Saya sempat mengikuti beberapa anak muda Kupang yang membuat brand baju kaos lokal

Kupang, NTT (ANTARA) - Pengamat ekonomi Dr. Rolland E. Fanggidae menilai euforia Piala Dunia 2026 berpotensi mendorong perputaran ekonomi UMKM lokal melalui peningkatan aktivitas usaha di sektor kuliner, merchandise, dan industri kreatif.

"Euforia Piala Dunia 2026 ini sangat memberikan dampak bagi omzet UMKM, terutama yang bergerak di bidang kuliner, aksesoris, dan merchandise," kata dia di Kupang, Kamis.

Hal itu disampaikannya berkaitan dengan ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar mulai 11 Juni-19 Juli 2026.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang itu mengatakan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 membawa dampak ekonomi yang luas, tidak hanya bagi negara tuan rumah, tetapi juga bagi pelaku usaha di daerah lain, termasuk di Indonesia.

Menurut dia, perubahan pola konsumsi masyarakat selama berlangsungnya Piala Dunia 2026 juga berpotensi meningkatkan penjualan makanan ringan dan minuman, terutama karena banyak pertandingan disiarkan pada malam hari.

"Kafe, restoran, dan tempat-tempat nongkrong bisa mengoptimalkan potensi pendapatan mereka dengan menyesuaikan jam operasional mengikuti waktu siaran pertandingan. Ini menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan keuntungan," katanya.

Selain itu, euforia Piala Dunia 2026 juga mendorong peningkatan penjualan berbagai produk merchandise, seperti jersey, kaus, aksesori, dan pernak-pernik yang berkaitan dengan negara atau tim peserta.

“Apalagi dengan fanatisme masyarakat terhadap tim-tim tertentu yang cukup tinggi, pasti rela untuk mengeluarkan uang membeli merchandise sebagai bentuk dukungan,” ujarnya.

Di Kota Kupang, kata dia, sejumlah pelaku industri kreatif dan usaha sablon lokal juga mulai memanfaatkan momentum tersebut dengan memproduksi merchandise bertema Piala Dunia 2026.

Ia mencontohkan sejumlah brand lokal yang membuat kaus dengan desain bertema negara peserta, pemain sepak bola, bendera, maupun slogan yang mencerminkan dukungan terhadap tim tertentu.

“Saya sempat mengikuti beberapa anak muda Kupang yang membuat brand baju kaos lokal dan mereka juga menangkap peluang ini. Ini peluang yang bisa dimaksimalkan pelaku sektor industri kreatif, untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar ke depannya,” ujar dia.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, Jusuf Kuleh mengatakan penguatan kurs dolar AS yang menyentuh level Rp17.814 per dolar AS pada Jumat pagi ini, bisa menjadi berkah bagi daerah yang berbasis pada ekspor komoditas.

"Kenaikan kurs dolar AS terhadap rupiah bisa menjadi berkah bagi daerah yang berbasis ekspor komoditas, seperti Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang mengekspor batu bara, minyak bumi, gas alam cair (LNG), dan kelapa sawit, karena pembayaran menggunakan mata uang dolar AS," kata Jusuf Kuleh di Samarinda, Kaltim, Jumat.

Menurut Jusuf, bagi para raksasa tambang dan perkebunan di Kaltim, situasi saat ini laksana durian runtuh yang melipatgandakan keuntungan mereka dalam sekejap, sehingga secara tidak langsung pun berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) melalui dana bagi hasil.

Namun di sisi lain, kenaikan kurs dolar AS terhadap rupiah juga menyebabkan kenaikan atau inflasi barang-barang impor. Termasuk bisa menyebabkan kenaikan biaya logistik dan transportasi sehingga otomatis akan menaikkan harga pangan di pasar-pasar tradisional baik di Samarinda, Balikpapan, maupun Penajam Paser Utara, Kaltim.

Apalagi, Kaltim bukan daerah produsen pangan utama, sehingga sebagian besar pasokan bahan kebutuhan pokok dan barang konsumsi masih harus didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

Selain itu, proyek raksasa Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dikebut di kawasan Kaltim juga terancam terkena imbas dari kenaikan dolar AS.

Jusuf Kuleh berharap Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar uang termasuk di pasar spot untuk menahan laju pelemahan kurs rupiah agar tidak menembus batas psikologis baru.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kaltim juga diharapkan bergerak cepat memanfaatkan momentum lonjakan pendapatan ekspor untuk mempertebal jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan.

"Rupiah yang kritis adalah ujian nyata bagi ketahanan ekonomi kita. Jika salah langkah dalam memitigasi risiko, angka Rp17.900 pada Kamis kemarin dan menjadi Rp17.800 Jumat ini, bukan sekadar rekor temporal, melainkan pintu masuk menuju krisis ekonomi, maka harus diantisipasi," kata Kuleh.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Saya kira sudah tepat. Bahkan ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi

Surabaya (ANTARA) - Pakar ekonomi bidang energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi per 18 April 2026 merupakan langkah wajar sebagai koreksi kebijakan sebelumnya di tengah krisis energi global.

