Bisnis.com, JAKARTA — Kazakhstan resmi memberlakukan konstitusi baru pada 1 Juli 2026 sekaligus mengakhiri sistem presidensial tunggal atau super presidensial yang telah berlangsung selama tiga dekade.

Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menandai berakhirnya era parlemen bikameral yang telah berlangsung selama tiga dekade. Perubahan tersebut menjadi fondasi babak baru reformasi politik dengan pembentukan parlemen unikameral bernama Kurultai.

Melansir Astana Times, Kamis (2/7/2027), sidang parlemen pada Selasa (30/6) menjadi yang terakhir bagi Senat dan Mazhilis yang dibentuk berdasarkan Konstitusi 1995. Seiring berlakunya konstitusi baru, kedua lembaga tersebut resmi mengakhiri masa tugasnya dan akan digantikan oleh Kurultai yang anggotanya dipilih melalui pemilu pada Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Tokayev menyebut Kurultai sebagai simbol terpenting Kazakhstan baru sekaligus tolok ukur keberhasilan agenda reformasi politik yang dijalankan pemerintah.

"Kurultai adalah simbol terpenting Kazakhstan baru. Karena itu, lembaga ini harus diisi oleh patriot sejati, individu yang proaktif dan memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Dari kinerja Kurultai inilah masyarakat akan menilai seberapa efektif reformasi yang telah dilakukan," ujar Tokayev.

Tokayev mengatakan akan segera menandatangani dekret penyelenggaraan pemilu Kurultai dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses politik yang disebutnya sebagai momentum penting bagi masa depan Kazakhstan.

Sebelumnya, Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Serzhan Abdykarimov mengatakan perubahan ini sebagai tonggak penting dalam transformasi politik negaranya.

Dia menjelaskan bahwa Kazakhstan tengah beralih dari sistem presidensial tunggal menuju model dengan kekuasaan yang berimbang antara presiden dan parlemen.

“Kami bergerak dari model super-presidensial menuju sistem dengan keseimbangan yang lebih kuat, dengan prinsip presiden yang kuat, parlemen yang berpengaruh, dan pemerintah yang akuntabel,” ujarnya dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Kazakhstan di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Konstitusi baru yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 merupakan hasil referendum nasional pada 15 Maret 2026 yang didukung 87,15% pemilih. Aturan tersebut menggantikan Konstitusi 1995 dan membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan, pembagian kewenangan negara, serta penguatan hak-hak konstitusional warga negara.

Perubahan paling mendasar adalah penghapusan sistem parlemen dua kamar yang terdiri atas Senat dan Mazhilis menjadi parlemen satu kamar bernama Kurultai. Lembaga tersebut beranggotakan 145 deputi yang dipilih melalui sistem proporsional dalam satu daerah pemilihan nasional dengan masa jabatan lima tahun.

Kurultai memperoleh kewenangan pengawasan yang lebih luas. Selain meninjau calon anggota kabinet dan menerima laporan berkala para menteri, parlemen baru juga berwenang meminta pertanggungjawaban perdana menteri setiap tahun serta mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Lembaga tersebut juga memiliki kewenangan menyetujui calon wakil presiden, perdana menteri, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat, anggota Badan Audit Tertinggi, hingga memilih hakim Mahkamah Agung berdasarkan rekomendasi presiden.

Di sisi lain, konstitusi baru memberikan kewenangan lebih besar kepada presiden untuk membubarkan Kurultai apabila parlemen dua kali menolak calon ketua parlemen atau pejabat konstitusional utama yang diajukan kepala negara. Ketentuan itu dirancang untuk mencegah kebuntuan politik berkepanjangan.

Konstitusi baru juga menghidupkan kembali jabatan wakil presiden yang dihapus pada 1996. Wakil presiden bertugas mewakili Kazakhstan di tingkat internasional, mengoordinasikan hubungan antara presiden dan lembaga negara, serta menjadi penerus otomatis jabatan presiden apabila kepala negara mengundurkan diri, wafat, atau tidak dapat menjalankan tugasnya.

Selain itu, Kazakhstan membentuk Halyk Kenesi atau Dewan Rakyat sebagai lembaga konsultatif tertinggi yang menggantikan Assembly of the People of Kazakhstan. Dewan tersebut beranggotakan 126 orang yang mewakili organisasi etnokultural, organisasi masyarakat, serta parlemen dan dewan publik daerah. Halyk Kenesi berwenang memberikan usulan legislasi, menginisiasi referendum nasional, menyelenggarakan konsultasi publik, serta berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan pemerintah.

Konstitusi baru juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan menempatkan perlindungan hak individu sebagai prioritas tertinggi negara. Dokumen tersebut menegaskan kembali kedaulatan dan keutuhan wilayah Kazakhstan, sekaligus memasukkan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, ilmu pengetahuan, inovasi, perlindungan lingkungan, serta keamanan data pribadi di ruang digital sebagai prinsip konstitusional.

Di bidang sosial, konstitusi memberikan pengakuan terhadap pelestarian budaya nasional dan hak masyarakat untuk mempertahankan bahasa serta tradisi. Dokumen itu juga menegaskan Kazakhstan sebagai negara sekuler, menjamin kebebasan beragama dengan tetap memisahkan agama dan negara, serta untuk pertama kalinya memberikan pengakuan konstitusional terhadap kegiatan sukarela dan filantropi sebagai aktivitas yang didukung negara.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (1/7/2026).

Ketiga pejabat yang dilantik yakni Evita Manthovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran.

Dalam arahannya, Purbaya menegaskan pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan penyerahan amanah negara, rakyat, dan Presiden kepada para pejabat yang baru dilantik.

"Saya ingin menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar penggantian atau pengisian jabatan. Ini adalah penyerahan amanah negara, amanah rakyat, dan amanah presiden kepada saudara-saudara sekalian," ujarnya.

Dia mengatakan, para pejabat menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah perubahan ekonomi global yang berlangsung cepat. Menurutnya, Kementerian Keuangan harus mampu menjadi institusi yang tenang dalam menghadapi tekanan, tajam membaca risiko, serta berani mengambil keputusan strategis.

"Dalam kondisi seperti ini, saya ingin Kementerian Keuangan hadir sebagai institusi yang tenang dalam menghadapi tekanan, tajam dalam menghadapi membaca risiko, dan berani mengambil keputusan yang besar," kata dia.

Purbaya juga mengingatkan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap dikelola secara hati-hati. Dia menekankan setiap rupiah uang negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung program prioritas Presiden, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"APBN harus kita jaga dengan sangat hati-hati. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, mendukung program prioritas presiden, dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah. Kita tidak boleh bekerja hanya dengan logika administrasi," ujar Purbaya.

Selain itu, Purbaya meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas, keberanian, empati, dan profesionalisme. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil para pejabat akan berdampak pada anggaran negara, pengelolaan aset, stabilitas ekonomi, dunia usaha, hingga kehidupan masyarakat.

"Karena itu, saya minta saudara memimpin dengan integritas, keberanian, empati, dan profesionalisme. Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, saya ingin DJKN terus bergerak lebih maju. Selama ini DJKN sudah mencatat menjaga dan mengadministrasikan aset negara. Tapi saya ingin DJKN bisa lebih dari itu, menjadi strategik aset manajer dan regulator bagi negara," kata Purbaya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap setidaknya terdapat empat ruas jalan tol yang konstruksinya dipercetan dan ditargetkan rampung atau tersambung penuh pada 2027.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, Dedy Gunawan menjelaskan bahwa 4 ruas tol tersebut berada di jaringan Jalan Tol Trans Jawa maupun Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

“Yang rampung 2027 mungkin ada Tol Akses Patimban, kemudian juga Ciawi - Sukabumi [bagian dari Tol Bogor - Ciawi - Sukabumi/Bocimi],” kata Dedy saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, Dedy juga menyebut Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan (Japek II Selatan) yang saat ini dalam tahap konstruksi turut ditargetkan rampung dan tersambung penuh pada tahun depan.

Sementara itu, khusus pada koridor Trans Sumatra, ruas Tol Betung - Tempino - Jambi (Betajam) dibidik dapat turut rampung tahun depan.

“Di Sumatra ada Betung - Jambi, kemudian di Aceh ada sebenarnya tinggal ULF saja beberapa,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang membidik target peningkatan konektivitas yang ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 - 2029.

Dalam dokumen itu pemerintah menargetkan konstruksi jalan tol baru beroperasi hingga 5.134 kilometer.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU, Roy Rozali Anwar menjelaskan bahwa target tersebut dibidik dalam rangka meningkatkan konektivitas jalani khususnya pada sejumlah jalur utama.

Roy melanjutkan, konstruksi jalan tol akan mengandalkan dukungan investasi yang dikucurkan badan usaha sembari tetap didukung oleh suntikan modal negara.

“Target waktu tempuh dan jalan tol beroperasi dicapai melalui pembangunan jalan tol yang dilaksanakan melalui investasi serta dukungan jalan tol melalui APBN,” tambahnya.

Dalam paparan RPJMN 2025 - 2029 yang disampaikan, pemerintah menargetkan total jalan tol baru yang dapat beroperasi pada tahun ini diharapkan mencapai 1.459 Km.

Kemudian, panjang jalan tol yang beroperasi dibidik meningkat hingga 2.383 Km pada 2027 serta terus meningkat mencapai 3.558 km pada 2028.

Sementara itu, bila mengacu pada laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), total panjang jalan tol yang telah beroperasi hingga periode 1 Juli 2026 telah mencapai 3.128,3 kilometer.

Jakarta: Pemerintah memastikan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan III 2026 atau periode Juli-September 2026 tidak mengalami kenaikan bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat, memperkuat daya saing industri, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha di tengah dinamika perekonomian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," tegas Bahlil dalam pernyataanya, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurutnya, kebijakan mempertahankan tarif listrik menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan biaya energi tetap terkendali sehingga aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha dapat berjalan lebih baik.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," ujar Bahlil.

Penetapan tarif listrik Triwulan III 2026 mengacu pada realisasi parameter ekonomi makro periode Februari hingga April 2026, yakni nilai tukar rupiah sebesar Rp16.959,32 per dolar Amerika Serikat, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta Harga Batubara Acuan (HBA) sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

Sesuai mekanisme tariff adjustment, akumulasi perubahan berbagai parameter ekonomi tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik.

Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan penyesuaian tarif demi menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, ICP, inflasi, dan HBA.

Tarif Listrik Bersubsidi Tetap

Selain mempertahankan tarif bagi pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi tidak mengalami perubahan. Subsidi listrik tetap diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.

Golongan pelanggan bersubsidi tersebut meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi sektor-sektor produktif.

Di sisi lain, Kementerian ESDM mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM juga meminta PT PLN (Persero) terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik agar masyarakat memperoleh layanan kelistrikan yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Platform perpesanan instan milik Meta, WhatsApp, memperkenalkan terobosan baru yang memungkinkan seluruh pengguna berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi.

Kehadiran fitur username ini dirancang sepenuhnya opsional sebagai solusi perlindungan privasi yang memberikan kontrol penuh kepada para pemilik akun untuk memilih, mengubah, atau menghapus identitas publik mereka kapan saja.

Melalui sistem ini, nomor telepon tidak lagi terlihat saat memulai obrolan baru dengan pengguna lain, kecuali kontak tersebut sudah saling menyimpan nomor di buku telepon masing-masing.

Mengingat peluncuran fitur proteksi ini dilakukan secara bertahap secara global, para pengguna diimbau untuk segera mengamankan nama unik pilihan mereka agar tidak diklaim oleh pengguna lain di ruang siber.

Langkah-Langkah

Pertama, pengguna harus memastikan apakah pembaruan sistem ini sudah mendarat di perangkat mereka atau belum. Pengguna dapat membuka menu Pengaturan (Settings), lalu mengetuk profil akun di bagian atas, kemudian memeriksa apakah ada kolom baru bertuliskan Nama Pengguna (Username) di bawah nama profil standar.

Apabila fitur tersebut belum muncul di menu pengaturan ponsel Anda, ada beberapa faktor teknis yang melatarbelakanginya.

Faktor utama adalah mekanisme peluncuran dari Meta yang berjalan secara bertahap di berbagai wilayah negara. Penyebab lainnya adalah aplikasi WhatsApp pada perangkat belum diperbarui ke versi paling anyar

Solusinya, pengguna wajib melakukan pembaruan (update) secara mandiri melalui Google Play Store untuk perangkat Android atau Apple App Store untuk pengguna iOS, kemudian menunggu notifikasi resmi masuk saat server regional mengaktifkan fitur tersebut.

Mekanisme Reservasi dan Cara Mengaktifkan Username Whatsapp

Bagi pengguna yang beruntung dan sudah mendapati fitur ini aktif di aplikasinya, proses pemesanan nama dapat diselesaikan dalam beberapa langkah instan sebagai berikut:

1. Masuk ke menu Pengaturan > Akun > Nama Pengguna pada aplikasi WhatsApp versi terbaru.
2. Ketuk ikon pensil atau tombol Buat Nama Pengguna untuk memulai proses ketik.
3. Masukkan nama unik pilihan Anda yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, atau karakter yang diizinkan sistem.
4. Tunggu beberapa detik hingga sistem melakukan validasi otomatis untuk memastikan nama tersebut belum digunakan oleh orang lain.
5. Jika sistem memberikan tanda centang hijau tanda nama tersedia, ketuk Simpan atau Reservasi untuk mengunci hak kepemilikan nama tersebut.
6. Setelah tersimpan, username Anda akan aktif secara otomatis. Pengguna baru yang ingin menghubungi Anda kini hanya perlu mengetikkan nama pengguna tersebut tanpa perlu meminta nomor seluler pribadi Anda lagi.

Cara Klaim Nama yang Sama dengan Instagram

Ekosistem Meta juga mempermudah integrasi lintas platform digital bagi para kreator konten, organisasi, maupun pelaku usaha kecil (UMKM).

Pengguna dapat menyamakan identitas digital mereka agar selaras dengan akun bisnis di Instagram atau Facebook menggunakan alat bantu generator nama bawaan dari WhatsApp.

Untuk mengklaim nama yang sama, pastikan akun WhatsApp Anda sudah terhubung dalam satu ekosistem Meta Accounts Center yang terintegrasi dengan Instagram.

Saat masuk ke menu pembuatan usernameWhatsApp, sistem akan mendeteksi nama pengguna yang Anda gunakan di Instagram dan memberikan rekomendasi prioritas untuk menggunakan nama yang sama. Langkah sinkronisasi ini sangat efektif guna menjaga konsistensi penemuan merek bisnis di pasar digital serta menghindari aksi peniruan identitas oleh kompetitor.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (1/7/2026).

Ketiga pejabat seluruhnya merupakan Direktur Jenderal (Dirjen), yang sebelumnya merupakan pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt). Purbaya memimpin langsung upacara pengambilan sumpah jabatan.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab," bunyi sumpah jabatan yang dibacakan dan dipimpin Purbaya di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ketiga pejabat baru yang dilantik yaitu Sudarto, yang menjadi Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu. Dia sempat mengisi posisi Plh, usai Luky Alfirman dicopot pada April 2026. Sebelumnya juga dia menjabat sebagai Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara.

Kemudian, Evita Manthovani mengisi jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Jabatan ini sebelumnya diisi oleh Rionald Silaban yang telah lama memasuki masa pensiun. Evita awalnya bekerja di Kemenko Perekonomian.

Selanjutnya, Herman Saheruddin menjabat Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Sebelum dilantik sebagai pejabat definitif, dia telah menjabat Plt. Herman sebelumnya adalah Direktur Eksekutif di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), institusi yang dulu dipimpin Purbaya.

Posisi DJSPSK merupakan pecahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), yang mana pecahan lainnya yaitu Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Posisi DJSPSK awalnya dijabat oleh Masyita Crystallin, yang berpinda ke Danantara Investment Management.

Kini, posisi Dirjen yang masih belum diisi oleh pejabat definitif adalah Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Usai pencopotan Febrio Kacaribu April lalu, jabatan ini diisin oleh Plh yakni Ferry Ardiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pedagang ritel yang bekerja sama dengan aplikator ojek online berharap aturan potongan komisi maksimal 8 persen tidak berdampak pada usaha mereka.

Aturan baru tersebut diharapkan tidak membuat aplikator menaikkan potongan yang ada di restoran dan toko ritel.

Ketika hal tersebut terjadi, besar kemungkinan harga akan menjadi lebih mahal bagi konsumen.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah berharap adanya penerapan potongan aplikator 8 persen tidak merembet pada pengenaan potongan di sektor ritel.

"Kami akan pantau agar jangan menaikkan dari ritel atau restoran," kata dia ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Ia menambahkan, pihaknya juga akan berdiskusi dengan pengelola marketplace agar tidak menaikkan komisi dari para restoran atau ritel yang berjualan di mall atau secara online.

Kebijakan potongan komisi aplikator maksimal 8 persen memang belum berlaku untuk semua sektor.

Saat ini, potongan aplikator maksimal 8 persen memang baru diterapkan untuk layanan ojek online roda dua yang mengangkut penumpang.

Dengan aturan ini, mitra pengemudi motor sekarang bisa membawa pulang 92 persen dari total tarif perjalanan.

Sementara itu, perusahaan aplikasi mendapatkan paling besar 8 persen dari total tarif tersebut. Sebelumnya, aplikator dapat mengantongi potongan hingga 20 persen.

Aturan Potongan Ojol 8 Persen

Skema bagi hasil antara pengemudi ojol dan platform sebelumnya mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) No 1001/2022.

Dalam aturan ini, pembagian antara pengemudi ojol dan platform sebesar 80 persen dan 20 persen.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 dan resmi berlaku mulai 1 Juli 2026.

Sementara itu, layanan pesan-antar makanan, kurir barang (logistik), dan taksi online roda empat masih menggunakan skema komisi lama.

Pemerintah menyatakan fokus awal kebijakan ini sengaja diarahkan ke ojol penumpang roda dua terlebih dahulu karena jumlah pengemudi dan penggunanya adalah yang paling besar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pekan ini, pada 1-5 Juli 2026, telah ditetapkan tidak berubah. Artinya, harga listrik yang berlaku masih sama dengan periode sebelumnya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan tarif listrik kuartal III-2026 tak mengalami penyesuaian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan mempertahankan tarif listrik ini juga bertujuan mendukung daya saing industri dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Penetapan tarif listrik Juli 2026

Penetapan tarif listrik pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam aturan itu, tarif listrik non-subsidi dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan.

Besaran tarif ditentukan berdasarkan sejumlah indikator ekonomi makro, seperti:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP)
• Tingkat inflasi
• Harga Batu Bara Acuan (HBA)

Untuk menetapkan tarif listrik kuartal III 2026, termasuk tarif listrik Juli 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi selama periode Februari hingga April 2026, dengan rincian sebagai berikut:

• Kurs: Rp 16.959,32 per dollar AS
• ICP: 96,12 dollar AS per barrel
• Inflasi: 0,21 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton sesuai kebijakan domestic market obligation (DMO) batubara

Meski hasil perhitungan menunjukkan adanya potensi perubahan tarif, namun diputuskan harga listrik tetap berlaku seperti sebelumnya.

Tarif listrik per kWh pada 1-5 Juli 2026

Tarif listrik PLN untuk pelanggan prabayar dan pascabayar tetap sama sesuai golongan daya yang digunakan. Perbedaannya hanya pada metode pembayaran.

Pelanggan prabayar membeli token listrik terlebih dahulu sebelum menggunakan listrik, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah periode pemakaian berakhir.

Berikut daftar tarif listrik per kWh terbaru pada 1-5 Juli 2026:

- Tarif listrik rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA subsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh pada 1-5 Juli 2026. Bagi masyarakat yang ingin menghitung estimasi tagihan bulanan, daftar tarif listrik terbaru di atas dapat menjadi acuan sesuai golongan daya yang digunakan di rumah, tempat usaha, maupun instansi pemerintah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Informasi harga Pertamax hari ini banyak dicari masyarakat, terutama para pengguna BBM nonsubsidi jenis ini.

Harga Pertamax hari ini, Rabu (1/7/2026), tidak mengalami perubahan. Memasuki awal Juli 2026, PT Pertamina Patra Niaga masih mempertahankan harga Pertamax yang telah berlaku sejak penyesuaian pada 10 Juni 2026.

Artinya, masyarakat yang menggunakan BBM nonsubsidi belum perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli Pertamax. Harga yang berlaku di seluruh SPBU Pertamina masih sama dengan periode sebelumnya.

Di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, harga Pertamax hari ini tetap dipatok Rp 16.250 per liter. Sementara itu, beberapa daerah masih menerapkan harga yang lebih tinggi.

Misalnya di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, harga Pertamax masih berada di level Rp 17.000 per liter.

Perbedaan harga antarwilayah tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, seperti biaya distribusi, kondisi geografis, hingga ongkos logistik pengiriman BBM ke masing-masing daerah.

Bagi Anda yang berencana mengisi bahan bakar pada hari ini, berikut daftar harga Pertamax hari ini di SPBU Pertamina yang berlaku mulai Rabu, 1 Juli 2026.

Daftar harga Pertamax hari ini 1 Juli 2026

Mengacu pada daftar harga resmi PT Pertamina Patra Niaga, berikut harga Pertamax terbaru per liter, harga Pertamax hari ini, Rabu (1/7/2026), di berbagai wilayah Indonesia:

• Aceh: Rp 16.650
• Sumatera Utara: Rp 16.650
• Sumatera Barat: Rp 17.000
• Riau: Rp 17.000
• Kepulauan Riau: Rp 17.000
• FTZ Batam: Rp 15.500
• FTZ Sabang: Rp 15.250
• Jambi: Rp 16.650
• Bengkulu: Rp 16.650
• Sumatera Selatan: Rp 16.650
• Bangka Belitung: Rp 16.650
• Lampung: Rp 16.650

• DKI Jakarta: Rp 16.250
• Banten: Rp 16.250
• Jawa Barat: Rp 16.250
• Jawa Tengah: Rp 16.250
• DI Yogyakarta: Rp 16.250
• Jawa Timur: Rp 16.250
• Bali: Rp 16.250
• Nusa Tenggara Barat: Rp 16.250
• Nusa Tenggara Timur: Rp 16.250
• Kalimantan Barat: Rp 16.650
• Kalimantan Tengah: Rp 16.650
• Kalimantan Timur: Rp 16.650
• Kalimantan Selatan: Rp 17.000
• Kalimantan Utara: Rp 17.000

• Sulawesi Utara: Rp 16.650
• Gorontalo: Rp 16.650
• Sulawesi Tengah: Rp 16.650
• Sulawesi Tenggara: Rp 16.650
• Sulawesi Selatan: Rp 16.650
• Sulawesi Barat: Rp 16.650
• Papua: Rp 16.650
• Papua Barat: Rp 16.650
• Papua Selatan: Rp 16.650
• Papua Pegunungan: Rp 16.650
• Papua Tengah: Rp 16.650
• Papua Barat Daya: Rp 16.650

Memasuki bulan Juli 2026, harga Pertamax belum mengalami penyesuaian. Dengan demikian, harga yang berlaku pada 1 Juli 2026 masih sama seperti yang telah ditetapkan sejak 10 Juni 2026.

Masyarakat dapat memantau pembaruan harga BBM secara berkala melalui aplikasi MyPertamina maupun situs resmi Pertamina Patra Niaga apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan harga.

Itulah informasi harga Pertamax hari ini, Rabu, 1 Juli 2026. Sebelum mengisi BBM, pastikan Anda mengetahui harga yang berlaku di wilayah masing-masing agar dapat memperkirakan kebutuhan pengeluaran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat yang hendak mengaktifkan nomor SIM card baru kini wajib melalui proses verifikasi biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Ketentuan tersebut mulai berlaku penuh hari ini, Selasa (1/7/2026), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Melalui aturan tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam registrasi pelanggan. Salah satu perubahan utama dibanding mekanisme sebelumnya ialah penambahan verifikasi biometrik wajah sebagai bagian dari proses aktivasi nomor baru.

“Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menggunakan Prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your Customer/KYC) untuk melakukan Registrasi,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Bagi warga negara Indonesia (WNI), registrasi dilakukan menggunakan nomor pelanggan yang didaftarkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta data kependudukan biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Sementara itu, warga negara asing (WNA) wajib menggunakan nomor pelanggan, paspor atau dokumen izin tinggal yang sah, serta verifikasi biometrik wajah.

Aturan tersebut juga mengakomodasi calon pelanggan berusia di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP elektronik dan belum melakukan perekaman biometrik. Dalam kondisi tersebut, registrasi dilakukan menggunakan NIK calon pelanggan, sedangkan pencocokan biometrik menggunakan data kepala keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

Registrasi nomor baru dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi atau secara mandiri melalui aplikasi maupun situs internet milik operator.

Pada registrasi mandiri, pelanggan terlebih dahulu memasukkan nomor yang akan didaftarkan, menerima kode otorisasi (one-time password/OTP), mengisi NIK, kemudian melakukan pemindaian wajah. Nomor baru akan aktif setelah seluruh data dinyatakan tervalidasi.

Selain mewajibkan penggunaan biometrik, Permen tersebut juga mengatur sistem pengenalan wajah yang digunakan operator harus memenuhi standar keamanan tertentu dan memiliki mekanisme pencegahan penipuan (fraud).

“Dalam pelaksanaan Registrasi menggunakan Data Kependudukan Biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition), Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki sertifikat paling rendah ISO/IEC 30107-3 mengenai Presentation Attack Detection (PAD),” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan turunnya harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Rabu (1/7/2026), seiring evaluasi berkala yang mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia dan kondisi perekonomian domestik. Harga Pertamax Turbo dan sejumlah BBM lainnya turun.

Penurunan harga berlaku untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Sementara itu, harga Pertamax, Pertamax Green 95, serta BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan daftar terbaru, harga Pertamax Turbo turun 7% dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter.

Harga Pertamina Dex turun paling dalam, yakni 15%, dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter. Adapun, Dexlite turun 14% dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax tetap bertahan di level Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 masih dijual Rp17.000 per liter.

Untuk BBM bersubsidi, harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru 1 Juli 2026:

• Pertalite: Rp10.000 per liter (tetap)
  
• Biosolar: Rp6.800 per liter (tetap)
  
• Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter (tetap)
• Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter (tetap)
  
• Dexlite (CN 51): Rp19.700 per liter (turun dari Rp23.000)
• Pertamina Dex (CN 53): Rp21.150 per liter (turun dari Rp24.800)
• Pertamax Turbo (RON 98): Rp19.300 per liter (turun dari Rp20.750)

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada mekanisme yang berlaku.

“Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” kata Kitty dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026).

Pertamina menjelaskan penyesuaian harga BBM dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari perkembangan harga minyak mentah dunia, aspek fiskal pemerintah, hingga daya beli masyarakat.

Penurunan harga BBM nonsubsidi kali ini menjadi kabar positif bagi konsumen, khususnya pengguna kendaraan berbahan bakar diesel dan kendaraan premium yang menggunakan Pertamax Turbo.

Di sisi lain, keputusan mempertahankan harga Pertamax, Pertalite, dan Biosolar menunjukkan pemerintah masih menjaga stabilitas harga energi di tengah dinamika pasar minyak global.

View this post on Instagram

A post shared by Bisnis.com (@bisniscom)

KOMPAS.com – Harga BBM hari ini per Rabu, 1 Juli 2026, resmi mengalami penyesuaian, khususnya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex..

Penurunan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang menggunakan BBM non-subsidi, terutama pemilik kendaraan pribadi maupun pelaku usaha yang memiliki kebutuhan operasional harian cukup tinggi.

Di sisi lain, Pertamina memastikan harga Pertamax, Pertamax Green 95, serta BBM bersubsidi Pertalite dan Biosolar tetap dipertahankan sehingga tidak mengalami perubahan pada awal Juli 2026.

Lalu, berapa harga BBM hari ini yang berlaku di SPBU Pertamina seluruh Indonesia?

Harga BBM hari ini 1 Juli 2026

Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa perubahan harga dilakukan melalui evaluasi rutin sesuai mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi yang berlaku.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari perkembangan harga minyak dunia, kondisi fiskal nasional, hingga daya beli masyarakat.

"Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," jelas Kitty dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Meski ada penurunan pada tiga produk BBM non-subsidi, Pertamina tetap mempertahankan harga Pertamax, Pertamax Green 95, Pertalite, dan Biosolar.

Dengan adanya pembaruan ini, masyarakat dapat menyesuaikan kembali perkiraan biaya pengeluaran untuk bahan bakar selama Juli 2026, terutama bagi pengguna kendaraan yang rutin mengisi Pertamax Turbo, Dexlite, maupun Pertamina Dex.

Daftar harga BBM hari ini di SPBU Pertamina seluruh Indonesia

Perlu diketahui, harga BBM Pertamina tidak sepenuhnya sama di setiap wilayah. Perbedaan tarif dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditetapkan pemerintah daerah.

Mengacu harga BBM 1 Juli 2026, berikut harga BBM Pertamina hari ini, harga BBM terbaru yang berlaku di SPBU Pertamina seluruh Indonesia:

- Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung

• Pertamax: Rp 16.650
• Pertamax Turbo: Rp 19.750
• Dexlite: Rp 20.150
• Pertamina Dex: Rp 21.650

- Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau

• Pertamax: Rp 17.000
• Pertamax Turbo: Rp 20.150
• Dexlite: Rp 20.550
• Pertamina Dex: Rp 22.100

- FTZ Sabang

• Pertamax: Rp 15.250
• Dexlite: Rp 18.450

- FTZ Batam

• Pertamax: Rp 15.500
• Pertamax Turbo: Rp 18.350
• Dexlite: Rp 18.700
• Pertamina Dex: Rp 20.100

- DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur

• Pertamax: Rp 16.250
• Pertamax Turbo: Rp 19.300
• Pertamax Green 95: Rp 17.000
• Dexlite: Rp 19.700
• Pertamina Dex: Rp 21.150

- Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur

• Pertamax: Rp 16.250
• Pertamax Turbo: Rp 19.300
• Dexlite: Rp 19.700
• Pertamina Dex: Rp 21.150

- Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur

• Pertamax: Rp 16.650
• Pertamax Turbo: Rp 19.750
• Dexlite: Rp 20.150
• Pertamina Dex: Rp 21.650

- Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara

• Pertamax: Rp 17.000
• Pertamax Turbo: Rp 20.150
• Dexlite: Rp 20.550
• Pertamina Dex: Rp 22.100

- Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat

• Pertamax: Rp 16.650
• Pertamax Turbo: Rp 19.750
• Dexlite: Rp 20.150
• Pertamina Dex: Rp 21.650

- Maluku dan Maluku Utara

• Pertamax: Rp 16.650
• Dexlite: Rp 20.150

- Papua

• Pertamax: Rp 16.650
• Pertamax Turbo: Rp 19.750
• Dexlite: Rp 20.150

- Papua Barat dan Papua Barat Daya

• Pertamax: Rp 16.650
• Dexlite: Rp 20.150
• Pertamina Dex: Rp 21.650

- Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

• Pertamax: Rp 16.650
• Dexlite: Rp 20.150

Itulah daftar harga BBM Pertamina hari ini yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Masyarakat yang ingin memperoleh informasi harga BBM hari ini secara berkala dapat mengecek melalui aplikasi MyPertamina atau kanal resmi Pertamina sebelum melakukan pengisian bahan bakar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang