Bisnis.com, SURABAYA — Panitia Khusus (Pansus) Raperda Air Limbah Domestik DPRD Kota Surabaya membidik potensi pendanaan internasional guna memodernisasi infrastruktur sanitasi di Kota Pahlawan itu.

Anggota Pansus sekaligus Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, mengatakan langkah ini menyusul upaya percepatan regulasi pengelolaan limbah rumah tangga yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Menurutnya, Surabaya perlu segera mengimplementasikan peraturan daerah (perda) terkait limbah domestik untuk menyusul kota-kota besar lain seperti Makassar dan Banjarmasin yang telah lebih dulu memiliki regulasi serupa.

"Surabaya harus segera memiliki regulasi ini. Kuncinya ada pada kesiapan eksekutif dalam menjalankan aturan teknis di lapangan agar tidak ada lagi pencemaran di saluran air permukiman," ujar Baktiono saat rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Surabaya, Senin (6/4/2026).

Dalam draf regulasi tersebut, Pansus mengkaji skema pembiayaan melalui tarif retribusi yang terintegrasi. Salah satu opsinya adalah memanfaatkan basis data pelanggan PDAM Surya Sembada yang mencapai 600.000 sambungan rumah (SR).

Dia menilai, skema ini cukup menjanjikan sebagai sumber pendanaan berkelanjutan (recurring income) untuk operasional pengelolaan limbah, mirip dengan pola retribusi sampah yang sudah berjalan.

Selain itu, dia menekankan pentingnya kewajiban pengurasan tangki septik minimal tiga tahun sekali guna mencegah kontaminasi air tanah.

Pakar Teknik Lingkungan ITS, Prof. Joni Hermana, yang hadir sebagai narasumber strategis, mengungkapkan Surabaya memiliki daya tarik besar bagi investor dan donor internasional di sektor sanitasi.

Menurutnya, negara-negara seperti Jerman, Kanada, dan Australia memiliki minat tinggi untuk memberikan hibah pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah domestik.

"Di daerah lain, nilai hibah ini bisa menyentuh angka Rp900 miliar. Untuk Surabaya, potensinya bisa jauh lebih besar mengingat populasi dan kompleksitas wilayahnya," ungkapnya.

Dia menambahkan, keterlibatan pihak asing biasanya mencakup pengawasan mutu pembangunan dan transfer teknologi. Hal ini dinilai akan menjamin sistem yang dibangun lebih modern dan memiliki daya tahan jangka panjang.

Dengan adanya sinergi antara regulasi daerah dan dukungan finansial internasional, dia berharap, Pemkot Surabaya diharapkan mampu menghadirkan sistem pengelolaan air limbah yang lebih sistematis dan mandiri secara fiskal. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Riset terbaru para peneliti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa dunia tengah menghadapi fenomena “kebangkrutan air” yang bersifat tidak dapat dipulihkan. Kondisi ini terjadi setelah puluhan tahun eksploitasi air berlebihan dan penyusutan pasokan air dari danau, sungai, gletser, serta lahan basah.

Peneliti PBB menyatakan miliaran orang kini kesulitan menghadapi dampak krisis tersebut. Laporan United Nations University Institute for Water, Environment and Health mencatat hampir tiga perempat populasi global atau sekitar 6,1 miliar orang tinggal di negara yang dikategorikan mengalami ketidakamanan air atau ketidakamanan air kritis. Sementara itu, sekitar 4 miliar orang menghadapi kelangkaan air parah setidaknya selama satu bulan setiap tahunnya

“Banyak wilayah hidup melampaui kapasitas hidrologisnya, dan banyak sistem air yang penting pada dasarnya sudah bangkrut,” ujar penulis utama laporan sekaligus Direktur Institut tersebut, Kaveh Madani, dikutip dari Reuters, Kamis (22/1/2026).

Menurut laporan itu, pasokan air global saat ini telah berada dalam kondisi “gagal pascakrisis” akibat laju pengambilan air yang tidak berkelanjutan selama beberapa dekade. Cadangan air yang tersimpan di akuifer, gletser, tanah, lahan basah, dan ekosistem sungai terus terkuras, sementara kualitas air juga memburuk akibat pencemaran.

Penelitian juga mengungkap bahwa lebih dari 170 juta hektare lahan pertanian irigasi mengalami tekanan air tinggi hingga sangat tinggi. Kerugian ekonomi akibat degradasi lahan, penurunan air tanah, dan perubahan iklim diperkirakan mencapai lebih dari US$300 miliar per tahun secara global.

Laporan tersebut menyebutkan sekitar 3 miliar penduduk dunia serta lebih dari separuh produksi pangan global berada di wilayah dengan cadangan air yang tidak stabil atau terus menurun. Selain itu, salinisasi atau peningkatan kadar garam dalam tanah telah merusak lebih dari 100 juta hektare lahan pertanian.

Para peneliti menilai pendekatan penanganan masalah air saat ini sudah tidak memadai. Fokus kebijakan, menurut mereka, tidak lagi pada upaya “kembali ke kondisi normal”, melainkan pada pembentukan agenda air global baru yang bertujuan meminimalkan kerusakan terhadap manusia, ekonomi, dan ekosistem.

Namun demikian, Profesor Geosains dari Royal Holloway, University of London, Jonathan Paul, menilai laporan tersebut belum membahas secara memadai salah satu faktor utama krisis air global.

“Masalah utama yang kerap diabaikan hanya disebutkan secara eksplisit satu kali [dalam laporan], yakni peran pertumbuhan populasi yang masif dan tidak merata dalam mendorong berbagai manifestasi kebangkrutan air,” ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina telah menciptakan limbah yang merusak kualitas air.Berdasarkan laporan Aljazeera, cekungan air di kawasan Sheikh Radwan, Gaza, yang selama ini menjadi tempat penampungan air hujan telah tercemar.

"Tidak diragukan lagi ada dampak serius bagi seluruh warga: Bau busuk, serangga, dan nyamuk. Ketinggian air kotor juga telah melebihi 6 meter [20 kaki] tanpa perlindungan apa pun. Pagar hancur total, dengan kemungkinan besar anak-anak, perempuan, lansia, atau bahkan mobil pun jatuh ke kolam ini," ujar Maher Salem, seorang pejabat kota Gaza, kepada Al Jazeera, dikutip Minggu (9/11/2025).

Kolam yang dirancang untuk menampung air hujan dan menyalurkannya ke laut itu kini menampung limbah setelah serangan udara Israel menghancurkan pompa-pompanya.

Dengan lumpuhnya sistem listrik dan sanitasi, air yang terkontaminasi terus naik, berpotensi membanjiri rumah-rumah dan tenda-tenda di sekitarnya.

Pejabat setempat memperingatkan genangan air dapat menyebabkan wabah penyakit, terutama di kalangan anak-anak. Namun, bagi banyak orang di Gaza, tidak ada alternatif lain.

Umm Hisham, yang sedang hamil dan terusir, tengah berjalan tertatih-tatih melewati air kotor itu bersama anak-anaknya. Mereka tidak punya tempat lain untuk dituju.

"Kami berlindung di sini, di sekitar kolam Sheikh Radwan, dengan segala penderitaan yang bisa dibayangkan, mulai dari nyamuk hingga limbah yang terus naik, belum lagi kerusakan di sekitar. Semua ini membahayakan nyawa kami dan nyawa anak-anak kami," ujarnya kepada Ibrahim Alkhalili dari Al Jazeera.

Saat KTT Iklim COP30 di Brasil, Duta Besar Palestina Ibrahim al-Zeben menggambarkan krisis air ini sebagai bencana lingkungan yang berkaitan erat dengan genosida Israel.

"Bukan rahasia lagi bahwa Gaza menderita akibat genosida yang terus dilancarkan Israel, perang yang telah menelan korban hampir seperempat juta jiwa dan menghasilkan lebih dari 61 juta ton puing, beberapa di antaranya terkontaminasi bahan berbahaya," ujarnya.

"Selain itu, penghancuran jaringan pembuangan limbah dan air yang disengaja telah menyebabkan pencemaran air tanah dan perairan pesisir. Gaza kini menghadapi risiko serius terhadap kesehatan masyarakat, dan risiko lingkungan semakin meningkat," tegas al-Zeben.

Serangan Israel juga telah "menghancurkan" sebagian besar lahan pertanian di daerah Gaza, menyebabkan penduduk dalam kondisi kerawanan pangan dan kelaparan yang parah dengan makanan yang digunakan sebagai senjata, menurut al-Zeben.

Pada September lalu, sebuah laporan PBB memperingatkan persediaan air tawar di Gaza "sangat terbatas dan sebagian besar yang tersisa telah tercemar".

"Runtuhnya infrastruktur pengolahan limbah, rusaknya sistem perpipaan, dan penggunaan lubang pembuangan limbah untuk sanitasi kemungkinan besar telah meningkatkan pencemaran akuifer yang memasok sebagian besar air ke Gaza," sebagian catatan laporan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di Sheikh Radwan, udara juga sudah dipenuhi aroma kebusukan dan tak ada mata air lain yang bisa menuntaskan dahaga warga sipil di sana. Menandakan skala kerusakan lingkungan menjadi sangat jelas.

"Keluarga-keluarga tahu bahwa air yang mereka dapatkan dari sumur, kontainer, atau truk air tercemar dan terkontaminasi ... tetapi mereka tidak punya pilihan lain," kata Hani Mahmoud dari Al Jazeera, melaporkan dari Kota Gaza.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti masalah pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta yang berlarut-larut. Wilayah pusat ekonomi nasional itu dinilai belum serius menangani isu ini karena mengirim sekitar 8.000 ton sampah ke TPST Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat.

“Saya melihat bahwa Jakarta belum terlalu serius menangani masalah sampahnya. Buktinya, hingga hari ini sekitar 8.000 ton sampah lari ke Bantargebang setiap harinya,” kata Hanif dalam A Multi-Stakeholder Dialogue: Plastic, Climate and Biodiversity Nexus Forum di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Hanif mengemukakan timbunan sampah di Bantargebang telah menimbulkan pencemaran tanah dan air yang berdampak besar. Jika merujuk pada prinsip polluters pays sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 32/2009, pemerintah daerah selaku kontributor sampah seharusnya bertanggung jawab melakukan langkah pemulihan lingkungan.

“Dari area sekitar 142 hektare tersebut, air lindi yang mengalir ke tanah dan sungai di sekitarnya telah mencemari air tanah hingga radius ratusan meter,” paparnya.

Hanif tidak memungkiri bahwa isu sampah di daerah metropolitan seperti Jakarta bukanlah hal yang sederhana. Isu ini menyangkut kehidupan lebih dari 11 juta penduduk yang memerlukan penanganan terukur. Oleh karena itu, ia pun berencana memulai proyek percontohan pengelolaan sampah di Jakarta Utara, salah satu wilayah dengan persoalan sampah terberat. Dia mengemukakan timbulan sampah di Jakarta Utara mencapai 1.400 ton per hari dan belum tertangani dengan baik.

Pemerintah sejatinya telah membangun fasilitas refuse-derived fuel (RDF) atau waste-to-fuel dengan kapasitas 2.500 ton per hari di Rorotan untuk menjawab permasalahan tersebut. Namun, fasilitas RDF Rorotan belum bisa beroperasi optimal karena sampah masih tercampur. Akibatnya, proses pengangkutan dan pengelolaan menghasilkan gas metana dan bau menyengat yang memicu penolakan masyarakat.

“Jakarta Utara bisa menjadi simbol sekaligus barometer. Bila sampah di wilayah ini berhasil ditangani, saya yakin kota-kota besar lain akan lebih mudah mengikuti. Tidak perlu langsung menargetkan seluruh wilayah. Mulailah dari satu kecamatan dulu. Jika satu kecamatan saja berhasil, kita sudah bisa mereduksi sekitar 400 ton sampah per hari,” kata Hanif.

Dia turut menambahkan bahwa upaya percepatan pengelolaan sampah kini telah didukung dengan Perpres No. 9/2025 tentang pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Namun Hanif menggarisbawahi bahwa PSEL bukanlah solusi tunggal penanganan sampah karena kebutuhan investasi yang tidak sedikit.

Estimasi menunjukkan bahwa untuk satu unit fasilitas PSEL berkapasitas 4.000 ton per hari membutuhkan biaya sekitar Rp3 triliun. Dengan demikian, kebutuhan untuk pengembangan fasilitas di 21 wilayah aglomerasi membutuhkan investasi hingga Rp63 triliun.

“Dengan pembelian senilai 20 sen per KWh oleh PLN, berarti negara menanggung biaya Rp12 triliun untuk operasionalnya. Jika dihitung, setiap satu ton sampah yang diolah menjadi energi setara dengan biaya sekitar Rp1 juta,” paparnya.

Oleh karena itu, Hanif pun menekankan bahwa kehadiran sampah bukanlah berkah, melainkan tanggung jawab yang memerlukan pengelolaan serius. Terlebih, sampah anorganik seperti plastik menimbulkan polusi dioksin dan furan ketika dibakar, memicu mikroplastik jika dibakar, dan mengganggu keseimbangan biodiversitas laut.