Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan sebagian besar persoalan sampah nasional dapat diselesaikan dalam tiga tahun ke depan melalui percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) serta penguatan kebiasaan masyarakat memilah sampah dari sumbernya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan transformasi pengelolaan sampah tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy, sementara masyarakat perlu mengambil peran melalui pemilahan sampah sejak dari rumah.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menjadi Pembina Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, yang dihadiri sekitar 15.000 peserta dari unsur pemerintah, komunitas, relawan lingkungan, dan masyarakat.

Dia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai telah menjadi salah satu penggerak pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga dengan melibatkan RT, RW, hingga komunitas.

"Pemerintah sedang melakukan reformasi besar dalam pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas waste to energy. Namun itu saja tidak cukup. Reformasi ini harus berjalan paralel dengan gerakan masyarakat memilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa menjadi pupuk, sampah anorganik bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi," ujar Zulkifli, dikutip Senin (22/6/2026).

Menurut dia, kombinasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pengelolaan kawasan, dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional.

"Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian. Jika pemerintah membangun teknologinya dan masyarakat membangun kebiasaan memilah sampah dari rumah, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan produktif," ujarnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menargetkan sekitar 70% hingga 80% masalah sampah nasional dapat ditangani pada 2029.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan saat ini terus mendorong percepatan pembangunan PSEL di sejumlah wilayah prioritas sesuai mandat Perpres Nomor 109 Tahun 2025.

Pemerintah mencatat terdapat sekitar 30 lokasi PSEL yang direncanakan untuk dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan. Pembangunan tersebut menyasar kawasan perkotaan atau aglomerasi dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

Dalam waktu dekat, tiga proyek PSEL akan memasuki tahap groundbreaking. Sementara itu, 12 lokasi lainnya masih dalam proses melalui Danantara untuk memasuki tahap pemilihan mitra dengan target mulai beroperasi pada 2028.

Pemerintah berharap pengembangan PSEL tidak hanya menjadi solusi pengurangan volume sampah, tetapi juga menciptakan sumber energi baru sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari limbah yang selama ini menjadi beban lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta gencar untuk mengentaskan masalah sampah di Jakarta dan menekan angka pengiriman sampah Jakarta ke Bantargebang.

Belakangan ada dua strategi Pemprov DKI yang diluncurkan, yakni kerja sama dengan Danantara membangun Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), sejalan dengan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menyampaikan percepatan dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN, dan badan usaha.

"Pembangunan PSEL di Jakarta akan menjadi salah satu proyek yang diproses Danantara Indonesia pada batch berikutnya dan ditargetkan segera dimulai. Fasilitas tersebut nantinya menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan sampah di sektor hilir melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026)

Lalu menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Pramono menjelaskan, Ingub ini bertujuan agar masyarakat secara mandiri memilah sampah untuk kemudian diolah menjadi kompos.

Pilah sampah juga sebagai upaya menurunkan pengiriman volume sampah dari Jakarta ke Bantargebang yang saat ini masuk dalam kategori darurat. Pemilahan dilakukan mulai dari sampah yang dihasilkan aktivitas rumah tangga, kemudian hotel, restoran, kafe, dan pasar.

Pramono mengaskan untuk hotel hingga kafe akan diberikan sanksi jika tidak melakukan pemilihan sampah. Lebih lanjut, pada sampah rumah tangga, nantinya akan disediakan saran pemilihan sampah.

Begitupun pemilihan sampah yang dihasilkan oleh aktivitas pasar. Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta melalui Pasar Jaya berupaya menjalankan pemilihan sekaligus pengolahan sampah organik.

Pihak Pemprov DKI Jakarta, katanya, juga tengah berupaya menyiapkan sarana dan prasarana karena direncanakan pengolahan sampah dilakukan di seluruh pasar, baik yang tidak dikelola Pasar Jaya maupun non-Pasar Jaya.

"Kami akan memperlakukan hal yang sama, baik itu yang di Pasar Jaya maupun non-Pasar Jaya, mereka tetap bertanggung jawab untuk pengolahan sampah itu dilakukan pemilahan di pasarnya," ungkapnya di Pasar Kramat Jati, Senin (11/5/2026).

Bukan tanpa sebab, menurut Pramono, Pasar Kramat Jati menghasilkan 5 ton sampah setiap harinya dan secara keseluruhan dari 153 Pasar Jaya menghasilkan 500 ton yang dikirim ke Bantargebang.

