Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengaku belum ingin terburu-buru mengambil keputusan terkait pengelolaan sampah dan emisi gas metana di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

Menanggapi isu produksi gas metana yang disebut mencapai 6,3 ton per jam di Bantargebang, Jumhur menyatakan telah melakukan komunikasi awal dengan pihak terkait yaitu Gubernur DKI Jakarta, tetapi belum mendalami secara teknis.

“Saya udah sepintas ngobrol sama Pak Pramono lah. Tapi detailnya seperti apa, mungkin nanti. Karena ini kan banyak versi ya,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, dia menilai potensi pengelolaan gas metana tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan, meski memerlukan kajian lebih lanjut.

“Tapi intinya itu sebenarnya harusnya bisa gitu. Detailnya lagi nanti lah, saya baru banget. Satu langkah juga belum,” katanya.

Utamakan Koordinasi dengan Pemda

Jumhur menegaskan langkah awal yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang mengelola Bantargebang.

“Saya begitu selesai, saya langsung janjian sama Gubernur DKI. Habis dari sini, kesempatan pertama saya, saya mau jumpa sama Gubernur DKI,” ujarnya.

Dia mengaku komunikasi awal sudah dilakukan untuk menjadwalkan pertemuan lanjutan. “Udah telepon-teleponan. [Pramono nanya] lo dilantik ya, kita ketemu,” katanya.

Namun, dia belum memaparkan arah kebijakan spesifik terkait pengelolaan sampah maupun teknologi yang akan digunakan.

“Nanti-nanti aja. Kayaknya saya nggak mau buru-buru,” ujarnya.

Belum Bahas Detail dengan Prabowo

Dia menilai penunjukannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup merupakan bentuk kepercayaan untuk segera bekerja menyelesaikan persoalan yang ada.

Jumhur juga menyebut belum ada pembahasan rinci dengan Presiden Prabowo terkait langkah konkret di sektor lingkungan hidup.

“Enggak, saya belum bicara secara detail dengan Presiden,” tandas Jumhur.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meminta pemerintah daerah untuk segera mengakhiri tempat pemrosesan akhir (TPA) open dumping atau secara terbuka dan beralih ke controlled landfill guna menghindari risiko TPA terbakar saat musim kemarau.

Dalam arahan setelah menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Jakarta pada Senin (13/4/2026), Hanif mencatat bahwa baru empat dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang telah mengakhiri open dumping dan beralih ke sistem controlled landfill. Dalam sistem ini, sampah ditimbun dengan lapisan tanah secara berkala untuk mengurangi dampak ke lingkungan.

"Kepada bupati/wali kota kami mintakan waktu paling lambat bulan Agustus maka kegiatan praktik open dumping ini harus segera diakhiri. Setelahnya kami tentu akan melakukan pendekatan yang lebih ketat lagi bilamana bulan Agustus tidak segera dimulainya syukur-syukur bisa diakhiri open dumping ini menjadi praktik controlled landfill minimal sebagaimana yang dilakukan di Tomohon," kata Hanif, dikutip dari Antara.

Dia mengatakan praktik controlled landfill atau sanitary landfill dengan menimbun dan memadatkan sampah ditutup tanah sebagai lapisan penutup tidak hanya dilakukan untuk menekan penyebaran cemaran, tetapi juga menekan gas metana yang timbul akibat dekomposisi sampah organik yang tercampur jenis sampah lain.

Hanif memperingatkan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau yang lebih panjang tahun ini dengan potensi perkembangan fenomena iklim El Nino.

"Sehingga musim kemarau akan mulai puncak di Agustus geser sampai ke Oktober. Ini berkonsekuensi akan memudahkan TPA-TPA tersebut terbakar karena timbulan metana yang cukup sangat besar," katanya.

Hal ini ia kemukakan dengan berkaca pada kejadian kebakaran di belasan TPA yang terjadi karena faktor gas metana dan kondisi iklim yang lebih kering.

Dia menyampaikan sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri terkait potensi tindakan hukum pidana dan perdata jika masih ada pemerintah daerah yang tidak menghentikan TPA open dumping.

Berdasarkan data KLH/BPLH, jumlah timbulan sampah mencapai 141.926 ton per hari, di mana 37.001 ton di antaranya sudah terkelola.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar sampah yang terkelola masuk ke TPA landfill sebesar 15.189 ton per hari dan dikelola sektor informal 9.450 ton. Sisanya dikelola melalui fasilitasi kompos, TPS 3R serta bank sampah.

Jakarta (ANTARA) - PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) melalui anak usahanya Medco E&P Grissik Ltd memperkuat langkah nyata pengurangan emisi metana melalui penerapan nitrogen gas blanketing pada tangki penyimpanan fasilitas migas di Suban, Blok Corridor, Sumatra Selatan.

Direktur and Chief Operating Officer MedcoEnergi Ronald Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan inisiatif itu mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjalankan operasi yang lebih efisien, bertanggung jawab, dan selaras dengan agenda iklim global.

“Komitmen kami tidak berhenti pada penurunan emisi, tetapi juga pada bagaimana emisi tersebut diukur, dikelola, dan dilaporkan secara kredibel,” kata Ronald.

Lebih lanjut, ia mengatakan sistem itu berpotensi menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sekitar 1.100 tCO2e per tahun, yang sebagian besar berasal dari metana. Hasilnya menunjukkan bahwa pengurangan emisi dan peningkatan efisiensi operasional dapat berjalan beriringan.

Langkah tersebut juga sejalan dengan keikutsertaan MedcoEnergi dalam Oil & Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0, standar global yang mendorong transparansi dan akurasi dalam pengukuran serta pelaporan emisi metana.

Melalui partisipasi itu, lanjutnya, MedcoEnergi menempatkan diri sejajar dengan perusahaan energi global lainnya, yang mengedepankan akuntabilitas data dan tata kelola emisi yang kuat.

“Pengurangan emisi metana bukan sekadar soal kepatuhan atau teknologi, tetapi tentang bagaimana kami menjalankan operasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan,” ujar Ronald.

Hal itu menunjukkan bahwa inisiatif di lapangan dapat memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan energi, katanya.

MedcoEnergi berhasil melampaui target penurunan emisi 2025 untuk dan tetap berada pada jalur yang sesuai untuk mencapai target interim 2030.

“MedcoEnergi akan terus memperluas penerapan teknologi efisiensi energi dan rendah emisi sebagai bagian dari aspirasi mencapai Net Zero Emission Cakupan 1 dan 2 pada 2050 serta Cakupan 3 pada 2060,” kata Ronald.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan kecerdasan artifisial (AI) milik Elon Musk, xAI, baru saja membeli gedung ketiga untuk dijadikan fasilitas data center (pusat data).

Musk membeli fasilitas itu untuk meningkatkan kemampuan pelatihan model AI yang lebih canggih agar dapat bersaing langsung dengan rivalnya seperti OpenAI dan Anthropic.

Fasilitas baru tersebut diberi nama "MACROHARDRR" oleh Musk melalui platform X miliknya pada 30 Desember lalu.

Gedung ini merupakan gudang besar yang terletak di luar Memphis, dekat Southaven, Mississippi, dan direncanakan mulai dikonversi menjadi pusat data pada 2026.

Fasilitas ini akan mendukung klaster superkomputer Colossus yang telah ada serta situs Colossus 2 yang masih dalam tahap konstruksi.

Rencana ekspansi ini menargetkan skala infrastruktur yang masif dengan proyeksi penampungan setidaknya satu juta unit pemrosesan grafis (GPU). Musk sebelumnya menyatakan bahwa fasilitas Colossus 2 saja diproyeksikan dapat menampung sekitar 550.000 chip Nvidia. Total biaya proyek ambisius ini diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar AS.

Kapasitas komputasi yang mendekati dua gigawatt tersebut akan menjadikan kompleks Colossus sebagai salah satu fasilitas AI paling intensif energi di dunia.

Musk memperkirakan kapasitas sebesar itu membutuhkan listrik setara dengan konsumsi 1,5 juta rumah tangga di Amerika Serikat. Untuk memenuhi permintaan tersebut, xAI dilaporkan The Information tengah membangun infrastruktur energi mandiri, termasuk pembangkit listrik tenaga gas alam.

Isu Lingkungan Terhadap Pembangunan Data Center AI

Kendati demikian, ekspansi agresif ini menghadapi sorotan tajam terkait isu lingkungan dan keberlanjutan. Investigasi Tennessee Lookout pada Juli 2025 melaporkan bahwa fasilitas Colossus beroperasi dengan 33 turbin gas bertenaga metana, melebihi izin yang saat itu hanya mencakup 15 turbin.

Lokasi fasilitas tersebut juga berada di komunitas Memphis yang dalam sejarahnya memiliki tingkat penyakit terkait polusi yang tinggi.

Perwakilan negara bagian Tennessee Justin J. Pearson mencatat bahwa emisi dari turbin gas metana berpotensi meningkatkan tingkat kabut asap lokal sebesar 30% hingga 60%. Emisi tersebut melepaskan polutan seperti nitrogen oksida dan formaldehida yang dikaitkan dengan risiko penyakit pernapasan.

Kritikus mempertanyakan dampak pengembangan AI multi-gigawatt ini terhadap beban kesehatan masyarakat di wilayah sekitar.

Sebagai upaya mitigasi dampak lingkungan, xAI melanjutkan pembangunan pusat pengolahan air limbah dengan nilai investasi mencapai US$80 juta atau sekitar Rp1,3 triliun.

Fasilitas ini dirancang untuk memungkinkan penggunaan kembali sekitar 13 juta galon air per hari. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan perusahaan pada pasokan air minum lokal untuk keperluan pendinginan sistem superkomputer. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti masalah pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta yang berlarut-larut. Wilayah pusat ekonomi nasional itu dinilai belum serius menangani isu ini karena mengirim sekitar 8.000 ton sampah ke TPST Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat.

“Saya melihat bahwa Jakarta belum terlalu serius menangani masalah sampahnya. Buktinya, hingga hari ini sekitar 8.000 ton sampah lari ke Bantargebang setiap harinya,” kata Hanif dalam A Multi-Stakeholder Dialogue: Plastic, Climate and Biodiversity Nexus Forum di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Hanif mengemukakan timbunan sampah di Bantargebang telah menimbulkan pencemaran tanah dan air yang berdampak besar. Jika merujuk pada prinsip polluters pays sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 32/2009, pemerintah daerah selaku kontributor sampah seharusnya bertanggung jawab melakukan langkah pemulihan lingkungan.

“Dari area sekitar 142 hektare tersebut, air lindi yang mengalir ke tanah dan sungai di sekitarnya telah mencemari air tanah hingga radius ratusan meter,” paparnya.

Hanif tidak memungkiri bahwa isu sampah di daerah metropolitan seperti Jakarta bukanlah hal yang sederhana. Isu ini menyangkut kehidupan lebih dari 11 juta penduduk yang memerlukan penanganan terukur. Oleh karena itu, ia pun berencana memulai proyek percontohan pengelolaan sampah di Jakarta Utara, salah satu wilayah dengan persoalan sampah terberat. Dia mengemukakan timbulan sampah di Jakarta Utara mencapai 1.400 ton per hari dan belum tertangani dengan baik.

Pemerintah sejatinya telah membangun fasilitas refuse-derived fuel (RDF) atau waste-to-fuel dengan kapasitas 2.500 ton per hari di Rorotan untuk menjawab permasalahan tersebut. Namun, fasilitas RDF Rorotan belum bisa beroperasi optimal karena sampah masih tercampur. Akibatnya, proses pengangkutan dan pengelolaan menghasilkan gas metana dan bau menyengat yang memicu penolakan masyarakat.

“Jakarta Utara bisa menjadi simbol sekaligus barometer. Bila sampah di wilayah ini berhasil ditangani, saya yakin kota-kota besar lain akan lebih mudah mengikuti. Tidak perlu langsung menargetkan seluruh wilayah. Mulailah dari satu kecamatan dulu. Jika satu kecamatan saja berhasil, kita sudah bisa mereduksi sekitar 400 ton sampah per hari,” kata Hanif.

Dia turut menambahkan bahwa upaya percepatan pengelolaan sampah kini telah didukung dengan Perpres No. 9/2025 tentang pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Namun Hanif menggarisbawahi bahwa PSEL bukanlah solusi tunggal penanganan sampah karena kebutuhan investasi yang tidak sedikit.

Estimasi menunjukkan bahwa untuk satu unit fasilitas PSEL berkapasitas 4.000 ton per hari membutuhkan biaya sekitar Rp3 triliun. Dengan demikian, kebutuhan untuk pengembangan fasilitas di 21 wilayah aglomerasi membutuhkan investasi hingga Rp63 triliun.

“Dengan pembelian senilai 20 sen per KWh oleh PLN, berarti negara menanggung biaya Rp12 triliun untuk operasionalnya. Jika dihitung, setiap satu ton sampah yang diolah menjadi energi setara dengan biaya sekitar Rp1 juta,” paparnya.

Oleh karena itu, Hanif pun menekankan bahwa kehadiran sampah bukanlah berkah, melainkan tanggung jawab yang memerlukan pengelolaan serius. Terlebih, sampah anorganik seperti plastik menimbulkan polusi dioksin dan furan ketika dibakar, memicu mikroplastik jika dibakar, dan mengganggu keseimbangan biodiversitas laut.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terus mendorong pertumbuhan investasi hijau melalui serangkaian penerbitan regulasi strategis.

Plh Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Harris mengatakan sederet regulasi, yang beberapa di antaranya merupakan hasil dari proyek kolaborasi Indonesia-Jerman, ExploRE telah disiapkan untuk memperkuat arah kebijakan pengembangan biometana di tanah air.

"Melalui kolaborasi ini, telah dihasilkan beberapa instrumen penting seperti penetapan KBLI 35203 untuk bisnis biogas yang telah terintegrasi dalam sistem OSS BKPM; penyusunan Biomethane Investment Guideline guna mendorong investasi hijau; serta naskah akademik mengenai kebutuhan regulasi pemanfaatan biogas menjadi biometana," jelas Harris di Jakarta, Rabu.

Inisiatif-inisiatif tersebut, lanjut dia, menunjukkan sinergi solid antara pemerintah, lembaga riset, industri dan mitra pembangunan internasional dalam membangun landasan kebijakan dan investasi serta tata kelola yang mendukung terciptanya ekosistem biometana nasional.

"Lebih dari sekadar capaian teknis, hasil kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi dasar berkelanjutan bagi penguatan tata kelola energi dan percepatan transisi menuju sistem energi yang bersih dan berkeadilan di Indonesia," ujar Harris.

Lebih lanjut, ia menyampaikan upaya ini juga sejalan dengan momentum kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) pada bulan September lalu.

Perjanjian ini membuka peluang kerja sama ekonomi hijau antara Indonesia dan Uni Eropa, termasuk transfer teknologi, transfer energi bersih, penguatan standar keberlanjutan serta perdagangan produk energi terbarukan berdasarkan potensi lokal.

"Keselarasan arah kebijakan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam mempercepat pertumbuhan hijau dan memperluas jejaring investasi global yang berkelanjutan," kata Harris.

Melalui langkah-langkah tersebut, Harris menegaskan bahwa transisi energi bukan hanya agenda teknis tetapi transformasi ekonomi yang menuntut sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Melalui kebijakan yang progresif, dukungan investasi, dan kolaborasi Internasional, Indonesia bergerak menuju masa depan energi yang lebih bersih, mandiri serta mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat," kata Harris.

Sementara itu, Direktur Program Energi GIZ Indonesia/ASEAN Lisa Tinschert mengatakan proyek ExploRE yang berlangsung selama 8 tahun, telah memberikan berbagai hasil dan capaian penting.

"Salah satu kontribusi utama ExploRE adalah mendorong pengembangan ekosistem biometana berbasis limbah industri, melalui dukungan menyeluruh, mulai dari penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas, pembangunan basis data potensi biometana, sosialisasi publik, hingga bantuan teknis pada proyek-proyek potensial," kata Tinschert.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Semakin banyak pemerintah dan perusahaan yang merespons peringatan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kebocoran metana meskipun tindakan yang diambil masih terlalu terbatas untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan.

Tingkat respons terhadap peringatan polusi dari Observatorium Emisi Metana Internasional PBB melonjak menjadi 12% dari 1% selama setahun terakhir.

IMEO telah mengeluarkan lebih dari 3.500 peringatan ke 33 negara sejak programnya diluncurkan pada tahun 2022.

Data atmosfer menunjukkan upaya untuk membatasi pelepasan sejauh ini hanya berdampak kecil terhadap volume emisi metana global, yang dihasilkan dari sektor-sektor seperti produksi minyak dan gas, pertanian, tempat pembuangan sampah, dan dari sumber alami seperti lahan basah.

Polusi metana telah menyumbang sekitar 30% dari kenaikan suhu global sejak Revolusi Industri.

Gas ini memiliki daya pemanasan lebih dari 80 kali lipat karbon dioksida dalam jangka pendek, yang berarti penanggulangan emisi ini dianggap sebagai salah satu tindakan tercepat dan paling efektif untuk membatasi pemanasan global.

Direktur Eksekutif Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) Inger Andersen mengatakan menangani emisi metana dari bahan bakar fosil telah lama dipandang oleh para ilmuwan dan pembuat kebijakan sebagai salah satu hal yang paling mudah dicapai dalam perang melawan perubahan iklim karena dalam banyak kasus, mengekang emisi berarti hanya meningkatkan peralatan dan memperbaiki operasi.

"Ini adalah pembuangan gas, pembakaran gas, dan bentuk-bentuk pelarian lainnya dari infrastruktur yang ada, yang terkadang hanya perlu sedikit pengetatan, dan kita tidak bisa mengabaikan kemenangan-kemenangan yang terbilang mudah itu," ujarnya dilansir Bloomberg, Rabu (22/10/2025).

Dunia memiliki perangkat dan ilmu pengetahuan untuk mengurangi emisi metana dan mulai memanfaatkannya tetapi tindakan yang diambil masih terlalu lambat untuk mencapai tujuan iklim.

UNEP telah mengonfirmasi 25 kasus operator yang mengurangi emisi akibat peringatan IMEO, termasuk 19 kasus yang tercatat sejak November lalu. Pelepasan gas telah dibatasi atau dihentikan di berbagai lokasi, termasuk Irak, Yaman, Libya, dan Turkmenistan negara yang telah menjadi fokus upaya ekstensif para diplomat dan kelompok lingkungan untuk mendorong aksi iklim.

Kepala IMEO Giulia Ferrini menuturkan bberapa negara menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada yang lain. Negara-negara seperti Yaman, Argentina, dan Oman telah mencapai tingkat respons 100% atau hampir 100%, yang menghasilkan pengurangan emisi yang signifikan.

Badan tersebut telah melatih sekitar 2.000 insinyur, manajer aset, regulator, dan pembuat kebijakan dari 40 negara tentang cara menggunakan data tersebut.

Meskipun momentumnya semakin meningkat, tindakan yang lebih terpadu diperlukan untuk mencapai tujuan Global Methane Pledge, yang didukung oleh sekitar 150 negara dan bertujuan untuk memangkas emisi gas sebesar 30% pada tahun 2030 dari tingkat emisi tahun 2020.

Pelepasan metana dari produksi bahan bakar fosil masih mendekati level tertingginya di tahun 2019, menurut Badan Energi Internasional (IEA).

Meskipun sejumlah pemasok minyak dan gas telah berkomitmen untuk mengukur dan mengurangi emisi mereka, upaya tersebut saat ini hanya mencakup 42% dari produksi global industri tersebut, menurut UNEP.

IMEO juga berencana memperluas cakupannya untuk menargetkan emisi metana dari tambang batu bara dan lokasi pembuangan limbah.

Bisnis.com, JAKARTA — Semakin banyak pemerintah dan perusahaan yang merespons peringatan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kebocoran metana meskipun tindakan yang diambil masih terlalu terbatas untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan.

Tingkat respons terhadap peringatan polusi dari Observatorium Emisi Metana Internasional PBB melonjak menjadi 12% dari 1% selama setahun terakhir.

IMEO telah mengeluarkan lebih dari 3.500 peringatan ke 33 negara sejak programnya diluncurkan pada tahun 2022.

Data atmosfer menunjukkan upaya untuk membatasi pelepasan sejauh ini hanya berdampak kecil terhadap volume emisi metana global, yang dihasilkan dari sektor-sektor seperti produksi minyak dan gas, pertanian, tempat pembuangan sampah, dan dari sumber alami seperti lahan basah.

Polusi metana telah menyumbang sekitar 30% dari kenaikan suhu global sejak Revolusi Industri.

Gas ini memiliki daya pemanasan lebih dari 80 kali lipat karbon dioksida dalam jangka pendek, yang berarti penanggulangan emisi ini dianggap sebagai salah satu tindakan tercepat dan paling efektif untuk membatasi pemanasan global.

Direktur Eksekutif Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) Inger Andersen mengatakan menangani emisi metana dari bahan bakar fosil telah lama dipandang oleh para ilmuwan dan pembuat kebijakan sebagai salah satu hal yang paling mudah dicapai dalam perang melawan perubahan iklim karena dalam banyak kasus, mengekang emisi berarti hanya meningkatkan peralatan dan memperbaiki operasi.

"Ini adalah pembuangan gas, pembakaran gas, dan bentuk-bentuk pelarian lainnya dari infrastruktur yang ada, yang terkadang hanya perlu sedikit pengetatan, dan kita tidak bisa mengabaikan kemenangan-kemenangan yang terbilang mudah itu," ujarnya dilansir Bloomberg, Rabu (22/10/2025).

Dunia memiliki perangkat dan ilmu pengetahuan untuk mengurangi emisi metana dan mulai memanfaatkannya tetapi tindakan yang diambil masih terlalu lambat untuk mencapai tujuan iklim.

UNEP telah mengonfirmasi 25 kasus operator yang mengurangi emisi akibat peringatan IMEO, termasuk 19 kasus yang tercatat sejak November lalu. Pelepasan gas telah dibatasi atau dihentikan di berbagai lokasi, termasuk Irak, Yaman, Libya, dan Turkmenistan negara yang telah menjadi fokus upaya ekstensif para diplomat dan kelompok lingkungan untuk mendorong aksi iklim.

Kepala IMEO Giulia Ferrini menuturkan bberapa negara menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada yang lain. Negara-negara seperti Yaman, Argentina, dan Oman telah mencapai tingkat respons 100% atau hampir 100%, yang menghasilkan pengurangan emisi yang signifikan.

Badan tersebut telah melatih sekitar 2.000 insinyur, manajer aset, regulator, dan pembuat kebijakan dari 40 negara tentang cara menggunakan data tersebut.

Meskipun momentumnya semakin meningkat, tindakan yang lebih terpadu diperlukan untuk mencapai tujuan Global Methane Pledge, yang didukung oleh sekitar 150 negara dan bertujuan untuk memangkas emisi gas sebesar 30% pada tahun 2030 dari tingkat emisi tahun 2020.

Pelepasan metana dari produksi bahan bakar fosil masih mendekati level tertingginya di tahun 2019, menurut Badan Energi Internasional (IEA).

Meskipun sejumlah pemasok minyak dan gas telah berkomitmen untuk mengukur dan mengurangi emisi mereka, upaya tersebut saat ini hanya mencakup 42% dari produksi global industri tersebut, menurut UNEP.

IMEO juga berencana memperluas cakupannya untuk menargetkan emisi metana dari tambang batu bara dan lokasi pembuangan limbah.

Jakarta (ANTARA) - Plh Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris mengatakan bioenergi menjadi sektor strategis dalam upaya menuju transisi energi nasional.

Harris, dalam keterangannya di sela pertunjukan musikal dan dialog dengan tajuk "From Waste to Worth: Achieving Circular Economy through Waste-based Biomethane" di Jakarta, Rabu, mengatakan hal ini sejalan dengan kontribusi bioenergi sebesar 7,45 persen terhadap capaian bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 16 persen per September 2025.

"Angka ini menegaskan bahwa bioenergi merupakan fondasi penting dalam penguatan bauran energi nasional berbasis sumber daya domestik," kata Harris.

Lebih lanjut, ia mengatakan potensi biomassa limbah pertanian, residu industri, dan kotoran ternak menjadi kekuatan besar untuk memperluas pemanfaatan energi bersih di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu wujud nyata pengembangan bioenergi, lanjutnya, adalah pengolahan biogas menjadi biometana yang kini menjadi bagian penting dari pendekatan ekonomi sirkular di sektor energi.

"Pemanfaatan biometana tidak hanya mendukung diversifikasi sumber energi, tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan limbah yang produktif, pengurangan emisi metana dan penciptaan peluang ekonomi hijau di tingkat lokal," ujar Harris.

"Dengan demikian biometana menjadi solusi ganda, energi bersih sekaligus instrumen pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan," imbuhnya.

Untuk itu, Harris mengatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen tegas di mana transisi energi bukan hanya agenda teknis tetapi transformasi ekonomi yang menuntut sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Melalui kebijakan yang progresif, dukungan investasi, dan kolaborasi Internasional, Indonesia bergerak menuju masa depan energi yang lebih bersih, mandiri serta mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat," kata Harris.

"Semangat kolaboratif inilah yang menjadi fondasi bagi kita untuk melanjutkan kerja sama dan inovasi di bidang bioenergi dan biometana ke tahap yang lebih maju," ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Temuan kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta menjadi pertanda perlunya langkah serius dalam menangani permasalahan sampah, terutama tempat pemrosesan akhir (TPA) open dumping.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan penemuan mikroplastik di lingkungan bukanlah sesuatu yang mengherankan mengingat praktik penumpukan sampah tanpa pengolahan lebih lanjut di TPA di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Jakarta yang sampahnya ditimbun di TPA Bantargebang.

Menurutnya, dengan sampah yang menumpuk kena hujan, kena air, kena panas, pasti akan menimbulkan mikroplastik.

"Ya bagaimana tidak mikroplastik kalau sampahnya ditumpuk semua. Yang (TPA) Bantargebang saja pasti mengontribusi mikroplastik cukup besar," ujarnya dilansir Antara, Rabu (22/10/2025).

Pemerintah memandang serius isu sampah tersebut, dengan langkah pengawasan dan pengelolaan TPA open dumping sudah mulai dilakukan. Hal ini termasuk mulai ditransformasi ke sanitary landfill yang menutup sampah dengan tanah namun dilengkapi dengan lapisan tanah lempung untuk menghindari cemaran air lindi ke lingkungan serta pipa untuk menyalurkan gas metana.

Penutupan itu juga diharapkan dapat menekan penyebaran mikroplastik secara masif jika dibandingkan dengan membiarkan sampah ditumpuk secara terbuka.

"Makanya sejak menjabat Pak Presiden minta TPA ditertibkan, ya kita sudah tertibkan, hampir seluruh kabupaten/kota sudah melakukan itu. Kecuali yang gede-gede seperti Bantargebang ini kayaknya agak susah menutupinya," kata Hanif.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Reza Cordova menuturkan temuan partikel mikroplastik dalam air hujan yang turun di wilayah Jakarta.

Penelitian yang dilakukan sejak 2022 menunjukkan adanya mikroplastik dalam setiap sampel air hujan di Jakarta terbentuk dari degradasi limbah plastik secara tidak sempurna dan menyebar lewat udara.

Menurut Reza, mikroplastik itu berasal dari serat sintetis pakaian, debu kendaraan dan ban, sisa pembakaran sampah plastik, serta degradasi plastik di ruang terbuka.

Mikroplastik yang ditemukan umumnya berbentuk serat sintetis dan fragmen kecil plastik terutama polimer seperti poliester, nilon, polietilena, polipropilena, hingga polibutadiena dari ban kendaraan. Rata-rata ditemukan sekitar 15 partikel mikroplastik per meter persegi per hari pada sampel hujan di kawasan pesisir Jakarta.

Bisnis.com, SURABAYA – Sungai di kawasan Jalan Rungkut Madya Utara, Surabaya, Jawa Timur dilaporkan mengeluarkan gelembung yang mengandung gas mulai siang hari, dan masih terus menyembur hingga malam ini, Kamis (16/10/2025).

Pantauan di lapangan, pada pukul 22.00 WIB, semburan gelembung tersebut dikabarkan kondisinya masih sama seperti saat siang hari dan mengeluarkan aroma gas yang dirasakan cukup menyengat oleh masyarakat sekitar hingga radius 5 sampai 10 meter.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya dan Satpol PP Surabaya pun masih berjaga di sekitar lokasi, selain itu juga dipasang garis larangan melintas di dekat area semburan.

Munculnya gelembung gas ini sontak menyedot perhatian masyarakat. Petugas Satpol PP Surabaya yang berjaga di lokasi pun mengimbau kepada warga sekitar untuk tidak mendekat ke lokasi semburan.

Division Head Regional Support and Service PGN SOR III, Muhammad Rais Effendi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai kejadian tersebut. Tim pun telah diterjunkan ke lapangan sejak pukul 14.00 WIB, untuk memastikan sumber gelembung tersebut.

“Benar adanya ada gelembung di sungai Rungkut Madya Utara. Kami sudah menerjunkan tim sejak pukul 14.00 siang untuk melakukan pemeriksaan lapangan,” ujar Rais.

Berdasarkan pemeriksaan awal, Rais menyebut tidak ada indikasi bahwa gelembung tersebut muncul disebabkan oleh kebocoran jaringan pipa PGN. Penyaluran gas ke setiap pelanggan di sekitar lokasi semburan berjalan aman, dan tidak ada indikasi kebocoran yang berasal dari jaringan pipa milik PGN.

"Kami periksa, tidak ada kendala, tidak ada gangguan, tidak ada penurunan tekanan dari instalasi pipa kami di sekitar lokasi. Kami pastikan pelanggan tidak terganggu penyalurannya,” tegasnya.

Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tim PGN telah mendeteksi bahwa gelembung tersebut mengandung gas metana (CH₄) atau gas alam. Namun, pihaknya belum dapat memastikan gas tersebut apakah berasal dari pipa PGN atau dari sumber lainnya.

“Berdasarkan alat ukur yang kami bawa di lokasi, menunjukkan bahwa itu mengandung metan, gas bumi, tapi kami pastikan dulu apakah itu dari pipa atau ada sumber lain yang mengeluarkan gas metan,” ucap Rais.

Rais menambahkan, kejadian serupa dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik dari sumber alami maupun dari sistem pipa bawah tanah. Karena itu, pemeriksaan harus dilakukan secara cermat dan komprehensif.

"Kemungkinannya banyak, bisa dari faktor alami, gas alam dari sumber alaminya, atau gas dari saluran pipa, tapi sampai saat ini kami masih memeriksa semua jaringan pipa di sekitar dan memonitor tekanan di alat ukur,” paparnya.

Rais pun menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan hingga tuntas dan berkomitmen untuk menginformasikan hasil resmi pemeriksaan kepada masyarakat, sesudah proses investigasi selesai sepenuhnya.

Bahkan, pemeriksaan lapangan masih berlangsung hingga malam hari karena tim PGN harus melakukan penggalian di sekitar titik kemunculan gelembung tersebut untuk memastikan sumber dan penyebabnya.

“Penggalian dilakukan untuk memastikan apakah sumbernya dari pipa gas kami atau ada sumber lain,” jelasnya.

Rais juga mengimbau warga sekitar agar tidak mendekati lokasi munculnya gelembung karena potensi bahaya yang dapat timbul bila terdapat pemicu dari api di sekitar area tersebut.

“Kami imbau bagi masyarakat yang berada di lokasi untuk sedapat mungkin tidak mendekati area gelembung karena bisa membahayakan, apalagi kalau ada pemicu seperti rokok atau kendaraan yang panas,” imbaunya.