Bisnis.com, JAKARTA — Arc’teryx Equipment, divisi dari Amer Sports Canada Inc. merespon positif putusan yang mengabulkan gugatan pembatalan kedua yang diajukan di Pengadilan Niaga terkait pendaftaran merek logo Arc’teryx di Indonesia atas nama perusahaan asal yang tidak mendapatkan persetujuan dari Arc'teryx.

Cameron Clark, Vice President of Legal, Arc’teryx menjelaskan pada putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa merek Arc’teryx tersebut adalah merek terkenal dan pendaftaran merek di Indonesia atas nama perusahaan asal China tersebut memiliki persamaan dengan merek milik Arc’teryx, dan juga menyatakan pendaftaran tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik.

Dia menjelaskan dengan adanya putusan gugatan pembatalan kedua yang dikeluarkan pada akhir Februari 2026 memberikan penilaian lebih substantif terhadap pokok perkara yang diajukan oleh Arc'teryx.

Hal ini berbeda dengan putusan gugatan pembatalan merek pertama pada akhir Desember 2025, yang menolak gugatan dari Arc'teryx terhadap perusahaan asal China yang kini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

“Kami menyambut baik putusan ini sebagai bentuk pengakuan yang jelas atas hak Arc’teryx sebagai pemilik asli merek," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya hasil saat ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal dari pendaftaran dengan iktikad tidak baik oleh pihak ketiga, serta mencerminkan penilaian yang adil dan menyeluruh oleh pengadilan.

"Kami berkomitmen untuk terus melindungi kekayaan intelektual kami sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang positif di Indonesia," imbuhnya.

Arc’teryx berharap putusan yang adil saat ini dapat terus dipertahankan dalam proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Niaga, termasuk kasasi di Mahkamah Agung maupun pendaftaran lainnya yang dilakukan tanpa izin oleh pihak ketiga mana pun.

Putusan ini juga mencerminkan pengakuan Indonesia terhadap perlindungan merek terkenal dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perkara serupa.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memerintahkan 97 perusahaan pinjaman online alias pinjol menyerahkan jaminan bank sebesar 20% jika mengajukan keberatan atas putusan bersalah terkait menetapkan suku bunga 0,8% bersama-sama.

KPPU menyatakan sebanyak 97 perusahaan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

"Memerintahkan kepada Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 97 menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan ini jika mengajukan keberatan," kata Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi usai membacakan putusan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025.

Rhido juga memerintahkan seluruh Terlapor membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan jika terlambat membayar denda.

Terlapor yang mengajukan keberatan dapat menyerahkan berkas ke Pengadilan Niaga, paling lambat 14 hari setelah pembacaan putusan.

"Keberatan diajukan paling lambat 14 hari kalender setelah pembacaan putusan jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal penerimaan pemberitahuan putusan jika Terlapor tidak hadir," jelasnya.

Dia menyampaikan apabila Terlapor tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

Para Anggota Majelis Komisi telah memutuskan 97 perusahaan pinjol dikenakan sanksi pembayaran denda yang totalnya mencapai Rp755 miliar. Denda terbesar dijatuhkan kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) senilai Rp102 miliar.

Uang akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan terpantau naik 15,4% pada tahun 2025 lalu. Kenaikan permohonan itu dipicu oleh proses konsolidasi pelaku usaha yang belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi Covid-19 lalu.

Data yang dihimpun Bisnis, sebanyak 5 pengadilan tercatat menangani 740 perkara kepailitan dan PKPU pada tahun lalu. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjadi yang paling banyak menerima permohonan dengan jumlah perkara sebanyak 493 perkara.

Perkara yang ditangani PN Jakarta Pusat bahkan merupakan yang tertinggi setelah 2021 atau pandemi Covid-19, yakni 563 perkara. Sementara itu, PN Surabaya tercatat 119 perkara, 65 perkara di PN Medan, 49 perkara di PN Semarang, serta 14 perkara di PN Makassar.

Meski demikian, secara keseluruhan, total perkara PKPU yang masuk pada 2025 itu masih sedikit lebih rendah dari total perkara di 2023 yakni 746 perkara. Adapun dari data yang diolah tersebut, diketahui jumlah perkara PKPU lebih banyak dari perkara kepailitan.

3 Faktor Pemicu Kenaikan Gugatan

Di sisi lain, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai tren peningkatan permohonan PKPU itu merupakan kombinasi dari tiga faktor besar, bukan semata-mata karena kondisi ekonomi yang belum pulih. Kendati demikian, dia mengakui dunia usaha masih dalam tahap normalisasi pascapandemi dan dibarengi oleh tekanan likuiditas.

Sekreataris Jenderal alias Sekjen Hipmi Anggawira menuturkan, banyak perusahaan selama pandemi 2020-2022 bertahan karena restrukturisasi kredit, relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta penundaan kewajiban pembayaran. Pada masa 2024-2025, fase penyangga itu berakhir.

"Memasuki 2024–2025, fase 'penyangga' itu berakhir. Kewajiban kembali normal, sementara biaya bunga masih relatif tinggi, arus kas belum sepenuhnya pulih, margin usaha tertekan oleh kenaikan biaya input dan logistik," terangnya kepada Bisnis, Selasa (3/3/2026).

Anggawira menyebut PKPU sering menjadi alat restrukturisasi legal. Akan tetapi, itu bukan berarti menandakan kebangkrutan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti ketidakpastian global memengaruhi biaya modal dunia usaha. Adanya tensi geopolitik di negara kawasan Timur Tengah serta geoekonomi di Amerika Serikat (AS) dan China memicu volatilitas nilai tukar.

Suku bunga global yang juga masih ketat dan kondisi nilai tukar akhirnya membuat biaya refinancing semakin mahal, investor lebih selektif, serta permintaan ekspor yang belum sepenuhnya pulih (rebound). "Perusahaan yang leverage-nya tinggi paling terdampak," kata pria yang juga Komisaris di PT PLN Energi Primer Indonesia itu.

Selain itu, Anggawira turut menilai sebagian PKPU itu mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi yakni digitalisasi dan pergeseran permintaan konsumen, over-expansion saat fase booming, dan mismatch struktur utang dan proyeksi pendapatan. "Jadi ini bukan semata soal 'ekonomi belum pulih', tetapi lebih pada fase konsolidasi dan penyesuaian struktur pembiayaan dunia usaha," terangnya.

Anggawira tidak menampik ketidakpastian masih tinggi. Di luar faktor ketidakpastian global serta volatilitas harga energi maupun biaya logistik, ada tekanan daya beli kelas menengah. Namun, dia tidak melihat ini sebagai tanda krisis sistemik karena fundamental ekonomi makro yang masih relatif stabil. Pemerintah, lanjutnya, perlu mencermati likuiditas sektor riil, khususnya UMKM dan sektor padat karya.

Bisnis.com, JAKARTA —Emiten milik kakak Hary Tanoesoedibjo, PT Dosni Roha Indonesia Tbk. (ZBRA) buka suara terkait dengan putusan pailit terhadap anak usahanya.

Sekretaris Perusahaan Dosni Roha Indonesia Jepri Siahaan mengatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Dos Ni Roha. Putusan itu dijatuhkan pada 14 Januari 2026.

PN Jakpus menunjuk Faisal sebagai Hakim Niaga. Selain itu, PN Jakpus juga menetapkan lima orang kurator dan pengurus perkara pailit PT Dos Ni Roha, yaitu Andreas Nahot Silitonga, Ruth Olivia Tobing, Lungguk Marbun, Jansen kristoper Ginting, dan Mutiara Tiffany.

Jepri menjabarkan bahwa putusan pailit tersebut merupakan konsekuensi hukum dari tidak diperolehnya persetujuan kreditur separatis atas permohonan pemberian perpanjangan PKPU tetap.

“Perseroan dan entitas anak masih memiliki ruang hukum untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulisnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (18/2/2026).

Dia menjelaskan debitor pailit tetap memiliki hak untuk menawarkan suatu rencana perdamaian kepada para kreditur. Hal itu dapat dilakukan sebelum putusan pailit terhadap PT Dos Ni Roha akan menjadi inkracht atau berkekuatan hukum tetap setelah masa 14 hari sejak putusan PN Jakpus.

Menurutnya, ZBRA dan manajemen entitas anak saat ini menaruh fokus utama kepada rencana perdamaian agar dapat disetujui oleh kreditur, perihal rencana perdamaian ini juga telah dilakukan diskusi dengan Tim Kurator. Dia menyebut Tim Kurator mendukung penuh terhadap rencana perdamaian yang saat ini sedang disusun oleh PT Dos Ni Roha.

Lebih lanjut, Jepri mengatakan putusan pailit terhadap entitas anak perseroan tidak serta-merta mengakibatkan perseroan berada dalam keadaan insolvensi maupun menghentikan kegiatan usaha ZBRA secara keseluruhan.

Sebagai informasi, ZBRA merupakan perusahaan milik Rudy Tanoesoedibjo yang merupakan kakak Hary Tanoesoedibjo. Dos Ni Roha backdoor listing dengan mengambil alih kepemilikan saham ZBRA yang sebelumnya bernama PT Zebra Nusantara Tbk. (ZBRA) yang sempat menjadi operator taksi Zebra.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Ritel Jaya Abadi atau Erspo mendapatkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari PT Grand Best Indonesia atau PT GBI. Erspo disebut memiliki utang senilai Rp1 miliar yang jatuh tempo dan dapat ditagih sejak 2025.

Kuasa Hukum PT GBI Ricky K. Margono menjelaskan bahwa PT GBI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan PKPU terhadap Erspo di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun, proses persidangan pertama dari permohonan PKPU itu telah dijadwalkan pada hari esok hari, Kamis (19/2/2026).

"Langkah hukum tersebut diambil atas kewajiban pembayaran utang Erspo kepada klien kami senilai lebih dari Rp1 miliar yang jatuh tempo dan dapat ditagih sejak tahun 2025, juga kepada kreditor lainnya," ujar Ricky dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (18/2/2026).

Ricky menjelaskan meskipun produk jersey Timnas hasil produksi PT GBI laku keras di pasaran seiring prestasi gemilang Timnas Indonesia, Erspo hingga kini belum menyelesaikan kewajibannya dan tidak memberikan kepastian pembayaran.

Upaya persuasif juga menurutnya tidak diindahkan sebelum menempuh jalur hukum. Kuasa hukum telah mengedepankan itikad baik dengan mengundang Erspo untuk bermusyawarah lebih dari tiga kali.

Namun, menurutnya, upaya kekeluargaan tersebut tidak membuahkan hasil. Tidak ada realisasi pembayaran, maupun skema penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, Erspo mengabaikan berita acara pertemuan yang sebelumnya telah disepakati, termasuk janji pembayaran melalui mekanisme angsuran. Kelalaian tersebut menurutnya secara langsung mengganggu arus kas atau cashflow PT GBI.

PT GBI pun menilai PKPU menjadi mekanisme yang terstruktur dan transparan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

"Kami sangat menyayangkan sikap Erspo yang terkesan menghentikan pembayaran tepat setelah dinamika prestasi Timnas di Kualifikasi Piala Dunia terhenti, sehingga dalam hal ini Erspo menunjukan tidak adanya itikad baik kepada klien kami," katanya.

Erspo sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di industri ritel fashion dengan fokus pada produk berkualitas untuk atlet dan penggemar olahraga. Erspo dikenal publik sebagai apparel resmi dari Timnas sepak bola Indonesia sejak 2023.

Bisnis.com, MANGUPURA – Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan Mahkamah Agung (MA) menyusun bersama Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa likuidasi perbankan.

Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar menjelaskan Perma sengketa likuidasi perbankan merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengaturan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebelum adanya UU P2SK, belum ada payung hukum soal sengketa likuidasi perbankan.

Menurut Zulfikar, UU P2SK pun belum mengatur secara detail soal tata cara penyelesaian sengketa likuidasi, sehingga diperlukan peraturan Mahkamah Agung agar pengadilan memiliki pemahaman yang sama dalam penanganan sengketa.

"Ada 130 sengketa yang masih tersebar di Pengadilan Niaga, Pengadilan Industrial, maupun Pengadilan Negeri, ini karena belum ada aturan detailnya. Dengan adanya Perma diatur sengketa likuidasi akan ditangani di Pengadilan Niaga," jelas Zulfikar kepada media, Kamis (12/2/2026).

Jenis perkara yang selama ini dihadapi yakni klaim penjaminan sebanyak 45 perkara, likuidasi 35 perkara, penyelamatan bank 20 perkara, lain - lain 22 perkara, dan pajak 7 perkara. Mayoritas perkara dimenangkan oleh LPS.

Zulfikar mencontohkan jika nasabah merasa keberatan dengan nilai penjaminan yang diterima, bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Isnurul Syamsul Arif menjelaskan jika Perma sudah rampung dan mulai berlaku, hakim akan memiliki panduan yang jelas, dan menghindari multitafsir hakim terhadap sengketa likuidasi perbankan.

"Pengetahuan mendalam dapat membantu hakim menangani perkara dengan tepat, sehingga perlindungan masyarakat terpenuhi. Penyelesaian sengketa perbankan akan semakin efektif dengan kolaborasi," jelas Syamsul.

Sebagai informasi, LPS saat ini menjamin 1.605 Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS). Jumlah Bank Umum yang dijamin sebanyak 105 Bank dan 1500 BPR. Nominal simpanan yang dijamin LPS yaitu senilai Rp2 miliar per nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan perdamaian PT Trimata Benua dengan para krediturnya melalui putusan homologasi dalam perkara Nomor 133/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt Pst.

Keputusan ini mengakhiri proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Bentayan, Sumatra Selatan, tersebut sekaligus menghindarkannya dari ancaman kepailitan.

Kesepakatan perdamaian ini disetujui lebih dari 99% kreditur yang hadir dalam rapat 25 dari 27 kreditur yang tercatat dalam Daftar Piutang Tetap (DPT). Dukungan mayoritas datang daritiga kontraktoreksklusif dengan total tagihan mencapai Rp1,15 triliun, yakni PT Trans Energy Indonesia (Rp575,34 miliar), PT Global Makara Teknik (Rp423,40 miliar), dan PT Ombilin Fusi Nusantara (Rp151,24 miliar).

Manajemen PT Trimata Benua menegaskan komitmen untuk melaksanakan seluruh kewajiban sesuai putusan homologasi secara bertanggung jawab dan konsisten. Perusahaan menargetkan memulai cicilan pembayaran utang maksimal empat bulan setelah putusan homologasi disahkan.

Homologasi ini merupakan hasil komitmen manajemen dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Dengan tercapainya perdamaian, PT Trimata Benua dapat fokus pada pemulihan operasional, evaluasi sistem, dan perbaikan tata kelola menuju penerapanGood Corporate Governance(GCG) yang lebih baik.

Perusahaan juga memastikan para kontraktor eksklusif dapat melanjutkan kegiatan produksi sesuai dengan rencana yang terintegrasi. Ketiga kontraktor tersebut memegang peran sentral dalam operasional tambang berdasarkan perjanjian eksklusif dan izin usaha jasa pertambangan (IU-JP).

Adapun para kontraktor eksklusif tersebut, PT Global Makara Teknik bertanggung jawab atas kegiatan pengupasan dan pengangkutanoverburdenserta produksi batu bara. PT Ombilin Fusi Nusantara menangani pengangkutan, pengelolaan, pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan (jetty) sertastockpiledi wilayah tambang. Sementara PT Trans Energy Indonesia mengurus logistik pengangkutan batu bara dari pelabuhan muat hingga pelabuhan bongkar.

Berdasarkan data Administrasi Hukum Umum (AHU), kepemilikan saham PT Trimata Benua terdiri atasPT Nusantara Energi Indonesia(45%), Subagio Wirjoatmodjo (25%), Sukoraharjo Wirjoatmodjo (19,29%), dan PT Bahtera Mulia Kencana (10,71%).

PT Trimata Benua yang didirikan pada 1996 dan mulai beroperasi penuh sejak 2021 ini merupakan pemegang konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) batu bara di Bentayan, Sumatera Selatan. Perusahaan menjalankan operasi sebagai anak usaha PT Nusantara Energi Indonesia.

Dalam aktivitas penjualan, PT Trimata Benua memasok batu bara ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan swasta dan melakukan ekspor dengan tujuan utama China dan India. Infrastruktur pertambangan yang dibangun bersama kontraktor disesuaikan dengan Rencana Kerja yang telah disetujui Kementerian ESDM.

Selain fokus pada operasional produksi, PT Trimata Benua juga berkomitmen memenuhi kewajiban perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai bentuk kontribusi kepada negara.

Dengan terselesaikannya proses PKPU ini, PT Trimata Benua berkomitmen terus menerapkan prinsip GCG serta kepatuhan hukum dalam seluruh kegiatan operasionalnya.

Manajemen bersama seluruh pemangku kepentingan juga memiliki semangat menjadikan PT Trimata Benua sebagai perusahaan terbuka melaluiInitial Public Offering(IPO), sehingga kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat luas. Langkah ini diharapkan dapat melanjutkan operasional pertambangan batu bara di Sumatera Selatan secara lebih stabil dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kepentingan seluruhstakeholderyang terlibat.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Kurator Kepailitan PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS) akan melaksanakan penjualan bersama dengan Bank Panin (PNBN) secara di bawah tangan (notariel) atas aset pailit berupa tanah dan bangunan yang merupakan satu kesatuan hamparan di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Penjualan ini dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 327/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 Februari 2023 juncto Kesepakatan tanggal 26 Juni 2024 serta Penetapan Hakim Pengawas tanggal 7 Januari 2025.

Aset yang ditawarkan mencakup 17 bidang tanah berikut bangunan dan tanah kosong dengan peruntukan industri, berlokasi di Jalan Raya Purwodadi, Dusun Sidamukti, Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang. Total luas keseluruhan aset sekitar 49.672 meter persegi dengan satu akses masuk. Harga limit penjualan ditetapkan sebesar Rp35 miliar.

Dalam pengumuman bertanggal hari ini, 12 Januari 2026, Tim Kurator menyatakan penjualan dilakukan dalam kondisi “as is”. Peminat diwajibkan mengikuti open house yang dijadwalkan pada Rabu–Kamis, 14–15 Januari 2026 di lokasi aset. Peserta yang memenuhi syarat harus menyetorkan uang jaminan pembelian sebesar Rp17,5 miliar ke rekening Bank BNI atas nama Tim Kurator KPAS yang harus efektif paling lambat Jumat, 16 Januari 2026.

Surat penawaran harga disampaikan dalam amplop tertutup kepada Tim Kurator pada 16–19 Januari 2026 hingga pukul 15.00 WIB di kantor Tim Kurator di Jakarta Timur. Harga penawaran minimal sama dengan harga limit. Kurator, dengan bantuan notaris, akan membuka dan mengevaluasi penawaran serta menetapkan pemenang berdasarkan harga tertinggi. Pemenang akan diberitahukan pada Rabu, 21 Januari 2026.

Pemenang wajib melunasi harga pembelian paling lambat Jumat, 23 Januari 2026 sebelum penandatanganan Akta Jual Beli di PPAT yang ditunjuk. Apabila pembeli batal atau tidak melunasi tepat waktu, uang jaminan dikembalikan dengan pemotongan biaya administrasi sebesar 10 persen. Pembeli juga menanggung 50 persen biaya Akta Jual Beli dan pajak sesuai ketentuan. Keputusan Kurator bersifat final.

Selain aset bersama, Kurator juga mengumumkan menjual di bawah tangan tanah dan bangunan pabrik milik KPAS yang berada di Subang. Aset ini berada di atas 5 bidang tanah dalam satu hamparan. Kawasan ini memiliki luas 22.663 meter persegi

Aset ini ditawarkan dengan limit Rp25 miliar dalam periode waktu penjualan yang sama. Dalam transaksi ini pembeli juga dibebankan 50% akta jual beli dan pajak-pajak yang ditimbulkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Kurator Kepailitan PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS) akan melaksanakan penjualan bersama dengan Bank Panin (PNBN) secara di bawah tangan (notariel) atas aset pailit berupa tanah dan bangunan yang merupakan satu kesatuan hamparan di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Penjualan ini dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 327/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 Februari 2023 juncto Kesepakatan tanggal 26 Juni 2024 serta Penetapan Hakim Pengawas tanggal 7 Januari 2025.

Aset yang ditawarkan mencakup 17 bidang tanah berikut bangunan dan tanah kosong dengan peruntukan industri, berlokasi di Jalan Raya Purwodadi, Dusun Sidamukti, Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang. Total luas keseluruhan aset sekitar 49.672 meter persegi dengan satu akses masuk. Harga limit penjualan ditetapkan sebesar Rp35 miliar.

Dalam pengumuman bertanggal hari ini, 12 Januari 2026, Tim Kurator menyatakan penjualan dilakukan dalam kondisi “as is”. Peminat diwajibkan mengikuti open house yang dijadwalkan pada Rabu–Kamis, 14–15 Januari 2026 di lokasi aset. Peserta yang memenuhi syarat harus menyetorkan uang jaminan pembelian sebesar Rp17,5 miliar ke rekening Bank BNI atas nama Tim Kurator KPAS yang harus efektif paling lambat Jumat, 16 Januari 2026.

Surat penawaran harga disampaikan dalam amplop tertutup kepada Tim Kurator pada 16–19 Januari 2026 hingga pukul 15.00 WIB di kantor Tim Kurator di Jakarta Timur. Harga penawaran minimal sama dengan harga limit. Kurator, dengan bantuan notaris, akan membuka dan mengevaluasi penawaran serta menetapkan pemenang berdasarkan harga tertinggi. Pemenang akan diberitahukan pada Rabu, 21 Januari 2026.

Pemenang wajib melunasi harga pembelian paling lambat Jumat, 23 Januari 2026 sebelum penandatanganan Akta Jual Beli di PPAT yang ditunjuk. Apabila pembeli batal atau tidak melunasi tepat waktu, uang jaminan dikembalikan dengan pemotongan biaya administrasi sebesar 10 persen. Pembeli juga menanggung 50 persen biaya Akta Jual Beli dan pajak sesuai ketentuan. Keputusan Kurator bersifat final.

Selain aset bersama, Kurator juga mengumumkan menjual di bawah tangan tanah dan bangunan pabrik milik KPAS yang berada di Subang. Aset ini berada di atas 5 bidang tanah dalam satu hamparan. Kawasan ini memiliki luas 22.663 meter persegi

Aset ini ditawarkan dengan limit Rp25 miliar dalam periode waktu penjualan yang sama. Dalam transaksi ini pembeli juga dibebankan 50% akta jual beli dan pajak-pajak yang ditimbulkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyanyi Vidi Aldiano terbebas dari gugatan ganti rugi sebesar total Rp28,4 miliar terkait dengan polemik hak cipta lagu “Nuansa Bening” yang diciptakan oleh Keenan Nasution dan Rudi Pekerti.

Pasalnya, gugatan hak cipta yang dilayangkan oleh Keenan dan Rudi terhadap Vidi melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan SIPP PN Jakarta Pusat, perkara ini bermula saat Keenan Nasution dan Rudi Pekerti, yang diwakili Minola Sebayang sebagai kuasa hukum, mendaftarkan gugatan hak cipta dengan No. 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst pada 16 Mei 2025.

Dalam petitumnya, Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah menggunakan lagu “Nuansa Bening” secara komersial dalam 31 pertunjukkan tanpa seizin Para Penggugat selaku pencipta.

Vidi Aldiano diminta untuk membayar ganti rugi secara tunai sebesar Rp24,5 miliar dan menyertakan tanah dan bangunan rumah milik Tergugat di Jalan Kecapi, Jakarta Selatan sebagai sita jaminan (conservatoir beslag).

Gugatan selanjutnya dengan perkara No. 73/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst didaftarkan Para Penggugat pada 30 Juni 2025. Tergugat disebut telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah mengedarkan (mendistribusikan) lagu “Nuansa Bening” secara komersial dalam tiga platform musik digital tanpa seizin Para Penggugat.

Tiga platform yang dimaksud antara lain Apple Music, YouTube Music, dan Spotify. Adapun, ganti rugi yang ditulis dalam petitum adalah senilai total Rp3 miliar.

Terakhir, Rudi Pekerti melayangkan gugatan dengan perkara No. 74/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst kepada Vidi pada 3 Juli 2025. Vidi dituntut untuk mengubah nama pencipta lagu “Nuansa Bening” menjadi nama Penggugat dan Keenan Nasution dalam tiga platform musik digital tersebut dan membayar denda kerugian sebesar Rp900 juta.

Berdasarkan SIPP PN Jakarta Pusat, dikutip Kamis (20/11/2025), sebanyak tiga gugatan hak cipta yang ditujukan kepada penyanyi bernama lengkap Oxavia Aldiano tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh majelis hakim, yang dibacakan pada Rabu (19/11/2025).

Eksepsi yang diajukan oleh Vidi selaku Tergugat telah dikabulkan, sehingga majelis hakim tidak perlu melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Adapun, bunyi amar putusan perkara No. 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, No. 73/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, dan No. 74/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, yakni dalam eksepsi: mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat.

"Dalam pokok perkara adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima," bunyi amar putusan tersebut.

Selain itu, majelis hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan total Rp2,4 juta.

Adapun, majelis hakim untuk perkara No. 73 dan No. 74 terdiri atas Joko Dwi Atmoko sebagai ketua serta H. Sunoto dan Mochamad Arief selaku anggota. Sementara, majelis hakim perkara No. 53 terdiri atas Achmad R. Purba sebagai ketua serta Faisal dan Khusaini selaku anggota.