Dinilai Kontradiktif

Namun demikian, menurut Pengkampanye Urban Berkeadilan dan Kebijakan Tata Ruang WALHI Nasional, Wahyu Eka Setiawan, menilai percepatan pembangunan PSEL justru bertolak belakang dengan semangat pengurangan sampah dari sumber.

Menurutnya, PSEL membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar agar dapat beroperasi optimal. Sementara itu, kebijakan pemilahan dan pengurangan sampah bertujuan menekan volume sampah yang dihasilkan masyarakat

“Dalam konteks strategi Pemprov DKI yang baru mengeluarkan Ingub terkait pemilahan lalu di satu sisi juga akan mempercepat pembangunan PSEL, sebenarnya tidak akan efektif dan lebih kontradiktif,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Selain itu, Wahyu menilai teknologi PSEL juga kurang sesuai dengan karakteristik sampah Jakarta yang masih didominasi sampah organik. Di sisi lain, proyek tersebut dinilai membutuhkan biaya besar serta memiliki risiko terhadap lingkungan

Wahyu memandang Instruksi Gubernur belum cukup kuat secara regulasi untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat secara luas. Sebab, Ingub dinilai lebih bersifat administratif dan internal dibandingkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub).

“Tanpa dukungan infrastruktur dan sistem yang memadai, serta tanpa instrumen regulasi yang lebih kuat, pemilahan sulit berjalan efektif meski ada imbauan,” katanya.

Menurutnya, akar persoalan sampah Jakarta bukan hanya pada perilaku masyarakat, melainkan juga arah kebijakan pemerintah yang terlalu fokus pada solusi hilir seperti PSEL sehingga pembenahan dari sisi hulu berpotensi terabaikan.

Oleh sebab itu, WALHI mendorong pemerintah mulai beralih pada pendekatan zero waste melalui penguatan pengolahan sampah organik, pelarangan sampah organik masuk TPA, penguatan extended producer responsibility (EPR), hingga pengembangan sistem logistik sampah terpilah

"Tentunya, langkah prioritas menurut WALHI adalah beralih ke pendekatan Zero Waste yakni dengan menghentikan proyek PLTSa dan realokasi anggaran, membangun infrastruktur pengolahan organik, melarang sampah organik ke TPA, memperkuat EPR, membangun sistem logistik terpilah, mengembangkan food rescue, serta memberdayakan sektor informal," tuturnya.

Efektivitas Bergantung Pada Konsistensi

Di sisi lain, warga Jakarta menilai langkah Pemprov DKI Jakarta mulai menunjukkan upaya penanganan sampah yang lebih menyeluruh dari sisi hulu hingga hilir

Ghifari, warga Jakarta yang telah tinggal selama 23 tahun, menilai pembangunan PSEL dan kebijakan pemilahan sampah sebenarnya saling melengkapi.

Menurutnya, PSEL dapat menjadi solusi teknologi untuk mengurangi beban TPA, sementara pemilahan sampah menjadi langkah pengendalian dari sumber.

Ghifari menuturkan bahwa melalui upaya ini menandakan Pemprov DKI Jakarta telah peduli dengan masalah sampah.

“Kalau ditanya efektif atau tidak, sebenarnya kalau dari konsepnya itu sudah bagus cuman masalah efektif atau tidak kan tergantung bagaimana masyarakat dan pemerintah bekerjasamanya,” ujarnya kepada Bisnis.

Meski demikian, Ghifari menilai efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan konsistensi pelaksanaan di lapangan, terutama di tingkat lingkungan warga

Dia menilai pembangunan PSEL hanya akan efektif apabila kapasitas pengolahannya mampu mengimbangi ribuan ton sampah harian Jakarta. Sementara itu, kebijakan pemilahan sampah membutuhkan dukungan fasilitas di tingkat RT/RW agar dapat berjalan optimal.

Baginya perubahan perilaku masyarakat juga tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah dalam menyediakan sistem yang mendukung, termasuk pemberian sanksi maupun insentif.

“Kebijakan itu harus menjadi katalisator. Kesadaran masyarakat lahir dari sistem yang memaksa ketika pemerintah menyediakan fasilitas memadai dan menerapkan sanksi atau insentif yang tegas,” tulis Ghifari.

