Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan untuk mengejar target pertumbuhan penerimaan PPh Badan yang menembus angka 17,43% pada tahun 2026.

Konsolidasi internal dan penggunaan artificial intelligence (AI) menjadi dua strategi yang akan digenjot tahun ini, kendati tidak dijelaskan secara rinci implikasi penggunaan AI terhadap penerimaan pajak.

Sekadar catatan, berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, target setoran PPh Badan mencapai Rp434,42 triliun atau melonjak 17,43% dibandingkan dengan target tahun sebelumnya yang sebesar Rp369,95 triliun.

Dengan kenaikan target double digit tersebut, Purbaya menegaskan langkah pertama adalah 'bersih-bersih' pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia memastikan hanya akan menempatkan pegawai yang berintegritas dan kompeten di pos-pos strategis.

"Kita rapikan seluruh pegawai pajak yang terlibat. Kalau saya curiga, saya ganti orangnya. Harusnya [dengan begitu] pendapatan pajak membaik," kata Purbaya di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Selain reformasi sumber daya manusia, Purbaya mengungkapkan senjata baru Kementerian Keuangan dalam memberangus penghindaran pajak yaitu penggunaan AI oleh Lembaga Nasional Single Window (LNSW) yang dikombinasikan dengan penguatan basis data internasional.

Buru 'Underinvoicing' Perusahaan Multinasional

Purbaya secara spesifik menyoroti praktik transfer pricing melalui skema underinvoicing atau memberitahukan harga di bawah nilai transaksi, yang kerap dilakukan korporasi dalam transaksi perdagangan internasional.

Dia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan kini tidak hanya mengandalkan data domestik, tetapi juga membeli data pembanding dari negara tujuan ekspor. Dia mencontohkan, otoritas fiskal dapat melihat ketimpangan harga yang dilaporkan di Indonesia dibandingkan dengan harga riil di negara tujuan.

"Itu underinvoicing-nya di sana sama di sini tuh dua kali harga di sini. Jadi bayar pajak di sini setengahnya, [sisa] bayar pajaknya mereka di Singapura, perusahaan mereka di Singapura yang satu grup. Itu sudah kedeteksi dengan clear [jelas]," ungkapnya.

Purbaya menyebut modus tersebut kini sudah terdeteksi dengan jelas, terutama pada perusahaan-perusahaan yang memiliki satu grup afiliasi di Negeri Singa.

Saat ini, Purbaya mengklaim telah mengantongi setidaknya 10 kasus besar yang sedang didalami. Dengan pengembangan sistem AI, dia optimistis jangkauan deteksi akan meluas secara eksponensial dalam waktu dekat.

"Jadi yang biasa underinvoicing, hati-hati. Kita sudah bisa mengejar dan sudah mendeteksi. Tinggal waktu saja," peringatnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan untuk mengejar target pertumbuhan penerimaan PPh Badan yang menembus angka 17,43% pada tahun 2026.

Konsolidasi internal dan penggunaan artificial intelligence (AI) menjadi dua strategi yang akan digenjot tahun ini, kendati tidak dijelaskan secara rinci implikasi penggunaan AI terhadap penerimaan pajak.

Sekadar catatan, berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, target setoran PPh Badan mencapai Rp434,42 triliun atau melonjak 17,43% dibandingkan dengan target tahun sebelumnya yang sebesar Rp369,95 triliun.

Dengan kenaikan target double digit tersebut, Purbaya menegaskan langkah pertama adalah 'bersih-bersih' pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia memastikan hanya akan menempatkan pegawai yang berintegritas dan kompeten di pos-pos strategis.

"Kita rapikan seluruh pegawai pajak yang terlibat. Kalau saya curiga, saya ganti orangnya. Harusnya [dengan begitu] pendapatan pajak membaik," kata Purbaya di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Selain reformasi sumber daya manusia, Purbaya mengungkapkan senjata baru Kementerian Keuangan dalam memberangus penghindaran pajak yaitu penggunaan AI oleh Lembaga Nasional Single Window (LNSW) yang dikombinasikan dengan penguatan basis data internasional.

Buru 'Underinvoicing' Perusahaan Multinasional

Purbaya secara spesifik menyoroti praktik transfer pricing melalui skema underinvoicing atau memberitahukan harga di bawah nilai transaksi, yang kerap dilakukan korporasi dalam transaksi perdagangan internasional.

Dia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan kini tidak hanya mengandalkan data domestik, tetapi juga membeli data pembanding dari negara tujuan ekspor. Dia mencontohkan, otoritas fiskal dapat melihat ketimpangan harga yang dilaporkan di Indonesia dibandingkan dengan harga riil di negara tujuan.

"Itu underinvoicing-nya di sana sama di sini tuh dua kali harga di sini. Jadi bayar pajak di sini setengahnya, [sisa] bayar pajaknya mereka di Singapura, perusahaan mereka di Singapura yang satu grup. Itu sudah kedeteksi dengan clear [jelas]," ungkapnya.

Purbaya menyebut modus tersebut kini sudah terdeteksi dengan jelas, terutama pada perusahaan-perusahaan yang memiliki satu grup afiliasi di Negeri Singa.

Saat ini, Purbaya mengklaim telah mengantongi setidaknya 10 kasus besar yang sedang didalami. Dengan pengembangan sistem AI, dia optimistis jangkauan deteksi akan meluas secara eksponensial dalam waktu dekat.

"Jadi yang biasa underinvoicing, hati-hati. Kita sudah bisa mengejar dan sudah mendeteksi. Tinggal waktu saja," peringatnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara sebesar Rp1.863,3 triliun per akhir September 2025. Angka itu masih turun 7,2% dibandingkan realisasi pendapatan negara pada periode yang sama tahun lalu (Rp2.008,6 triliun).

Wakil Menteri Keuangan memaparkan pendapatan negara itu terutama berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp1.295,3 triliun. Angka itu turun 4,4% dibandingkan realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu (Rp1.354,9 triliun).

Suahasil mengaku penurunan penerimaan pajak itu karena besarnya restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak sepanjang tahun ini. Misalnya, penerimaan pajak secara bruto malah meningkat yaitu dari Rp1.588,21 triliun (Januari—September 2024) menjadi Rp1.619,2 triliun (Januari—September 2025).

"Tahun ini memang terjadi peningkatan restitusi pajak. Restitusi ini artinya dikembalikan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada wajib pajak, sehingga kemudian uangnya itu beredar di tengah-tengah perekonomian," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (14/10/2025).

Kendati demikian, dalam bahan paparan Suahasil, tampak bahwa penurunan realisasi penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh anjloknya penerimaan pajak penghasilan korporasi (PPh badan) serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM).

Tampak bahwa realisasi penerimaan PPh Badan mencapai Rp215,1 triliun. Angka itu turun 9,4% dari realisasi penerimaan PPh Badan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, realisasi penerimaan PPN & PPnBM mencapai Rp473,44 triliun. Angka itu turun 13,2% dari realisasi penerimaan PPN & PPnBM periode yang sama tahun lalu.

Selain penerimaan pajak, pendapatan negara juga berasal dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp221,3 triliun per akhir September 2025. Angka itu naik 7,1% dibandingkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada periode yang sama tahun lalu (Rp206,7 triliun).

Kemudian, pendapatan negara juga berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp344,9 triliun per akhir September 2025. Angka itu turun 19,8% dibandingkan realisasi penerimaan PNBP pada periode yang sama tahun lalu (Rp430,3 triliun).

Suahasil menjelaskan ada dua alasan utama penurunan PNBP yang cukup signifikan itu. Pertama, karena dividen BUMN kini langsung dikelola Danantara sehingga tak lagi masuk ke kas negara.

Kedua, harga komoditas unggulan Indonesia yang turun dibandingkan tahun lalu. Dia mencontohkan bahwa harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) turun 13,5% dari US$80,41 per barel menjadi US$69,54 per barel.

Kemudian harga batu bara acuan (HBA) juga turun 6,7% dari US$121,07 per ton menjadi US$112,99 per ton. Kemudian, volume produksinya juga turun 10,5% dari 631,27 juta ton menjadi 564,78 juta ton. Sejalan dengan itu, royalti baru bara turun 11,7% dari Rp57,5 triliun menjadi Rp50,8 triliun

"Itu memiliki dampak ke penerimaan negara bukan pajak kita, yang berupa royalti ataupun setoran SDA [sumber daya alam] migas," ungkap Suahasil.