Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga saat ini terjaga dengan baik.

"Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik," kata Juda Agung dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Hal itu tercermin dari sejumlah indikator kinerja APBN hingga Mei 2026.

"Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7 persen dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3 persen, jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik, 19,1 persen dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30 persen," terang Juda.

Adapun dalam laporan APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Juni 2026, APBN mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2026. Secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak. Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).

Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun. Komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Kemudian, dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy). Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

Sementara, penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Ro306,1 triliun.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) -

Pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah di Bali per Mei 2026 mencapai Rp7,59 triliun atau tumbuh 10,25 persen dibandingkan periode sama 2025 sebesar Rp6,78 triliun.

"Kinerja PAD pemda di Bali menggembirakan, tumbuh positif," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi di Denpasar, Bali, Kamis.

Adapun realisasi PAD pemerintah daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemprov Bali itu sudah mencapai 35 persen dari total target pada 2026 mencapai Rp21,6 triliun.

Kontributor terbesar dari PAD itu adalah pajak daerah yang disumbangkan dominan oleh pajak yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti akomodasi, makan dan minum atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Dengan capaian tersebut, lanjut dia, menandakan kinerja penerimaan APBD di Bali masih memiliki daya tahan di tengah dinamika perekonomian global yang diwarnai ketegangan dan krisis geopolitik luar negeri.

Pasalnya, dominan geliat ekonomi di Pulau Dewata didukung sektor pariwisata yang rentan mengalami guncangan salah satunya karena faktor eksternal.

Selain PAD, pendapatan daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Bali juga bersumber dari pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp4,7 triliun.

Realisasi itu menyentuh hampir 40 persen dari rencana target 2026 mencapai Rp11,9 triliun.

"Total pendapatan daerah di Bali itu mencapai Rp12,3 triliun dari target Rp33,5 triliun," imbuhnya.

Sedangkan, pengeluaran pemda di Pulau Dewata mencapai Rp9,7 triliun dari target Rp38,8 triliun.

Belanja pemda itu paling besar untuk biaya operasi sebesar Rp7,5 triliun yang salah satunya mencakup pembayaran gaji pegawai, kemudian belanja modal sebesar Rp1 triliun dan belanja transfer antardaerah di Bali sudah menyentuh Rp1,24 triliun.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja itu, DJPb Bali mencatat adanya surplus anggaran sebesar Rp3,6 triliun, termasuk di dalamnya untuk pembiayaan netto.

Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menyoroti masih ada peluang besar untuk perluasan transaksi digital daerah yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari pos retribusi daerah dan pajak daerah.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan, kebijakan Presiden Prabowo yang membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk menutup celah praktik under invoicing, berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara.

Suntana menyebut bahwa ketika praktik tersebut berhasil dihentikan, maka potensi penerimaan negara bisa tembus USD150 miliar atau setara Rp2.671 triliun (kurs Rp17,807 per USD). Hal tersebut akan terlihat dari penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB) yang ujungnya bakal diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

"Hari ini saya dapat berita yang luar biasa, bahwa ada kebijakan yang dibuat Presiden terkait praktik under invoicing. Minimal kata Presiden, itu potensinya bisa menjadi pemasukan negara USD150 miliar, sama dengan Rp2.600 triliun," ujarnya saat ditemui pada acara Maritim Career & Industry Expo di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (23/6/2026).

Pada kesempatan itu, Wamenhub meminta kepada seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) agar mendukung dan mengawal upaya penghentian praktik under invoicing yang selama ini kerap terjadi di lapangan. Sebab KSOP memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

"Kita menjadi garda terdepan dengan menguatkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar). Teman-teman tolong dukung kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo, pemerintah, bagaimana bisa mengoptimalkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Setidaknya ada beberapa kelengkapan dokumen yang diverifikasi melalui SPB yang diterbitkan oleh KSOP. Seperti identitas kapal, data pelayaran, daftar awak kapal, daftar muatan, kelengkapan administrasi menyangkut bukti setoran PNBP, dan surat laik operasi (SLO).

Ekonom Sarankan PT DSI Jadi Pengawas Ekspor SDA, Bukan Eksportir Tunggal



"Para KSOP saya minta berkomitmen untuk mendukung pemerintah. Jangan bermain-main. Kita semua di sini berperan, terutama teman-teman KSOP, teman-teman pelaut bagaimana bisa menjaga ini," lanjutnya.

Suntana mengakui memang masih ada persoalan dari penerbitan SPB yang sebelumnya dilakukan. Namun dia berharap dengan pembenahan tata kelola ekspor yang baru ini akan menutup celah-celah pelanggaran dan mampu mendukung penerimaan negara.

"Kita tahu memang ada beberapa persoalan yang kita alami juga di bidang penerbitan SPB, dan itu menjadi introspeksi yang berharga buat kita agar itu tidak terulang lagi," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk PT Sumber Daya Indonesia (DSI) yang menjadi pengekspor tunggal komoditas strategis. Komoditas yang saat ini ditangani DSI antara lain batubara, CPO, dan ferro alloy.

Pembentukan BUMN baru ini memang sengaja untuk memperkuat penerimaan negara dari hasil sumber daya alam. Sebab kata Presiden Prabowo, Indonesia telah kehilangan sekitar Rp15.400 triliun dalam kurun waktu 34 tahun akibat praktik under invoicing alias manipulasi penurunan nilai ekspor.

Jakarta (ANTARA) - PT Blue Bird Tbk (Bird) mencatat pendapatan bersih sebesar Rp5,7 triliun pada tahun 2025 dan membagikan dividen tunai Rp166 per saham kepada investor.

Komisaris Utama PT Blue Bird Bayu Djokosoetono mengatakan penetapan dividen tunai sebesar Rp166 per saham sebagai bentuk apresiasi kepada para pemegang saham.

"Dewan Komisaris melihat perseroan mampu menjaga kinerja yang sehat sekaligus mempertahankan disiplin dalam menjalankan strategi jangka panjang," kata Bayu dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Menurutnya konsistensi tersebut menjadi fondasi penting bagi Bluebird untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan.

Bluebird merupakan perusahaan mobilitas terintegrasi di Indonesia, mencatatkan pertumbuhan yang solid sepanjang tahun 2025 dengan membukukan pendapatan tertinggi sejak penawaran saham perdana (IPO).

Sementara itu, Direktur Utama Bluebird Adrianto Djokosoetono menyampaikan pencapaian tahun 2025 menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam memperkuat kualitas layanan dan mengembangkan solusi mobilitas yang relevan dengan kebutuhan pelanggan.

"Fokus pada inovasi, pemanfaatan teknologi, serta perluasan kapasitas operasional terus menjadi pendorong pertumbuhan Perseroan dan memperkuat fondasi bisnis untuk jangka panjang," kata Adrianto.

Dia menyebutkan sepanjang tahun 2025, perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp5,7 triliun, meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi pendapatan tertinggi sejak IPO.

"EBITDA tercatat sebesar Rp1,4 triliun atau tumbuh 13 persen, sementara laba tahun berjalan meningkat 9 persen menjadi Rp643 miliar," jelas Adrianto.

Perseroan juga memperkuat kapasitas operasional dengan mengoperasikan lebih dari 26.000 armada yang didukung 58 pool, lebih dari 1.300 outlet, serta kehadiran layanan di 22 kota di Indonesia.

RUPST Bluebird menyetujui pembagian dividen sebesar 65,3 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk perseroan tahun buku 2025.

Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Juni 2026, dengan pembayaran yang akan dilakukan pada 10 Juli 2026.

Dividen tersebut mencerminkan komitmen Perseroan untuk memberikan nilai kepada pemegang saham dengan tetap menjaga kebutuhan investasi dan penguatan struktur permodalan guna mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Sisa laba bersih akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Bluebird terus melanjutkan strategi transformasi berbasis 3M (multi-product, multi-channel, dan multi-payment) sebagai fondasi pengembangan ekosistem Mobility as a Service (MaaS).

Adapun ekosistem itu di antaranya melalui pengoperasian armada taksi Bluebird di Solo, peluncuran layanan airport shuttle di Kalimantan Timur, serta kolaborasi penyediaan layanan transportasi publik sektor bus di Jakarta untuk memperluas portofolio layanan.

Lalu penguatan aplikasi MyBluebird, termasuk pengembangan fitur Fixed Price yang memberikan kepastian tarif bagi pelanggan; integrasi pembayaran digital dengan OVO pengembangan e-voucher untuk pelanggan korporasi.

Perseroan juga terus mengembangkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas operasional.

Penggunaan AI-generated heat map dan optimalisasi dynamic fixed price membantu pengelolaan distribusi armada secara lebih efektif berdasarkan pola permintaan pelanggan secara real-time.

Lebih lanjut Adrianto mengatakan Bluebird terus menjalankan visi keberlanjutan melalui tiga pilar utama, pertama BlueSky yaitu perseroan memperluas operasional kendaraan listrik melalui peluncuran e-Bluebird di Medan dan Surabaya serta pengembangan armada e-Goldenbird.

Kedua BlueLife yakni program beasiswa Bluebird peduli menjangkau 3.722 penerima manfaat sepanjang tahun 2025 serta memberangkatkan 50 pengemudi dan karyawan untuk menjalankan ibadah umrah.

Keempat BlueCorps yakni penerapan tata kelola perusahaan yang baik ditunjukkan dengan berbagai penghargaan yang diterima Perseroan atas kinerja, layanan, serta praktik keberlanjutan yang dijalankan.

Lebih lanjut dia mengatakan dalam RUPST tersebut juga menetapkan pengangkatan kembali susunan pengurus perseroan yakni Bayu Priawan Djokosoetono sebagai Komisaris Utama, Noni Sri Ayati Purnomo sebagai Wakil Komisaris Utama, Sri Adriyani Lestari sebagai Komisaris, Kresna Priawan Djokosoetono sebagai Komisaris,

Selanjutnya Adrianto Djokosoetono sebagai Direktur Utama, Sigit Priawan Djokosoetono sebagai Wakil Direktur Utama, dan Irawaty Salim sebagai Direktur untuk masa jabatan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2029.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat layanan inti, mengembangkan segmen non-taksi, meningkatkan kontribusi kanal digital, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, efisiensi operasional, dan kualitas layanan," tuturnya.

Dengan fondasi yang semakin kuat dan portofolio layanan yang semakin beragam, perusahaan itu optimistis dapat melanjutkan pertumbuhan secara sehat, terukur, dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) optimistis kebijakan sistem ekspor satu pintu (one gate policy) komoditas sumber daya alam, khususnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional.

"Sistem ekspor satu pintu bisa menjadi peluang memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional," ujar Ketua AKPSI Mudyat Noor ketika ditanya mengenai penerapan kebijakan pemerintah pusat itu di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu.

Ketua AKPSI yang juga Bupati Penajam Paser Utara itu berharap tata kelola yang perlu dibenahi utamanya itu persoalan harga, seperti adanya penentuan harga di bawah harga pasar (underpricing).dan penetapan harga transaksi antar entitas (transfer pricing), yang selama ini mempengaruhi penerimaan negara dan daerah.

Jika kebijakan ekspor satu pintu berjalan baik, lanjutnya, maka ia memperkirakan harga sawit di domestik lebih stabil dan seragam, menguntungkan petani sawit, serta dapat meminimalkan praktik underpricing dan transfer pricing yang bermuara pada pendapatan negara meningkat, juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

"Dengan meningkatnya pendapatan negara, diharapkan berdampak pada kenaikan dana bagi hasil (DBH) sawit bagi daerah penghasil," jelasnya.

AKPSI kini beranggotakan164 kabupaten/kota, juga mendorong peningkatan DBH sawit dari delapan persen menjadi minimal 15 persen bagi daerah penghasil sawit di Indonesia.

Dengan penerapan kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sunberdaya Indonesia, kata Mudyat Noor, berpeluang pada peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan penambahan pendapatan daerah akan terbuka lebar.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu memprioritaskan penguatan modal usaha pada tahap awal pengembangan sebelum membagikan keuntungan dalam jumlah besar kepada anggota.

Rizal yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef mengatakan keuntungan koperasi pada umumnya tidak seluruhnya dibagikan kepada anggota, melainkan sebagian disimpan sebagai cadangan modal untuk mendukung ekspansi usaha dan menjaga keberlanjutan bisnis.