Ghifari optimistis beban sampah di Bantargebang dapat berkurang apabila proyek PSEL berjalan tepat waktu dan sistem pemilahan sampah dilakukan secara konsisten.

Namun dalam jangka pendek, menurutnya, fokus utama pemerintah kemungkinan masih pada stabilisasi sistem pengelolaan sampah.

Dia juga menyarankan Pemprov DKI Jakarta memberikan penghargaan atau insentif bagi lingkungan yang berhasil mengurangi volume sampah, memastikan sampah terpilah tidak kembali tercampur saat diangkut, serta memperbanyak fasilitas pengolahan sampah skala kecil di tingkat kelurahan agar sampah organik dapat diselesaikan langsung dari sumbernya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diuji efektivitasnya dalam menanggulangi fenomena gunungan sampah yang kembali muncul di sejumlah titik pengumpulan sementara (TPS) dan pinggiran sungai.

Untuk menekankan untuk penanganan harus lebih terintegrasi agar dampak kesehatan, estetika kota, dan biaya pengerjaan dapat diminimalkan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengumumkan Instruksi Gubernur (Ingub) tentang pemilahan sampah akan mulai dilaksanakan pada Minggu (10/5/2026).

"Jadi besok tanggal 10 (Mei), kita akan memulai pelaksanaan Ingub yang saya tanda tangani untuk pemilahan sampah dan sekaligus pencanangan HUT (DKI Jakarta ke) 499," katanya kepada awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Ingub tersebut merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta mengampanyekan gerakan bersama untuk menyelesaikan persoalan sampah. Dia menegaskan langkah itu harus dilakukan secara masif agar sampah di Jakarta tidak lagi menjadi masalah.

Pramono menuturkan pelaksanaan pemilahan sampah akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan diharapkan dapat diterapkan secara luas di sejumlah wilayah.

Persoalan pengentasan sampah di Jakarta tidak hanya dilakukan melalui Ingub. Pemprov DKI Jakarta juga telah bekerja sama dengan Danantara untuk membangun Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Langkah tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Dia mengatakan pelaksanaan Ingub pemilahan sampah akan dilakukan di Jalan H.R. Rasuna Said. Pada saat yang sama, Pemprov DKI juga akan mengumumkan kawasan tersebut menjadi lokasi Car Free Day seperti di Sudirman-Thamrin.

"Sehingga masyarakat Jakarta mempunyai banyak pilihan, termasuk pada waktunya saya akan umumkan ada perubahan jam untuk Car Free Day dan mudah-mudahan masyarakat Jakarta semakin sehat. Nanti bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghasilkan output yang akan bermanfaat bagi pertamanan dan juga yang lainnya, dan juga dengan Pupuk Indonesia," kata Pramono kepada awak media di Pasar Kramat Jati, Senin (11/5/2026).

Pramono menjelaskan, pupuk akan ada dua pupuk yang dihasilkan berupa pupuk cairan dan komposit. Dia menjelaskan bahwa pemilahan dan pengolahan sampah akan dilakukan secara masif di seluruh pasar yang akan didukung dengan alat-alat yang memadai.

Dia menyebut sekitar 153 pasar yang dikelola oleh Pasar Jaya menghasilkan sampah sebanyak 500 ton yang dikirim ke Bantargebang. Dia mengatakan, langkah ini juga akan berlaku bagi non-Pasar Jaya karena pengelola pasar tetap bertanggung jawab untuk pengolahan sampah.

"Nanti saya minta Dinas Lingkungan Hidup untuk segera mengoordinasikan hal tersebut dengan pasar-pasar yang dikelola oleh non-Pasar Jaya," jelasnya.

Selain pasar, Pramono menegaskan, langkah ini juga harus dijalankan oleh pihak perhotelan, restoran, kafe, serta rumah tangga karena menurutnya bidang tersebut menghasilkan volume sampah cukup besar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi menegaskan bahwa pemilahan sampah dari rumah menjadi langkah paling krusial untuk menekan volume sampah yang terus meningkat di Jakarta.

Dia menyebut hampir separuh sampah Jakarta merupakan sampah organik, sementara sisanya masih memiliki potensi untuk didaur ulang, dengan mayoritas berasal dari rumah tangga. Menurutnya, jika pemilahan dilakukan secara konsisten sejak sumber, maka sebagian besar sampah dapat diselesaikan di tingkat hulu.

“Melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, kami ingin mengajak seluruh masyarakat melihat bahwa pilah sampah bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan bersama untuk menyelamatkan Jakarta dari darurat sampah,” ujar Dudi, dikutip melalui laman Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa hanya residu yang nantinya akan masuk ke fasilitas pengolahan akhir. Saat ini, beberapa wilayah seperti Kelurahan Rorotan telah mulai menerapkan sistem pemilahan sampah yang akan diperluas ke daerah lain di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pasar Jaya mulai melaksanakan pengolahan sampah organik dan anorganik yang dijadikan pupuk untuk mengurangi pengiriman sampah ke Bantargebang.

Upaya ini sejalan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan Pasar Jaya seperti di Kramat Jati, Jakarta Timur menghasilkan sampah sebanyak 5 ton.

Dia meyakini upaya ini dapat mengurangi pengiriman sampah dari Jakarta ke Bantargebang.

"Nanti bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghasilkan output yang akan bermanfaat bagi pertamanan dan juga yang lainnya, dan juga dengan Pupuk Indonesia," katanya kepada awak media di Pasar Kramat Jati, Senin (11/5/2026).

Pramono menjelaskan, pupuk akan ada dua pupuk yang dihasilkan berupa pupuk cairan dan komposit. Dia menjelaskan bahwa pemilahan dan pengolahan sampah akan dilakukan secara masif di seluruh pasar yang akan didukung dengan alat-alat yang memadai.

Pramono menyebut sekitar 153 pasar yang dikelola oleh Pasar Jaya menghasilkan sampah sebanyak 500 ton yang dikirim ke Bantargebang.

Dia mengatakan, langkah ini juga akan berlaku bagi non-Pasar Jaya karena pengelola pasar tetap bertanggung jawab untuk pengolahan sampah.

"Nanti saya minta Dinas Lingkungan Hidup untuk segera mengoordinasikan hal tersebut dengan pasar-pasar yang dikelola oleh non-Pasar Jaya," jelasnya.

Selain pasar, Pramono menegaskan, langkah ini juga harus dijalankan oleh pihak perhotelan, restoran, kafe, serta rumah tangga karena menurutnya bidang tersebut menghasilkan volume sampah cukup besar.

"Mudah-mudahan akan berjalan dengan baik dan akan bisa mengatasi persoalan sampah yang akan membawa manfaat bagi lebih green karena bisa sebagai fertilizer dari yang organik," jelasnya.

Pengentasan permasalahan sampah tidak hanya melalui Ingub Nomor 5 Tahun 2026, tetapi juga lewat kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan Danantara untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Upaya ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Pramono menyampaikan percepatan dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN, dan badan usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah lokasi pelaksanaan Car Free Day (CFD) di ibu kota. Jika selama ini CFD identik dengan kawasan Sudirman-Thamrin, ke depan kegiatan tersebut juga akan digelar di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengatakan penambahan lokasi CFD dilakukan agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan ruang publik untuk berolahraga dan beraktivitas pada akhir pekan.

"Rasuna Said itu nantinya kita persiapkan juga untuk menjadi Car Free Day seperti Sudirman-Thamrin," ujarnya kepada jurnalis di kantornya, Rabu (6/5/2026).

Selain menyiapkan lokasi baru CFD, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengumumkan perubahan jam pelaksanaan CFD dalam waktu dekat. Namun, Pramono belum merinci perubahan waktu yang dimaksud.

Di sisi lain, kawasan Jalan H.R. Rasuna Said juga akan menjadi lokasi pelaksanaan Instruksi Gubernur (Ingub) mengenai pemilahan sampah yang dijadwalkan dimulai pada Minggu (10/5/2026).

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Ingub pemilahan sampah yang sebelumnya dilakukan Pramono pada 4 Mei 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai kebijakan itu penting untuk mengatasi persoalan sampah yang masih menjadi tantangan di ibu kota.

Pramono sebelumnya menyebut salah satu upaya pengelolaan sampah yang telah berjalan adalah fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan yang digunakan untuk mendukung pengolahan sampah di Jakarta.

Dia menegaskan persoalan sampah harus ditangani secara masif agar tidak terus menjadi masalah utama di Jakarta.

