NTB - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terjadinya krisis air bersih di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini ribuan Kepala Keluarga (KK) terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyatakan, krisis air bersih terjadi lantaran minimnya intensitas hujan di sana.

"Krisis air bersih terjadi di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akibat intensitas hujan yang sangat rendah dalam beberapa waktu terakhir," kata Muhari, Senin (29/6/2026).

Muhari merincikan, hal itu terjadi di Kelurahan Tanjung, Paruga, dan Pane di Kecamatan Rasanae Barat; Kelurahan Sambinae, Panggi, Manggemaci, dan Monggonao di Kecamatan Mpunda; Kelurahan Rontu di Kecamatan Raba; serta Kelurahan Melayu di Kecamatan Asakota.

"Kejadian ini berdampak pada sekitar 1.129 kepala keluarga," ujarnya.

Lihat video: Sebab Terjadinya Kemarau Basah di Indonesia, Kepala BMKG Beri Penjelasan



Menurut Muhari, belum laporan terkait adanya korban jiwa maupun kerugian materiil akibat kejadian tersebut. Sebagai upaya penanganan, BPBD Kota Bima segera melakukan asesmen dan koordinasi lintas instansi serta telah melaksanakan pendistribusian bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak sebanyak 70.000 liter.

NTB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima diminta segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan krisis air bersih yang dialami masyarakat Desa Bajo dan sejumlah desa lainnya di Bima.

Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima, krisis air bersih saat ini dirasakan oleh warga di Dusun Ndanondere dan Dusun Rasabou, Desa Bajo. Tercatat sebanyak 153 kepala keluarga di Dusun Ndanondere dan 146 kepala keluarga di Dusun Rasabou terdampak secara langsung.

“Dari data dan informasi yang kami himpun dari masyarakat, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air bersih. Ini bukan sekadar gangguan layanan, tetapi menyangkut hak dasar warga. Kita harus bertindak cepat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Dengan total 299 kepala keluarga atau sekitar 779 jiwa terdampak di dua dusun tersebut saja, persoalan ini tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah biasa, melainkan harus menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Jumlah tersebut belum mencakup wilayah-wilayah lain di Bima yang juga berpotensi mengalami gangguan akses air bersih.

Senator Mirah menyampaikan akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Air bersih bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Ketika ratusan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, maka pemerintah harus segera turun tangan dan menghadirkan solusi yang nyata,” ujar Mirah.

Lihat video: Akibat Erupsi Lewotobi, 5 Desa di Wilayah Sikka, NTT, Alami Krisis Air Bersih



Menurut informasi dari masyarakat, kata Mirah, salah satu persoalan utama yang menyebabkan terganggunya distribusi air bersih adalah kondisi mesin pompa air yang sering mengalami kerusakan. Minimnya perawatan serta kurangnya perhatian terhadap infrastruktur penyediaan air menyebabkan pelayanan air bersih kepada masyarakat menjadi tidak optimal.

Kondisi ini menjadi semakin krusial karena struktur akses air minum masyarakat Kabupaten Bima masih sangat bergantung pada infrastruktur pompa. Berdasarkan data BPS, pada 2024 sebanyak 58,86% rumah tangga di Kabupaten Bima menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum utama, sementara rumah tangga yang menggunakan air leding hanya 0,42%. Artinya, ketika mesin pompa rusak, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh banyak keluarga.

Mirah menilai persoalan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan infrastruktur air bersih di wilayah tersebut. Pemerintah daerah tidak hanya perlu memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga harus menyiapkan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan agar masalah yang sama tidak terus berulang setiap tahun.

“Kita tidak bisa terus-menerus hanya memperbaiki ketika rusak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih dalam jangka panjang. Karena itu, perawatan berkala, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan penganggaran yang memadai harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Selain perbaikan fasilitas yang sudah ada, Mirah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan pemetaan kebutuhan air bersih secara menyeluruh di daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan maupun gangguan distribusi air. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Mirah berharap instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke Desa Bajo guna memastikan kondisi infrastruktur yang ada serta menyusun langkah percepatan penanganan. Menurutnya, semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula dampak sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

“Sebanyak 779 warga di Desa Bajo menunggu kehadiran pemerintah. Daerah-daerah lain di Bima juga perlu segera dipetakan agar persoalan serupa tidak meluas. Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak dasar mereka. Saya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami masyarakat,” ucapnya.

Tiga bulan setelah banjir bandang menyapu Aceh Tamiang, tim lapangan kami memeriksa sembilan sumur gali warga di Kota Lintang. Lima di antaranya tersumbat lumpur halus yang lengket dan berbau belerang. Sisa air yang tertinggal sudah terkontaminasi. Warga tidak punya pilihan yang baik: menguras sumur berarti membuang cadangan terakhir yang menipis, membiarkannya berarti tidak ada air sama sekali.

Di sinilah sumur bor muncul sebagai jawaban yang terasa masuk akal. Jika air permukaan sudah tercemar dan sumur dangkal tidak bisa diandalkan, mengapa tidak mengebor lebih dalam? Logika itu mudah dipahami. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak sempat diajukan: apakah cara menyelesaikan krisis ini justru mempercepat krisis berikutnya?

Apa yang Ada di Bawah Sana?

Pemerintah bergerak cepat. Polri dan Kementerian PUPR membangun 225 titik sumur bor darurat pada kedalaman 60 hingga 82 meter. Air mengalir, warga tertolong. Tapi ada yang tidak terlihat di balik angka itu.

Sebagian besar sumur tersebut menembus lapisan batuan yang terlindungi oleh lempung tebal. Lapisan ini menjadi penyaring alami yang memisahkan air tanah dari kontaminasi permukaan.

Dalam situasi darurat, mengebor hingga lapisan tersebut adalah pilihan yang masuk akal. Namun, lapisan yang melindungi kualitas air itu adalah lapisan yang sama yang membatasi pengisian ulangnya. Air hujan sulit menembusnya sehingga cadangan air di bawah tanah tidak mudah tergantikan ketika diambil.

Survei dan uji teknis sebelum pengeboran memang dapat memastikan keberadaan air dan memperkirakan debit yang bisa diambil. Namun, keduanya tidak dapat menjawab pertanyaan yang lebih penting: apakah air yang kita ambil hari ini masih dapat digantikan oleh alam? Penelitian Azizah dkk. (2021) mencatat bahwa DAS Tamiang didominasi tanah liat yang sulit menyerap air.

Meskipun menerima curah hujan rata-rata 2.609 milimeter per tahun, sebagian besar air hujan langsung mengalir ke sungai lalu ke laut tanpa sempat menjadi cadangan air tanah.

Dengan kata lain, persoalannya bukan kekurangan hujan, melainkan minimnya air yang berhasil masuk dan tersimpan di bawah permukaan. Karena itu, banjir dan sumur yang mengering bukan dua peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan dua gejala dari proses hidrologi yang sama.

Yang Tidak Masuk dalam Perhitungan

Ada celah lain yang luput. Ketergantungan terhadap air tanah sebenarnya sudah terbentuk jauh sebelum banjir 2025. Data Kemendagri tahun 2024 menunjukkan bahwa 170 dari 215 desa di Aceh Tamiang, atau sekitar 79%, menjadikan sumur bor sebagai sumber air minum utama. Sumur bor, dengan kata lain, bukan sekadar solusi darurat, melainkan telah menjadi infrastruktur utama yang menopang kebutuhan sehari-hari.

Di atas ketergantungan yang sudah tinggi itu, pemerintah kemudian membangun ratusan sumur bor baru sebagai respons terhadap krisis air pascabanjir 2025. Air memang kembali mengalir, tetapi tekanan terhadap akuifer yang sama juga semakin besar.

Kondisi ini diperparah oleh menurunnya kemampuan daerah hulu dan kawasan resapan untuk menyimpan air hujan, sehingga pasokan alami yang mengisi kembali air tanah semakin terbatas. Regulasi bahkan membebaskan sebagian besar sumur bor rumah tangga dari kewajiban pelaporan selama pengambilannya tidak melebihi batas tertentu, sehingga akumulasi pengambilan air tanah berlangsung tanpa gambaran yang utuh.

Berapa total air yang ditarik setiap hari dari lapisan yang sama? Tidak ada yang benar-benar tahu. Tidak ada pula data yang menunjukkan apakah jumlah itu masih berada dalam batas kemampuan alam untuk mengisinya kembali. Di sinilah paradoksnya. Krisis air hari ini diselesaikan dengan memperbesar ketergantungan pada sumber daya yang kapasitas pemulihannya belum pernah dihitung secara menyeluruh.

Yang Tidak Kita Pantau Tidak Kita Ketahui

Di Pulau Jawa, ada sistem pemantauan yang mencatat dampak jangka panjang eksploitasi air tanah secara real-time. Hasilnya mengkhawatirkan — penurunan permukaan tanah hingga 4,9 cm per tahun di beberapa titik (SIPASTI, 2026).

