata dan hasil yang dapat dievaluasi secara terbuka, bukan sekadar keberadaan administratif.

Ranperda P4GN perlu mengatur indikator keberhasilan, kewajiban pelaporan pelaksanaan P4GN kepada DPRD, serta kepastian penganggaran yang berkelanjutan dalam APBD agar kebijakan ini efektif dan berkesinambungan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi Golkar juga menyampaikan pandangan terhadap Ranperda RPIP DKI Jakarta 2026–2046. Golkar memandang dokumen tersebut strategis dalam konteks transformasi Jakarta menuju kota global pasca-perubahan status ibu kota negara.

Fraksi Golkar pada prinsipnya menerima Ranperda RPIP untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan bahwa RPIP harus menjadi instrumen kebijakan yang efektif dan dapat diawasi, bukan sekadar dokumen perencanaan.

“RPIP perlu dilengkapi mekanisme implementasi yang terukur melalui rencana aksi jangka menengah, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi kepada DPRD,” kata Syafi.

Golkar juga menekankan keberpihakan nyata terhadap industri kecil dan menengah (IKM) melalui peningkatan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, pembangunan industri di Jakarta harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan daya dukung lingkungan agar tetap ramah lingkungan dan tidak menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Golkar berharap seluruh masukan, kritik, dan saran yang disampaikan dapat ditanggapi secara serius oleh Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya dalam pembahasan lanjutan kedua Ranperda tersebut.

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli mengkritik Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terus dilakukan penegak hukum. Dia menilai OTT yang melibatkan pejabat hingga aparat penegak hukum seakan menandakan bahwa pengungkapan kasus korupsi sebagai agenda rutin di Tanah Air.

Menurut dia, fenomena OTT, peradilan, dan kekuasaan bukan sebagai peristiwa terpisah, melainkan gejala dari krisis yang lebih dalam, yakni krisis integritas dan keberanian moral. Sebab, tanpa pejabat hukum yang takut Tuhan, kata dia, hukum mudah tergelincir menjadi sekadar ritual kekuasaan.

“Di negeri ini, operasi tangkap tangan sudah seperti agenda rutin. Hampir setiap tahun, bahkan hampir setiap bulan, selalu ada pejabat atau aparat penegak hukum yang kembali terjaring. Seolah korupsi adalah ritual tahunan,” kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Sabtu (3/1/2026).

"Polanya nyaris seragam, konferensi pers, borgol, janji bersih-bersih, lalu sunyi. Kita gaduh sesaat, lalu lupa. Korupsi pun berlanjut, seolah-olah negara ini rajin menangkap, tetapi malas mencegah,” sambung Mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Dia mengungkapkan di tengah 'siklus anomali' itu, Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengucapkan kalimat sederhana namun menohok, yaitu 'percuma hakim pintar jika tidak takut kepada Tuhan'. Menurutnya, pernyataan itu datang di saat yang tepat atau justru di saat yang paling genting.

Sebab, persoalan hukum saat ini bukan lagi soal kurangnya aturan atau lemahnya lembaga, melainkan krisis karakter. “Indonesia tidak kekurangan orang cerdas di ruang-ruang kekuasaan. Yang langka adalah mereka yang berani berhenti sebelum melanggar batas,” katanya.

Pieter menuturkan bahwa bila 2025 memperlihatkan wajah peradilan yang semakin paradoks. Di satu sisi, penindakan berjalan melalui OTT hingga menjatuhkan vonis.

Di sisi lain, kasus serupa justru terus bermunculan dari lembaga yang sama. Dia menilai hal itu menandakan satu hal, yaitu hukum bekerja di hilir, tetapi rusak di hulu.

“Kita rajin memadamkan api, tetapi membiarkan gudang bensin tetap terbuka. Di titik inilah Machiavelli terasa terlalu aktual untuk diabaikan. Lima abad lalu, ia menulis bahwa tujuan utama penguasa bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan merebut dan mempertahankan kekuasaan,” imbuhnya.

"Cinta rakyat, kata Machiavelli, mahal dan berisiko. Sebaliknya, rasa takut adalah investasi jangka panjang. Pandangan sinis ini menemukan bentuk modernnya di era algoritma dan media sosial,” tambahnya.

Pieter mengatakan di atas kertas, penegakan hukum di negeri ini tampak berjalan, tetapi keadilan kerap tertinggal di belakang. Dia menyatakan bahwa 2025 kembali memperlihatkan ironi itu dengan gamblang di mana penangkapan terjadi, pasal diperbanyak, tetapi rasa percaya publik terus menipis.

"Di tengah demokrasi yang berjalan rapi secara administratif, hukum justru terasa semakin jauh dari nurani," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, reputasi bisa runtuh dalam hitungan jam. Kritik bisa dibelokkan menjadi kebencian publik. "Machiavelli menyebutnya seni menjadi rubah: tampil santun di depan kamera, tetapi tetap memangsa di belakang layar. Bedanya, kini semua dilakukan dengan data, statistik, dan narasi yang tampak sah," kata dia.

Dalam sistem seperti ini, kata Pieter, korupsi kerap bukan sekadar penyakit, melainkan alat kontrol. Ketika banyak orang terlibat, semua menjadi saling sandera, loyalitas bahkan dibayar dengan perlindungan.

"Ketidaksetiaan dibalas dengan penegakan hukum selektif. Hukum antikorupsi tetap dikibarkan, tetapi sering kali lebih berfungsi sebagai ancaman simbolik daripada instrumen keadilan substantif," katanya.

Di samping dari itu, Pieter menyatakan bila makna demokrasi pun ikut menipis. Pemilu tetap digelar, partisipasi dicatat, tetapi kebijakan berjalan di tempat. Dia menyebut rakyat merasa berdaulat karena memilih, padahal yang dipilih hanya wajah, bukan arah.

Demokrasi prosedural berjalan rapi, tetapi demokrasi moral tertatih. Legitimasi diperoleh dari kotak suara, bukan dari keadilan yang dirasakan. “Kondisi ini menguatkan peringatan klasik Tacitus; Semakin korup sebuah negara, semakin banyak aturan hukumnya. Indonesia hari ini kaya regulasi, tetapi miskin rasa adil. Aturan dibuat berlapis, teknis, dan sering ambigu," ucapnya.

Akibatnya, menurut dia, hukum menjadi labirin yang hanya bisa dilalui mereka yang punya uang, waktu, dan akses. Rakyat kecil tersandung administrasi dan mereka yang berkuasa berlindung di balik prosedur.

"OTT yang terus berulang justru menegaskan kegagalan pencegahan. Data penindakan boleh impresif, tetapi ia juga menjadi pengakuan bahwa sistem etik tidak bekerja,” ujarnya.

“Tanpa iman, tanpa rasa malu, tanpa keberanian moral, hukum dipaksa bekerja sendirian. Dan hukum, sebagaimana sejarah membuktikan, tidak pernah cukup kuat untuk menggantikan hati nurani,” sambungnya.

Maka itu, Pieter menekankan bila pernyataan Ketua MA seharusnya dibaca sebagai peringatan keras, bukan kutipan seremonial. Negara tidak runtuh karena kekurangan pasal, melainkan karena keberanian untuk jujur kian menipis.

“Keadilan tidak lahir dari tumpukan undang-undang, tetapi dari keteguhan menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu. Jika aturan terus bertambah sementara ketidakadilan tetap tumbuh, yang layak dicurigai bukanlah rakyat yang melanggar hukum, melainkan kekuasaan yang sengaja mengaburkan,” pungkasnya.

KUALA LUMPUR - Najib Razak dijatuhi hukuman setidaknya empat kali 15 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah pada hari Jumat terkait dengan penyelewengan dana investasi negara 1MDB senilai miliaran dolar. Selain itu, Hakim Collin Lawrence Sequerah menjatuhkan lima tahun untuk setiap 21 dakwaan pencucian uang terhadapnya, dengan total 165 tahun penjara.

Pengadilan Tinggi negara tersebut menyatakan mantan perdana menteri Malaysia yang ditahan bersalah atas empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang setelah memutuskan bahwa ia menyalurkan lebih dari USD700 juta dari 1MDB ke rekening bank pribadinya.

Hukuman baru ini akan berlaku setelah masa hukuman penjara yang sedang dijalaninya untuk kasus 1MDB sebelumnya berakhir, kata hakim.

Najib juga dikenakan denda besar sebesar 11,4 miliar ringgit (USD2,8 miliar) untuk dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, di samping penyitaan aset senilai 2,08 miliar ringgit (USD514 juta) berdasarkan undang-undang pencucian uang. Jika ia gagal membayar, ia akan menghadapi hukuman penjara lebih lama.

Melansir Inquirer, pengacara Najib Razak, Mohamed Shafee Abdullah, mengatakan Najib akan mengajukan banding atas putusan tersebut, menambahkan bahwa hakim "telah melakukan begitu banyak kesalahan."

Mengenakan setelan biru, Najib berdiri dan tampak tenang ketika vonis diumumkan, kemudian kembali terkulai di kursinya di ruang sidang.

Putusan tersebut menandai tonggak sejarah dalam salah satu skandal keuangan terbesar di dunia, yang berdampak luas di pasar global dan bahkan memicu penyelidikan di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Najib membantah melakukan kesalahan apa pun dan menyatakan dana tersebut adalah sumbangan politik dari Arab Saudi. Ia mengatakan telah disesatkan oleh para pelaku keuangan nakal yang dipimpin oleh Low Taek Jho, yang diduga sebagai dalang skandal tersebut, yang masih buron.

Mantan PM Malaysia Najib Razak Divonis 165 Tahun Penjara

1. Najib Razak Dinyatakan Bersalah

Melansir Inquirer, Sequerah mengatakan klaim Najib tentang sumbangan Saudi "tidak masuk akal." Empat surat yang konon berasal dari donor Saudi itu dipalsukan dan bukti jelas menunjukkan dana tersebut berasal dari 1MDB, katanya.

Ia menolak argumen pembelaan bahwa Najib adalah korban yang tidak sadar yang ditipu oleh Low dan mantan pejabat 1MDB.

Kesaksian para saksi menunjukkan "ikatan yang jelas" antara Najib dan Low—yang beroperasi sebagai "wakil, saluran, perantara, dan fasilitator" untuk Najib di 1MDB, kata hakim.

Hakim mencatat bahwa Najib gagal memverifikasi asal usul dana besar tersebut dan mengambil tindakan terhadap Low.

2. Terbukti Menyalahgunakan Kekuasaan

Sebaliknya, ia menggunakan uang tersebut meskipun asal usulnya mencurigakan dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi posisinya—termasuk memecat jaksa agung dan kepala antikorupsi yang menyelidiki kasus tersebut, kata hakim.

Meskipun Najib mengembalikan sebagian besar dana ke rekening luar negeri mereka, Sequerah mengatakan ini jelas direkayasa untuk menyembunyikan asal usul dana yang ilegal.

“Terdakwa bukanlah orang desa,” kata hakim, yang membutuhkan waktu lima jam untuk membacakan putusannya. “Oleh karena itu, setiap upaya untuk menggambarkan terdakwa sebagai orang bodoh yang sama sekali tidak menyadari kesalahan yang terjadi di sekitarnya pasti akan gagal total.”

Najib, yang menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2009 hingga 2018, saat ini menjalani hukuman penjara 12 tahun dari vonisnya pada tahun 2020 dalam kasus 1MDB sebelumnya. Skandal yang ditimbulkannya saat itu menyebabkan kekalahan pemerintahannya pada tahun 2018.

Ia dijatuhi hukuman karena penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan kriminal, dan pencucian uang yang melibatkan 42 juta ringgit (USD10,3 juta) yang disalurkan ke rekeningnya dari SRC International, mantan unit 1MDB.

Pada tahun 2022, setelah kalah dalam banding terakhir, ia menjadi mantan pemimpin Malaysia pertama yang dipenjara.

Dewan Pengampunan, sebuah badan yang memberi nasihat kepada penguasa tentang pemberian pengampunan, mengurangi separuh hukumannya dan secara drastis menurunkan dendanya pada tahun 2024.

Najib mendirikan dana pembangunan 1MDB tak lama setelah menjabat pada tahun 2009. Ia memimpin dewan penasihat dana tersebut dan memegang hak veto sebagai menteri keuangan saat menjabat sebagai perdana menteri.

3. Menjarah Miliaran Dolar

Antara tahun 2009 dan 2014, para eksekutif dan rekanan Najib menjarah lebih dari $4,5 miliar dari dana tersebut, mencuci uang tersebut melalui negara-negara termasuk AS, Singapura, dan Swiss, menurut Departemen Kehakiman AS.

Pihak berwenang menduga dana tersebut digunakan untuk membiayai film-film Hollywood dan pembelian mewah, termasuk hotel, kapal pesiar mewah, seni, dan perhiasan.

4. Kleptokrasi Terburuk dalam Sejarah Dunia

Jeff Sessions, jaksa agung AS pada saat itu, menyebutnya sebagai "kleptokrasi terburuk."

Skandal itu juga menghantam Wall Street, dengan Goldman Sachs menghadapi denda miliaran dolar atas perannya dalam penggalangan dana untuk 1MDB.

Sebagai keturunan keluarga politik terkemuka, Najib lama dianggap tak tersentuh hingga kemarahan publik atas 1MDB menyebabkan kekalahan partai penguasanya dalam pemilihan umum 2018, yang telah memerintah Malaysia sejak negara itu merdeka dari Inggris pada tahun 1957.

5. Berusaha Jadi Tahanan Rumah

Awal pekan ini, ia gagal dalam upayanya untuk menjalani hukuman korupsi di bawah tahanan rumah.

Pengadilan Tinggi Malaysia memutuskan pada hari Senin bahwa perintah kerajaan langka untuk tahanan rumah yang dikeluarkan oleh mantan raja negara itu tidak sah karena tidak dibuat sesuai dengan persyaratan konstitusional. Pengacara Najib mengatakan mereka berencana untuk mengajukan banding.

Awalnya dijadwalkan untuk dibebaskan pada Agustus 2028 setelah pengurangan hukumannya, Najib sekarang menghadapi masa hukuman yang lebih lama di balik jeruji besi.

Pada tahun 2022, istrinya, Rosmah Mansor, juga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda besar dalam kasus terpisah.

YOGYAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan enam buku antikorupsi lintas agama pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta. Peluncuran buku tersebut menjadi simbol komitmen Kemenag dan KPK dalam memperkuat pemahaman (logos) dan aksi nyata (ethos) masyarakat terhadap integritas.

Setiap buku menggali ajaran agama masing-masing untuk membangun perilaku antikorupsi. Dengan peluncuran buku antikorupsi lintas agama dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat melalui masing-masing agama sebagai landasan hidup.

Dalam kesempatan peluncuran enam buku antikorupsi lintas agama, terdapat buku dengan judul ”Jalan Dhamma Jalan Anti Korupsi: Cara Menjadi Buddhis Berintegritas dan Berani Menolak Korupsi”.

Dirjen Bimas Buddha, Supriyadi menyampaikan bahwa peluncuran buku merupakan bentuk komitmen nyata Ditjen Bimas Buddha untuk mengintegrasikan nilai-nilai luhur ajaran Buddha dengan gerakan pencegahan korupsi di Indonesia.

“Ini adalah upaya kami untuk menjadikan Dhamma atau ajaran kebenaran, bukan hanya sebagai panduan dalam spiritual, tetapi juga sebagai fondasi moral yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” kata Supriyadi, dikutip Senin (15/12/2025).

Supriyadi menambahkan dengan adanya buku antikorupsi diharapkan umat Buddha memiliki etika Buddhis, seperti Sila (kemoralan) dan pancasila (lima latihan moral), secara langsung dengan konteks antikorupsi, sehingga dapat praktekkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui peluncuran buku, Dirjen menekankan agar umat Buddha dapat menjadikan Jalan Dhamma sebagai panduan yang kokoh dalam menolak dan melawan segala bentuk korupsi.

Kedepan umat Buddha dapat menjadi teladan integritas, mempraktikkan hidup sederhana, jujur dan penuh cinta kasih (metta) dalam setiap interaksi, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun perannya dalam lingkungan dan masyarakat.