"Jadi besok tanggal 10, kita akan memulai pelaksanaan Ingub yang saya tanda tangani untuk pemilahan sampah dan sekaligus pencanangan HUT (DKI Jakarta ke) 499, diadakan di Rasuna Said," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengumumkan Instruksi Gubernur (Ingub) tentang pemilahan sampah akan mulai dilaksanakan pada Minggu (10/5/2026).

Ingub tersebut merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta mengampanyekan gerakan bersama untuk menyelesaikan persoalan sampah. Dia menegaskan langkah itu harus dilakukan secara masif agar sampah di Jakarta tidak lagi menjadi masalah.

Pramono menuturkan pelaksanaan pemilahan sampah akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan diharapkan dapat diterapkan secara luas di sejumlah wilayah.

"Jadi besok tanggal 10 (Mei), kita akan memulai pelaksanaan Ingub yang saya tanda tangani untuk pemilahan sampah dan sekaligus pencanangan HUT (DKI Jakarta ke) 499," katanya kepada awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Persoalan pengentasan sampah di Jakarta tidak hanya dilakukan melalui Ingub. Pemprov DKI Jakarta juga telah bekerja sama dengan Danantara untuk membangun Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Langkah tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Lebih lanjut, dia mengatakan pelaksanaan Ingub pemilahan sampah akan dilakukan di Jalan H.R. Rasuna Said. Pada saat yang sama, Pemprov DKI juga akan mengumumkan kawasan tersebut menjadi lokasi Car Free Day seperti di Sudirman-Thamrin.

"Sehingga masyarakat Jakarta mempunyai banyak pilihan, termasuk pada waktunya saya akan umumkan ada perubahan jam untuk Car Free Day dan mudah-mudahan masyarakat Jakarta semakin sehat," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penanganan darurat sampah di DKI Jakarta melalui proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy). Langkah ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan persoalan sampah Jakarta menjadi isu krusial yang harus segera ditangani secara terintegrasi, terutama kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang telah melebihi kapasitas.

“Jakarta ini mendapat perlakuan khusus dari Bapak Presiden. Kami hampir, kalau beberapa minggu lalu, hampir tiap minggu ditelepon soal sampah, utamanya Bantargebang,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Zulhas menuturkan timbunan sampah di Jakarta telah mencapai sekitar 9.000 ton per hari, dengan sekitar 87% pengelolaannya masih bergantung pada metodeopen dumpingseperti di Bantargebang yang kini telah jauh melebihi kapasitas.

“Kalau diukur Bantargebang itu, Pak Gubernur [Pramono Anung], seperti gedung berapa lantai itu? 16, 17 lantai,” ujarnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah mendorong percepatan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur pengelolaan sampah menjadi energi listrik, termasuk percepatan pemilihan badan usaha pengelola.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan dua lokasi pembangunan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), yakni di Bantargebang dan Tanjung Kamal Muara.

“Dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan perpres tersebut, sudah ada tiga lokasi yang sudah konstruksi. Termasuk Bandung, kemudian Bali, Bogor,” sambungnya.

Dia juga menegaskan percepatan proyek pengolahan sampah kini jauh lebih masif dibandingkan sebelumnya. Adapun, pemerintah menargetkan 71 kabupaten/kota dapat segera merealisasikan proyek serupa.

“Ada 14 lokasi lagi yang sudah kami putuskan, tambah lima lokasi yang belum. Yang mencakup ini hampir 71 kabupaten/kota. Percepatan enam bulan. Dulu 11 tahun, cuma satu. Sekarang kita akan selesaikan 71 kabupaten/kota yang terdiri lebih kurang 22 aglomerasi,” ujarnya.

Menurut Zulhas, penandatanganan proyek PSEL antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Danantara ini sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan sampah secara nasional.

“Hari ini kita akan menyaksikan penandatanganan kesempatan bersama antara Provinsi DKI Jakarta dengan Danantara untuk percepatan pembangunan PSEL DKI Jakarta yang menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dan Pemerintah Indonesia dalam pengolahan sampah nasional,” tuturnya.

Zulhas menjelaskan proyek ini merupakan bagian dari target besar pemerintah untuk memastikan seluruh sampah di Indonesia dapat terkelola dengan baik dalam beberapa tahun ke depan.

“Penandatanganan ini adalah kontrak dengan jutaan warga Jakarta. Memang di sini simbolnya dua, bahwa sampah mereka tidak akan terus menumpuk, berbau, dan membanjiri jalan mereka lagi, Insya Allah dua tahun lagi,” lanjutnya.