Aceh Tamiang tidak ada dalam sistem ini.

Permen ESDM 31/2018 sebenarnya sudah mewajibkan pemantauan berkala dan pemodelan air tanah untuk menentukan seberapa banyak air yang boleh diambil tanpa merusaknya. Namun, hingga kini belum tersedia data pemantauan yang dapat diakses publik untuk melihat apakah kondisi air tanah di Aceh Tamiang membaik atau memburuk.

Bukan kita yang harus menunggu untuk tahu apakah kondisinya aman. Regulator yang seharusnya sudah tahu — dan datanya tidak tersedia.

Jalan yang Lebih Jujur

Sebagai respons darurat, sumur bor tetap bisa dimaklumi. Tapi bergerak cepat dan bergerak dengan cukup tahu adalah dua hal yang berbeda.

Orientasi solusi perlu digeser, dari mengandalkan cadangan air dalam yang kondisinya belum terpantau, ke arah menangkap air permukaan sebelum ia menjadi banjir. Dan sebelum itu semua, satu hal paling mendasar harus dipenuhi: data tentang berapa banyak yang sudah diambil, dan seberapa cepat ia berkurang.

Tanpa itu, kita tidak sedang mengelola krisis. Kita hanya menundanya. Kita mengebor untuk keluar dari satu krisis, tanpa tahu di kedalaman yang sama, krisis berikutnya sedang menunggu.

BEKASI - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengungkapkan, kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kekeringan hingga saat ini akibat ketiadaan hujan selama satu bulan terakhir hingga Senin (15/6/2026). Akibatnya, sebanyak 296 kepala keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih.

"Wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Akibatnya, sebanyak 296 kepala keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/6/2026).

Dia menuturkan, wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Dia mengungkapkan, BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak.

Perlahan namun pasti, hingga saat ini, kebutuhan air bersih masyarakat terdampak telah mulai terpenuhi dan akan terus dilakukan hingga menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan. Adapun kekeringan di Bekasi menjadi salah satu bencana berdasarkan rangkuman sejumlah kejadian bencana yang terjadi di Indonesia periode pemantauan 15 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga 16 Juni 2026 pukul 07.00 WIB.

Dalam kurun waktu tersebut, kejadian baru didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah dan kering, seperti banjir dan kekeringan hingga kebakaran hutan serta lahan. "Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, selama bulan Juni dan masih berlangsung hingga kemarin, Senin (15/6). Wilayah yang terdampak kekeringan ini meliputi tiga desa yakni; Kendalsari, Tegalmulyo dan Tlogowatu di Kecamatan Kemalang," tuturnya.

Dia menerangkan, BNPB mencatat sedikitnya 393 KK atau 1.445 jiwa kesulitan mendapat air bersih sebagai dampak kekeringan ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah berkoordinasi dengan pemerintah desa serta melakukan pendistribusian air bersih kepada warga terdampak.

Sementara itu, kata dia, banjir melanda Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (15/6), yang mengakibatkan 44 KK atau 278 jiwa terdampak, dengan 36 jiwa dilaporkan mengungsi. Wilayah terdampak meliputi Desa Kalasin di Kecamatan Uut Murung, Kelurahan Beriwit dan Desa Bahitom di Kecamatan Murung, Desa Muara Joloi II di Kecamatan Seribu Riam dan Kelurahan Tumbang Lahung di Kecamatan Permata Intan.

"Pendataan dan penanganan banjir masih terus dilakukan oleh BPBD setempat bersama instansi terkait di lapangan. Kondisi banjir dilaporkan berangsur surut," katanya.

Dia menjabarkan, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini terjadi di kawasan Bukit Silvia, Labuan Bajo, pada Kamis (11/6) sekitar pukul 12.14 WITA. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak di sekitar lokasi kejadian, kebakaran diduga dipicu oleh kondisi cuaca yang panas disertai vegetasi rumput yang kering sehingga api dengan cepat merambat dan membakar lahan di area perbukitan.

"Setelah menerima laporan kejadian, tim gabungan segera melakukan upaya pemadaman dan pengendalian api di lokasi terdampak. Berkat sinergi dan koordinasi yang baik antara unsur terkait di lapangan, kobaran api berhasil dikendalikan pukul 15.03 Wita sehingga tidak meluas ke area lainnya," katanya.

