Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menegaskan penilaian kredit tetap menjadi kewenangan pihak bank meski ada pelonggaran SLIK, karena keputusan pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank dalam menjaga kualitas risiko.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

"Saya seringkali bicara hal yang sama dan saya konsisten akan mengatakan hal yang sama, bahwa biarkan bank yang memutus keputusan kredit. Karena keputusan kredit pada akhirnya adalah tanggung jawab bank dan tanggung jawab pengurus kalau ada apa-apa," kata Nixon menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Secara umum, Nixon mengatakan pihaknya menghormati kebijakan terbaru yang ditetapkan regulator karena lahir dari kebutuhan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta asosiasi perumahan.

Namun, ia menekankan bahwa bank memiliki ruang untuk menilai secara selektif, khususnya terhadap debitur dengan pinjaman di bawah Rp1 juta, apakah merupakan korban sistem atau mencerminkan karakter pembayaran.

Ia mencontohkan apabila seorang debitur memiliki banyak pinjaman kecil dengan kualitas macet, hal tersebut dapat menjadi indikasi perilaku kredit yang berisiko, sehingga tidak serta-merta layak mendapatkan pembiayaan baru.

"Kami dengar bahwa banyak sekali yang di bawah Rp1 juta ini, (punya) lebih dari satu rekening. Jadi, kalau misalnya dia punya 30 rekening, (ada kredit) Rp200 ribu, Rp300 ribu, itu kan di bawah Rp1 juta semua. Tapi semuanya NPL. Apakah orang seperti ini layak? Pertanyaannya kalau (kredit) Rp200 ribu saja tidak dibayar, bagaimana kita kasih ratusan juta? Kalau sudah menyangkut karakter," jelas Nixon.

Ia menambahkan dampak kebijakan pelonggaran SLIK terhadap penambahan debitur KPR subsidi juga masih belum dapat dipastikan.

Nixon pun menegaskan bahwa penilaian tetap harus dilakukan secara kasus per kasus dengan mempertimbangkan data dan profil masing-masing debitur.

"Jadi balik lagi, judgement atau keputusannya biar saja diserahkan ke bank, karena bank mengerti sekali keputusannya harus seperti apa," kata dia.

Sementara itu, Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menambahkan bahwa bahwa dalam praktik perbankan, penilaian kredit mengacu pada prinsip 5C yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition.

SLIK, jelas Setiyo, hanya merupakan salah satu indikator untuk melihat riwayat dan perilaku pembayaran debitur, sehingga tidak bisa menjadi satu-satunya dasar dalam keputusan kredit.

Meskipun riwayat kredit baik, ia mengatakan pengajuan tetap dapat ditolak apabila kapasitas pembayaran tidak memadai, misalnya pendapatan tidak mencukupi untuk membayar angsuran.

Selain itu, aspek kemampuan capital debitur menjadi pertimbangan, yang tercermin dari kemampuan menabung maupun besaran uang muka yang dimiliki.

Faktor agunan juga menjadi aspek penilaian, termasuk lokasi dan tingkat risiko aset, serta kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan bayar debitur ke depan.

"Itu adalah dari sisi risk management. Jadi itu (SLIK) bukan satu-satunya indikator kita melakukan approval kredit," kata Setiyo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

risiko pembiayaan tetap berada pada bank sebagai pihak yang menyalurkan kredit

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) siap untuk mengikuti kebijakan pelonggaran SLIK dari OJK untuk mempermudah proses pengajuan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kredit.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

“Di sisi konteks bahwa OJK sudah mempertimbangkan itu (SLIK hanya menampilkan kredit di atas Rp1 juta), itu memang kemudian artinya OJK sudah menghitung (risiko) beberapa kali. Kita sebagai pelaku, ya, mengikuti regulasi itu,” kata Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta saat dijumpai wartawan di BSI Tower Jakarta, Selasa.

Bob menambahkan bahwa SLIK tetap diperlukan sebagai informasi awal untuk melihat rekam jejak nasabah, yang selama ini menjadi salah satu dasar dalam proses penilaian kredit, di samping pertimbangan risiko lainnya sesuai regulasi.

Ia juga menyebutkan bahwa informasi dalam SLIK, termasuk apabila terdapat catatan yang kurang baik, tetap membantu dalam mengelola risiko pembiayaan.

Namun demikian, Bob mengingatkan bahwa risiko pembiayaan tetap berada pada bank sebagai pihak yang menyalurkan kredit.

“Tetapi di konteks itu, mungkin ada deviasi-deviasi tertentu yang dipertimbangkan oleh OJK,” kata Bob.

Di samping penyesuaian pelaporan dalam SLIK, OJK juga memutuskan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai kebijakan ambang batas Rp1 juta dalam SLIK tidak akan banyak berpengaruh terhadap pengajuan KPR.

Ia menilai pinjaman di bawah Rp1 juta relatif kecil dan jarang ditemui di perbankan. Menurutnya, pembaruan SLIK sejauh ini juga belum menjadi hambatan dalam pengajuan KPR.

“Prinsipnya SLIK merupakan alat bantu untuk melihat track record pembayaran, dan selama ini sangat membantu bank untuk melakukan analisis kualitatif. Bila pembaruan SLIK hanya terkait batasan Rp1 juta yang akan dilaporkan, tidak akan banyak pengaruh ke proses yang sudah ada saat ini,” kata Trioksa.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa OJK sangat mendukung program prioritas pembangunan perumahan tiga juta rumah tersebut.

Penguatan kebijakan SLIK tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor OJK Menara Radius Prawiro, Senin (13/4).

Untuk mendukung percepatan program perumahan, OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang menjadi tugas BP Tapera.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pembentukan Loan Factory ini juga menunjukkan kesiapan BTN dalam mendukung ambisi pertumbuhan bisnis kredit konsumer ke depannya,

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - Head of Transformation and Partnership Management Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Erika menyampaikan, pengembangan BTN Loan Factory bertujuan untuk mendorong pertumbuhan bisnis konsumer perseroan.

Ia mengatakan, target tersebut sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi bank konsumer terpercaya yang memberikan layanan finansial terintegrasi dan customer experience terbaik bagi nasabah.

“Pembentukan Loan Factory ini juga menunjukkan kesiapan BTN dalam mendukung ambisi pertumbuhan bisnis kredit konsumer ke depannya,” ucap Erika dalam acara peluncuran BTN Loan Factory di Kompleks Kantor BTN Cabang Bekasi, Jawa Barat, Senin.

Ia menyatakan, dengan beroperasinya fasilitas tersebut, operating model (kerangka kerja) pemrosesan kredit konsumer oleh pihaknya berubah dari sebelumnya berupa regional-based model (berdasarkan wilayah operasional) menjadi process-based model (berdasarkan proses).

Pihaknya berharap, perubahan operating model tersebut dapat mendukung perubahan mindset (cara pandang) di lingkungan perseroan agar lebih berfokus pada pelayanan terhadap nasabah.

“BTN Loan Factory merupakan sentra pemprosesan kredit konsumer di BTN yang berlandaskan pada operational excellence untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan konsisten kepada para nasabah kita, kualitas proses yang lebih baik, dan secara bersamaan dapat meningkatkan produktivitas tim dan efisiensi proses,” kata Erika.

Melalui fasilitas tersebut, pelaksanaan dan pengawasan proses pengajuan pembiayaan didesain agar dapat menjamin konsistensi waktu yang dibutuhkan untuk menyetujui setiap permintaan kredit nasabah.

“Dari yang sebelumnya mungkin lebih inward looking (fokus pada faktor internal) dan akan dijaga konsisten maksimal 5 hari per tahun ini yang kami targetkan, dan diharapkan akan terus membaik mencapai maksimal 3 hari di beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

Erika menuturkan, inisiatif pembentukan BTN Loan Factory tersebut dilakukan melalui integrasi bertahap dari yang sebelumnya pemrosesan kredit dilakukan di masing-masing kantor cabang menjadi di enam Regional Loan Processing Center (RLPC/Pusat Pemrosesan Pembiayaan Regional).

Kemudian, perseroan menerapkan pilot project pada Agustus 2025 dengan menggabungkan dua RLPC yang membawahi operasional di wilayah Jakarta 1, Jakarta 2, dan Jawa Barat.

“Hingga akhirnya pada tanggal 6 April 2026 ini, jadi satu minggu yang lalu, telah dilakukan implementasi nasional penggabungan seluruh RLPC yang menempati gedung BTN Loan Factory baru ini,” imbuh Erika.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meluncurkan BTN Loan Factory untuk mempercepat proses pengajuan kredit, terutama kredit pemilikan rumah (KPR), yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam tiga hari pada beberapa tahun ke depan.

Untuk tahun ini, bank BUMN tersebut menargetkan dapat menyetujui setiap pengajuan pembiayaan dalam lima hari. Sementara, saat ini, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pengajuan kredit di BTN adalah selama enam hari, lebih singkat dibandingkan sebelumnya yang mencapai sembilan hari.

"Kami ingin melayani nasabah lebih baik. Sering sekali ada keluhan waktu aplikasi (pengajuan) KPR di satu titik (lokasi) lebih dari sebulan. Karena prosesnya belum ter-centralized (terpusat), kadang-kadang kami nggak tahu (ada masalah tersebut)," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Bekasi, Jawa Barat, Senin.

Ia menuturkan perseroan menerima 220 ribu hingga 250 ribu pengajuan KPR setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan transformasi sistem yang terintegrasi dan terstandardisasi untuk dapat mengelola pengajuan tersebut secara efisien.

Ia mengatakan transformasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan bisnis agar dapat mendorong pertumbuhan sehingga menjadikan emiten perbankan berkode BBTN tersebut sebagai perusahaan besar bertaraf global.

Pihaknya pun mengembangkan BTN Loan Factory tersebut untuk meningkatkan booking, menjaga service level agreement (SLA), serta memperbaiki kualitas kredit atau rasio non-performing loan (NPL/kredit macet).

Selain itu, fasilitas tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, terutama di bidang sumber daya manusia (SDM).

"(Kami juga ingin operasional) lebih efisien, orangnya jadi terpusat dan (SDM) yang lain kami bisa pindahkan ke sales atau ke unit lain. Yang paling penting lagi adalah nasabah memiliki kepastian waktu. Itu yang mau kami ciptakan (melalui BTN Loan Factory)," kata Nixon.

BTN Loan Factory terletak di kompleks Kantor BTN Cabang Bekasi, Jawa Barat, dan sudah beroperasi sejak 6 April lalu.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami memperbarui PDaja.com agar tidak hanya menjadi platform pengajuan pinjaman, tetapi juga sebagai alat bantu yang memberikan transparansi, edukasi, dan kenyamanan dalam proses pembiayaan.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) mencatat penyaluran pinjaman melalui layanan digital PDaja.com hingga saat ini telah mencapai lebih dari Rp1,9 triliun yang diberikan kepada lebih dari 1.051 nasabah, dengan sekitar 800 pinjaman yang masih aktif.

Pertumbuhan ini, menurut perseroan, didukung oleh lebih dari 1.800 mitra bisnis individu dan 35 mitra koperasi di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur ESME Business Bank Sampoerna Rudy Mahasin dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa PDaja.com merupakan langkah strategis perusahaan dalam memperluas inklusi keuangan dan memberikan pengalaman digital yang efisien bagi nasabah.

“Kami memahami bahwa kecepatan dan kepastian merupakan kebutuhan utama nasabah saat ini. Karena itu, kami memperbarui PDaja.com agar tidak hanya menjadi platform pengajuan pinjaman, tetapi juga sebagai alat bantu yang memberikan transparansi, edukasi, dan kenyamanan dalam proses pembiayaan,” kata Rudy.

Lending Center Divison Head Bank Sampoerna Hendra Setiawan menjelaskan bahwa PDaja.com merupakan wujud nyata komitmen Bank Sampoerna dalam memberikan solusi finansial yang mudah, cepat, dan transparan.

Layanan tersebut berorientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi nasabah dalam mengakses pinjaman Bank Sampoerna secara digital, sehingga dapat dimanfaatkan dalam setiap tahap kehidupan.

Hendra mengatakan, banyak orang merasa ragu untuk mengajukan kredit, karena tidak tahu apakah mereka memenuhi syarat atau berapa besar kewajiban yang harus dibayar.

Kini, melalui website PDaja.com, masyarakat bisa melakukan self-assessmentsecara mandiri dan mendapatkan pre-approvalbegitu selesai mengisi formulir ajukan pinjaman.

“Kami seringkali bertanya kepada pelaku UMKM, apa kendala mereka dalam mengakses layanan kredit dari perbankan. Menurut mereka proses pengajuan kreditnya lama dan dokumen yang dibutuhkan banyak. Setelah mengumpulkan dokumen dan ditunggu cukup lama, ternyata pengajuan tidak dapat disetujui. PDaja.com hadir untuk memberikan solusi atas kendala ini,” ujar Hendra.

Dengan layanan berbasis website, masyarakat dapat mengetahui apakah dengan data yang dimiliki, pengajuan kreditnya dapat disetujui atau tidak.

Cukup dengan mengisi self-assesment lima menit, termasuk memasukkan geotaggingjaminan yang dimiliki, masyarakat dapat memperoleh persetujuan awal yang berisi plafon indikatif berapa nominal pinjaman yang dapat disetujui.

Setelah mendapatkan persetujuan awal ini, mereka dapat mengirimkan dokumen untuk diverifikasi oleh petugas bank apakah sesuai dengan self-assesment yang telah diisi sebelumnya. Jika sesuai, maksimal dalam dua minggu kredit sudah dapat dicairkan.

Dengan proses yang sepenuhnya digital, masyarakat dapat memperoleh gambaran kemampuan finansial mereka sebelum melanjutkan ke tahap pengajuan resmi.

“Fitur ini membantu orang mengambil keputusan lebih tepat sejak awal, sekaligus mempercepat proses persetujuan,” kata Hendra pula.

Sebagai bentuk fleksibilitas bagi calon debitur, Bank Sampoerna juga menyediakan fasilitas plafon rekening koran (PRK), pinjaman angsuran, maupun pinjaman tetap yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan cashflow nasabah. Jaminan yang diterima adalah rumah, ruko, apartemen, atau gudang.

Masyarakat dapat mengajukan pinjaman secara online melalui PDaja.com untuk berbagai kebutuhan baik konsumtif maupun produktif tanpa harus melalui proses panjang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Skor kredit sering dianggap sebagai gambaran seberapa baik seseorang berkomitmen dalam menjalankan kewajiban finansialnya. Bagi masyarakat yang pernah mengajukan pembiayaan, istilah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentu bukan hal asing.

Sistem yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking ini menjadi acuan penting bagi lembaga keuangan saat menilai kelayakan calon peminjam, terutama untuk pengajuan kredit.

Apabila catatan SLIK seseorang kurang baik, peluang untuk memperoleh pinjaman dari bank maupun perusahaan pembiayaan akan semakin kecil. Terlebih, kini OJK mewajibkan layanan pinjaman online P2P Lending untuk ikut melaporkan data ke SLIK, sehingga rekam jejak kredit masyarakat semakin mudah dipantau.

Dengan demikian, histori pinjaman di dalam P2P Lending juga akan mempengaruhi skor kredit seseorang.

Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) bahkan menyebut 40% pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) ditolak karena skor kredit buruk. Mereka menyebut hal itu disebabkan oleh tunggakan cicilan di pinjol.

Selain itu, OJK juga sempat menyoroti kasus para pencari kerja yang gagal mendapatkan pekerjaan karena terganjal oleh skor kredit di SLIK OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa data SLIK dapat dilakukan pembaruan apabila peminjam (borrower) telah melakukan pembayaran atau melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendati demikian dalam pernyataan terbaru, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga meluruskan bahwa pihaknya tidak melarang lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan kredit bagi para debitur dengan kualitas kredit tidak lancar.

"Penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon individu, dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu," pungkas Mahendra dalam konferensi pers virtual, dikutipSenin (26/5/2025).

Adapun saat ini pengecekan SLIK dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, seseorang sebaiknya seseorang perlu mengecek skor kredit sebelum mengajukan pinjaman.

Mengutip laman pegadaian.co.id, skor SLIK OJK dibagi menjadi lima. Nasabah dengan skor 1 berarti memiliki riwayat kredit paling baik sedangkan yang memiliki skor 5 bermasalah dengan kredit macet.

Perlu diketahui bahwa hanya debitur dengan skor 1 dan 2 dapat mengajukan kredit kepada bank tanpa menemui masalah. Nasabah dengan skor 3, 4, dan 5 perlu melakukan pembersihan skor terlebih dahulu.

Adapun cara untuk mengetahui skor kredit bisa dilakukan melalui laman resmi idebku.ojk.go.id. Lantas, bagaimana caranya apabila sudah memiliki catatan kredit buruk?

Apabila masih ada tunggakan kredit yang belum terselesaikan, satu-satunya cara untuk membersihkan catatan kredit yang jelek adalah dengan melunasi kewajiban yang belum terselesaikan.

Akan tetapi ada kemungkinan tunggakan kredit muncul karena suatu kesalahan. Bila menduga hal tersebut terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah menghubungi atau melaporkan masalah tersebut ke pihak terkait.

Lazimnya, pembaruan data SLIK OJK akan dilakukan maksimal 30 hari sejak pelunasan. Anda juga bisa meminta surat keterangan lunas (SKL) sebagai bukti untuk mengajukan kredit baru.

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat yang pernah mengakses layanan pembiayaan pasti mengenal Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem yang dulunya bernama BI Checking ini menjadi penentu ketika masyarakat ingin mendapatkan layanan finansial khususnya pembiayaan kredit.

Semakin buruk nilai dalam SLIK, seseorang akan sulit atau bahkan tidak bisa mendapatkan kredit dari lembaga keuangan seperti bank hingga multifinance. Terlebih saat ini OJK telah mengatur bahwa pinjaman online P2P Lending menjadi pihak yang wajib lapor SLIK. Dengan demikian, histori pinjaman di dalam P2P Lending juga akan mempengaruhi skor kredit seseorang.

Sebelum aturan tersebut dirilis, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) bahkan menyebut 40% pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) ditolak karena skor kredit buruk. Mereka menyebut hal itu disebabkan oleh tunggakan cicilan di pinjol.

Selain itu, OJK juga sempat menyoroti kasus para pencari kerja yang gagal mendapatkan pekerjaan karena terganjal oleh skor kredit di SLIK OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa data SLIK dapat dilakukan pembaruan apabila peminjam (borrower) telah melakukan pembayaran atau melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebenarnya saat ini pengecekan SLIK dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, seseorang sebaiknya seseorang perlu mengecek skor kredit sebelum mengajukan pinjaman.

Mengutip laman pegadaian.co.id, skor SLIK OJK dibagi menjadi lima. Nasabah dengan skor 1 berarti memiliki riwayat kredit paling baik sedangkan yang memiliki skor 5 bermasalah dengan kredit macet.

Perlu diketahui bahwa hanya debitur dengan skor 1 dan 2 dapat mengajukan kredit kepada bank tanpa menemui masalah. Nasabah dengan skor 3, 4, dan 5 perlu melakukan pembersihan skor terlebih dahulu.

Adapun cara untuk mengetahui skor kredit bisa dilakukan melalui laman resmi idebku.ojk.go.id. Lantas, bagaimana caranya apabila sudah memiliki catatan kredit buruk?

Apabila masih ada tunggakan kredit yang belum terselesaikan, satu-satunya cara untuk membersihkan catatan kredit yang jelek adalah dengan melunasi kewajiban yang belum terselesaikan.

Akan tetapi ada kemungkinan tunggakan kredit muncul karena suatu kesalahan. Bila menduga hal tersebut terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah menghubungi atau melaporkan masalah tersebut ke pihak terkait.

Lazimnya, pembaruan data SLIK OJK akan dilakukan maksimal 30 hari sejak pelunasan. Anda juga bisa meminta surat keterangan lunas (SKL) sebagai bukti untuk mengajukan kredit baru.