Terlebih, dia juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Negara RI.

“Ini adalah tindak lanjut dari arahan tegas Bapak Presiden. Bahkan kami berkali-kali ditelepon Pak Presiden Prabowo, 100% sampah Indonesia terolah dengan baik Insyaallah nanti doakan pada tahun 2029. Mungkin yang belum selesai tinggal yang di rumah-rumah. Setelah itu kita akan bisa selesaikan,” terangnya.

Zulhas menambahkan, proyek pengolahan sampah menjadi listrik di Jakarta diharapkan mampu mengubah permasalahan sampah menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat.Dia menyampaikan sampah yang selama ini menumpuk di lingkungan permukiman warga Jakarta akan diolah menjadi energi listrik yang dapat mengaliri kota.

“Sampah yang selama ini menumpuk di depan rumah warga Jakarta akan diubah menjadi listrik yang mengaliri kota ini. Jadi sampah yang berbau, yang bermasalah Kita akan ubah jadi listrik yang nanti bermanfaat untuk menerangi Jakarta. Itulah janji yang hari ini kita tandatangani bersama,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menandatangani kesepakatan kerja sama (MoU) terkait percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan Danantara.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan, kerja sama mencakup percepatan pembangunan di Tanjung dan Bantargebang, sehingga dapat mengurangi volume sampah di kedua tempat tersebut, khususnya penanggulangan sampah di Jakarta.

“Terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang saat ini telah jauh melebihi kapasitas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

Upaya ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Pramono menyampaikan percepatan dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN, dan badan usaha.

"Pembangunan PSEL di Jakarta akan menjadi salah satu proyek yang diproses Danantara Indonesia pada batch berikutnya dan ditargetkan segera dimulai. Fasilitas tersebut nantinya menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan sampah di sektor hilir melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menuturkan dalam pelaksanaannya Danantara Indonesia berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat kesiapan proyek.

“Termasuk penyiapan skema pembiayaan serta proses pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Penanganan sampah di Jakarta menjadi prioritas pemerintah mengingat status Jakarta sebagai pusat aktivitas nasional dengan timbunan sampah mencapai sekitar 9.120 ton per hari,” ungkapnya

Kehadiran PSEL, katanya, diharapkan menjadi solusi dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, sekaligus mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat penanganan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Langkah ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2025,” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap Presiden Prabowo Subianto rutin menelepon jajaran pemerintah untuk menagih penyelesaian darurat sampah di Jakarta, terutama persoalan penumpukan di TPST Bantargebang.

Zulhas menyebut tekanan dari Sang Kepala Negara itu membuat percepatan proyek pengolahan sampah menjadi listrik kini masuk jalur prioritas nasional.

"Bahkan Jakarta ini mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden (Prabowo). Kami hampir, kalau beberapa minggu lalu, hampir tiap minggu ditelepon soal sampah, utamanya Bantargebang," ujar Zulhas dalam acara penandatanganan kesepakatan percepatan pembangunan PSEL DKI Jakarta di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Menurut Zulhas, kondisi sampah ibu kota memang sudah masuk kategori mendesak. Timbunan sampah Jakarta disebut mencapai sekitar 9.000 ton per hari, sementara 87 persen penanganannya masih bergantung pada sistem open dumping atau pembuangan terbuka.

Saat ini, beban terbesar masih ditanggung Bantargebang yang kapasitasnya telah melampaui batas.

"Kalau diukur Bantargebang itu seperti gedung 16-17 lantai," ujarnya.

Karena itu, pemerintah memutuskan mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Jakarta melalui payung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini dirancang memangkas proses yang selama ini berjalan sangat lambat.

Zulhas memastikan dalam enam bulan sejak Perpres tersebut diteken, proyek pengolahan sampah menjadi listrik di Jakarta sudah harus masuk tahap konstruksi bersama sejumlah kota lain.

"Dalam waktu enam bulan, sejak diteken perpres tersebut, sudah ada tiga lokasi yang sudah konstruksi termasuk Bandung, Bali, Bogor," katanya.

Ia menambahkan Jakarta menjadi perhatian paling khusus dibanding daerah lain karena wajah pengelolaan sampah nasional kerap diukur dari keberhasilan penanganan Bantargebang.

