Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya intimidasi terhadap vendor videografer sekaligus terdakwa Amsal Sitepu terkait dugaan korupsi dana desa.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan bantahan itu sebagamaina keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo.

"Bukan. Intimidasi kan ditekan, dibawah ancaman. Kalau dari versi pengakuan Kajari, tidak pernah melakukan intimidasi. Enggak ada," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2026).

Kemudian, Anang pun membenarkan soal adanya jaksa yang menemui terdakwa Amsal Sitepu. Namun, hal tersebut bertujuan untuk menjalankan program Jaksa Humanis.

Oleh sebab itu, program ini berlaku untuk semua tahanan yang ada di rutan. Salah satu implementasi program tersebut adalah dengan memberikan makanan kepada seluruh tahanan.

"Terkait adanya pemberian kue, hanya programnya dia katanya dalam rangka jaksa humanis, tidak hanya ybs beberapa pun ada dikasih kok," imbuhnya.

Lebih jauh, Anang meminta kepada pihak Amsal Sitepu agar melaporkan secara langsung apabila ada jaksa yang melakukan tugas secara tidak profesional. Pelaporan itu bisa dilakukan ke direktorat pengawasan di Kejaksaan RI.

"Tapi sepanjang ada buktinya aja ya. Itu aja. Kalau dilakukan tidak profesional, ada intimidasi secara baik itu dengan kekerasan atau apa, ibaratnya ada bukti ya silakan laporkan aja lah ke Jamwas, ke pengawasan," pungkasnya.

Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan mark up pembuatan video profil sejumlah desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu mengaku mendapatkan intimidasi dari oknum jaksa dan menyebut ada pihak yang teganggu.

Dia menceritakan bahwa oknum jaksa tersebut menghampiri dirinya di Rutan dengan memberikan brownies cokelat. Jaksa itu, katanya, meminta Amsal mengikuti alur pengadilan dan tidak perlu ribut-ribut karena ada pihak yang terganggu.

"Saya pernah mendapatkan intimidasi oleh jaksa secara langsung yang memberikan saya sekotak bronis cokelat. Dengan pesan dia ngomong langsung dengan saya di rutan ini, 'Udah ikutin saja alurnya, gausah ribut-ribut tutup konten-konten itu. Ada yang teganggu'," katanya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III, Senin (30/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memisahkan pengawasan bank digital dengan membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang akan mulai efektif pada 2026.

Langkah ini dilakukan seiring pesatnya transformasi perbankan digital dan meningkatnya kompleksitas risiko di sektor tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pembentukan direktorat khusus ini bertujuan memperkuat pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi terhadap model bisnis bank digital yang terus berkembang.

“Transformasi perbankan digital berjalan sangat cepat dan memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih spesifik. Karena itu, pengawasan bank digital dialihkan ke dalam satu struktur direktorat tersendiri,” ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Dian menjelaskan, secara umum kinerja keuangan bank digital saat ini terbilang solid, tercermin dari tingkat permodalan (KPMM) yang berada di atas 30% serta rasio margin bunga bersih (NIM) yang mencapai 2,5 kali rata-rata industri perbankan konvensional.

Meski demikian, karakteristik model bisnis bank digital dinilai memiliki risiko yang berbeda dibandingkan bank konvensional. OJK mencatat, terdapat dua model utama bank digital di Indonesia.

Pertama, bank digital yang beroperasional secara stand alone business model, yang merupakan bank digital dengan ekosistem terbatas atau tidak memiliki ekosistem sebagai distribution channel.

Kedua, bank digital yang bersinergi dengan LJK atau BigTech dalam ekosistem, yang menggunakan model bisnis kemitraan untuk memperluas basis nasabah, dengan target jangka panjang berupa kemandirian fungsi intermediasi melalui internalisasi bisnis langsung demi mengurangi ketergantungan pada mitra.

Pengawasan terhadap bank digital ke depan tidak lagi hanya bertumpu pada rasio keuangan, melainkan dilakukan secara lebih komprehensif. OJK akan menilai keberlanjutan model bisnis, independensi dan profesionalisme pengurus, hubungan bank dengan nasabah, hingga ketahanan dan keamanan digital.

“Pengawasan akan dilakukan much beyond financial ratios untuk memastikan kelancaran layanan perbankan digital, termasuk ketahanan sistem terhadap risiko siber dan perlindungan data nasabah,” tegasnya.

Hal tersebut dilakukan secara komprehensif dalam rangka meyakini kelancaran layanan digital (seamless banking operation) sesuai business model-nya, independensi dan profesionalisme pengurus bank, perilaku hubungan bank dengan nasabah, optimalisasi pemanfaatan media massa maupun sosial dalam kerangka banking on media, serta ketahanan dan keamanan digital terhadap risiko serangan cyber alias digital resilience.

Adapun hal ini mencakup, pertama yakni keamanan siber yaitu memastikan sistem perbankan terlindungi dari ancaman siber yang kian kompleks.

Kedua manajemen risiko pihak ketiga yaitu mengingat bank digital cukup bergantung pada penyedia jasa teknologi seperti cloud, payment gateway, dan lainnya. Adapun OJK akan memperketat pengawasan terhadap risiko integrasi ekosistem tersebut.

Ketiga, pelindungan data nasabah yaitu menjamin kerahasiaan data pribadi di tengah tingginya frekuensi transaksi digital

Langkah pengalihan pengawasan ini diharapkan dapat menciptakan standar pengawasan yang setara (playing field) namun tetap memberikan ruang inovasi bagi bank untuk bertransformasi secara penuh menjadi bank digital (full digital) maupun bank yang baru beralih menjadi digital.