Bisnis.com, JAKARTA — Arc’teryx Equipment, divisi dari Amer Sports Canada Inc. merespon positif putusan yang mengabulkan gugatan pembatalan kedua yang diajukan di Pengadilan Niaga terkait pendaftaran merek logo Arc’teryx di Indonesia atas nama perusahaan asal yang tidak mendapatkan persetujuan dari Arc'teryx.

Cameron Clark, Vice President of Legal, Arc’teryx menjelaskan pada putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa merek Arc’teryx tersebut adalah merek terkenal dan pendaftaran merek di Indonesia atas nama perusahaan asal China tersebut memiliki persamaan dengan merek milik Arc’teryx, dan juga menyatakan pendaftaran tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik.

Dia menjelaskan dengan adanya putusan gugatan pembatalan kedua yang dikeluarkan pada akhir Februari 2026 memberikan penilaian lebih substantif terhadap pokok perkara yang diajukan oleh Arc'teryx.

Hal ini berbeda dengan putusan gugatan pembatalan merek pertama pada akhir Desember 2025, yang menolak gugatan dari Arc'teryx terhadap perusahaan asal China yang kini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

“Kami menyambut baik putusan ini sebagai bentuk pengakuan yang jelas atas hak Arc’teryx sebagai pemilik asli merek," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya hasil saat ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal dari pendaftaran dengan iktikad tidak baik oleh pihak ketiga, serta mencerminkan penilaian yang adil dan menyeluruh oleh pengadilan.

"Kami berkomitmen untuk terus melindungi kekayaan intelektual kami sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang positif di Indonesia," imbuhnya.

Arc’teryx berharap putusan yang adil saat ini dapat terus dipertahankan dalam proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Niaga, termasuk kasasi di Mahkamah Agung maupun pendaftaran lainnya yang dilakukan tanpa izin oleh pihak ketiga mana pun.

Putusan ini juga mencerminkan pengakuan Indonesia terhadap perlindungan merek terkenal dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perkara serupa.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) kini dituntut untuk tidak menutup mata terhadap urgensi pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Fahrul Zani menyatakan entitas "Merah Putih" pada koperasi desa sejatinya adalah kekhasan geografis dan budaya.

"Perlindungan merek kolektif dapat menjadi katalisator peningkatan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing produk koperasi di pasar yang lebih luas," kata Fahrul Zani dalam keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Tak dapat dipungkiri, tanpa adanya legalitas yang menaungi, produk-produk potensial tersebut rentan dibajak dan kerap menemui jalan buntu dalam ekspansi bisnis.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengambil peran sebagai inisiator, fasilitator, sekaligus regulator mulai dari penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pendampingan teknis, hingga sokongan finansial.

"Pemerintah daerah juga dapat menyediakan bantuan biaya pendaftaran HKI melalui APBD serta membangun kerja sama lintas sektor antara dinas terkait untuk mempercepat proses pengajuan merek kolektif," ujarnya.

Di sisi lain, Fahrul mengungkapkan bahwa setiap koperasi wajib mengadopsi pelatihan manajemen mutu dan memiliki sistem pengawasan internal yang ketat guna memastikan kualitas produk tidak jalan di tempat.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa upaya ini masih diwarnai sejumlah kendala struktural.

Rendahnya literasi HKI di kalangan pengurus, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hingga postur anggaran daerah yang belum berpihak pada program perlindungan kekayaan intelektual masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Adapun dia menuturkan program pendaftaran merek kolektif direkomendasikan agar terintegrasi secara utuh ke dalam cetak biru kebijakan pengembangan UMKM daerah.

"Dengan dukungan pemerintah daerah yang kuat, koperasi Merah Putih di Kalimantan Selatan diharapkan mampu memperkuat identitas produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Hukum (Kemenkum) menyatakan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bentuk merek kolektif bisa menjadi jaminan (agunan) dalam pengajuan modal usaha, termasuk bagi Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah membuka ruang bagi kekayaan intelektual sebagai aset yang tidak berwujud untuk dijadikan sebagai kolateral alias jaminan (agunan).

“Tidak ada alasan lagi buat lembaga-lembaga keuangan untuk tidak menerima hak kekayaan intelektual itu menjadi kolateral [jaminan]. Karena pijakannya sudah ada yang dahulu sama sekali tidak pernah dibayangkan sebelumnya,” kata Supratman dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, setiap KopDes/Kel Merah Putih dapat memanfaatkan HKI sebagai jaminan. Untuk itu, dia menjelaskan bahwa langkah pendaftaran merek kolektif menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi produk-produk koperasi.

Supratman berharap, merek kolektif produk koperasi bisa menjadi daya ungkit dalam meningkatkan daya saing produk koperasi di pasar nasional maupun internasional.

Dengan merek kolektif, dia menyebut koperasi tidak hanya mendapatkan perlindungan atas produknya, melainkan juga memiliki nilai tambah ekonomi lantaran bisa dijadikan agunan.

“Tidak usah khawatir karena perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sudah memberi landasan yang cukup untuk bisa menerima hak kekayaan intelektual itu menjadi jaminan untuk permohonan modal usaha, terutama di koperasi-koperasi kita di kemudian hari,” terangnya.

Nantinya, Kemenkum akan memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses pendaftaran merek kolektif melalui sistem digital yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual Kemenkum Razilu menuturkan bahwa hingga saat ini terdapat 504 permohonan merek kolektif atau merek dagang. Adapun dari jumlah itu 12 permohonan itu berasal dari koperasi.

Dari jumlah tersebut, sambung dia, sebanyak 319 merek kolektif telah terdaftar dan sebanyak 8 koperasi sudah memiliki merek kolektif terdaftar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menuturkan bahwa melalui pendaftaran merek kolektif tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan juga menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat melalui koperasi.

“Produk lokal yang berkualitas di daerah sering kalah di pasar hanya karena belum punya identitas yang kuat dan terlindungi, hari ini kita menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Kemenkop dan Kemenkum untuk memperkuat proses pembangunan ekosistem berupa dukungan terhadap merek kolektif dari hasil produk koperasi,” ujar Ferry.

Adapun, dokumen kerja sama antara Kemenkop dan Kemenkum tentang Fasilitasi dan Perlindungan kekayaan Intelektual Terhadap Penguatan Daya Saing Produk Koperasi itu ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koperasi (SesKemenkop) Ahmad Zabadi dan Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum Razilu.

Dia menyampaikan, dengan memiliki legalitas merek yang terdaftar di Kementerian Hukum, dipastikan produk-produk hasil anggota koperasi memiliki nilai tambah dan jaminan kualitas yang diakui secara hukum, sehingga persoalan pemasaran baik di pasar domestik ataupun internasional akan jauh lebih mudah.

“Melalui Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-AH.10.02-142 Tahun 2025 tentang Percepatan Pendaftaran Merek Kolektif Koperasi dan UMKM, kita memiliki payung hukum yang jelas untuk melindungi identitas produk koperasi dan mempercepat proses pendaftaran di seluruh daerah,” pungkasnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi karya melalui pencatatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menunjukkan peningkatan signifikan. HaKI kini telah menjadi instrumen strategis dalam menjaga nilai ekonomi dari sebuah ide, karya, maupun inovasi.

Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menunjukkan bahwa sepanjang 2025, jumlah permohonan kekayaan intelektual mencapai 412.243 pengajuan, melonjak tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebesar 249.701 (2022), 290.239 (2023), dan 339.304 (2024).