"Keuntungan yang diputar kembali menjadi modal akan membuat koperasi mampu membuka usaha baru, memperbesar omzet, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di desa," kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Pemerintah menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disiapkan tidak hanya sebagai penggerak ekonomi desa, tetapi juga sebagai sumber baru Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan 80 persen keuntungan koperasi akan dikembalikan kepada masyarakat desa, sementara sisanya digunakan untuk memperkuat kapasitas pembangunan desa melalui PADes.

Yandri mengatakan skema tersebut dirancang agar manfaat ekonomi dari kegiatan usaha koperasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Namun, menurut Rizal, skema tersebut perlu dihitung secara cermat agar tidak mengurangi kemampuan koperasi untuk berkembang dan memperkuat permodalannya.

Ia menjelaskan koperasi yang memiliki modal kuat umumnya lebih mampu bertahan dalam jangka panjang serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibanding koperasi yang terlalu cepat membagikan laba.

Di sisi lain, Rizal menilai KDMP tetap berpotensi menjadi sumber baru PADes apabila mampu mengelola berbagai unit usaha secara profesional.

Menurut dia, usaha seperti penyediaan sembako, pupuk, logistik, hingga layanan simpan pinjam dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi koperasi maupun desa.

"Namun, syarat utamanya adalah koperasi harus menghasilkan laba yang berkelanjutan, bukan sekadar bergantung pada suntikan modal pemerintah," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya periode Januari-April 2026 mencapai Rp693,5 miliar atau terealisasi sebesar 25,1 persen dari target tahun berjalan Rp2,76 triliun.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir mengatakan pendapatan negara mengalami pertumbuhan 42,08 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibanding periode yang sama tahun 2025 yaitu Rp488,1 miliar.

“APBN tetap berfungsi optimal dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik di daerah,” kata Kobir di Manokwari, Selasa.

Ia menjelaskan, kinerja pendapatan APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya didominasi penerimaan perpajakan dengan realisasi sebanyak Rp433,8 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 28,7 persen (yoy).

Komponen yang memiliki andil signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak, yaitu pajak penghasilan (PPh) nonmigas Rp230,9 miliar; pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) Rp222,7 miliar; kemudian pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp6,2 miliar, sedang pajak lainnya terkontraksi dengan nilai negatif Rp26,2 miliar.

“Realisasi pajak sudah mencapai 18,2 persen dari target Rp2,38 triliun. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan implementasi Coretax turut mendorong peningkatan penerimaan,” ujar Kobir.

Selain pajak, kata dia, pendapatan APBN juga turut disumbang oleh pendapatan negara bukan pajak (PNPB) dengan realisasi mencapai Rp258,3 miliar atau sekitar 69,1 persen dari target tahunan sebanyak Rp373,7 miliar.

Kinerja PNBP hingga akhir April 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 72,4 persen (yoy) yang didominasi jenis PNBP lainnya dengan realisasi kurang lebih Rp223 miliar disusul PNBP badan layanan umum (BLU) Rp35,3 miliar.

“Kalau pendapatan APBN dari komponen pendapatan hibah tercatat sekitar Rp1,4 miliar,” ujarnya.

Dari sisi belanja, kata dia, realisasi belanja APBN di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya hingga akhir April 2026 mencapai Rp6,9 triliun atau 29,7 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp23,27 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp2,19 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp4,71 triliun. Belanja kementerian/lembaga tumbuh 47,8 persen (yoy) dan didominasi belanja pegawai.

“Kalau realisasi TKD tumbuh 42,1 persen secara tahunan dengan penyaluran terbesar berasal dari dana alokasi umum (DAU) Rp2,51 triliun.

Menurut Kobir, peningkatan pendapatan maupun belanja negara menunjukkan APBN berperan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi atau shock absorber sekaligus mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"APBN terus bekerja melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, serta transfer ke daerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan," ujarnya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Timah (Persero) Tbk membagikan dividen sebesar Rp656,8 miliar kepada para pemegang saham dari laba bersih tahun buku 2025, atau setara dengan 50 persen dari total laba bersih perusahaan yang mencapai Rp1,31 triliun.

"Pembagian dividen ini mencerminkan kinerja positif yang berhasil dibukukan perseroan," ujar Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk Restu Widiyantoro dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Keberhasilan tersebut, lanjut dia, merupakan hasil dari upaya PT Timah meningkatkan efektivitas operasional, memperkuat fundamental bisnis, serta menjaga daya saing di tengah tantangan industri yang terus berkembang.

Keputusan pembagian dividen ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Jakarta, Jumat.

Pembagian dividen ini menjadi wujud komitmen PT Timah dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham seiring dengan kinerja positif yang berhasil dicapai sepanjang tahun 2025.

Sementara itu, sebesar 50 persen laba bersih atau sekitar Rp656,8 miliar ditetapkan sebagai saldo laba ditahan untuk mendukung pengembangan usaha dan memperkuat struktur keuangan perusahaan.

Pada 2025, PT Timah membukukan pendapatan sebesar Rp11,55 triliun atau naik 6,41 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp10,86 triliun. Laba usaha tercatat sebesar Rp1,91 triliun dengan EBITDA mencapai Rp2,76 triliun.

Di sisi operasional, PT Timah mencatat produksi bijih timah sebesar 18.635 ton Sn, produksi logam timah sebesar 17.815 metrik ton, sementara penjualan logam timah tercatat 16.634 metrik ton.

"Perseroan berkomitmen untuk terus menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan nilai optimal bagi pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan," ujar Restu.

Restu menambahkan sepanjang tahun buku 2025, PT Timah berhasil menjaga kinerja operasional dan keuangan secara optimal melalui peningkatan produktivitas, penguatan tata kelola, efisiensi di seluruh rantai bisnis, serta pengelolaan keuangan yang prudent.

Capaian tersebut menjadi fondasi yang kuat bagi PT Timah untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan usaha.

Restu mengatakan PT Timah optimis akan melanjutkan kinerja positif di tahun 2026, sebab permintaan timah global terus menunjukkan prospek yang menjanjikan. Sekitar 50 persen konsumsi timah ditopang oleh industri solder yang menjadi tulang punggung sektor semikonduktor dan elektronik.

Kemudian, pergerakan segmen ini diperkirakan akan terus menguat, didorong oleh pertumbuhan pesat teknologi kecerdasan buatan, perluasan pusat data, perkembangan energi, dan meningkatnya investasi pada infrastruktur kelistrikan modern.

Menghadapi peluang tersebut, PT Timah menyiapkan sejumlah strategi pada 2026, antara lain akselerasi produksi dan optimalisasi cadangan, transformasi digital dan keberlanjutan (ESG), optimalisasi dan efisiensi berkelanjutan di seluruh lini bisnis, optimalisasi kinerja anak perusahaan, aset non operasi dan sinergi lainnya dalam mendukung keberlanjutan perusahaan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kontribusi BUMN itu terhadap pendapatan negara, di luar dari laba plus pajak, itu kurang lebih hampir sekitar Rp600 triliun–Rp700 triliun setiap tahun

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap negara yang mencapai Rp600 triliun–Rp700 triliun setiap tahun.

“Kontribusi BUMN itu terhadap pendapatan negara, di luar dari laba plus pajak, itu kurang lebih hampir sekitar Rp600 triliun–Rp700 triliun setiap tahun. Jadi BUMN kita itu besar,” ujar Dony dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dony yang juga merupakan Chief Operating Officer (COO) Danantara menyampaikan anggapan bahwa BUMN secara keseluruhan merugi merupakan narasi yang tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebutkan bahwa secara konsolidasi, BUMN justru membukukan laba yang sangat besar.

“BUMN itu untung. Tahun 2025 itu (untung) Rp335 triliun. Jadi itu bohong kalau bilang BUMN itu secara konsolidasi rugi. Itu bohong. Yang rugi itu hanya Rp20 triliun,” ujar Dony.

Laba tersebut bahkan berpotensi meningkat apabila proses penyehatan dan efisiensi perusahaan-perusahaan negara terus berjalan.

“Kalau yang rugi ini kita tutup, berarti untung kita menjadi Rp355 triliun. Jadi bisa disampaikan ke masyarakat, kita enggak rugi. Sudah pasti. Tapi untungnya belum maksimal,” katanya.

Dony menambahkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar Danantara dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas dan nilai ekonomi BUMN sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

“Makanya Presiden (Prabowo) berharap dengan adanya Danantara ini jauh menjadi lebih besar lagi,” ujarnya.

Untuk mencapai target kontribusi yang lebih tinggi, termasuk menuju angka Rp800 triliun per tahun, Dony mengakui tantangan yang dihadapi tidak ringan. Namun, ia optimistis target tersebut dapat dicapai melalui transformasi menyeluruh di lingkungan BUMN.

Dony memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dijalankan, mulai dari konsolidasi perusahaan, penyederhanaan jumlah entitas usaha, hingga pembangunan peta jalan baru yang lebih terarah.

“Kita mengurangi dulu jumlah perusahaan kita. Kita melakukan konsolidasi dalam perusahaan kita. Kita membangun roadmap yang baru. Kita membangun competitive advantage daripada perusahaan kita,” ucap dia.

Selain memperkuat struktur bisnis, Danantara juga menaruh perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurut Dony, peningkatan kualitas talenta menjadi faktor kunci agar BUMN mampu bersaing di tingkat global.

“Kita mengembangkan human capital-nya. Termasuk juga kita sekarang menstandardisasi kualifikasi daripada orang yang menjadi Direktur BUMN,” kata Dony.

Lebih lanjut, Dony menyebut transformasi BUMN saat ini merupakan upaya paling fundamental yang pernah dilakukan pemerintah untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperbesar kontribusi perusahaan negara terhadap pembangunan nasional.

“Saya sangat optimistis bahwa kita bisa melakukan ini. Dan dengan keyakinan penuh, kita akan membuat BUMN-BUMN kita menjadi lebih baik lagi. Tidak ada pilihan,” ujarnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar kepala daerah mendapat persenan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditujukan untuk mencegah korupsi oleh para kepala daerah.

Usulan ini dilayangkan Tito, sekaligus merespons maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Teranyar, Bupati Muara Enim nonaktif, Edison tertangkap tangan KPK.

"Iya, pembinaan udah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada, kepada pribadi masing-masing, ya," ujar Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Tito meengaku telah menampung adanya usulan agar kepala daerah tak terjerat korupsi, seperti diberikan dukungan dana operasional. Namun, Tito meragukan, pemberian dana operasional bisa menjamin kepala daerah tak korupsi.

"Tadi memang ada juga usulan supaya memberikan dukungan dana operasional untuk kepala daerah. Itu good idea pendapat saya, ya. Tapi ya, supaya nggak ke mana-mana, kan? Tapi apakah bisa menjamin? Pertanyaannya gitu," kata Tito.

Kendati demikian, Tito mrngungkapkan ide sekaligus mengusulkan cara agar kepala daerah tak korupsi. Salah satunya, dengan mendapatkan presentase dari PAD.

"Saya pernah juga punya ide sebetulnya, kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari PAD. Kenapa? Kalau, kalau dia PAD-nya makin tinggi, maka dia kepala daerahnya makin aktif, kreatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat," kata Tito.

"Ya, enggak ada salahnya kalau seandainya mereka diberikan insentif, hasil kerjanya mereka, gitu. Karena itu, itu akan, PAD-nya akan bertambah, kan. Tapi kalau nggak ada insentifnya, ya mungkin mereka kreativitasnya jadi, jadi nggak semangat gitu lho, kurang semangat untuk mendapatkan PAD. Kira-kira gitu," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai perbaikan tata kelola ekspor batu bara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat mendongkrak pendapatan negara.

"Itu (perbaikan tata kelola ekspor melalui DSI) salah satu cara menaikkan pendapatan dari pajak yang selama ini ditipu-tipu oleh beberapa pengusaha yang bergerak di situ," ujar JK dalam Seminar Publik Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Menurut JK, mendongkrak pendapatan merupakan salah satu langkah untuk mengatasi gejolak ekonomi yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia.

JK menjelaskan bahwa gejolak ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat ditandai oleh sejumlah indikator, seperti nilai tukar rupiah yang melemah, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta meningkatnya kriminalitas.

Akar dari permasalahan tersebut, tutur dia, adalah defisit anggaran yang disebabkan oleh tidak seimbangnya antara pengeluaran dengan pendapatan negara.

"Jadi, untuk mengatasi itu, maka pengeluaran diturunkan dan ini (pendapatan) dinaikkan," ucap JK.

Ia juga menilai perbaikan tata kelola dari program makan bergizi gratis (MBG) sudah tepat untuk meringankan beban anggaran di tengah gejolak ekonomi.

Menurut JK, perbaikan tata kelola dari program MBG merupakan salah satu dari langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi beban fiskal.

Langkah-langkah lainnya, tutur JK, adalah mengurangi anggaran untuk koperasi, mengurangi subsidi, serta mengurangi anggaran alutsista.

Dengan mengurangi beban anggaran, JK meyakini pemerintah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, terutama memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.

"Krisis ekonomi itu berhubungan dengan fiskal. Fiskal itu uang, anggaran, dan sebagainya. Jadi, untuk mengatasi itu (krisis ekonomi), maka pengeluaran diturunkan. Pemasukan dinaikkan," kata JK.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI Jakarta, Rabu (20/5/2026), telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Kemudian, pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing sejumlah komoditas ekspor Indonesia dan telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme baru tersebut dalam tiga bulan pertama pelaksanaannya sebelum nantinya akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2027.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat membahas rencana kerja sama bersama PT Hikmah Cakra Mulia, anak usaha afiliasi Perum LKBN ANTARA sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui rencana pemasangan videotron di Kota Meulaboh.

"Kami sedang mempersiapkan draf MoU dan PKS yang menuangkan poin-poin kerja sama ke depan yang saling menguntungkan antara daerah dan juga pihak perusahaan," kata Bupati Aceh Barat Tarmizi kepada ANTARA di Jakarta, Senin (8/6).

Tarmizi menjelaskan alasan Pemkab Aceh Barat tertarik menjalin kerja sama ini karena Antara merupakan perusahaan kantor berita negara dengan jaringan pemberitaan berskala nasional dan internasional.

Selain itu, pengelolaan videotron ke depan akan dilakukan secara profesional oleh tim dari pihak perusahaan.

Tarmizi menyampaikan bahwa kerja sama itu ditargetkan dapat terealisasi pada tahun ini, tepatnya dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini, kedua belah pihak sedang mematangkan draf MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Ia menjelaskan, kehadiran videotron tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media informasi pemerintahan semata, melainkan memiliki fungsi strategis lainnya yang sangat menguntungkan daerah.

"Poin yang paling penting adalah meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Selain itu, ini juga bisa menjadi media promosi daerah, sosialisasi program-program daerah, serta penyampaian instruksi pimpinan daerah kepada seluruh masyarakat," katanya menambahkan.

Ia mencontohkan, videotron tersebut nantinya dapat menampilkan konten-konten edukatif yang dikemas menarik dalam bentuk video, seperti sosialisasi bahaya narkoba dan dampak negatifnya bagi anak-anak.

Aceh Barat Jadi Pionir di Provinsi Aceh

Sementara itu, Direktur Utama PT Hikmah Cakra Mulia Prasetyo Utomo menyatakan rasa hormatnya atas kunjungan kerja yang dilakukan oleh Bupati Aceh Barat beserta jajaran.

Ia menegaskan berkomitmen penuh untuk memperkuat kolaborasi itu di masa mendatang.

"Dengan adanya kolaborasi ke depan ini, HCM dan Aceh Barat akan lebih intens melakukan diseminasi informasi tentang apa pun itu, baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemkab Aceh Barat sendiri," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan diseminasi informasi tersebut akan mencakup berbagai sektor penting, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pariwisata, hingga perkembangan ekonomi daerah.

Sebagai perusahaan yang bergerak khusus di bidang media luar ruang (out-of-home media), HCM berkomitmen mendukung penuh penyebaran informasi tersebut.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemkab Aceh Barat yang menjadi salah satu daerah pertama di Provinsi Aceh yang menginisiasi program tersebut.

"Aceh Barat merupakan salah satu pionir yang memprakarsai bagaimana pembangunan media luar ruang, terutama videotron ini di Aceh," katanya.

Ke depan, kami berharap kolaborasi ini tidak hanya di satu titik saja di Aceh Barat, tetapi bisa berkembang di beberapa titik lain, sehingga tujuan awal kita untuk
memberikan informasi yang lebih banyak kepada masyarakat akan lebih tercapai," kata Prasetyo.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026