“Saya kira sudah tepat. Bahkan ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi. Selama ini harga BBM non-subsidi, khususnya RON 92 ke atas, memang ditentukan oleh mekanisme pasar sesuai dengan kondisi ekonomi,” kata Fahmy dalam keterangan diterima di Surabaya, Jatim, Senin.

Ia menjelaskan kenaikan harga tersebut seharusnya mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Ketika harga minyak global meningkat maka harga BBM non-subsidi juga semestinya ikut naik, meskipun tidak selalu secara proporsional.

Menurut Fahmy, kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi merupakan langkah yang kurang tepat dan kini telah dikoreksi melalui penyesuaian harga pada pertengahan April 2026.

Ia juga menilai dampak kenaikan tersebut terhadap masyarakat relatif kecil karena konsumsi BBM non-subsidi tidak sebesar BBM subsidi serta tidak digunakan untuk distribusi kebutuhan pokok.

“Pengaruhnya terhadap masyarakat menurut saya tidak signifikan. Karena konsumen BBM non-subsidi jumlahnya tidak sebesar pengguna pertalite dan solar. Selain itu, BBM non-subsidi juga tidak digunakan untuk angkutan kebutuhan pokok,” katanya.

Fahmy menambahkan kebijakan pemerintah yang menahan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar merupakan langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Kalau Pertalite dan solar dinaikkan, itu pasti memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi keputusan menaikkan BBM non-subsidi, tetapi menahan BBM subsidi, menurut saya sudah tepat,” kata Fahmy.

Terkait potensi peralihan konsumsi, ia menilai risikonya kecil karena pengguna BBM non-subsidi umumnya tidak mudah beralih ke BBM dengan oktan lebih rendah, terutama karena pertimbangan performa mesin kendaraan.

“Risiko itu pasti ada, tetapi kecil. Karena pengguna BBM non-subsidi umumnya pemilik mobil pribadi, bahkan mobil mewah. Mereka tidak serta-merta pindah ke BBM subsidi karena bisa berdampak pada mesin kendaraan. Apalagi harga Pertamax dan Pertamax Green juga tidak naik,” ujarnya.

Senada, pakar ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima) Robert Winerungan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan BBM non-subsidi sambil menahan harga BBM subsidi guna menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

“BBM non-subsidi itu dikonsumsi masyarakat kelas atas yang tidak banyak berkontribusi terhadap inflasi,” kata dia.

Robert juga menilai harga BBM di Indonesia masih relatif murah dibandingkan sejumlah negara lain, terutama untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar.

Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi peralihan konsumsi ke BBM subsidi melalui pembatasan yang lebih tegas, termasuk bagi kendaraan tertentu.

“Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi,” ujar Robert.

Ia menambahkan pemerintah harus memastikan pasokan BBM subsidi tetap aman guna menghindari kelangkaan serta antrean panjang di lapangan, sekaligus mendorong masyarakat menggunakan energi secara lebih efisien.

Mengutip situs MyPertamina, harga sejumlah BBM non-subsidi mengalami kenaikan signifikan per 18 April 2026, antara lain Pertamax Turbo menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100, Dexlite Rp23.600 dari Rp14.200, dan Pertamina Dex Rp23.900 dari Rp14.500.

Sementara itu, harga beberapa jenis BBM seperti Pertamax (Research Octane Number/RON 92) tetap Rp12.300 per liter dan Pertamax Green 95 Rp12.900 per liter sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN — Pengamat sekaligus akademisi dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin menyebut deflasi yang terjadi pada Maret 2026 di Sumatra Utara (Sumut) saat adanya Ramadan, Idulfitri, juga Hari Raya Nyepi merupakan suatu kondisi langka.

Sebelumnya, BPS Sumut menyampaikan wilayah ini mengalami inflasi bulanan sebesar -0,13% (month-to-month/mtm) atau deflasi pada Maret 2026 yang disumbang oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar -0,13%. Komoditas penyumbang utama antara lain cabai merah, tomat, cabai rawit, emas perhiasan, hingga bawang merah.

Pada Februari, Sumut justru mencatatkan inflasi sebesar 0,22% (mtm) setelah pada Januari juga mengalami deflasi sedalam 0,75% (mtm).

“Deflasi di bulan Maret ini menjadi sesuatu yang langka terjadi karena bertepatan dengan Ramadan, Nyepi, dan Idulfitri,” kata Gunawan, Rabu (1/4/2026).

Dijelaskan Gunawan momen perayaan hari besar keagamaan dan nasional yang kerap diikuti libur panjang pada dasarnya bisa memicu terjadinya peningkatan permintaan atau demand.

Terlebih, pada perayaan Idulfitri kemarin sejumlah pos pendapatan masyarakat terpantau mengalami kenaikan seiring pembagian bantuan sosial, tunjangan hari raya (THR), hingga bonus. Gunawan menyebut hal itu berpeluang besar memicu kenaikan harga atau inflasi.

“Namun, pada Maret kemarin sejumlah harga kebutuhan pokok justru mengalami penurunan secara bulanan,” tambahnya.

Temuan di lapangan, lanjutnya, penurunan terjadi pada sejumlah komoditas seperti daging ayam yang turun sekitar 2,3%; telur ayam yang turun sekitar 7,3%; hingga daging sapi yang turun sekitar 0,5%.

Komoditas hortikultura juga menunjukkan hal serupa. Bawang putih disebutnya mengalami penurunan harga sebanyak 7,8%; bawang merah sekitar 8,7%; dan cabai rawit sebanyak 7,6%.

Di sisi lain, pergerakan harga emas juga berpeluang mendorong terjadinya deflasi di wilayah Sumut.

Sedangkan komoditas yang berpeluang memicu inflasi antara lain minyak goreng dan gula pasir yang tercatat mengalami kenaikan masing-masing 2,4% dan 2,7%; begitupula kentang dan buncis; serta harga tiket pesawat.

“Saya sebelumnya menghitung Sumut berpeluang mencetak deflasi paling sedikit 0,18% secara bulanan atau month to month pada Maret,” ujar dia.

Terkait penyebab deflasi di saat banyak momen hari besar keagamaan, Gunawan menyebut memang ada beberapa upaya pemerintah untuk meredam inflasi selama bulan Maret. Salah satunya yakni lewat gerakan pangan murah (GPM). Ditambah lagi, ada panen yang cukup banyak untuk komoditas cabai sehingga pemerintah tidak harus melakukan intervensi pada komoditas yang kerap menyumbang inflasi besar tersebut.

Gunawan menilai deflasi yang terbentuk pada Maret lebih diakibatkan oleh upaya konkret pemerintah untuk meredam gejolak harga.

“Semata-mata bukan karena faktor keberuntungan. Saya menilai formula untuk meredam gejolak harga sudah tersedia dan sudah teruji,” kata Gunawan.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Etika Karyani menyarankan pengganti Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) haruslah sosok yang berani dan bersih.

Menurut dia, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu, hal itu menjadi kunci utama dalam memperbaiki arsitektur pengawasan yang terlalu reaktif, minim transparansi, dan rentan kompromi, serta tata kelola internal juga harus diperkuat dalam rangka memulihkan kepercayaan pasar.

Dengan demikian, sosok Ketua Dewan Komisioner OJK harus tegas dan tanpa kompromi dalam rangka menjaga kepercayaan pasar serta investor baik domestik maupun global.

"Saat ini, krusial dengan tindakan nyata, seperti menindak tegas emiten bermasalah, membuka data kepemilikan secara penuh, mengaudit ulang struktur pasar. Jangan lupa regulator harus berintegritas dengan tidak melindungi elite pasar," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

Disusul Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyatakan pengunduran diri.

Selain itu, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) IB Aditya Jayaantara juga telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman juga telah mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Jumat (30/01) pagi.

Iman mengatakan pengunduran diri yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini 18 Desember 2025 diperkirakan bergerak fluktuatif dengan cenderung melemah pada rentang Rp16.690 hingga Rp16.720 per dolar AS.

Mengutip Bloomberg, Rabu (17/12/2025), rupiah ditutup melemah tipis 3,50 poin atau 0,02% ke Rp16.694 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS menguat 0,47% ke 98,60.

Sementara itu, mayoritas mata uang di Asia ditutup melemah. Yen Jepang terdepresiasi 0,50% bersama won Korea sebesar 0,45%. Adapun, yuan China dan ringgit Malaysia masing-masing terapresiasi 0,04% dan 0,09%.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa indeks dolar AS menguat setelah pelaku pasar mencermati berbagai data ekonomi Amerika Serikat yang dirilis pada Selasa (16/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa tingkat pengangguran AS tercatat naik ke level tertinggi dalam empat tahun terakhir, disertai data nonfarm payroll dan indeks manajer pembelian (PMI) Desember yang lebih lemah dari ekspektasi. Kondisi tersebut memperkuat sinyal perlambatan ekonomi Negeri Paman Sam.

Selain itu, data penjualan ritel AS untuk Oktober juga melambat dari bulan sebelumnya, di tengah kekhawatiran pasar terhadap kondisi likuiditas setelah The Fed kembali membeli obligasi pemerintah pada Desember 2025.

“Pelaku pasar kini menanti rilis data inflasi AS yang akan menjadi petunjuk arah kebijakan moneter The Fed ke depan,” ujar Ibrahim dalam keterangannya.

Dari sisi geopolitik, sentimen pasar turut dipengaruhi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memerintahkan blokade terhadap kapal tanker minyak yang dikenai sanksi yang keluar masuk Venezuela.

Sementara dari dalam negeri, Ibrahim menilai keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI Rate di level 4,75% pada Rapat Dewan Gubernur Desember 2025 menjadi faktor penahan tekanan terhadap rupiah.

Keputusan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan inflasi yang masih terkendali dalam sasaran 2,5±1% serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang tinggi.

Ibrahim menambahkan bahwa inflasi Indonesia tercatat melambat dari 2,86% secara tahunan pada Oktober menjadi 2,72% pada November 2025, meski masih berada di kisaran atas target Bank Indonesia.

Di sisi lain, kombinasi penurunan Fed Funds Rate dan sikap BI yang mempertahankan suku bunga kebijakan dinilai turut mendorong masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik.