Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai menyiapkan langkah antisipatif menyusul informasi mengenai kemungkinan kembali berkurangnya Transfer Ke Daerah (TKD) pada 2027.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan alokasi transfer dari pemerintah pusat yang selama ini menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan daerah telah mengalami penurunan signifikan.

"Nah terkait itu, saya sudah meminta BPKAD dan Sekretaris Daerah untuk mencermati, memang dana transfer daerah kemarin cukup besar kita (Pemkot Palembang)," kata Ratu Dewa, Rabu (1/7/2026).

Selain memetakan dampak fiskal yang mungkin timbul, Pemkot Palembang juga menyiapkan usulan kepada pemerintah pusat agar kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Saya sudah minta konsepnya seperti apa, untuk kita usulkan ke Menteri Dalam Negeri. Karena kita ingin pembangunan, pemerintahan, dan masalah program kemasyarakatan butuh anggaran. Maka dari itu kita minta ada pertimbangan dari pemerintah pusat," jelas Dewa.

Dia menilai berkurangnya alokasi transfer berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program daerah. Meski demikian, pemerintah kota akan melakukan penyesuaian melalui efisiensi pada pos-pos belanja tertentu yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kalau ada pengaruh pasti ada pengaruh. Tetapi tinggal bagaimana kita menyiasatinya melalui efisiensi pada sektor dan nomenklatur tertentu sehingga tidak mengurangi pelayanan yang penting bagi masyarakat," ujarnya.

Dewa menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot Palembang tetap akan memfokuskan anggaran pada 3 sektor utama yang dinilai berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi kota.

"Bagi saya prioritasnya tetap sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perkotaan. Program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus tetap berjalan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) menyarankan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja guna menjaga tingkat utang negara tetap berhati-hati (prudent), yaitu dengan memperketat penargetan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi energi.

Berdasarkan laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, lembaga yang bermarkas di Paris, Prancis itu menyoroti program andalan pemerintah, yakni MBG (free meals programme). OECD mengakui bahwa program inisiatif sosial seperti makan gratis ini dapat membantu mengurangi gizi buruk pada anak serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Namun, pengendalian biaya yang lebih ketat serta penargetan yang lebih baik akan membantu menahan laju biaya fiskal," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Selain evaluasi program MBG, OECD juga meminta pemerintah untuk membenahi skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran bagi kelompok rumah tangga yang benar-benar rentan.

Menurut laporan tersebut, pemberian bantuan sosial atau transfer langsung yang ditargetkan khusus kepada rumah tangga berpendapatan rendah, serta mereka yang bergantung pada energi untuk bekerja, harus lebih diutamakan. Langkah ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penerapan kontrol harga secara merata (broad-based price controls), yang dianggap memakan biaya besar dan memiliki penargetan sasaran yang buruk.

Pelabaran Defisit hingga Pelemahan Pertumbuhan

Langkah efisiensi ini menjadi krusial di tengah proyeksi OECD yang memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan akan melebar hingga menyentuh batas aturan fiskal, yaitu 3,0% berdasarkan produk domestik bruto (PDB).

Estimasi defisit ini lebih tinggi dibandingkan dengan target awal pemerintah. Dalam asumsi APBN 2026, defisit dipatok turun ke level 2,7% dari PDB.

Angka proyeksi defisit 3,0% pada 2026 ini juga tercatat meningkat dibandingkan dengan realisasi defisit pada 2025 yang berada di level 2,9% dari PDB. Pelebaran defisit ini tak lain dipicu oleh tekanan harga komoditas global.

"Harga minyak yang lebih tinggi diperkirakan akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 0,6% dari PDB melalui peningkatan belanja subsidi BBM, apabila penahanan harga BBM [bersubsidi] dipertahankan," jelas OECD.

Lebih lanjut, OECD mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah memberi sinyal kuat untuk mempertahankan defisit tetap berada di bawah pagu aman 3% dari PDB. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah diyakini harus mengambil langkah kompensasi atau bauran kebijakan sebesar 0,3% dari PDB.

Langkah tersebut termasuk pemangkasan pengeluaran di sektor lain serta potensi pengenaan pajak durian runtuh (windfall taxes) kepada eksportir komoditas unggulan Tanah Air.

Secara keseluruhan, OECD juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada 2026, sebelum kembali pulih ke level 5,0% pada 2027.

Pelemahan laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya energi dan tingginya ketidakpastian kebijakan yang diperkirakan akan membebani konsumsi maupun investasi, di tengah proyeksi pelemahan pasar tenaga kerja.

Ekspor neto juga diproyeksikan tidak akan memberikan kontribusi bersih terhadap pertumbuhan karena melambatnya permintaan global untuk beberapa komoditas ekspor utama Indonesia.

Sementara itu, laju inflasi diproyeksikan akan merangkak naik ke posisi 3,4% pada 2026. Kenaikan ini dipicu oleh transmisi bertahap dari tingginya harga energi global ke harga-harga domestik, meskipun pemerintah saat ini masih membekukan harga bahan bakar bersubsidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap bertukar data dengan penegak hukum terkait dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Untuk diketahui, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua bekas wakilnya yakni Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini, Rabu (3/6/2026).

Menurut Purbaya, proses hukum di Korps Adhyaksa ini sudah sejalan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto merombak kepemimpinan BGN. Dia memastikan evaluasi juga berjalan tidak terkecuali pada efisiensi belanja anggaran MBG.

"Enggak ikut campur. Yang jelas emang anggarannya sekarang berapa? 260 [triliun]? Akan berkurang kan? Karena ada pemotongan hari, segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Di sisi lain, Purbaya tidak menutup kemungkinan bakal saling tukar menukar data dengan auditor maupun penegak hukum. Sebelum dilakukannya penahanan, Bendahara Negara ini sempat mengungkap adanya kebocoran anggaran MBG terkait dengan pengadaan motor listrik.

Usai kejadian tersebut, Purbaya juga mengungkap Presiden Prabowo telah merestui penghematan anggaran MBG dari awalnya pagu Rp335 triliun menjadi sekitar Rp260 triliun. Ini juga sejalan dengan pemangkasan jumlah hari penyaluran MBG dari enam ke lima hari.

"Mungkin salah satu laporan juga dari kami asalnya kan. Bukan dari kami aja ya. BPKP memeriksa, Kejaksaan memeriksa, semuanya memeriksa, mengecek. Jadi kami tukar-tukar data lah kira-kira," tuturnya.

Adapun Kejagung telah menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026. Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Nanik S Deyang naik dari Wakil Kepala menjadi Kepala BGN.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyebut setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel akan menambah Rp6,8 triliun ke defisit APBN.

Untuk diketahui, APBN 2026 dirancang dengan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Rencana anggaran pemerintah itu disusun juga dengan asumsi harga minyak US$70 per barel.

Oleh sebab itu, kenaikan harga minyak dunia diakui Juda memberikan tekanan kepada ekonomi dan ruang fiskal pemerintah. Namun, dia memastikan tantangan ini bisa dikendalikan.

"Setiap US$1 kenaikan harga minyak menambah Rp6,8 triliun ke defisit fiskal. Ini adalah fakta, kami tidak bersembunyi dari fakta. Namun, ini poin kuncinya. Tantangan-tantangan ini dapat dikendalikan," ujarnya pada acara Fitch Ratings' Annual Indonesia Conference, Kamis (23/4/2026).

Untuk itu, Juda menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga batas defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB. Ada berbagai cara yang ditempuh. Pertama, efisiensi belanja termasuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pada wakyu yang sama pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga subsidi BBM untuk mereka yang paling rentan.

Kedua, memstikan target penerimaan sesuai target. Juda memaparkan penerimaan pajak tumbuh 20% pada Maret 2026. Caranya dilakukan dengan mengoptimalkan Coretax, potensi penerimaan tambahan dari windfall harga komoditas, serta manajemen restitusi yang lebih baik.

Dia turut menegaskan kalkulasi bahwa defisit fiskal tetap bisa dikontrol di lebel 2,9% terhadap PDB, dengan skenario terburuk rata-rata harga minyak US$100 per barel sepanjang tahun.

"Harap dicatat bahwa harga minyak tahun ini, ICP, rata-rata sekitar US$79 per barel. Ini bukan harapan. Ini adalah perhitungan, dan ini adalah perhitungan yang siap kami pertahankan," tegasnya pada forum tersebut.

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu lalu menanggapi langsung penurunan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia oleh Fitch Ratings, Maret 2026 lalu. Juda menilai kekhawatiran Fitch yang mendasari penurunan outlook rating credit sovereign bonds pemerintah Indonesia adalah hal yang sah.

"Fitch Ratings baru-baru ini menunjukkan kekhawatiran yang sah. Saya bisa yakinkan anda bahwa kami mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran tersebut secara langsung," katanya.

Menurut Juda, peringkat utang Indonesia maish layak investasi (investment grade) karena dalam kategori BBB. Ini, menurutnya, berkat hasil dari kedisiplinan pemerintah bertahun-tahun termasuk dari sisi kebijakan moneter.

"Kami sepenuhnya berkomitmen terhadap kejelasan dan konsistensi kebijakan. Kami memahami tantangan-tantangan yang ada, harga energi, kondisi keuangan global yang ketat, dan peralihan sentimen," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah menyiapkan skenario terburuk alias worst-case scenario dalam merespons fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah, sehingga bisa menjaga defisit APBN tetap terjaga di bawah level 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Strategi Stabilitas Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Noor Faisal Achmad memaparkan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga komoditas energi secara terus-menerus.

Pasalnya, asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada APBN 2026 dipatok di angka US$70 per barel, sementara rata-rata secara tahun berjalan (year to date/YtD) saat ini telah berada di kisaran US$78 per barel.

"Pasti ini [defisit APBN di bawah 3%] yang menjadi satu hal yang kita jaga dulu. Walaupun harapan kita perang tidak berlangsung lama, tapi kita siap dengan skenario terburuknya.," jelasnya dalam acara Central Banking Forum 2026, dikutip Selasa (14/4/2026).

Untuk menjaga kesehatan ruang fiskal di tengah ancaman pembengkakan beban subsidi energi, Kemenkeu tengah memproses sejumlah langkah mitigasi.

Faisal memaparkan bahwa ruang penyesuaian anggaran masih terbuka lebar melalui tiga instrumen utama: efisiensi belanja kementerian/lembaga, realokasi anggaran (pergeseran dari belanja non-prioritas ke prioritas), serta optimalisasi pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL).

"Sedang berproses juga untuk langkah-langkah efisiensi, apalagi secara nasional PNS hari Jumat sudah work from home. Itu adalah bagian dari upaya-upaya untuk mengurangi konsumsinya [energi]," ujar Faisal.

Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa pemerintah terus menghitung proyeksi pergerakan harga minyak mentah, termasuk memantau kemungkinan harga menembus level US$100 per barel.

Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, Kemenkeu terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk menyesuaikan indikator patokan antara ICP dengan harga minyak mentah jenis Brent di pasar global.

"Kita lihat, apakah perangnya akan berapa lama, apakah [harga minyak] sampai menyentuh US$100 per barel dan lain-lain. Makanya kita pantau kondisi terkini yang masih di level US$78 per barel," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) meski tekanan anggaran meningkat. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, keputusan itu mempertimbangkan dampaknya ke masyarakat. Menurut dia, kenaikan BBM akan langsung menambah beban hidup, terutama kelompok kecil.

"Ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, terutama yang kecil kan terganggu," ujarnya di Kantin Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Yudhi menjelaskan, ada pertimbangan ekonomi yang lebih dalam. Jika harga BBM dinaikkan, sambung dia, ruang fiskal pemerintah memang bertambah, tetapi daya beli masyarakat justru berkurang. "Kalau saya naikkan BBM-nya, ruangnya jadi punya saya. Tapi rakyat harus bayar lebih, ekonominya melambat," katanya.

Purbaya pun menyinggung soal efisiensi belanja. Dia menilai, dalam banyak kasus, masyarakat lebih efisien dalam membelanjakan uang dibanding pemerintah. "Hampir pasti tidak, karena masyarakat belanja sesuai kebutuhan," ucapnya.

Di sisi lain, sambung dia, terkait nilai tukar rupiah, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas moneter. "Kalau rupiah, kita serahkan ke bank sentral, ke ahlinya. Saya percaya dia bisa betulin," kata Purbaya.

Pemerintah, lanjut dia, akan terus memantau kondisi global dan menyiapkan berbagai skenario. Namun, kebijakan tetap diarahkan agar tidak menekan daya beli masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan utama di balik keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya tidak menampik adanya perdebatan klasik di kalangan ekonom mengenai kebijakan subsidi energi. Dia menyadari banyak pihak yang kerap mempertanyakan mengapa pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar beban belanja subsidi energi di APBN berkurang.

Bendahara Negara itu menjelaskan dua alasan fundamental. Pertama, kenaikan harga BBM akan secara langsung mengganggu daya beli dan menambah beban hidup masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Kedua, dari kacamata ekonomi makro, Purbaya meyakini menaikkan harga BBM hanyalah proses pemindahan likuiditas dari kantong masyarakat ke kas negara. Kebijakan ini berisiko memperlambat laju pertumbuhan ekonomi karena masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk kebutuhan energi mereka.

"Kalau saya naikin BBM-nya, uangnya kan jadi punya saya [Bendahara Umum Negara], tapi rakyat, kan, harus bayar lebih. Melambat kan ekonominya. Uang saya punya, saya akan belanjakan. Kalau saya sama jago dengan masyarakat membelanjakan uang, pertumbuhan enggak hilang," terangnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Akan tetapi, Purbaya menekankan bahwa inti dari pertimbangan keputusan ekonomi tersebut adalah efisiensi alokasi dana. Dia mengakui bahwa dalam jangka pendek, masyarakat terbukti lebih efisien dalam melakukan konsumsi dibandingkan dengan instrumen belanja pemerintah.

Purbaya menganalogikan kenaikan harga BBM ibarat pemotongan gaji dari masyarakat ke kas negara. Jika negara mengambil porsi yang terlalu besar maka sisa uang yang bisa dibelanjakan masyarakat akan menyusut, dan negara belum tentu bisa membelanjakan selisih dana tersebut sebaik masyarakat.

"Anda gaji seribu, saya ambil 500, saya belanjain, Anda belanja semua aja 500. Dibanding Anda gaji seribu, saya ambil 900 perak, Anda punya 100. Anda belanja 100, saya ambil 400 lebih kan. Yang 400 lebih ini, saya belanjain lebih baik enggak dengan Anda belanja? Hampir pasti enggak, karena dia [masyarakat] belanja sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pas," paparnya.

Lebih lanjut, Purbaya membandingkan akurasi konsumsi masyarakat tersebut dengan pola belanja negara. Jika tambahan dana dari kenaikan BBM itu ditarik ke APBN maka dia hanya akan mengalokasikan ke kementerian/lembaga yang pada akhirnya justru mereduksi nilai efisiensi dari uang tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewa tengah mengkaji langkah efisiensi belanja kementerian dan lembaga, termasuk opsi pemangkasan sekitar 10% dan pengetatan usulan anggaran baru.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga realisasi belanja negara berjalan tepat waktu sesuai rencana yang telah ditetapkan.

“Terus kami akan pastikan belanja-belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu dibelanjakan tepat waktu, bukan yang dipotong,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Di sisi lain, pemerintah akan lebih selektif dalam menyaring pengajuan anggaran baru dari kementerian maupun lembaga. Purbaya mengungkapkan selama ini terdapat kecenderungan pengajuan tambahan anggaran dalam jumlah besar, bahkan mencapai puluhan triliun rupiah.

“Menteri-menteri kan ngajuin terus berapa puluh triliun. Itu kami batasi, kami potong, kalau yang lain kami akan sesuaikan,” jelasnya.

Meski ada rencana efisiensi, Purbaya memastikan kebijakan tersebut tidak akan menekan kinerja perekonomian. Pemerintah juga akan menjaga likuiditas tetap stabil dengan pemantauan yang dilakukan secara rutin.

Adapun terkait besaran efisiensi sekitar 10%, dia menyampaikan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian dan lembaga.

Menurutnya, proses diskusi berjalan dinamis karena sebagian kementerian justru mengusulkan penambahan anggaran, sehingga angka efisiensi yang akan diterapkan masih menunggu hasil penyesuaian lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah opsi efisiensi anggaran pemerintah menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Dia menyebut kemungkinan pembahasan akan berkaitan dengan efisiensi anggaran yang sebelumnya telah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Mungkin, karena ada putusan efisiensi sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi,” katanya kepada wartawan.

Purbaya mengungkapkan tantangan dalam mendorong kementerian/lembaga melakukan penghematan secara mandiri.

“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh tidak mau memotong, mereka menaikan semua malah. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, mereka yang sesuaikan. Nanti kami akan kasih tahu ke mereka,” ujarnya.

Namun, dia belum merinci besaran pemotongan anggaran yang akan dilakukan. Meski begitu, terkait wacana pemotongan gaji pejabat, termasuk menteri dan wakil menteri, Purbaya menyatakan dukungannya.

“Setuju itu kan bagus, gajinya sudah kegedean. Kalau itu [pemotongan gaji] bagus,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan efisiensi akan difokuskan kepada belanja yang dapat ditunda atau dinilai kurang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Nanti kan tadinya kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara,” katanya.

Sebagai contoh, Purbaya menyebutkan pengeluaran yang tidak mendesak dapat dikurangi. “Macem-macem. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih,” ujarnya.

Namun, untuk kebijakan seperti pengurangan perjalanan dinas luar negeri, Purbaya menyebut hal tersebut menjadi kewenangan Presiden. “Saya nggak tahu nanti itu kan urusan presiden,” katanya.

Terkait program prioritas, dia memastikan tidak akan terdampak signifikan oleh kebijakan efisiensi. Dia menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan dengan penyesuaian tertentu.

“Anda pasti nanya MBG ya? Itu aja. Kan Ketua MBG udah lapor kan ya? Katanya, liburan akan diberhentikan kan, itu hemat lumayan berapa triliun gitu. Dia bilang kan? Saya juga udah baca juga tuh. Jadi yang liburan nggak akan keluar MBG-nya, itu menghemat lumayan tuh. Nanti pas itu jalan lagi biasa,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, Purbaya juga menegaskan pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali.

Purbaya menyebut pemerintah saat ini terus menghitung berbagai komponen belanja yang dapat dioptimalkan guna menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kebutuhan pembiayaan yang meningkat.

“Kan kita masih punya ruang sedikit ke atas sebelum ke 3 persen kan. Kan anggaran cuma didesain ke 2,68 persen dari PDB kan defisitnya. Jadi masih ada ruang ke atas sedikit, nol koma sekian persen,” tandas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah opsi efisiensi anggaran pemerintah menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Dia menyebut kemungkinan pembahasan akan berkaitan dengan efisiensi anggaran yang sebelumnya telah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Mungkin, karena ada putusan efisiensi sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi,” katanya kepada wartawan.

Purbaya mengungkapkan tantangan dalam mendorong kementerian/lembaga melakukan penghematan secara mandiri.

“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh tidak mau memotong, mereka menaikan semua malah. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, mereka yang sesuaikan. Nanti kami akan kasih tahu ke mereka,” ujarnya.

Namun, dia belum merinci besaran pemotongan anggaran yang akan dilakukan. Meski begitu, terkait wacana pemotongan gaji pejabat, termasuk menteri dan wakil menteri, Purbaya menyatakan dukungannya.

“Setuju itu kan bagus, gajinya sudah kegedean. Kalau itu [pemotongan gaji] bagus,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan efisiensi akan difokuskan kepada belanja yang dapat ditunda atau dinilai kurang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Nanti kan tadinya kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara,” katanya.

Sebagai contoh, Purbaya menyebutkan pengeluaran yang tidak mendesak dapat dikurangi. “Macem-macem. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih,” ujarnya.

Namun, untuk kebijakan seperti pengurangan perjalanan dinas luar negeri, Purbaya menyebut hal tersebut menjadi kewenangan Presiden. “Saya nggak tahu nanti itu kan urusan presiden,” katanya.

Terkait program prioritas, dia memastikan tidak akan terdampak signifikan oleh kebijakan efisiensi. Dia menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan dengan penyesuaian tertentu.

“Anda pasti nanya MBG ya? Itu aja. Kan Ketua MBG udah lapor kan ya? Katanya, liburan akan diberhentikan kan, itu hemat lumayan berapa triliun gitu. Dia bilang kan? Saya juga udah baca juga tuh. Jadi yang liburan nggak akan keluar MBG-nya, itu menghemat lumayan tuh. Nanti pas itu jalan lagi biasa,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, Purbaya juga menegaskan pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali.

Purbaya menyebut pemerintah saat ini terus menghitung berbagai komponen belanja yang dapat dioptimalkan guna menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kebutuhan pembiayaan yang meningkat.

“Kan kita masih punya ruang sedikit ke atas sebelum ke 3 persen kan. Kan anggaran cuma didesain ke 2,68 persen dari PDB kan defisitnya. Jadi masih ada ruang ke atas sedikit, nol koma sekian persen,” tandas Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan masih banyak praktik penghamburan anggaran negara yang dinilai tidak produktif dan berpotensi menimbulkan kebocoran.

Ia menegaskan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari hasil penghematan dan efisiensi belanja negara, bukan pemborosan seperti yang dituduhkan sejumlah pihak.

"Saya telah mempelajari setelah saya menjabat, masih terlalu banyak kebocoran, masih terlalu banyak penghamburan. Saya ingin tertibkan birokrasi kita, saya ingin menyelamatkan kekayaan negara, saya ingin menyelamatkan aset-aset negara, ini terus kita kerjakan, terus kita kerjakan," kata Prabowo dalam acara Peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres, Jakarta Barat, Jumat (13/2).

Ia menyebut program MBG justru dijalankan dengan memanfaatkan anggaran hasil efisiensi yang sebelumnya berpotensi disalahgunakan. Prabowo juga menyinggung kritik yang menyebut pemerintah menghamburkan uang melalui program tersebut.

"Karena itu kita laksanakan program (MBG) ini, ya kita hadapi kampanye luar biasa, penjelek-jeleken, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal sudah berdarah, uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi," ujarnya.

Menurut Prabowo, penghematan dilakukan dengan menekan berbagai kegiatan yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menyoroti sejumlah praktik penggunaan anggaran yang selama ini dianggap tidak produktif.

"Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelembungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, tidak ada manfaat bagi bangsa negara dan rakyat. Itu terus dilaksanakan, rapat-rapat di hotel-hotel di luar kota, seminar-seminar, konferensi-konferensi, kunjungan-kunjungan yang tidak bermanfaat," kata dia.

Selain itu, Prabowo memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menegaskan defisit anggaran masih berada di bawah ambang batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan pemerintah menargetkan penurunan defisit tersebut.

"APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan, defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri, 3 persen dari PDB. Saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ," ujarnya.

Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Secara keseluruhan, anggaran program MBG pada 2026 ditetapkan sebesar Rp355 triliun, terdiri dari Rp268 triliun dalam pagu APBN dan Rp67 triliun sebagai dana cadangan.

Dana cadangan tersebut disiapkan untuk mengantisipasi jika anggaran utama habis sebelum akhir tahun.

Dibandingkan alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp71 triliun, anggaran MBG tahun 2026 meningkat signifikan seiring target penerima manfaat yang ditetapkan mencapai 82,9 juta orang sepanjang tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menyisir anggaran kementerian/lembaga yang dirasa membebani fiskal, termasuk program makan bergizi gratis (MBG), terutama usai lembaga pemeringkat Moody's Ratings memangkas outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Purbaya menduga kekhawatiran Moody's bersumber pada ketidakpastian efisiensi belanja, khususnya terkait program MBG. Oleh sebab itu, dia berjanji akan menggunakan kewenangan yang diberikan DPR untuk menyisir anggaran kementerian/lembaga (K/L) satu per satu demi mencegah kebocoran.

"Jangan sampai ada pemborosan yang tidak terkontrol di sana [MBG]. Itu mungkin Moody’s juga khawatir di situ. Saya akan lihat satu-satu, nanti saya lihat MBG seperti apa koreksinya, yang lain seperti apa. Belanja pemerintah akan kita dorong tepat sasaran," jelasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Dia meyakini penilaian Moody's bersifat jangka pendek, karena sudah ada pembalikan arah ekonomi domestik yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39% pada kuartal IV/2025.

Bendahara negara itu mengingatkan bahwa esensi utama dari peringkat utang adalah mengukur kemampuan dan kemauan sebuah negara dalam membayar kewajibannya.

"Kan lembaga pemeringkat itu sebetulnya menilai untuk melihat apakah kita mampu bayar utang atau mau bayar utang. Dua-duanya kita penuhi, jadi harusnya enggak ada masalah. Ini saya pikir hanya [sentimen] yang agak pendek saja," ujar Purbaya.

Terkait risiko keluarnya arus modal asing akibat sentimen negatif ini, dia tidak menampik potensi kepanikan investor jangka pendek. Kendati demikian, dia optimistis investor rasional akan tetap bertahan melihat fundamental ekonomi Indonesia yang solid, terutama pascarilis data pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang menembus 5,39%.

"Kalau orang yang penakut ya akan takut. Tapi selama mereka melihat fondasi ekonomi kita membaik, apalagi triwulan keempat kemarin bagus, enggak ada alasan ketakutan kita tidak bisa bayar utang," tambahnya.

Alih-alih khawatir akan penurunan peringkat (downgrade) dari level Baa2 saat ini, Purbaya justru membidik kenaikan peringkat (upgrade) pada akhir tahun. Syaratnya, pertumbuhan ekonomi harus mampu didorong hingga menyentuh level 6%.

Menurutnya, alasan Moody's untuk memangkas outlook tidak terlalu kuat jika disandingkan dengan defisit fiskal yang terjaga dan pemulihan ekonomi yang nyata.

Penilaian Moody's

Sebelumnya, Moody's menilai bahwa perubahan outlook didasari pada penurunan tingkat prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dalam mengindikasikan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat menggerus kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari pengumuman Moody's pada Kamis (5/2/2026).

Dalam pengumumannya, Moody's menjelaskan bahwa pemerintah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, juga ingin meningkatkan standar hidup melalui peningkatan belanja sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

Kendati demikian, turunnya prediktabilitas dan koherensi proses perumusan kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor.

Moody's menjelaskan perkembangan tersebut tercermin dari meningkatnya volatilitas di pasar saham dan valuta asing. Perkembangan tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi.

"Jika berlanjut, melemahnya kohesi dan kredibilitas kebijakan dapat mengindikasikan kekuatan institusional yang lebih rendah dari penilaian saat ini, serta melemahkan kekuatan ekonomi dan fiskal melalui berkurangnya daya tarik investasi dan meningkatnya biaya pinjaman," tertulis dalam pengumuman Moody's.

Lembaga itu menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia tidak berubah, yakni peringkat senior unsecured jangka panjang mata uang lokal dan asing, juga peringkat program medium-term note (MTN) senior unsecured mata uang asing, serta program shelf senior unsecured tetap di level Baa2.

Penegasan peringkat itu mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang didukung oleh kekuatan struktural, seperti kekayaan sumber daya alam (SDA) dan demografi yang menguntungkan. Hal itu dinilai dapat menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

"Terlepas dari munculnya sejumlah risiko, penegasan ini juga ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang pruden, yang telah menghasilkan stabilitas makroekonomi. Terjaganya kredibilitas kebijakan, dan dengan demikian stabilitas makroekonomi, tetap menjadi asumsi dasar utama yang menopang peringkat Baa2," tertulis dalam pengumuman Moody's.