"Kalau Bantargebang Jakarta enggak beres, walaupun beres seluruh Indonesia, kata orang, sampah belum beres. Tapi kalau Bantargebang beres, yang lain belum beres, kata orang, sampah sudah beres," ujar Zulhas.

Dalam kesempatan itu, Zulhas menegaskan penandatanganan kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia bukan sekadar dokumen kerja sama, melainkan kontrak percepatan penyelesaian sampah untuk jutaan warga Jakarta.

Ia menyebut target pemerintah adalah seluruh sampah nasional bisa terolah penuh pada 2029 sementara Jakarta dipasang sebagai etalase utama percepatan proyek waste to energy.

Selain memastikan tenggat konstruksi dimulai dalam enam bulan, pemerintah juga mulai membuka gambaran nilai investasi proyek tersebut.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pembangunan PSEL Jakarta disiapkan untuk menangani sedikitnya 8.000 ton sampah per hari, bahkan bisa diperbesar hingga 10 ribu-12 ribu ton agar sampah lama di Bantargebang ikut terserap.

"Harapannya nanti di Bantargebang itu bersih," kata Rosan dalam kesempatan sama.

Ia memperkirakan kebutuhan investasi proyek tersebut berada di kisaran US$1 miliar atau setara Rp17,38 triliun (asumsi kurs Rp17.385 per dolar AS) menyesuaikan kapasitas fasilitas yang akhirnya dipilih pemerintah.

"Kalau saya bicara 8.000 (ton) ya, kalau 8.000 (ton) yang investasinya kurang lebih ya US$1 miliar," ujar Rosan.

Rosan menjelaskan teknologi yang disiapkan memungkinkan sampah baru maupun sampah lama langsung diolah tanpa pemilahan manual terlebih dahulu, sehingga proses pembersihan gunungan sampah dinilai bisa berjalan lebih cepat.

Pemerintah saat ini masih mengkaji titik paling efisien untuk pembangunan dengan opsi utama berada di Bantargebang dan kawasan pesisir utara Jakarta. Ia menargetkan fasilitas tersebut mulai bisa beroperasi pada awal 2028.

"Targetnya kita kalau ini kita proses ini paling nggak di 2028 awal itu sudah bisa beroperasi," katanya.

Pemerintah sendiri tengah mempercepat proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di 71 kabupaten/kota atau sekitar 22 kawasan aglomerasi.

Jakarta ditempatkan sebagai proyek prioritas gelombang pertama bersama sejumlah kota besar lain.

Setelah penandatanganan tahap Jakarta ini, pemerintah berencana mengumumkan batch kedua pekan depan yang mencakup 11 provinsi, termasuk Lampung, Semarang, Surabaya, Bekasi, Medan, Tangerang, dan Bogor Raya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo berupaya menuntaskan persoalan sampah di Jakarta dengan mengajak Danantara membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan menandatangani Instruksi Gubernur (Ingub) terkait pemilihan sampah.

Pertama, terkait penandatanganan dengan Danantara direncanakan berlangsung pada hari ini, Senin (4/5/2026). Kerja sama ditujukan untuk dua lokasi PLTSa, yakni Bantar Gebang dan Tunjungan.

"Sebagai komitmen Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun PLTSa (Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), termasuk yang ada di Sunter. Sehingga dengan demikian, DKI Jakarta akan ada tiga pembangkit listrik tenaga sampah, ditambah dengan RDF Rorotan yang sekarang ini sebenarnya sudah beroperasi," katanya usai di Balai Kota DKI Jakarta.

Pramono berharap melalui upaya ini dapat mengentaskan permasalahan sampah di DKI Jakarta secara baik.

Selain itu, Pramono menyebut telah menandatangani Ingub Pemilihan Sampah dan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk membahas kolaborasi guna memilah sampah.

"Saya sudah menandatangani Instruksi Gubernur untuk proses pemilahan. Dan dalam waktu dekat kami akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk deklarasi pemilahan sampah yang ada di Jakarta," ucapnya.

Menurutnya, penandatanganan Ingub adalah gerakan bersama meyelesaikan masalah sampah. Dia mencontohkan Rorotan sebagai salah satu tempat pengelolaan sampah.

Dia juga menegaskan bahwa langkah ini harus dilakukan secara masif sehingga sampah-sampah di Jakarta tidak lagi menjadi permasalahan.

