Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, menyebutkan wilayahnya memperoleh alokasi minyak tanah bersubsidi sebanyak 1.455 kiloliter (kl) per bulan, yang disalurkan melalui 599 pangkalan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Kepala Seksi Inventarisasi Sarana, Prasarana, dan Industri Dinas Perindustrian Kota Sorong Noverius Budji di Sorong, Kamis, mengatakan alokasi tersebut disalurkan melalui tujuh agen resmi yang beroperasi di Kota Sorong dan diawasi secara rutin agar tepat sasaran.

"Total alokasi per bulan minyak tanah untuk tujuh agen sebanyak 1.455 kl, kemudian disalurkan ke masing-masing pangkalan," katanya.

Noverius menyebutkan tujuh agen yang memperoleh alokasi minyak tanah bersubsidi di Kota Sorong yakni PT Berkat Abadi Sorong sebanyak 235 kl untuk 93 pangkalan dan PT Sinar Kuin Sejahtera 220 kl untuk 76 pangkalan.

Kemudian, PT Adhya Pratama Lestari 315 kl untuk 125 pangkalan, PT Wiraniaga Mandiri 155 kl untuk 72 pangkalan, PT Murni Energi Utama 380 kl untuk 121 pangkalan, PT Barokah Cahaya Abriani Indojaya 50 kl untuk 38 pangkalan, serta PT Syeni Edi Energi 100 kl untuk 74 pangkalan.

Ia menjelaskan sebanyak 599 pangkalan minyak tanah tersebar di berbagai wilayah Kota Sorong.

Dari jumlah itu, 83 pangkalan dikelola oleh orang asli Papua (OAP), sedangkan 516 pangkalan lainnya dikelola oleh non-OAP.

Menurut dia, pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan distribusi dan penjualan minyak tanah bersubsidi guna memastikan penyalurannya sesuai peruntukan serta dijual berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter.

"Pengawasan dilakukan secara rutin mulai dari tingkat agen hingga pangkalan. Setiap agen diwajibkan menyampaikan laporan penyaluran kepada pemerintah daerah melalui data distribusi yang berasal dari pangkalan," katanya.

Ia mengatakan data yang dihimpun mencakup jumlah penjualan kepada masyarakat berdasarkan kepala keluarga serta volume minyak tanah yang diterima, sehingga distribusi dapat dipantau secara menyeluruh.

Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menemukan pelanggaran berupa penjualan minyak tanah di atas HET maupun praktik penimbunan oleh pangkalan.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi minyak tanah bersubsidi.

"Kalau ada laporan atau temuan terkait penjualan di atas HET maupun dugaan penimbunan, kami akan turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan teguran hingga tindakan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia menegaskan minyak tanah yang disalurkan ke pangkalan harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah layanan masing-masing sebelum didistribusikan ke luar wilayah tersebut.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya periode Januari-April 2026 mencapai Rp693,5 miliar atau terealisasi sebesar 25,1 persen dari target tahun berjalan Rp2,76 triliun.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir mengatakan pendapatan negara mengalami pertumbuhan 42,08 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibanding periode yang sama tahun 2025 yaitu Rp488,1 miliar.

“APBN tetap berfungsi optimal dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik di daerah,” kata Kobir di Manokwari, Selasa.

Ia menjelaskan, kinerja pendapatan APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya didominasi penerimaan perpajakan dengan realisasi sebanyak Rp433,8 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 28,7 persen (yoy).

Komponen yang memiliki andil signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak, yaitu pajak penghasilan (PPh) nonmigas Rp230,9 miliar; pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) Rp222,7 miliar; kemudian pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp6,2 miliar, sedang pajak lainnya terkontraksi dengan nilai negatif Rp26,2 miliar.

“Realisasi pajak sudah mencapai 18,2 persen dari target Rp2,38 triliun. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan implementasi Coretax turut mendorong peningkatan penerimaan,” ujar Kobir.

Selain pajak, kata dia, pendapatan APBN juga turut disumbang oleh pendapatan negara bukan pajak (PNPB) dengan realisasi mencapai Rp258,3 miliar atau sekitar 69,1 persen dari target tahunan sebanyak Rp373,7 miliar.

Kinerja PNBP hingga akhir April 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 72,4 persen (yoy) yang didominasi jenis PNBP lainnya dengan realisasi kurang lebih Rp223 miliar disusul PNBP badan layanan umum (BLU) Rp35,3 miliar.

“Kalau pendapatan APBN dari komponen pendapatan hibah tercatat sekitar Rp1,4 miliar,” ujarnya.

Dari sisi belanja, kata dia, realisasi belanja APBN di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya hingga akhir April 2026 mencapai Rp6,9 triliun atau 29,7 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp23,27 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp2,19 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp4,71 triliun. Belanja kementerian/lembaga tumbuh 47,8 persen (yoy) dan didominasi belanja pegawai.

“Kalau realisasi TKD tumbuh 42,1 persen secara tahunan dengan penyaluran terbesar berasal dari dana alokasi umum (DAU) Rp2,51 triliun.

Menurut Kobir, peningkatan pendapatan maupun belanja negara menunjukkan APBN berperan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi atau shock absorber sekaligus mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"APBN terus bekerja melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, serta transfer ke daerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan," ujarnya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk terus memperkuat dukungannya terhadap program perumahan nasional melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga 25 Mei 2026, BRI tercatat menjadi bank penyalur KPP terbesar secara nasional dengan realisasi mencapai Rp9,21 triliun atau setara 54,6 persen dari total realisasi nasional.

Capaian tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait dengan Direktur Utama BRI Hery Gunardi di Kantor Pusat BRI Jakarta, Senin (25/05).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi pembiayaan perumahan rakyat, termasuk dukungan terhadap KUR Perumahan dan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara nasional, realisasi KPP hingga 25 Mei 2026 mencapai Rp16,86 triliun. Dari jumlah tersebut, pembiayaan sisi pasokan (supply) tercatat sebesar Rp4,87 triliun kepada 1.875 debitur, sedangkan sisi permintaan (demand) mencapai Rp11,99 triliun kepada 78.001 debitur.

Adapun realisasi KPP BRI tercatat sebesar Rp9,21 triliun yang terdiri atas pembiayaan sisi supply sebesar Rp1,10 triliun kepada 752 debitur dan sisi demand sebesar Rp8,10 triliun kepada 65.576 debitur.

Menteri PKP RI Maruarar Sirait mengatakan bahwa realisasi penyaluran KPP BRI yang menjadi terbesar secara nasional menunjukkan besarnya peran BRI dalam mendukung program pembiayaan perumahan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sektor perumahan.

[Gambas:Youtube]

"BRI telah menambah kuota yang tadinya Rp8 triliun tahun ini menjadi Rp12 triliun. Kenapa? Karena Rp8 triliun sudah terserap semua. Sekarang sudah Rp9,2 triliun. Bahkan sejak April atau awal Mei 2026, BRI sudah melampaui plafon awal Rp8 triliun. Jadi terima kasih, kinerjanya BRI luar biasa," ujar Maruarar.

Sejalan dengan tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat, BRI juga terus memperluas sosialisasi program KPP di berbagai daerah sepanjang 2026. Sosialisasi tersebut antara lain dilakukan di Sorong, Papua Barat Daya dengan realisasi 610 debitur senilai Rp258,9 miliar, Tangerang, Banten sebanyak 255 debitur senilai Rp202,4 miliar, Majalengka di Jawa Barat sebanyak 499 debitur senilai Rp151,98 miliar, serta Pontianak di Kalimantan Barat sebanyak 130 debitur dengan nilai Rp59,23 miliar.

Selain penyaluran KPP, BRI juga terus memperkuat dukungan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Sepanjang 2025, BRI berhasil merealisasikan 32.206 unit atau mencapai 97,5 persen dari target 33 ribu unit.