Berdasarkan hasil pendataan sementara, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 19 hektar. Menyusul adanya rangkaian bencana yang berpotensi terjadi akibat faktor cuaca, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

JAKARTA - Universitas Negeri Jakarta ( UNJ ) bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan “Gerakan Air Bersih untuk Jakarta” melalui peresmian sistem pengolahan air siap minum di Masjid Ash Shalihin, Koja, Jakarta Utara, pada 16 Juni 2026.

Program Community Development ini didukung melalui pendanaan hibah EQUITY yang didanai melalui Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ini menjadi langkah konkret dalam memperluas akses air minum layak sekaligus memperkuat peran masjid sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Peresmian berlangsung dalam suasana khidmat dan dihadiri oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang mewakili Wakil Gubernur DKI Jakarta, KH. Makmun Al Ayubi mewakili Ketua Umum DMI, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNJ Prof. Iwan Sugihartono mewakili Rektor UNJ, dan pejabat serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang berhasil menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan dasar masyarakat.

“Peresmian ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga. Semoga inisiatif ini menjadi inspirasi bagi masjid-masjid lain untuk turut menghadirkan layanan air bersih bagi masyarakat,” ujarnya, melalui siaran pers, Selasa (16/6/2026).

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi keagamaan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjawab tantangan akses air bersih, khususnya di kawasan pesisir Jakarta Utara.

Dalam implementasinya, UNJ berperan sebagai mitra akademik yang melakukan riset, pendampingan teknis, pelatihan masyarakat, serta pemantauan kualitas air guna memastikan keberlanjutan program.

Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat UNJ, Rafiuddin Syam, menjelaskan bahwa gagasan ini lahir dari keprihatinan terhadap masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan terjangkau.

“Melalui teknologi filtrasi modern, air dapat diolah menjadi air siap minum yang memenuhi standar kesehatan. Kami ingin menghadirkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga mudah direplikasi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Rafiuddin Syam yang juga dosen Fakultas Teknik UNJ.

Sistem yang dipasang di Masjid Ash Shalihin menggunakan teknologi Reverse Osmosis (RO) berkapasitas 4.000 GPD atau sekitar 15.000 liter per hari, yang didukung tiga tangki Fiber Reinforced Plastic (FRP) antikarat.

Teknologi ini mampu menyaring hingga 99 persen kontaminan dan menghasilkan air dengan kadar Total Dissolved Solids (TDS) di bawah 100 mg/L, jauh di bawah ambang batas maksimal yang direkomendasikan untuk air minum.

Dengan kapasitas tersebut, satu unit instalasi mampu melayani kebutuhan air minum sekitar 2.000 orang setiap hari. Apabila model ini diterapkan pada seluruh 615 masjid di Jakarta Utara, manfaatnya berpotensi menjangkau lebih dari 1,23 juta warga atau sekitar 68 persen dari total populasi wilayah tersebut.

“Gerakan Air Bersih untuk Jakarta kita mulai dari masjid. Ke depan, kami berharap program ini dapat diperluas ke ratusan masjid lainnya dan menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang ramah air bersih,” tegas Rafiuddin.

Selain berdampak sosial, program ini juga menawarkan efisiensi anggaran yang tinggi. Dengan biaya pemasangan sekitar Rp30 juta per unit, kebutuhan investasi untuk 615 masjid diperkirakan mencapai Rp18,45 miliar. Nilai tersebut relatif kecil dibandingkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Ketua DKM Masjid Ash Shalihin, H. Sodikin, menyambut baik kehadiran program tersebut. Menurutnya, instalasi air minum siap konsumsi memberikan manfaat langsung bagi jamaah dan warga sekitar.

“Selama ini masyarakat sering mengeluhkan kualitas air. Dengan adanya sistem ini, jamaah dapat memperoleh air minum yang sehat dan aman, sekaligus membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga,” ungkapnya.

Sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) poin 6, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan bagi semua, program ini juga menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat. Sebanyak 15 remaja masjid telah dilatih sebagai operator dan pengelola sistem sehingga keberlanjutan layanan dapat dijaga secara mandiri oleh komunitas setempat.

Ke depan, program akan dikembangkan melalui integrasi energi terbarukan berbasis panel surya dan direplikasi di sejumlah masjid lain di DKI Jakarta. Langkah ini diharapkan dapat memperluas manfaat program sekaligus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadirkan inovasi yang berdampak nyata.

Mewakili Rektor UNJ, Prof. Iwan Sugihartono selaku Ketua LPPM UNJ menegaskan bahwa keterlibatan UNJ dalam program ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“UNJ hadir tidak hanya sebagai institusi pendidikan dan penelitian, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang berkomitmen menghadirkan solusi atas berbagai persoalan sosial dan lingkungan. Program ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.

JAKARTA - Sebanyak 24 Rukun Warga (RW) di Ibu Kota akan terdampak ganguan layanan air bersih. Kondisi ini diketahui setelah Pemprov DKI Jakarta menerima laporan langsung dari Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya.

"Yang pertama untuk PAM Jaya memang akan ada pemadaman. Kemarin dalam rapat paripurna sudah dilaporkan oleh Dirut PAM Jaya kepada kami, dan pemadaman mudah-mudahan dilakukan dalam satu hari ini, ada kurang lebih 24 RW yang akan terdampak," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta Timur, Jumat (5/6/2026).

Gangguan distribusi air ditegaskan Pramono bukan karena masalah pada sistem PAM Jaya. Hal tersebut terjadi karena adanya pekerjaan perbaikan gardu milik PLN.

"Pemadaman ini dilakukan karena PLN melakukan perbaikan terhadap listrik, gardu listrik yang ada. Sehingga inilah yang memberikan dampak. Jadi bukan karena PAM Jaya-nya," ucapnya.

"Karena gardu listrik yang dikelola oleh PLN dilakukan renovasi, dilakukan perbaikan, dan sebagainya sehingga akan memberikan dampak terhadap itu," sambungnya.

Adapun pekerjaan perbaikan tersebut akan berlangsung pada Jumat (5/6/2026) pukul 23.00 WIB sampai dengan Sabtu (6/6) pukul 01.00 WIB. Selama tiga jam itu pelanggan berpotensi mengalami gangguan suplai air yang akan terhenti.

Sebagai mitigasi terhadap hal tersebut, PAM Jaya akan menyiapkan pengalihan pasokan air dari IPA Pejompongan II dan IPA Buaran I dengan total suplai mencapai 1.170 liter per detik.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bayangan krisis air bersih mulai menghantui Kota Samarinda, seiring menyusutnya volume air baku di sejumlah wilayah akibat kemarau yang kian mencengkeram.

Ancaman terbesar bukan sekadar debit yang melemah, melainkan potensi intrusi air laut ke Sungai Mahakam seperti yang pernah melanda pada 1998 silam.

Asisten Manager Humas Perumda Tirta Kencana Samarinda, Haidir Fadli menyatakan meski 18 instalasi pengolahan air (IPA) yang beroperasi saat ini masih dalam kondisi relatif aman, kewaspadaan terhadap gangguan pasokan tidak boleh kendur.

Sebab, wilayah pelayanan yang terletak di hilir atau dekat muara rentan terdampak fenomena intrusi air laut ketika musim kemarau berkepanjangan.

"Kami berharap kondisi seperti tahun 1998 tidak terulang, di mana terjadi intrusi air laut di Sungai Mahakam. Jika kadar klorida melebihi 250 ppm, maka air tidak dapat diolah menjadi air bersih," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, kondisi demikian akan berdampak langsung pada kualitas air baku terutama di ujung jaringan distribusi yang memiliki debit relatif kecil, sehingga berpotensi melumpuhkan operasional pengolahan air secara keseluruhan.

Menyikapi ancaman tersebut, Perumda Tirta Kencana menegaskan akan mengoptimalkan proses pengolahan agar tetap sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.

Kendati demikian, Haidir tidak menutup mata terhadap skenario terburuk, yaitu pemberlakuan sistem distribusi bergilir apabila kualitas air baku tak memungkinkan diolah lebih lanjut.

"Jika terjadi kendala, kami kemungkinan akan memberlakukan sistem distribusi bergilir," ungkapnya.

Lebih lanjut, Perumda Tirta Kencana mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan menambah kapasitas penampungan rumah tangga dalam upaya mengurai tekanan terhadap pasokan air.

Haidir menekankan pentingnya penggunaan air secara bijak dan menghindari pemborosan seperti menyiram jalan atau mencuci kendaraan secara berlebihan.

"Hindari penggunaan air secara berlebihan. Kami berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan air," imbaunya.

Sebagai langkah tanggap darurat, pihaknya telah menyiapkan armada tangki air untuk distribusi ke wilayah terdampak.

Adapun, dia menuturkan masyarakat dapat mengakses layanan informasi dan bantuan melalui call center (0541) 208100 atau WhatsApp di 0811-5535-36.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai memacu langkah mitigasi lintas sektor guna mengantisipasi ancaman musim kemarau panjang yang dipicu oleh fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada pertengahan 2026.

Fenomena iklim ini diproyeksi bisa memicu krisis air bersih, gangguan kesehatan, hingga tekanan pada ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, terdapat enam kecamatan yang diprediksi akan mengalami dampak kekeringan paling signifikan, yaitu Kecamatan Tallo, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, dan Ujung Tanah.

Tallo diprediksi menjadi wilayah paling rawan, terutama di kawasan Buloa. Pasalnya, saat musim hujan saja, wilayah ini kerap mengalami kekurangan air.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan bahwa kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim ekstrem bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan strategis bagi pemerintah daerah.

El Nino 2026 diperkirakan akan membuat penurunan curah hujan secara drastis yang berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi warga.

“Kita sedang menyusun langkah konkret dan terintegrasi. Setiap perangkat daerah harus bergerak cepat dan adaptif dalam menghadapi potensi krisis air,” ujar Munafri di Makassar, Jumat (17/4/2026).

Melalui skema penanganan krisis ini, Pemkot Makassar menetapkan BPBD sebagai leading sector atau pusat komando. Dia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran camat untuk merumuskan sistem kerja yang detail dan terukur.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, puncak dampak El Nino di wilayahnya diperkirakan terjadi hingga Oktober 2026.

Krisis air menjadi dampak paling awal. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai peningkatan risiko kebakaran akibat suhu panas dan angin kering, serta lonjakan kasus penyakit seperti ISPA dan dehidrasi.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada potensi efek domino El Nino terhadap sektor ekonomi, terutama kenaikan harga bahan pangan akibat risiko gagal panen di wilayah penyangga.

Untuk mengantisipasi keterbatasan fiskal daerah, BPBD Makassar, dikatakannya, kini mulai menjajaki peluang pendanaan eksternal.

“Kami membuka peluang dukungan pendanaan dari luar APBD melalui koordinasi dengan BNPB dan Kementerian BUMN agar penanganan krisis bisa lebih optimal,” papar Fadli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah mitigasi terpadu untuk mengantisipasi potensi musim kemarau panjang pada 2026 yang diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Adenan Rasyid menegaskan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi berdampak pada ketahanan air, pangan, dan lingkungan.

“Musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan memiliki tingkat kekeringan di atas kondisi normal. Kondisi ini merupakan ancaman serius terhadap ketahanan air, pangan, dan lingkungan sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terencana, terukur, dan terintegrasi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 akan bertepatan dengan fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada Juli dengan intensitas lemah hingga moderat dan peluang 50–80 persen. Kondisi ini membuat musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis di Indonesia.

Rasyid mengatakan dampak kekeringan diperkirakan akan dirasakan pada berbagai sektor, antara lain penurunan debit sungai, berkurangnya volume waduk, serta cadangan air tanah.

“Di sektor pertanian, kondisi ini berpotensi mengganggu pola tanam. Sementara pada aspek lingkungan, risiko kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi meningkat, khususnya di kawasan gambut,” ujar Rasyid.

Indonesia Environment Outlook (IEO) 2026 merekam kesulitan Pulau Jawa dalam memenuhi kebutuhan airnya. Pulau dengan populasi penduduk terpadat di Indonesia itu mengalami defisit air sekitar 118 miliar meter kubik setiap tahun.

Padahal, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), potensi ketersediaan air di Indonesia mencapai 3,9 miliar meter kubik per tahun.

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dadang Jainal Mutaqin menjelaskan, jika ditarik rata-rata dengan total potensi air tersebut, kondisi Indonesia tergolong aman. Namun, kondisi ini tidak berlaku bagi sejumlah wilayah.

“Kalau kita lihat per region (wilayah), yang banyak kekurangan air ini ada di Pulau Jawa. Stress-nya paling tinggi itu di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat sudah mulai juga,” kata Dadang, dalam Diseminasi Indonesia Environmental Outlook 2026 oleh Yayasan KEHATI, di Jakarta, Jumat (13/3).

Sementara di luar wilayah Jawa, masalah kekurangan air ini muncul di Makassar dan Medan. Sebagai informasi, water stress adalah kondisi saat permintaan air lebih tinggi daripada ketersediaan air bersih yang bisa digunakan.

Dadang menjelaskan, di wilayah luar Pulau Jawa, masalah utamanya adalah kualitas air. Sementara di Pulau Jawa, baik kualitas maupun kuantitas sama-sama bermasalah.

Ini kemudian menjadi tantangan, karena daerah-daerah yang kekurangan air merupakan sumber 55% PDB Indonesia pada 2045 mendatang. “Sehingga kalau tidak bisa menangani kondisi air, ini PDB kita hampir 55% bisa terganggu,” tutur Dadang.

Air menyentuh semua lini kehidupan. Sebagai gambaran, sekitar 80% air nasional digunakan untuk sektor pertanian dan kebutuhan irigasi, kemudian sekitar 7,5% dari total produksi listrik Indonesia diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air.

Bappenas memproyeksikan adanya peningkatan kebutuhan air hingga 31% pada 2045, ditambah peningkatan empat kali lipat permintaan air dari industri.

Berkelindan dengan Masalah Hutan

Krisis air ini, tidak lepas dari persoalan yang dihadapi hutan-hutan Indonesia. IEO 2026 menyebut keterkaitan antara hutan, air, pangan, dan energi yang kini menghadapi persoalan serius.

Deforestasi memperparah krisis air. Selanjutnya, risis air melemahkan ketahanan pangan. Sementara ekspansi energi dan pangan berbasis lahan justru meningkatkan tekanan terhadap hutan dan ekosistem.

Menurut catatan The State Indonesia’s Forests 2024, luas kawasan hutan daratan di Indonesia mencapai 118,19 juta hektare. Namun, 55,96 juta hektare atau sekitar 47% di antaranya merupakan hutan produksi.

Hutan produksi konversi seluas 11,08 juta hektare; hutan lindung seluas 29,29 juta hektare, dan; hutan konversi seluas 21,84 juta hektare.

Laporan itu juga memperlihatkan adanya 12,29 juta hektare lahan kritis –lahan di luar maupun di dalam kawasan hutan yang telah menurun fungsinya– di Indonesia, di mana 7,09 juta hektare di antaranya terletak di kawasan hutan.

Bisnis.com, PADANG - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan kembali daerah terdampak bencana yang berada di Bendungan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dalam menjalankan program rehab rekon tersebut Kementerian PU menyiapkan anggaran senilai sekitar Rp2 triliun hingga 2,4 triliun yang saat ini masih dalam proses administrasi di Bappenas dan Kementerian Keuangan.

"Jadi meski proses admin masih berjalan, namun pekerjaan di lapangan tetap berjalan. Karena kami ingin pemulihan ini berjalan secepat mungkin," ucap Dody Hanggodo saat meninjau kondisi Bendungan Batang Kuranji, Padang, Jumat (30/1/2026).

Dia menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto penanganan pascabencana harus dilakukan secepat-cepatnya, supaya pembangunan dan perbaikan segala bentuk infrastruktur yang terdampak bisa sesegera mungkin dilakukan.

Dody menyebut selain infrastruktur bendungan, Kementerian PU juga menyiapkan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.

Dari total rencana 212 titik, tahap awal akan direalisasikan 53 titik, dengan prioritas di permukiman serta masjid dan musala.

Kementerian PU juga siap membangun sumur bor sebanyak mungkin, tergantung data dari pemerintah kota. Sementara ini, Kementerian PU mendukung penuh penyediaan air bersih dengan mobil tangki air dan PDAM.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menekankan pentingnya percepatan pembangunan irigasi dan sumur bor, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan musim tanam yang sedang berjalan.

"Irigasi dan sumur bor ini sangat dibutuhkan secepat-cepatnya. Selain membantu sawah dan rumah warga, ini juga mengurangi over capacity PDAM. Sumur bor menjadi solusi penting yang harus segera kita realisasikan," kata Fadly.

Dia menambahkan, Pemko Padang telah mengajukan sekitar 200 titik sumur bor, dan akan kembali mengusulkan tambahan lokasi dengan memanfaatkan lahan masjid dan musala sebagai pusat distribusi air bersih bagi masyarakat.

Menurutnya hal ini untuk mengurangi beban tekanan pada pipa PDAM yang saat ini masih bersifat sementara. Fadly meminta pembangunan sumur bor komunal di ratusan titik.

"Kami berharap pemerintah pusat bisa bantu untuk daerah-daerah kekeringan ini, agar bisa dipasangkan sumur bor. Tujuannya agar tekanan air PDAM ke rumah tangga tidak terlalu terbebani karena harus membagi suplai ke wilayah non-pelanggan," ujarnya.

Pemko Padang, kata Fadly, telah mengajukan sedikitnya 200 titik sumur bor. Karena aset Pemko Padang hanya mencakup 50 lokasi, pihaknya berinisiatif menempatkan sisa sumur bor tersebut di fasilitas publik.

"Sisanya kami arahkan ke masjid dan musala agar masyarakat lebih mudah mengakses air bersih secara komunal," tambahnya.

Menyadari posisi Kota Padang yang rawan bencana, Fadly menekankan bahwa infrastruktur air saat ini butuh peremajaan total. Ia melaporkan bahwa pembangunan SPAM baru telah disetujui untuk tahun anggaran 2026.

Rencananya, akan ada penambahan 2 SPAM baru dengan kapasitas masing-masing 200 liter dan 500 liter. Salah satu fokus utamanya adalah mengganti SPAM Gunung Pangilun yang kondisinya sudah mengkhawatirkan.

Selain fokus pada infrastruktur, Fadly Amran juga menginstruksikan PDAM untuk memberikan keringanan biaya bagi warga yang terdampak.

"Sebenarnya pekerjaan intake dan pemipaan yang rusak pascabencana ini sudah 98% tertangani, dan yang 2% lagi mudah-mudahan di awal Februari ini sudah selesai. Namun saya menyampaikan bahwa pelanggan ini pun harus diberikan insentif atau bantuan keringanan pembiayaan," sebutnya.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal menjelaskan bahwa sebanyak 1.382 pelanggan (sekitar 1,1%) yang benar-benar tidak mendapatkan air akan digratiskan tagihannya untuk Februari, termasuk biaya retribusi sampah.

"Ada sekitar 1.382 pelanggan kami yang kami gratiskan, artinya rekening Februari itu kita nol-kan, termasuk retribusi sampahnya juga kita nol-kan. Tapi pelayanan tetap kami berikan melalui mobil tangki, kami isi tedmon-tedmon yang sudah kami sediakan satu sampai dua kali setiap harinya," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Riset terbaru para peneliti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa dunia tengah menghadapi fenomena “kebangkrutan air” yang bersifat tidak dapat dipulihkan. Kondisi ini terjadi setelah puluhan tahun eksploitasi air berlebihan dan penyusutan pasokan air dari danau, sungai, gletser, serta lahan basah.

Peneliti PBB menyatakan miliaran orang kini kesulitan menghadapi dampak krisis tersebut. Laporan United Nations University Institute for Water, Environment and Health mencatat hampir tiga perempat populasi global atau sekitar 6,1 miliar orang tinggal di negara yang dikategorikan mengalami ketidakamanan air atau ketidakamanan air kritis. Sementara itu, sekitar 4 miliar orang menghadapi kelangkaan air parah setidaknya selama satu bulan setiap tahunnya

“Banyak wilayah hidup melampaui kapasitas hidrologisnya, dan banyak sistem air yang penting pada dasarnya sudah bangkrut,” ujar penulis utama laporan sekaligus Direktur Institut tersebut, Kaveh Madani, dikutip dari Reuters, Kamis (22/1/2026).

Menurut laporan itu, pasokan air global saat ini telah berada dalam kondisi “gagal pascakrisis” akibat laju pengambilan air yang tidak berkelanjutan selama beberapa dekade. Cadangan air yang tersimpan di akuifer, gletser, tanah, lahan basah, dan ekosistem sungai terus terkuras, sementara kualitas air juga memburuk akibat pencemaran.

Penelitian juga mengungkap bahwa lebih dari 170 juta hektare lahan pertanian irigasi mengalami tekanan air tinggi hingga sangat tinggi. Kerugian ekonomi akibat degradasi lahan, penurunan air tanah, dan perubahan iklim diperkirakan mencapai lebih dari US$300 miliar per tahun secara global.

Laporan tersebut menyebutkan sekitar 3 miliar penduduk dunia serta lebih dari separuh produksi pangan global berada di wilayah dengan cadangan air yang tidak stabil atau terus menurun. Selain itu, salinisasi atau peningkatan kadar garam dalam tanah telah merusak lebih dari 100 juta hektare lahan pertanian.

Para peneliti menilai pendekatan penanganan masalah air saat ini sudah tidak memadai. Fokus kebijakan, menurut mereka, tidak lagi pada upaya “kembali ke kondisi normal”, melainkan pada pembentukan agenda air global baru yang bertujuan meminimalkan kerusakan terhadap manusia, ekonomi, dan ekosistem.

Namun demikian, Profesor Geosains dari Royal Holloway, University of London, Jonathan Paul, menilai laporan tersebut belum membahas secara memadai salah satu faktor utama krisis air global.

“Masalah utama yang kerap diabaikan hanya disebutkan secara eksplisit satu kali [dalam laporan], yakni peran pertumbuhan populasi yang masif dan tidak merata dalam mendorong berbagai manifestasi kebangkrutan air,” ujarnya.