"Tetapi nanti mudah-mudahan minggu depan gerakan ini menjadi gerakan yang masif dilakukan oleh semua kota administrasi yang ada di Jakarta," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Target ambisius pemerintah untuk menghentikan praktik open dumping di seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) pada akhir 2026 menjadi penanda seriusnya krisis sampah nasional. Percepatan bahkan dipatok pada Agustus 2026.

Tragedi longsornya gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada awal Mei 2026 menjadi alarm keras atas buruknya tata kelola sampah. Insiden yang menewaskan tujuh orang tersebut menguak fakta akan kondisi darurat sampah di Jakarta.

Pada Senin (20/4/2026), aparat menetapkan mantan pejabat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai tersangka, memperlihatkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan sampah kini memiliki konsekuensi pidana. Langkah ini diharapkan menjadi efek jera sekaligus mendorong perbaikan tata kelola yang selama ini terkesan diabaikan.

Secara nasional, persoalan sampah sudah berada pada level mengkhawatirkan. Tercatat terdapat 524 TPA dengan total timbulan sampah mencapai sekitar 285,46 juta ton. Namun, hanya sekitar 25% atau 35.747 ton per hari yang berhasil dikelola, sementara 75% lainnya atau setara 109.092 ton per hari masih belum tertangani secara optimal.

Kondisi serupa juga terlihat di berbagai daerah. Di Bali, pembatasan operasional TPA Suwung memicu antrean panjang truk sampah hingga berjam-jam, sekaligus menambah beban fasilitas pengolahan di tingkat desa. Sementara itu, di Surabaya, pembenahan sistem pengangkutan dan pengelolaan mulai menunjukkan hasil, meski tekanan volume sampah harian tetap tinggi.

Upaya pengawasan dan verifikasi pemerintah menunjukkan progres, tetapi belum cukup untuk menjawab kompleksitas masalah. Sekitar 490 kabupaten/kota telah diverifikasi atau mencapai lebih dari 95% target, sementara capaian sanksi administrasi baru menyentuh sekitar 49%.

Angka ini menegaskan bahwa perbaikan sistem pengelolaan sampah masih membutuhkan percepatan agar “bom waktu” gunungan sampah tidak benar-benar meledak di masa depan.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup atau BP Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah menetapkan Mantan Kadis Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto (AK) jadi tersangka kasus pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan mengatakan penyidik PPNS telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Asep sebagai tersangka.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria [NSPK]," ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan, proses pengusutan dimulai dari penerapan sanksi administratif hingga peningkatan ke tahap penyidikan pidana. Secara terperinci, KLH/BPLH mulanya sempat menerbitkan sanksi administratif No.13646/2024 terkait pengelolaan TPST Bantargebang.

Selanjutnya, KLH/BPLH melakukan pengawasan pada Sabtu (12/4/2025). Hasilnya, menunjukkan bahwa pengelola TPST Bantargebang berstatus “Tidak Taat”, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat peringatan pada Minggu (22/4/2025).

Pengawasan kedua kembali dilakukan pada Jumat (9/5/2025). Sejatinya, tak ada perubahan dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan sanksi administratif lanjutan berupa kewajiban audit lingkungan melalui keputusan No.920/2025 pada 4 September 2025.

Meski demikian, sanksi administratif itu tidak memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan di lapangan. Singkatnya, proses penanganan perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara yang dilaksanakan pada 24-27 Februari 2026.

Gelar perkara itu dilakukan bersama Korwas Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Selang dua bulan dari gelar itu, KLH/BPLH pun menetapkan Asep sebagai tersangka pada Senin (20/4/2026).

"Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, telah ditetapkan tersangka yaitu mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, saudara AK," dalam keterangan tertulis KLH/BPLH.

Adapun, tersangka dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu, AK juga dipersangkakan Pasal 114 UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

"Penanganan kasus ini tidak serta-merta langsung dilakukan melalui pendekatan pidana. Kami telah memberikan waktu lebih dari satu tahun untuk pembinaan melalui mekanisme yang ada," pungkas Rizal.

Sekadar informasi, dalam rangkaian kasus ini sempat terjadi insiden longsornya gunung sampah pada Minggu (8/3/2026), di Bantargebang. Peristiwa ini telah mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia dan enam orang mengalami luka-luka.