Sementara pada 2026, target FLPP BRI meningkat menjadi 60 ribu unit atau tumbuh 81,8 persen dibanding target tahun sebelumnya. Hingga 25 Mei 2026, realisasi akad FLPP BRI telah mencapai 12.500 unit.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa sebaran jaringan perseroan di seluruh Indonesia mendukung pemerataan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat hingga berbagai daerah.

"BRI memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 7.500 titik layanan yang terdiri atas kantor cabang dan unit kerja. Dengan jaringan tersebut, program ini dapat dijalankan secara merata sejalan dengan sebaran layanan BRI di berbagai daerah. Masyarakat maupun nasabah pun dapat mengakses program ini melalui seluruh jaringan cabang BRI yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Hery.

BRI juga siap dengan rencana penguatan skema pembiayaan perumahan yang sedang diusung oleh pemerintah, termasuk opsi tenor pembiayaan yang lebih panjang hingga 40 tahun.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan cicilan yang lebih ringan dan terjangkau bagi masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip prudential banking dan manajemen risiko yang terukur, sejalan dengan komitmen BRI dalam mendukung perluasan akses hunian layak dan terjangkau sekaligus memperkuat inklusi keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.

Akses layanan keuangan formal masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan di Indonesia Timur. Jarak yang jauh serta kebutuhan menyeberang pulau membuat sebagian warga harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih untuk mendapatkan layanan keuangan.

Kondisi tersebut juga dirasakan warga di Pulau Arar, Sorong, Papua Barat Daya. Di tengah keterbatasan akses, program pembiayaan dan pendampingan usaha dari PNM hadir menjangkau perempuan prasejahtera yang ingin mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Salah satunya adalah Ragaia Sosir yang bergabung sebagai nasabah PNM Mekaar sejak 2021. Dari wilayah pesisir Papua, ia menjalani usaha sambil berupaya memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk menyekolahkan anak-anak dan memperbaiki rumah agar lebih layak untuk ditempati.

Perubahan yang ia lakukan berlangsung bertahap. Melalui pembiayaan dan pendampingan yang diterimanya, Ragaia mulai memperbaiki berbagai bagian rumah, mulai dari kamar mandi, kamar tidur, hingga jendela dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan yang dimiliki.

"Dulu saya cuma pikir anak-anak bisa tetap sekolah dan rumah bisa pelan-pelan lebih layak. Setelah ikut PNM Mekaar, saya rasa ada jalan untuk usaha," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6).

Di samping menjalankan usaha, ia juga dipercaya menjadi Ketua Kelompok Mekaar di wilayahnya. Peran tersebut membuatnya semakin dekat dengan berbagai kebutuhan masyarakat sekitar, termasuk persoalan akses terhadap layanan keuangan.

Di Pulau Arar, warga umumnya harus menyeberang ke wilayah lain untuk mengakses layanan keuangan yang lebih lengkap. Melihat kondisi itu, Ragaia memutuskan menjadi agen BRILink agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.

Keputusan tersebut tidak hanya membuka peluang usaha baru bagi dirinya, tetapi juga membantu memudahkan aktivitas keuangan warga setempat. Kehadiran layanan yang lebih dekat dinilai dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan masyarakat.

"Kitong mulai dari kecil saja, perbaiki kamar mandi, kamar, jendela, sedikit-sedikit. Yang penting tetap jalan, supaya keluarga bisa hidup lebih baik," pungkas dia.

Perjalanan Ragaia menunjukkan bagaimana akses pembiayaan dan pendampingan dapat mendukung masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga secara bertahap. Langkah yang dimulai dari kebutuhan sederhana kemudian berkembang menjadi upaya yang memberi manfaat lebih luas bagi lingkungan sekitar.

Melalui aktivitasnya sebagai Ketua Kelompok Mekaar, ia juga mendorong perempuan lain di wilayahnya untuk berani memulai dan mengembangkan usaha. Baginya, perubahan tidak selalu harus dilakukan dalam skala besar, tetapi dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.

