Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memisahkan pengawasan bank digital dengan membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang akan mulai efektif pada 2026.

Langkah ini dilakukan seiring pesatnya transformasi perbankan digital dan meningkatnya kompleksitas risiko di sektor tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pembentukan direktorat khusus ini bertujuan memperkuat pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi terhadap model bisnis bank digital yang terus berkembang.

“Transformasi perbankan digital berjalan sangat cepat dan memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih spesifik. Karena itu, pengawasan bank digital dialihkan ke dalam satu struktur direktorat tersendiri,” ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Dian menjelaskan, secara umum kinerja keuangan bank digital saat ini terbilang solid, tercermin dari tingkat permodalan (KPMM) yang berada di atas 30% serta rasio margin bunga bersih (NIM) yang mencapai 2,5 kali rata-rata industri perbankan konvensional.

Meski demikian, karakteristik model bisnis bank digital dinilai memiliki risiko yang berbeda dibandingkan bank konvensional. OJK mencatat, terdapat dua model utama bank digital di Indonesia.

Pertama, bank digital yang beroperasional secara stand alone business model, yang merupakan bank digital dengan ekosistem terbatas atau tidak memiliki ekosistem sebagai distribution channel.

Kedua, bank digital yang bersinergi dengan LJK atau BigTech dalam ekosistem, yang menggunakan model bisnis kemitraan untuk memperluas basis nasabah, dengan target jangka panjang berupa kemandirian fungsi intermediasi melalui internalisasi bisnis langsung demi mengurangi ketergantungan pada mitra.

Pengawasan terhadap bank digital ke depan tidak lagi hanya bertumpu pada rasio keuangan, melainkan dilakukan secara lebih komprehensif. OJK akan menilai keberlanjutan model bisnis, independensi dan profesionalisme pengurus, hubungan bank dengan nasabah, hingga ketahanan dan keamanan digital.

“Pengawasan akan dilakukan much beyond financial ratios untuk memastikan kelancaran layanan perbankan digital, termasuk ketahanan sistem terhadap risiko siber dan perlindungan data nasabah,” tegasnya.

Hal tersebut dilakukan secara komprehensif dalam rangka meyakini kelancaran layanan digital (seamless banking operation) sesuai business model-nya, independensi dan profesionalisme pengurus bank, perilaku hubungan bank dengan nasabah, optimalisasi pemanfaatan media massa maupun sosial dalam kerangka banking on media, serta ketahanan dan keamanan digital terhadap risiko serangan cyber alias digital resilience.

Adapun hal ini mencakup, pertama yakni keamanan siber yaitu memastikan sistem perbankan terlindungi dari ancaman siber yang kian kompleks.

Kedua manajemen risiko pihak ketiga yaitu mengingat bank digital cukup bergantung pada penyedia jasa teknologi seperti cloud, payment gateway, dan lainnya. Adapun OJK akan memperketat pengawasan terhadap risiko integrasi ekosistem tersebut.

Ketiga, pelindungan data nasabah yaitu menjamin kerahasiaan data pribadi di tengah tingginya frekuensi transaksi digital

Langkah pengalihan pengawasan ini diharapkan dapat menciptakan standar pengawasan yang setara (playing field) namun tetap memberikan ruang inovasi bagi bank untuk bertransformasi secara penuh menjadi bank digital (full digital) maupun bank yang baru beralih menjadi digital.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut tahun 2026 akan menjadi periode penting bagi pemulihan dan konsolidasi pasar modal Indonesia setelah berbagai dinamika global dan domestik.

Hal itu disampaikan Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek OJK Edi Broto Suwarno dalam seminar nasional bertajuk “Market Outlook 2026: Navigating 2026 — Trust, Stability and Financial Resilience” di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (6/11/2025). Acara diselenggarakan oleh Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI).

Edi Broto Suwarno, menegaskan pentingnya membangun kepercayaan, stabilitas, dan ketahanan keuangan sebagai fondasi menghadapi dinamika pasar modal pada tahun 2026. Menurutnya, 2026 akan menjadi periode penting bagi pemulihan dan konsolidasi pasar modal Indonesia setelah berbagai dinamika global dan domestik.

“OJK berkomitmen memperkuat kepercayaan investor dan stabilitas kelembagaan di sektor pasar modal melalui pengawasan yang adaptif dan kolaboratif. Prinsip trust dan resilience akan menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi global yang terus berubah,” ujar Edi Broto.

Edi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan analis pasar modal dalam membangun ekosistem yang transparan dan berdaya saing. OJK mendorong sinergi untuk memperluas basis investor domestik, memperkuat tata kelola lembaga efek, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar partisipasi publik di pasar modal semakin berkelanjutan.

Sementara itu, David Sutyanto, Ketua Umum PAEI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa seminar ini menjadi wadah bagi para analis, pelaku pasar, dan regulator untuk bersama-sama melihat arah perkembangan pasar modal di tahun mendatang.

“Melalui tema Navigating 2026, kami ingin menegaskan pentingnya kepercayaan, stabilitas, dan resiliensi finansial sebagai nilai utama untuk membangun pasar modal yang tangguh dan berdaya saing,” tuturnya.

Dengan terselenggaranya seminar ini, PAEI berharap dapat memperkuat peran analis efek dalam memberikan pandangan objektif dan berintegritas, sekaligus mendukung upaya regulator dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan pasar modal Indonesia.

Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, yang membahas prospek ekonomi nasional, arah kebijakan fiskal dan moneter, serta peluang investasi di pasar modal pada 2026.

Seminar ini, merupakan salah satu dari rentetan kegiatan tahunan PAEI yang berkesinambungan. Selain seminar, ada CSA Riset Competition, Corporate Xpose dan puncaknya penghargaan kepada emiten dalam ajang CSA Awards.