REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perbankan dan platform e-commerce memperluas kolaborasi untuk mendorong penggunaan transaksi digital di ruang publik. Strategi ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang terintegrasi dengan aktivitas belanja digital.

Bank Jakarta menggandeng platform e-commerce BliBli dalam gelaran Jakarta Fair 2026 dengan membuka engagement store di Hall C1 Anjungan Pemprov DKI Jakarta. Kolaborasi tersebut mengusung konsep online to offline yang menggabungkan layanan perbankan dan pengalaman belanja digital dalam satu lokasi.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan, kerja sama tersebut bertujuan memperkenalkan layanan transaksi non-tunai secara langsung kepada masyarakat yang berkunjung ke Jakarta Fair.

"Melalui kehadiran konsep baru yaitu Engagement Store dengan menggandeng BliBli, salah satu e-commerce ternama, kami berharap masyarakat Jakarta dapat menikmati pengalaman belanja dan transaksi yang unik dan berkesan," ujar Agus dalam siaran pers, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Agus, kolaborasi antara perbankan dan platform digital menjadi salah satu cara untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan transaksi non-tunai.

Dalam kerja sama tersebut, BliBli menyediakan sejumlah produk elektronik yang dapat dibeli langsung oleh pengunjung. Bank Jakarta juga menyediakan promo bagi pengguna kartu debit Visa Bank Jakarta yang bertransaksi di area tersebut.

Selain area belanja, pengunjung dapat mengakses berbagai layanan perbankan seperti pembukaan rekening melalui aplikasi JakOne Mobile, pengajuan kredit dan pembiayaan, serta layanan setor dan tarik tunai melalui ATM Cash Recycling Machine (CRM).

Di area yang sama, masyarakat juga dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui fasilitas pembayaran digital yang tersedia.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengatakan, Jakarta Fair menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan produk dan layanan perbankan kepada masyarakat secara lebih luas.

"Momentum PRJ 2026 menjadi bentuk dukungan kami dalam mewujudkan ekosistem transaksi yang modern dan inklusif untuk Kota Jakarta," ujar Arie.

Kolaborasi antara sektor perbankan dan e-commerce diperkirakan akan semakin berkembang seiring meningkatnya adopsi transaksi digital. Selain memperluas akses layanan keuangan, model kerja sama tersebut juga menjadi upaya menjangkau konsumen melalui pengalaman berbelanja yang terintegrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perbankan dan platform e-commerce memperluas kolaborasi untuk mendorong penggunaan transaksi digital di ruang publik. Strategi ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang terintegrasi dengan aktivitas belanja digital.

Bank Jakarta menggandeng platform e-commerce BliBli dalam gelaran Jakarta Fair 2026 dengan membuka engagement store di Hall C1 Anjungan Pemprov DKI Jakarta. Kolaborasi tersebut mengusung konsep online to offline yang menggabungkan layanan perbankan dan pengalaman belanja digital dalam satu lokasi.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan, kerja sama tersebut bertujuan memperkenalkan layanan transaksi non-tunai secara langsung kepada masyarakat yang berkunjung ke Jakarta Fair.

"Melalui kehadiran konsep baru yaitu Engagement Store dengan menggandeng BliBli, salah satu e-commerce ternama, kami berharap masyarakat Jakarta dapat menikmati pengalaman belanja dan transaksi yang unik dan berkesan," ujar Agus dalam siaran pers, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Agus, kolaborasi antara perbankan dan platform digital menjadi salah satu cara untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan transaksi non-tunai.

Dalam kerja sama tersebut, BliBli menyediakan sejumlah produk elektronik yang dapat dibeli langsung oleh pengunjung. Bank Jakarta juga menyediakan promo bagi pengguna kartu debit Visa Bank Jakarta yang bertransaksi di area tersebut.

Selain area belanja, pengunjung dapat mengakses berbagai layanan perbankan seperti pembukaan rekening melalui aplikasi JakOne Mobile, pengajuan kredit dan pembiayaan, serta layanan setor dan tarik tunai melalui ATM Cash Recycling Machine (CRM).

Di area yang sama, masyarakat juga dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui fasilitas pembayaran digital yang tersedia.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengatakan, Jakarta Fair menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan produk dan layanan perbankan kepada masyarakat secara lebih luas.

"Momentum PRJ 2026 menjadi bentuk dukungan kami dalam mewujudkan ekosistem transaksi yang modern dan inklusif untuk Kota Jakarta," ujar Arie.

Kolaborasi antara sektor perbankan dan e-commerce diperkirakan akan semakin berkembang seiring meningkatnya adopsi transaksi digital. Selain memperluas akses layanan keuangan, model kerja sama tersebut juga menjadi upaya menjangkau konsumen melalui pengalaman berbelanja yang terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penyaluran kredit ke program prioritas pemerintah dan UMKM, tidak bersifat wajib bagi perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) bertujuan mengarahkan perencanaan kredit agar lebih terukur dan berkelanjutan, termasuk dalam mendukung program strategis pemerintah.

“Namun demikian penyaluran kredit dimaksud tidak bersifat mandatori,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDK Bulanan April 2026 secara virtual, Selasa (5/5/2026).

Dian mengatakan, bank tetap memiliki keleluasan dalam menerapkan strategi penyaluran kredit sesuai risk appetite dan risk tolerance masing-masing. Otoritas juga meminta perbankan agar tetap mengedepankan manajemen risiko dan tata kelola yang baik dalam menyalurkan kredit.

Adapun dalam rancangan aturan tersebut, OJK juga menambahkan pengaturan mengenai cakupan rencana bisnis termasuk dalam rangka mengakomodasi perkembangan digitalisasi perbankan, serta penyempurnaan cakupan laporan realisasi dan laporan pengawasan RBB.

Sebagaimana diketahui, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan bahwa OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam sejarah awal penerbangan, pilot mengendalikan pesawat sepenuhnya. Namun, ketika kompleksitas meningkat, teknologi autopilot mulai diperkenalkan. Awalnya ia sekadar membantu menjaga arah dan ketinggian pesawat. Seiring waktu, hari ini sebagian besar proses penerbangan justru dikendalikan oleh autopilot. Pilot tetap ada, tetapi perannya bukan lagi mengendalikan, melainkan mengawasi kerja sistem.

Lintasan evolusi ini merepresentasikan arah perkembangan akal imitasi (AI). AI bergerak dari sistem yang information-driven, menuju decision-support, dan kini memasuki fase decision-making. Dalam fase ini, AI tidak lagi hanya membantu manusia. Ia mulai bertindak sebagai perencana, pengambil keputusan dan eksekutor tindakan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai agen AI.

Perubahan ini tampak teknologis, tetapi implikasinya bersifat ekonomi dan institusional. Dalam teori ekonomi, agen adalah entitas yang memiliki kapasitas untuk membuat pilihan. Selama ini, agen tersebut adalah manusia atau institusi yang mewakili manusia. Namun, dengan berkembangnya agen AI, sebagian fungsi tersebut mulai didelegasikan kepada algoritma. Ini bukan sekadar otomatisasi, tetapi pergeseran otoritas pengambilan keputusan.

Dalam konteks perbankan, pergeseran ini menyentuh jantung dari model bisnis yang telah bertahan selama berabad-abad. Secara historis, transformasi digital di sektor ini sejatinya bukanlah fenomena baru. Selama ini digitalisasi perbankan hanya dimaknai sederhana sebagai upaya memindahkan layanan fisik bank ke kanal digital di layar gawai cerdas.

Namun, perubahan yang kita saksikan hari ini dan di masa depan akan berbeda secara fundamental dan jauh lebih disruptif. Kita tidak lagi berbicara tentang digitalisasi, tetapi tentang pergeseran lokus pengambilan keputusan. Kita memasuki era AI yang tidak hanya menganalisis, tetapi juga bertindak tanpa intervensi manusia.

Aktivitas penyaluran kredit bank dapat menjadi studi kasus menarik. Agen AI tidak hanya menilai kelayakan kredit di awal, tetapi terus memantau kondisi debitur secara real-time. Ketika terjadi perubahan arus kas atau perilaku transaksi, AI dapat secara otomatis memutuskan penyesuaian batas kredit atau memberikan peringatan dini. Ini bukan lagi credit scoring, tetapi evaluasi kredit secara berkelanjutan.

Data empiris menunjukkan bahwa pergeseran di industri ini bukan sekadar wacana. European Central Bank (2025) melaporkan peningkatan signifikan dalam penggunaan AI di sektor perbankan, terutama dalam fungsi penilaian kredit dan deteksi kecurangan.

Setali tiga uang, laporan McKinsey berjudul “Building the AI Bank of the Future” memperkirakan bahwa AI berpotensi menciptakan nilai ekonomi tambahan di sektor perbankan global hingga lebih dari US$1 triliun per tahun. Hal ini diperoleh terutama melalui peningkatan efisiensi dan personalisasi layanan.

KORELASI PERILAKU

Di sinilah paradoks muncul. Semakin canggih sistem, semakin besar pula potensi efisiensi dan risiko yang ditimbulkan. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam sistem keuangan dapat meningkatkan korelasi perilaku antar institusi. Ketika banyak bank menggunakan model yang serupa, ada risiko bahwa mereka akan menghasilkan keputusan yang juga serupa.

Dalam kondisi pasar yang bergejolak, keseragaman ini dapat mempercepat terjadinya herding behavior. Banyak pelaku akan mengambil keputusan yang sama pada waktu yang bersamaan. Setali tiga uang, Bank for International Settlements (BIS) menyebut AI berpotensi mengubah cara risiko muncul dan menyebar dalam sistem keuangan. Risiko tidak lagi berasal dari kegagalan satu institusi, tetapi dari kesalahan kolektif algoritma yang saling terhubung.

Konfigurasi problematika tersebut membawa implikasi strategis bagi industri bank. Pertama, bank perlu mendefinisikan ulang sumber keunggulan kompetitifnya. Jika fungsi analitis dapat dilakukan oleh algoritma, maka keunggulan tidak lagi berada pada kemampuan memproses informasi, tetapi pada kemampuan mengakses dan mengelola data yang berkualitas.

Dalam ekonomi digital, data adalah faktor produksi baru. Bank yang mampu mengintegrasikan data internal dengan ekosistem eksternal, melalui open banking dan kemitraan strategis akan memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan mereka yang tetap tertutup.

Kedua, bank harus bertransformasi dari pengambil keputusan menjadi orkestrator keputusan. Dalam ekosistem berbasis agen AI, keputusan tidak lagi diambil secara terpusat, melainkan dihasilkan oleh interaksi berbagai algoritma. Bank harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berada dalam kerangka risiko yang dapat diterima. Hal ini menuntut kapabilitas baru berupa pemahaman terhadap risiko model dan risiko algoritmik.

Ketiga, bank perlu memperkuat fungsi kepercayaan sebagai diferensiasi utama. Ketika sistem keuangan semakin kompleks dan didorong oleh algoritma yang tidak selalu transparan, nilai dari kepercayaan terhadap institusi bank justru meningkat. Ini berarti bahwa investasi dalam tata kelola, transparansi, dan perlindungan data menjadi sama pentingnya dengan investasi dalam teknologi.

Pada akhirnya, perubahan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar tentang masa depan perbankan. Jika peran utama bank sebagai lembaga intermediasi dapat dilakukan lebih cepat dan lebih murah oleh algoritma, apakah bank masih dibutuhkan, atau hanya belum tergantikan?

Dalam banyak kasus, sejarah menunjukkan bahwa sebuah institusi tidak runtuh secara tiba-tiba. Ia hanya kehilangan relevansinya secara perlahan. Agen AI mungkin bukan akhir dari perbankan, tetapi bisa menjadi awal dari redefinisi yang tidak semua pemain mampu bertahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pengembangan kanal digital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dinilai mulai membuahkan hasil.

Kinerja dari kanal digitalnya mulai membantu menopang kinerja perseroan secara umum.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama menilai aplikasi Livin' by Mandiri alias Livin' telah menjadi salah satu aplikasi keuangan dengan pertumbuhan pengguna tercepat.

"Hal ini mendongkrak fee-based income secara signifikan. Di sisi lain, digitalisasi yang sukses memungkinkan BMRI menekan Cost to Income Ratio (CIR), sehingga efisiensi operasionalnya kini mulai membayangi BBCA," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4/2026).

Selain itu, ia menambahkan, BMRI juga memiliki keuntungan secara ekosistem BUMN dan Danantara.

Konsolidasi aset negara melalui Danantara akan membutuhkan layanan perbankan korporasi yang kompleks, sindikasi kredit, hingga manajemen kas berskala besar, dimana seluruh layanan itu merupakan spesialisasi utama BMRI.

"Prospek pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi sektor industri dan energi termasuk energi baru dan terbarukan diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan pembiayaan besar dan kredit korporasi, yang bisa jadi peluang besar bagi BMRI sebagai bank besar dan memiliki kapabilitas," imbuh dia.

Menurut Nafan, BMRI memiliki keunggulan dari sisi dividen ditambah dengan potensi return total yang menarik.

Dengan demikian, bagi investor yang mencari imbal hasil (income dan capital gain), saham BMRI tetap menarik.

Adapun, ia memperkirakan dividen yield BMRI mencapai 8,80 persen.

Direktur Finance & StrategyBank Mandiri Novita Widya Anggraini menerangkan secara keseluruhan, hingga Februari 2026 volume transaksi melalui Livin' by Mandiri terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dengan total transaksi mencapai lebih dari 738,7 juta transaksi sejak awal tahun, atau tumbuh sekitar 28 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ia menjelaskan, peningkatan ini didorong oleh semakin luasnya pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian produk dan layanan digital, hingga transfer dana antar individu maupun pelaku usaha.

Selain itu, meningkatnya penggunaan transaksi pembayaran di berbagai merchant dan pelaku usaha, termasuk UMKM, juga turut memperkuat peran layanan digital Bank Mandiri dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat serta memperluas akses transaksi yang lebih praktis, cepat, dan inklusif.

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas transaksi digital tersebut, Bank Mandiri juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan berbasis komisi (fee-based income) yang berasal dari berbagai layanan pembayaran, transfer, serta transaksi digital lainnya.

Hal ini tecermin dari pertumbuhan pendapatan berbasis komisi dari berbagai platform digital Bank Mandiri, termasuk Livin' by Mandiri sebesar Rp 625 miliar yang meningkat 45,3 persen secara tahunan.

Kemudian, platformwholesale Kopra by Mandiri sebesar Rp 421 miliar yang tumbuh 29,3 persen secara tahunan (yoy), seiring dengan semakin tingginya volume transaksi nasabah di kanal digital perseroan.

Bisnis.com, PADANG — Pukul 07.00 WIB, matahari baru naik menerangi bumi, Nia sudah berdiri di depan rumah impiannya di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat. Berpakaian muslimah, dia berjalan menuju pangkalan ojek, lalu melanjutkan perjalanan dengan bus di jalur utama. Empat puluh menit perjalanan setiap pagi bukan lagi beban. Sebab kini, dia pulang ke rumah miliknya sendiri.

Nia kini berusia 29 tahun, bekerja di sebuah salon di Kota Padang. Gajinya rata-rata Rp1.800.000 per bulan. Tidak besar, bahkan mungkin tergolong pas-pasan di era sekarang. Namun pada Mei 2025, dia membuat keputusan besar, mengambil rumah KPR bersubsidi dekat dari Bandara Internasional Minangkabau.

Keputusan itu lahir dari kelelahan. Bertahun-tahun dia membayar kontrakan Rp12 juta per tahun. “Kalau dihitung, hampir Rp1 juta per bulan. Habis begitu saja,” ujarnya pelan, Selasa (3/3/2026).

Saat mengetahui ada KPR bersubsidi dengan cicilan Rp1 juta per bulan, pikirannya sederhana, daripada membayar sewa, lebih baik membayar sesuatu yang kelak menjadi miliknya selamanya.

Rumah itu tidak besar. Minimalis, bersih, dengan dinding yang masih beraroma cat baru. Namun bagi Nia, itulah simbol kemandirian. Halaman kecilnya dia rawat sendiri. Pot-pot tanaman mulai berjajar di teras. Di ruang tamu, perabot tertata sederhana. Tenang. Hangat.

Di rumah itu, dia tinggal bersama tantenya, Nani. Perempuan yang belum menikah itu menjadi sandaran sekaligus teman berbagi mimpi. “Rumah ini punya Nia. Saya cuma menemani supaya dia tidak sendirian,” kata Nani sambil tersenyum.

Dia berjualan produk secara online untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Kesepakatannya jelas, Nia fokus membayar cicilan KPR, sementara urusan dapur dan kebutuhan rumah tangga ditanggung dari hasil jualan secara online tersebut.

Gotong royong dalam lingkup kecil keluarga itu menjadi fondasi keberanian Nia. Dari gajinya, sekitar 70% habis untuk cicilan. Sisanya nyaris tak banyak. Tapi semangatnya justru terasa berlipat. Baginya, rumah adalah masa depan.

Keberanian Nia mengambil KPR bukan perkara sederhana, karena ini adalah pengalaman kredit pertamanya, dan langsung untuk rumah. Dia sempat mendengar cerita bahwa pengajuan KPR rumit, banyak syarat, hingga soal pengecekan riwayat kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang kerap menjadi momok.

Namun proses yang dia jalani bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terasa berbeda. Persyaratan dilengkapi, catatan kreditnya bersih, dan pengajuan berjalan lancar. “Saya bersyukur tidak dipersulit,” katanya.

Kemudahan itu tak berhenti di proses akad. Untuk membayar cicilan, Nia tidak perlu datang ke kantor cabang. Cukup membuka aplikasi Bale by BTN di ponselnya, angsuran bisa dibayar kapan saja dan di mana saja. Bahkan, transaksi belanja pun kini dia lakukan melalui aplikasi yang sama. Digitalisasi membuatnya lebih praktis, tanpa mengurangi rasa aman.

Hampir satu tahun tinggal di rumah itu, Nia mengaku lebih tenang. Dia memang masih harus berjuang, dan dia sadar, dengan penghasilan saat ini, ruang geraknya terbatas. Karena itu, dia bercita-cita mencari pekerjaan yang lebih baik agar pendapatannya meningkat. “Biar nanti bisa menabung juga,” sebutnya.

Kisah Nia adalah satu dari jutaan cerita akses kepemilikan rumah di Indonesia. Sejak meluncurkan KPR pada 1976 hingga Desember 2025, BTN mencatat total penyaluran kredit perumahan mencapai 5,97 juta unit dengan nilai kumulatif Rp555,11 triliun. Angka yang bukan sekadar statistik, melainkan deretan keluarga yang akhirnya memiliki hunian layak.

Pada Januari 2026 saja, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP mencapai 6.749 unit. Sepanjang 2025, jumlahnya menembus 192.208 unit. Capaian tersebut menegaskan peran strategis BTN dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan nasional, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan keterangan Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu pada pemberitaan Bisniscom sebelumnya bahwa pembiayaan perumahan memiliki efek berganda terhadap industri konstruksi, bahan bangunan, hingga penyerapan tenaga kerja.

"Ke depan, fokus pembiayaan tetap diarahkan pada segmen masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan komitmen memperluas akses hunian terjangkau,"ujarnya.

Namun dibalik angka triliunan rupiah itu, ada cerita seperti Nia. Tentang seorang perempuan muda yang setiap pagi menempuh perjalanan 40 menit demi mempertahankan mimpinya. Tentang tante yang rela berbagi tanggung jawab agar keponakannya memiliki masa depan lebih pasti.

Rumah itu mungkin sederhana. Tapi di dalamnya tersimpan keberanian, kerja keras, dan keyakinan bahwa masa depan bisa diperjuangkan, bahkan dengan gaji Rp1,8 juta per bulan, dan setiap kali Nia menutup pintu rumahnya di malam hari, dia tahu satu hal, lelahnya hari ini tidak lagi sia-sia. Sebab dia tidak sekadar membayar cicilan, tapi dia sedang mencicil masa depan yang nan indah.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank INA) angkat bicara terkait wacana penghapusan kategori KBMI 1 dan dorongan kenaikan kelas menjadi KBMI 2 yang sebelumnya mengemuka dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank INA, Adhiputra Tanoyo, mengatakan hingga saat ini perseroan masih menunggu kejelasan aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sebenarnya kita juga masih nanya-nanya. Modal minimum kan dari Rp3 triliun sampai Rp6 triliun. Begitu Rp6 triliun otomatis naik ke KBMI 2. Modal kita sekarang sekitar Rp3,1 triliun,” ujar Adhiputra, Selasa (24/2/2026).

Dia menilai, arah kebijakan tersebut tentu akan memunculkan pertanyaan mengenai langkah strategis Bank INA ke depan, khususnya terkait penambahan modal inti dari kisaran Rp3 triliun menuju Rp6 triliun.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank INA memilih bersikap hati-hati. Manajemen menyatakan masih menunggu kepastian regulasi dari OJK sebelum mengambil langkah strategis.

“Kalau nanti OJK memutuskan semua harus Rp6 triliun, ya mau tidak mau pemegang saham harus menambah modal. Tapi saat ini kami masih wait and see, menunggu kejelasan aturan dari OJK,” tegas Adhiputra.

Untuk diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Perincian aturan KBMI yaitu KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Rencana OJK

OJK mengungkapkan rencana untuk menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 untuk mendorong konsolidasi perbankan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

"Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya.

Dian menambahkan langkah tersebut sejalan dengan upaya OJK mendorong ekspansi anorganik perbankan, termasuk melalui merger dan akuisisi.

Dia menyebut OJK telah berdiskusi dan mendorong bank-bank di KBMI I untuk mulai berbicara mengenai kemungkinan merger. Menurutnya, konsolidasi bank di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri agar lebih efisien.

Siapkan Insentif

Seiring dengan hal ini, OJK membuka peluang pemberian insentif bagi bank-bank dengan modal inti kecil atau KBMI I yang mengambil langkah konsolidasi untuk memperkuat struktur perbankan nasional.

Dian menjelaskan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank kecil merupakan agenda strategis untuk memperkuat ketahanan perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah tersebut juga penting di tengah akselerasi digitalisasi perbankan dan meningkatnya risiko siber.

"Pendekatan OJK tentu sekarang ini masih bersifat persuasif ya, saya kira ini adalah cara yang bagus adalah tentu saja mendorong nanti mungkin memberikan insentif juga kepada bank-bank yang akan melakukan konsolidasi," ujar Dian.

Menurutnya, OJK telah menyampaikan imbauan resmi kepada seluruh bank KBMI 1 pada akhir Oktober 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bisnis, permodalan, dan prospek jangka panjang.

Bank diminta mengidentifikasi strategi penguatan, baik melalui peningkatan modal organik maupun langkah anorganik seperti merger atau akuisisi.

“Imbauan secara formal untuk penguatan fundamental dan konsolidasi telah kami sampaikan kepada bank-bank KBMI I pada akhir bulan Oktober lalu melalui surat yang kita kirim,” tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Bank Indonesia (BI) tengah mengakselerasi transformasi digital melalui implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 di Jawa Timur.

Ekonom Senior Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Willy Togi mengatakan bahwa salah satu fokus utama dalam peta jalan tersebut, yakni perluasan inovasi QRIS, termasuk adopsi teknologi QRIS TAP berbasis NFC untuk mendukung ekosistem pembayaran yang lebih inklusif dan efisien.

“Ada lima visi utama BSPI 2030, yakni mencakup integrasi ekonomi-keuangan digital nasional, digitalisasi perbankan, serta jaminan interlink antara fintech dan perbankan,” ujarnya saat acara capacity building, Sabtu (14/2/2026).

Selain itu, dia menyebut, BI juga menekankan keseimbangan inovasi dengan perlindungan konsumen hingga penguatan kepentingan nasional dalam ekonomi digital antarnegara.

Menurut dia visi SPI 2030 tetap relevan dengan penekanan pada penguatan implementasi untuk menjamin fungsi bank sentral dalam pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Sebagai bagian dari evolusi tersebut, dia menjelaskan, BI memperkenalkan QRIS TAP yang memanfaatkan teknologi Near Field Communication (NFC).

“Inovasi ini dirancang untuk mempercepat proses transaksi, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan kecepatan waktu pemrosesan (throughput time) tinggi,” katanya.

Willy menerangkan, terdapat empat sektor utama yang menjadi target perluasan use case QRIS TAP, di antaranya adalah sektor transportasi dan perparkiran. Implementasi diarahkan pada konsep tap-on-bus pada angkutan daerah seperti Damri, serta digitalisasi parkir modern berbasis gerbang di rumah sakit, mal, dan kampus.

“Khusus di wilayah Jawa Timur, inovasi ini juga menyasar digitalisasi street parking dengan menggunakan mesin NFC portabel,” jelasnya.

Selanjutnya, dia menambahkan pada sektor ritel, BI berupaya memperkuat ekosistem UMKM melalui penggunaan alat NFC sederhana seperti Soundbox guna mempermudah proses onboarding pedagang kecil ke dalam sistem pembayaran digital.

“Sektor pariwisata juga menjadi perhatian melalui digitalisasi tiket masuk objek wisata yang menggunakan entrance gate tanpa memerlukan reservasi, serta pemanfaatan pada sektor publik seperti vending machine di berbagai pusat keramaian,” tuturnya.

Selain pengembangan QRIS, menurut dia, BI turut mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di tingkat daerah.

“Upaya ini dilakukan melalui pembentukan Taskforce KKI yang melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD], industri sistem pembayaran, serta Organisasi Perangkat Daerah [OPD] terkait,” ujarnya.

Dia menyebut, langkah strategis ini bertujuan untuk memasukkan implementasi KKI Pemerintah ke dalam peta jalan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di mana Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong menjadi penyedia layanan guna mendukung efisiensi belanja pemerintah daerah.

Dia menambahkan, BI secara konsisten juga memperkuat aspek perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan pencegahan pencucian uang (AML-CFT).

“Pengawasan berbasis teknologi seperti regtech dan suptech terus dioptimalkan untuk menjamin persaingan usaha yang sehat di industri sistem pembayaran,” ujarnya.

Melalui bauran kebijakan ini, dia menuturkan, BI optimistis Jawa Timur dapat menjadi salah satu barometer kesuksesan digitalisasi sistem pembayaran nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era digital 2030. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) memperkuat tata kelola perlindungan data dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di tengah meningkatnya digitalisasi layanan perbankan dan risiko siber, dengan mengantongi dua sertifikasi berstandar internasional terkait privasi data dan manajemen AI.

BCA memperoleh sertifikasi ISO 27701 tentang sistem manajemen privasi informasi serta ISO 42001 terkait tata kelola kecerdasan buatan.

Langkah ini dinilai mempertegas kesiapan bank dalam mengelola risiko teknologi sekaligus menjaga kepercayaan nasabah di tengah adopsi AI yang semakin luas di industri jasa keuangan.

Direktur BCA Lianawaty Suwono mengatakan penguatan tata kelola data dan AI menjadi krusial seiring pemanfaatan teknologi digital yang semakin kompleks dalam operasional perbankan, mulai dari layanan transaksi, analisis data nasabah, hingga pengelolaan risiko.

“Transformasi digital di perbankan tidak hanya berbicara soal kecepatan dan kenyamanan, tetapi juga bagaimana risiko dapat dikelola secara bertanggung jawab. Kepercayaan nasabah sangat bergantung pada bagaimana data dan teknologi digunakan,” ujarnya dikutip Selasa (10/2/2026).

Sertifikasi ISO 27701 merupakan standar internasional yang mengatur sistem manajemen privasi informasi, termasuk pengelolaan data pribadi nasabah dari hulu ke hilir, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga penghapusan data. Standar ini juga menjadi rujukan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data yang semakin ketat.

Sementara itu, ISO 42001 yang terbit pada 2023 menjadi standar global terbaru untuk tata kelola kecerdasan buatan. Sertifikasi ini menekankan aspek etika, transparansi, akuntabilitas, serta mitigasi risiko dalam pengembangan dan pemanfaatan AI, termasuk potensi bias, keamanan sistem, dan dampaknya terhadap pengguna.

Bagi sektor perbankan, pengaturan AI menjadi isu strategis seiring meningkatnya penggunaan teknologi ini dalam pengambilan keputusan berbasis data, personalisasi layanan, hingga pencegahan fraud. Penguatan tata kelola AI dinilai penting agar inovasi tidak menimbulkan risiko baru bagi stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen.

Menurut Lianawaty, adopsi standar internasional tersebut merupakan bagian dari upaya BCA memperkuat kerangka manajemen risiko teknologi informasi secara menyeluruh, sejalan dengan arah penguatan tata kelola di industri perbankan nasional.

“Inovasi harus berjalan beriringan dengan governance yang kuat. Dengan standar ini, kami memastikan pemanfaatan teknologi, termasuk AI, tetap berada dalam koridor yang aman dan bertanggung jawab,” katanya.

Ke depan, tekanan terhadap industri perbankan untuk meningkatkan ketahanan siber, perlindungan data, serta tata kelola teknologi diperkirakan akan terus meningkat, seiring ekspektasi regulator dan masyarakat terhadap keamanan layanan keuangan digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan kredit perbankan yang tercatat 9,69% secara tahunan (year on year/YoY) pada Desember 2025 disebut menjadi sinyal perbaikan kinerja pembiayaan menjelang 2026, sekaligus memperkuat optimisme perbankan terhadap prospek kredit tahun ini, meski prinsip kehati-hatian tetap dikedepankan.

Director Finance and Business Planning Bank Sahabat Sampoerna Henky Suryaputra menilai perbaikan pertumbuhan kredit di akhir 2025 mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Menurutnya, capaian tersebut tidak mengubah strategi perseroan secara drastis, namun memvalidasi optimisme terhadap keberlanjutan pertumbuhan kredit ke depan.

“Angka pertumbuhan kredit industri sekitar 9% per Desember 2025 merupakan sinyal positif yang sangat kami apresiasi. Ini menunjukkan resiliensi ekonomi Indonesia,” ujar Henky kepada Bisnis (21/1/2026).

Dia menambahkan, Bank Sampoerna melihat tren pertumbuhan kredit masih berpotensi berlanjut pada 2026, dengan momentum akhir tahun lalu menjadi landasan yang cukup kuat.

Namun demikian, perseroan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. “Perbaikannya berpotensi sustain, tetapi kami tetap prudent. Momentum akhir 2025 menjadi fondasi yang baik untuk tahun ini,” katanya.

Henky menyebutkan, pertumbuhan kredit Bank Sampoerna diperkirakan dapat sejalan dengan rata-rata industri, terutama didorong oleh pembiayaan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kolaborasi dengan mitra fintech dan lembaga keuangan lainnya.

Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang mendorong perbaikan kredit di akhir 2025 sekaligus menjadi penentu arah pertumbuhan ke depan, yakni terjaganya stabilitas ekonomi makro dan daya beli masyarakat, serta penguatan ekosistem digital dan kolaborasi yang memperluas akses pembiayaan.

“Digitalisasi dan kemitraan, termasuk melalui skema bank-as-a-service, menjadi katalis utama pertumbuhan kredit ke depan,” ujarnya.

Meski demikian, Henky mengingatkan adanya risiko perlambatan pertumbuhan kredit yang perlu diantisipasi. Potensi pemburukan kualitas aset, terutama pada segmen yang rentan terhadap perubahan daya beli, menjadi faktor yang paling diwaspadai oleh perbankan.

“Pertumbuhan kredit yang tinggi harus diimbangi dengan kualitas yang baik. Karena itu, kami akan terus menjaga manajemen risiko sambil tetap menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial,” pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit pada Desember 2025 sebesar 9,69% secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan bulan lalu yang hanya tumbuh 7,74%.

Selain itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menilai prospek pertumbuhan kredit pada 2026 masih perlu dicermati, seiring dengan permintaan kredit dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan pertumbuhan kredit perseroan sepanjang 2025 masih tergolong moderat atau mild, yakni sekitar 4,5% YoY. Kondisi itu dipengaruhi oleh permintaan kredit yang melemah serta daya beli masyarakat yang relatif masih rendah.

“Pertumbuhan kredit kami mild tahun lalu di 4,5% sehubungan dengan permintaan kredit yang melemah serta daya beli yang relatif masih rendah. Sehingga kami selektif untuk memastikan kualitas aset yang baik dan menghemat CKPN guna mempertahankan profitabilitas yang sehat,” ujar Lani kepada Bisnis, Rabu (21/1/2026).

Meski demikian, Lani melihat adanya peluang perbaikan pada tahun ini seiring dengan kondisi likuiditas yang tidak terlalu ketat serta penurunan cost of fund (CoF) secara bertahap. Namun, perseroan tetap memonitor apakah perbaikan tersebut diikuti oleh peningkatan permintaan kredit dari masyarakat.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyampaikan pertumbuhan kredit pada Desember 2025 berada di kisaran target kredit 2025 yang ditetapkan otoritas moneter, yakni di kisaran 8-11% YoY.

“Kredit perbankan tumbuh sebesar 9,96% YoY, berada dalam kisaran perkiraan Bank Indonesia sebesar 8-11% ” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Januari 2026, Rabu (21/1/2026).

Berdasarkan kelompok penggunaan, Perry mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21.06%, 4,52%, dan 6,58%.

Dia mengatakan, capaian itu sejalan dengan upaya BI untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat kebijakan likuiditas makroprudensial serta realisasi program prioritas pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga.

Dari sisi permintaan, Perry menyebut bahwa pelaku usaha terus didorong untuk melakukan ekspansi usaha dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan).

BI mencatat, fasilitas undisbursed loan pada Desember 2025 masih besar, yaitu mencapai Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia.

Sementara dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 28,57% dan DPK yang tumbuh sebesar 13,83% (yoy) pada Desember 2025.

Adapun BI memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2026 akan semakin tinggi yakni di kisaran 8% sampai 12%. Perry memastikan, BI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan industri perbankan untuk bersiap menghadapi meningkatnya risiko serangan siber, menyusul sejumlah insiden yang melibatkan layanan BI-FAST belakangan ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan disrupsi digital telah mengubah lanskap layanan perbankan secara signifikan. Masyarakat kini semakin memilih bank yang mampu menyediakan layanan digital yang simpel, cepat, aman, dan nyaman, sehingga mendorong perbankan untuk terus melakukan transformasi dan digitalisasi.

Meski demikian, Dian menegaskan bahwa era digitalisasi juga membawa tantangan besar berupa meningkatnya potensi serangan siber. Menurutnya, sektor keuangan sebagai salah satu fondasi perekonomian nasional harus dijaga dengan memastikan seluruh infrastruktur teknologi informasi terlindungi dari berbagai ancaman.

“Ancaman siber tidak hanya berpotensi mengganggu operasional bank, tetapi juga dapat merusak reputasi sektor keuangan serta mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” ujar Dian dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).

Rentetan insiden siber yang terjadi pada layanan BI-FAST dalam beberapa waktu terakhir dinilai menjadi alarm keras bagi industri perbankan, khususnya dalam memperkuat ketahanan dan keamanan sistem teknologi informasi.

OJK menilai keamanan siber harus menjadi prasyarat utama dalam transformasi digital perbankan, bukan sekadar pelengkap.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, OJK menerapkan pendekatan Risk Based Supervision (RBS) atau pengawasan berbasis risiko.

Melalui pendekatan ini, OJK menilai kondisi dan tingkat kesehatan bank secara proporsional dan berkelanjutan, termasuk mengevaluasi risiko operasional yang mencakup aspek teknologi informasi dan keamanan siber. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan secara berkala setiap semester.

Pengawasan tersebut dilakukan baik secara tidak langsung (offsite) maupun melalui pemeriksaan langsung (onsite), berdasarkan rencana pengawasan yang disusun dengan mempertimbangkan prioritas, tingkat urgensi, ketersediaan sumber daya, serta karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas operasional masing-masing bank.

Pascaterjadinya insiden siber di sejumlah bank pembangunan daerah (BPD), OJK juga telah melakukan crash program pemeriksaan terhadap seluruh BPD di Indonesia dengan fokus pada ketahanan dan keamanan siber.

"Bank-bank tersebut diminta memastikan pelaksanaan langkah-langkah penguatan sistem keamanan guna meminimalkan risiko kejadian serupa di kemudian hari," imbuhnya.

Selain itu, OJK memperkuat kerja sama dengan regulator sistem pembayaran dalam upaya pencegahan terulangnya insiden sejenis, terutama untuk menjaga kelancaran dan keamanan transaksi digital nasional.

Dari sisi regulasi, OJK telah menerbitkan sejumlah ketentuan terkait penerapan teknologi informasi dan keamanan siber di perbankan, antara lain Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum serta Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.

"OJK juga kembali mengingatkan perbankan untuk memperkuat manajemen risiko dalam rangka mencegah penyalahgunaan sistem perbankan dan tindak pidana fraud," jelasnya.

Upaya tersebut meliputi penyempurnaan fraud detection system, penguatan penerapan know your customer (KYC), analisis dan evaluasi berkala atas profil serta limit transaksi nasabah, serta penguatan manajemen risiko terhadap pihak ketiga.

Semakin masifnya digitalisasi layanan perbankan, OJK menegaskan bahwa kesiapan menghadapi serangan siber menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan PT Bank QNB Indonesia Tbk. (BKSW) menutup sejumlah kantor cabang menambah daftar panjang jumlah kantor cabang bank yang tutup.

Melalui laman resminya, Bank QNB Indonesia mengumumkan akan menghentikan operasional kantor cabang di Bandung Dago, Semarang Gajah Mada, Surabaya Darmo, dan Jakarta Pluit mulai 5 Januari 2026. Operasional akan dialihkan ke beberapa kantor cabang di Jakarta, seperti Jakarta SCBD dan Jakarta Gajah Mada.

“Dengan ini kami menginformasikan bahwa Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) di bawah efektif tidak beroperasi pada Senin, 5 Januari 2026,” tulis manajemen melalui laman resminya, dikutip Selasa (26/11/2025).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap jumlah kantor bank baik BUMN, BPD, dan swasta menyusut pada Juni 2025, sedangkan bank asing tercatat stabil.

Dalam laporan Statistik Perbankan Indonesia, secara industri jumlah kantor bank menyusut dari 24.170 unit pada Juni tahun lalu menjadi 23.538 unit pada Juni 2025 atau berkurang 632 unit dalam setahun.

OJK mengungkapkan bahwa jumlah kantor cabang bank pelat merah pada Juni 2025 mencapai 12.078 unit. Jumlah itu menyusut 2,31% secara tahunan (year on year/YoY) dibanding Juni 2024 yang tercatat sebanyak 12.364 unit. Dengan demikian, selama setahun terdapat 286 kantor bank milik negara yang tutup.

Penurunan juga terjadi pada BPD dan bank swasta. Kantor cabang BPD susut 1,16% YoY menjadi 3.999 unit pada Juni 2025. Pada periode yang sama tahun lalu, OJK mencatat jumlah kantor cabang BPD sebanyak 4.046 unit.

Kemudian, kantor cabang swasta pada Juni 2025 tercatat sebanyak 7.442 unit. Jumlah itu menyusut 3,86% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 7.741 unit.

Sementara itu, jumlah kantor bank asing tercatat stagnan, yakni sebanyak 19 unit. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan sejak 2023. Dengan demikian, jumlah kantor cabang bank per Juni 2025 mencapai 23.538 unit.

Menurut lokasi bank, OJK melaporkan bahwa Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, dan Jawa Tengah menjadi lima wilayah dengan penurunan jumlah kantor bank terbanyak.

Pada Juni 2025, jumlah kantor bank di Riau turun 3,44% dibanding periode yang sama tahun lalu, menjadi 371 unit. Kantor bank di Sulawesi Utara turun 3,27% menjadi 59 unit, Kalimantan Barat turun 2,59% menjadi 75 unit, Sumatra Barat turun 2,38% menjadi 82 unit, dan Jawa Tengah turun 2,20% menjadi 311 unit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya mengatakan jumlah kantor cabang bank umum yang secara tren mengalami penurunan pada dasarnya merupakan langkah yang dilakukan berdasarkan keputusan bisnis masing-masing bank.

Menurutnya, tren itu akan terus berlanjut seiring dengan peningkatan adopsi teknologi informasi di bidang keuangan, yang semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank.

Apalagi, lanjut dia, digitalisasi membuat nasabah mendapatkan akses layanan kapan saja dan di mana saja, sehingga efisiensi operasional menjadi fokus utama.

“Adopsi teknologi digital dalam layanan perbankan memungkinkan nasabah mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, sehingga meminimalisir pemanfaatan layanan kantor bank dalam hal tidak produktif dan memiliki volume transaksi yang rendah,” ujarnya dalam jawaban tertulis belum lama ini.

Kendati begitu, Dian menekankan proses penutupan cabang yang berdampak pada pengurangan pegawai telah diantisipasi melalui program pelatihan ulang (retraining) dan realokasi ke unit bisnis lain dalam lingkup bank.

“Hingga saat ini, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tidak menimbulkan persoalan besar karena bank-bank terus didorong mematuhi aturan ketenagakerjaan, termasuk dalam hal pemberian kompensasi yang layak bagi pegawai terdampak,” tuturnya.