Kisah Ragaia menjadi salah satu gambaran pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dari wilayah pesisir dan kepulauan. Hingga kini, PNM mencatat telah melayani sekitar 22,9 juta masyarakat Indonesia melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk bagi perempuan prasejahtera di berbagai daerah, dari pusat kota hingga pelosok negeri.

Bisnis.com, MAKASSAR — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 bersama DPRD Papua Barat Daya membahas rencana pengembangan Pelabuhan Sorong guna memperkuat perannya sebagai simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Division Head Operasi Pelindo Regional 4 Yusida M. Palesang mengatakan pengembangan pelabuhan akan dilakukan secara bertahap dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dan layanan operasional.

Menurutnya, Pelindo menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain peningkatan kapasitas terminal, optimalisasi fasilitas bongkar muat, serta penguatan sistem operasional berbasis digital.

“Kami telah menyiapkan sejumlah rencana strategis, termasuk peningkatan kapasitas terminal, optimalisasi fasilitas bongkar muat, serta penguatan sistem operasional berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan daya saing pelabuhan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

General Manager Pelindo Regional 4 Sorong Sonny Uktolseya mengatakan pengembangan Pelabuhan Sorong diarahkan untuk mendukung pertumbuhan sektor logistik dan industri di wilayah timur Indonesia.

Menurutnya, pengembangan tersebut diharapkan dapat mempercepat arus distribusi barang serta meningkatkan efisiensi biaya logistik di kawasan Papua Barat Daya.

"Kami ingin pengembangan pelabuhan ini dapat berjalan terarah, terukur, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Papua Barat Daya," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Papua Barat Daya Fredrik F. A. Marlissa menilai pengembangan Pelabuhan Sorong diperlukan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Dia mengatakan Pelabuhan Sorong memiliki posisi strategis sebagai pintu distribusi logistik di Papua Barat Daya sehingga membutuhkan penguatan infrastruktur dan layanan operasional.

“Pelabuhan Sorong memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang distribusi logistik di Papua Barat Daya. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan pelabuhan menjadi sebuah kebutuhan,” ujarnya.

SORONG - Program pelatihan Bahasa Inggris bertajuk 'Doom Tra Kosong!' digelar untuk masyarakat di Pulau Doom, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Fasilitas sejumlah ruang kelas beberapa sekolah disulap menjadi pusat belajar Bahasa Inggris bagi ratusan peserta.

Di antaranya seperti SD Misi Stella Maris Doom, SMA Negeri 4 Kota Sorong (Doom), serta SMP YPK Doom membuka fasilitas kelas mereka untuk mendukung pelaksanaan pelatihan. Selain itu, Gedung Sekolah Minggu Noach juga dimanfaatkan dengan 10 ruangan yang digunakan secara maksimal untuk kegiatan belajar.

Suasana pembelajaran berlangsung aktif dan dinamis. Peserta dari berbagai kalangan mengikuti pelatihan dengan penuh semangat, mulai dari anak-anak sekolah hingga masyarakat umum. Para trainer memberikan materi secara langsung dengan metode praktis yang mudah dipahami.

Penggagas program, Engelin Yolanda Kardinal menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan yang telah berjalan hingga hari kedua.

“Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kegiatan ini bisa dimulai dan berjalan dengan baik. Ini semua berkat dukungan banyak pihak,” ujar Engelin dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Dia menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah, gereja, serta masyarakat Pulau Doom yang telah memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

“Kami berterima kasih kepada kepala sekolah dan para guru yang telah menyediakan ruang kelas, juga kepada masyarakat dan para guru yang mengajak anak-anak untuk ikut belajar. Ini luar biasa,” tambahnya.

Ketua pelaksana kegiatan, Melkianus Muay (Melki) menyatakan, seluruh tim yang telah bekerja keras mempersiapkan dan menjalankan kegiatan ini dengan baik.

Dalam proses pembelajaran, para guru dan trainer mengedepankan metode yang cerdas dan menyenangkan, sehingga anak-anak merasa nyaman belajar, baik di lingkungan sekolah maupun selama mengikuti pelatihan.

Program “Doom Tra Kosong!” sendiri merupakan kolaborasi antara Yayasan Pulau Doom Papua, Indonesia Brain Camp, Rylich Panorama Hotel dan BPD HIPMI Papua Barat Daya. Pelatihan ini dirancang secara intensif dengan fokus pada penguasaan percakapan Bahasa Inggris yang dapat langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain meningkatkan kemampuan berbahasa, program ini juga diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan diri generasi muda di Pulau Doom untuk menghadapi tantangan di masa depan.

“Ini adalah langkah awal yang baik. Kami berharap apa yang kita kerjakan hari ini bisa menjadi dasar bagi masa depan anak-anak Pulau Doom,” tandas Engelin.

Makassar (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 dan DPRD Provinsi Papua Barat Daya memacu percepatan pengembangan Pelabuhan Sorong sebagai hub logistik di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

"Upaya memperkuat peran kawasan timur Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terus didorong. Salah satunya melalui sinergi antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 dan DPRD Provinsi Papua Barat Daya," kata Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M Palesang di Makassar, Senin.

Kunjungan kerja Komisi III DPRD Papua Barat Daya ke Kantor Pelindo Regional 4 di Makassar membahas langkah strategis menjadikan Pelabuhan Sorong sebagai simpul logistik utama di KTI.

Kunjungan dipimpin Wakil Ketua II DPRD Papua Barat Daya, Fredrik F A Marlissa, bersama Ketua Komisi III, Max A Hehanussa.
Fredrik Marlissa menegaskan posisi strategis Pelabuhan Sorong di Papua Barat Daya harus didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan.

“Pelabuhan Sorong memiliki peran vital dalam menunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangannya menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab meningkatnya aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Max Hehanussa menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan Pelindo menjadi faktor kunci agar pengembangan pelabuhan berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami berharap sinergi ini semakin kuat sehingga program pengembangan dapat terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata,” katanya.

Sementara itu, Yusida mengungkapkan komitmen Pelindo untuk terus melakukan pengembangan secara bertahap, baik dari sisi infrastruktur maupun peningkatan kualitas layanan operasional.

Menurut dia, sejumlah rencana strategis telah disiapkan, mulai dari peningkatan kapasitas terminal, optimalisasi fasilitas bongkar muat, hingga penguatan sistem operasional berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan daya saing pelabuhan.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Komisaris PT Pertamina (Persero) Nanik S. Deyang bersama Hasan Nasbi melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat Daya, Selasa (21/4). Kunjungan mereka untuk memastikan ketersediaan dan distribusi energi, khususnya BBM dan LPG di wilayah Kota Sorong berjalan dengan baik.

Peninjauan dilakukan di SPBU COCO 81 984 01 serta agen LPG non-subsidi PT Wilis Trijaya Mandiri. Hasan menyampaikan, secara umum pelayanan di SPBU COCO 81 984 01 Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong berjalan baik, meskipun masih terdapat sejumlah catatan perbaikan.

"Secara umum sudah berjalan dengan baik, tidak ada antrean dan penyaluran BBM subsidi juga tepat sasaran. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Patra Niaga, seperti pembatas toilet, perbaikan tangki pendam, serta beberapa SOP lainnya," ujarnya.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi agen LPG non-subsidi PT Wilis Trijaya Mandiri. Dari hasil pemantauan, pasokan LPG di agen tersebut dinilai aman tanpa adanya kelangkaan. Ia memastikan, secara keseluruhan ketersediaan BBM dan LPG di Papua Barat Daya tetap terjaga.

"Di agen ini tidak ada kelangkaan, suplai tersedia bahkan hingga 15 hari ke depan, dan sebelum habis sudah ada pasokan baru yang datang. InsyaAllah pasokan energi di wilayah ini bisa terus terpenuhi dan terjaga oleh Pertamina Patra Niaga," tambah Hasan.

Sementara itu, Nanik menyoroti kondisi masyarakat yang dinilai tetap tenang dan kondusif di tengah kenaikan harga BBM dan LPG.

Meski begitu, stabilitas harga BBM di Papua memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah dan Pertamina dalam menjaga harga agar tetap stabil.

"Masyarakat sangat tenang, tidak ada gejolak. Program BBM satu harga ini luar biasa, apalagi di wilayah timur seperti Papua. BBM Satu Harga saja ini sudah kerja keras, pada saat kenaikan BBM di negara lain, Indonesia masih bertahan. Pertamina benar-benar menjalankan fungsi sebagai agent of development, saya senang Pertamina memberikan ketenangan dan rasa aman bagi masyarakat," kata Nanik.

Ia juga mengungkapkan, tingkat ketahanan stok BBM di Sorong bahkan lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa. Dengan kondisi pasokan yang aman serta distribusi yang terkendali, Pertamina optimistis kebutuhan energi masyarakat di Papua Barat Daya dapat terus terpenuhi dengan baik.

"Di Jawa stok sekitar 10 hari, sementara di Sorong bisa mencapai 20 hari. Ini memberikan rasa aman bagi masyarakat, semoga bukan hanya di Sorong saja. Tapi di seluruh wilayah Papua juga aman stoknya," harapnya.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

REPUBLIKA.CO.ID, SORONG – Komisaris PT Pertamina (Persero) Nanik S Deyang dan Hasan Nasbi melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat Daya untuk memastikan ketersediaan dan distribusi energi, khususnya BBM dan LPG di wilayah Kota Sorong berjalan dengan baik.

Peninjauan dilakukan di SPBU COCO 81 984 01 serta agen LPG non-subsidi PT Wilis Trijaya Mandiri pada Selasa, 21 April 2026. Hasan menyatakan, secara umum pelayanan di SPBU COCO 81 984 01 Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong berjalan baik, meskipun masih terdapat sejumlah catatan perbaikan.

“Secara umum sudah berjalan baik, tidak ada antrean dan penyaluran BBM subsidi juga tepat sasaran. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Patra Niaga, seperti pembatas toilet, perbaikan tangki pendam, serta beberapa SOP lainnya,” ujarnya.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi agen LPG non-subsidi PT Wilis Trijaya Mandiri. Dari hasil pemantauan, pasokan LPG di agen tersebut dinilai aman tanpa adanya kelangkaan. Ia memastikan, secara keseluruhan ketersediaan BBM dan LPG di Papua Barat Daya tetap terjaga.

“Di agen ini tidak ada kelangkaan, suplai tersedia bahkan hingga 15 hari ke depan dan sebelum habis sudah ada pasokan baru yang datang. Insya Allah pasokan energi di wilayah ini bisa terus terpenuhi dan terjaga oleh Pertamina Patra Niaga,” tambah Hasan.

Sementara itu, Nanik S. Deyang menyoroti kondisi masyarakat yang dinilai tetap tenang dan kondusif di tengah kenaikan harga BBM dan LPG. Meski begitu, stabilitas harga BBM di Papua memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah dan Pertamina dalam menjaga harga agar tetap stabil. Menurut dia, masyarakat sangat tenang, tidak ada gejolak. Program BBM satu harga ini luar biasa, apalagi di wilayah timur seperti Papua.

‘’BBM Satu Harga saja ini sudah kerja keras. Saat kenaikan BBM di negara lain, Indonesia masih bertahan. Pertamina benar-benar menjalankan fungsi sebagai agent of development, saya senang Pertamina memberikan ketenangan dan rasa aman bagi masyarakat,” kata Nanik.

Ia juga mengungkapkan, tingkat ketahanan stok BBM di Sorong bahkan lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa. Dengan kondisi pasokan yang aman serta distribusi yang terkendali, Pertamina optimistis kebutuhan energi masyarakat di Papua Barat Daya dapat terus terpenuhi dengan baik.

“Di Jawa stok sekitar 10 hari, sementara di Sorong bisa mencapai 20 hari. Ini memberikan rasa aman bagi masyarakat, semoga bukan hanya di Sorong saja, di seluruh wilayah Papua juga aman stoknya,” harapnya.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya ini sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Bisnis.com, SORONG - Komisaris PT Pertamina (Persero) Nanik S. Deyang dan Hasan Nasbi melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat Daya untuk memastikan ketersediaan dan distribusi energi, khususnya BBM dan LPG di wilayah Kota Sorong berjalan dengan baik. Peninjauan dilakukan di SPBU COCO 81 984 01 serta agen LPG non-subsidi PT Wilis Trijaya Mandiri pada Selasa, 21 April 2026.

Hasan Nasbi menyampaikan, secara umum pelayanan di SPBU COCO 81 984 01 Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong berjalan baik, meskipun masih terdapat sejumlah catatan perbaikan.

“Secara umum sudah berjalan dengan baik, tidak ada antrean dan penyaluran BBM subsidi juga tepat sasaran. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Patra Niaga, seperti pembatas toilet, perbaikan tangki pendam, serta beberapa SOP lainnya,” ujarnya.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi agen LPG non-subsidi PT Wilis Trijaya Mandiri. Dari hasil pemantauan, pasokan LPG di agen tersebut dinilai aman tanpa adanya kelangkaan. Ia memastikan, secara keseluruhan ketersediaan BBM dan LPG di Papua Barat Daya tetap terjaga.

“Di agen ini tidak ada kelangkaan, suplai tersedia bahkan hingga 15 hari ke depan, dan sebelum habis sudah ada pasokan baru yang datang. Insyaallah pasokan energi di wilayah ini bisa terus terpenuhi dan terjaga oleh Pertamina Patra Niaga,” tambah Hasan.

Sementara itu, Nanik S. Deyang menyoroti kondisi masyarakat yang dinilai tetap tenang dan kondusif di tengah kenaikan harga BBM dan LPG. Meski begitu, stabilitas harga BBM di Papua memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah dan Pertamina dalam menjaga harga agar tetap stabil.

“Masyarakat sangat tenang, tidak ada gejolak. Program BBM satu harga ini luar biasa, apalagi di wilayah timur seperti Papua. BBM Satu Harga saja ini sudah kerja keras, pada saat kenaikan BBM di negara lain, Indonesia masih bertahan. Pertamina benar-benar menjalankan fungsi sebagai agent of development, saya senang Pertamina memberikan ketenangan dan rasa aman bagi masyarakat,” kata Nanik.

Ia juga mengungkapkan, tingkat ketahanan stok BBM di Sorong bahkan lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa. Dengan kondisi pasokan yang aman serta distribusi yang terkendali, Pertamina optimistis kebutuhan energi masyarakat di Papua Barat Daya dapat terus terpenuhi dengan baik.

“Di Jawa stok sekitar 10 hari, sementara di Sorong bisa mencapai 20 hari. Ini memberikan rasa aman bagi masyarakat, semoga bukan hanya di Sorong saja. Tapi di seluruh wilayah Papua juga aman stoknya,” harapnya.

Pertamina, sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen untuk mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Masyarakat sangat tenang, tidak ada gejolak. Program BBM satu harga ini luar biasa, apalagi di wilayah timur seperti Papua

Jakarta (ANTARA) - Komisaris PT Pertamina (Persero) Nanik S. Deyang dan mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan ketersediaan dan distribusi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di Kota Sorong, Papua Barat Daya, berlangsung dengan baik.

“Masyarakat sangat tenang, tidak ada gejolak. Program BBM satu harga ini luar biasa, apalagi di wilayah timur seperti Papua,” ujar Nanik dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Nanik, stabilitas harga BBM di Papua memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah dan Pertamina dalam menjaga harga agar tetap stabil.

“BBM Satu Harga saja ini sudah kerja keras, pada saat kenaikan BBM di negara lain, Indonesia masih bertahan. Pertamina benar-benar menjalankan fungsi sebagai agent of development, saya senang Pertamina memberikan ketenangan dan rasa aman bagi masyarakat,” kata Nanik.

Ia juga mengungkapkan tingkat ketahanan stok BBM di Sorong bahkan lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa.

Dengan kondisi pasokan yang aman serta distribusi yang terkendali, Pertamina optimistis kebutuhan energi masyarakat di Papua Barat Daya dapat terus terpenuhi dengan baik.

“Di Jawa stok sekitar 10 hari, sementara di Sorong bisa mencapai 20 hari. Ini memberikan rasa aman bagi masyarakat, semoga bukan hanya di Sorong saja. Tapi di seluruh wilayah Papua juga aman stoknya,” ujarnya.

Peninjauan dilakukan di SPBU COCO 81 984 01 serta agen LPG non-subsidi PT Wilis Trijaya Mandiri pada Selasa, 21 April 2026.

Hasan Nasbi menyampaikan, secara umum pelayanan di SPBU COCO 81 984 01 Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong berjalan baik, meskipun masih terdapat sejumlah catatan perbaikan.

“Secara umum sudah berjalan dengan baik, tidak ada antrean dan penyaluran BBM subsidi juga tepat sasaran. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Patra Niaga, seperti pembatas toilet, perbaikan tangki pendam, serta beberapa SOP lainnya,” ujarnya.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi agen LPG non-subsidi PT Wilis Trijaya Mandiri. Dari hasil pemantauan, pasokan LPG di agen tersebut dinilai aman tanpa adanya kelangkaan. Ia memastikan, secara keseluruhan ketersediaan BBM dan LPG di Papua Barat Daya tetap terjaga.

“Di agen ini tidak ada kelangkaan, suplai tersedia bahkan hingga 15 hari ke depan, dan sebelum habis sudah ada pasokan baru yang datang. Insyaallah pasokan energi di wilayah ini bisa terus terpenuhi dan terjaga oleh Pertamina Patra Niaga,” kata Hasan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak serta elpiji di Kota Sorong, Papua Barat Daya, dalam kondisi aman.

Kepastian ini didapat setelah peninjauan langsung ke SPBU COCO 81 984 01 dan agen LPG non-subsidi PT Wilis Trijaya Mandiri pada Selasa (21/4/2026).

Peninjauan dilakukan Komisaris Pertamina Nanik S. Deyang bersama Hasan Nasbi.

Hasan menilai pelayanan di SPBU yang berada di Jalan Ahmad Yani berjalan baik. Penyaluran BBM subsidi juga dinilai tepat sasaran.

"Secara umum sudah berjalan dengan baik, tidak ada antrean dan penyaluran BBM subsidi juga tepat sasaran. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki," ujarnya.

Ia mencatat beberapa hal yang masih perlu dibenahi. Catatan tersebut meliputi pembatas toilet, perbaikan tangki pendam, serta penyempurnaan standar operasional prosedur.

Peninjauan juga dilakukan ke agen LPG non-subsidi. Hasilnya menunjukkan pasokan elpiji dalam kondisi aman tanpa kelangkaan.

Hasan menyebut ketersediaan elpiji cukup hingga 15 hari ke depan. Pengisian ulang juga dilakukan sebelum stok habis.

"Insyaallah pasokan energi di wilayah ini bisa terus terpenuhi dan terjaga oleh Pertamina Patra Niaga," kata Hasan.

Nanik menyoroti kondisi masyarakat yang tetap kondusif di tengah kenaikan harga energi. Ia menilai stabilitas pasokan memberi dampak positif bagi situasi sosial ekonomi.

Program BBM satu harga juga dinilai berperan menjaga ketenangan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

"BBM Satu Harga saja ini sudah kerja keras, pada saat kenaikan BBM di negara lain, Indonesia masih bertahan. Pertamina benar-benar menjalankan fungsi sebagai agent of development, saya senang Pertamina memberikan ketenangan dan rasa aman bagi masyarakat,” kata Nanik.

Ia menambahkan, ketahanan stok BBM di Sorong lebih tinggi dibanding wilayah Jawa. Stok di Sorong mencapai sekitar 20 hari, sementara di Jawa rata-rata sekitar 10 hari.

“Ini memberikan rasa aman bagi masyarakat. Harapannya bukan hanya di Sorong, tetapi di seluruh wilayah Papua juga aman stoknya,” ujar dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang