Bisnis.com, BOGOR — Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkap secara total Polri telah mengelola 1.415 SPPG atau dapur MBG pada HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Bogor.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka serta jajaran kabinet hingga tamu undangan seperti Presiden ke-7 Joko Widodo.

Sigit merincikan ribuan SPPG itu dikelompokkan menjadi sejumlah jenis mulai dari 828 SPPG yang telah beroperasi dan 227 SPPG masuk tahap operasional.

Selanjutnya, 360 SPPG masih dalam tahap pembangunan, termasuk 33 SPPG dibangun di daerah terdepan, terluar dan tertinggal alias wilayah 3T.

"Pada program makan bergizi, Polri menargetkan 1.500 SPPG Polri di tahun 2026. Adapun hingga bulan Juni ini telah terdapat 1.415 SPPG," ujar Sigit di Cikeas, Bogor pada Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan, SPPG Polri tersebut telah diproyeksikan melayani 3,6 juta penerima manfaat dan menyerap sekitar 70.000-an pekerja.

Selain itu, SPPG Polri diklaim telah mengantongi 348 sertifikat laik higiene sanitasi, 146 sertifikat jaminan produk halal, serta 285 sertifikat uji laboratorium air. SPPG juga didukung oleh 305 chef terlatih dan memiliki buku panduan berisi 80 variasi menu guna memperkaya pilihan makanan sekaligus memastikan kecukupan gizi.

"Polri terus berperan aktif dalam mengamankan berbagai program pemerintah lainnya agar bisa benar-benar hadir menyentuh masyarakat seperti pemenuhan gizi," imbuhnya.

Adapun, Sigit juga menyatakan bahwa SPPG Polri ini tidak pernah menimbulkan masalah atau zero accident dalam pengelolaannya. Sebab, SPPG korps Bhayangkara ini sudah didukung sejumlah sarana food safety.

"Secara konsisten dalam pengolahan sehingga sampai dengan saat ini, Alhamdulillah, SPPG Polri berhasil mempertahankan zero accident," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Pencegahan dan Monitoring untuk mengawasi pengelolaan dapur 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri.

Hal itu disampaikan Staf Divisi Advokasi ICW, Yassar Aulia saat mengirimkan surat ke KPK, Selasa (24/2/2026). Dia mengatakan KPK perlu memberikan atensi lebih terhadap mekanisme pengelolaan SPPG milik Polri.

"Karena kami melihat bahwa pasca tanggal 13 Februari 2026 kemarin, setelah Presiden Prabowo dan juga Kapolri meresmikan sekitar 1.179 SPPG Polri, kami menemukan bahwa ternyata itu dikelola melalui perantara, melalui Yayasan Kemala Bhayangkari," katanya.

Menurutnya, KPK tidak hanya melaksanakan penindakan, tetapi pencegahan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi. Dia menilai SPPG yang dikelola Polri berpotensi terjadi konflik kepentingan.

Apalagi, katanya, Polri tidak terbatas dalam mengelola SPPG. Kondisi ini juga memicu ketimpangan tata kelola memproduksi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Salah satunya mereka tidak dibatasi dalam mengelola SPPG. Jadi setiap yayasan pada umumnya dibatasi hanya 10 SPPG, tapi Kepolisian tidak dibatasi sama sekali. Jadi itu berpotensi untuk memberikan ketimpangan begitu ya dalam pengelolaan proyek ini," ujarnya.

Tak hanya itu, dia turut menyoroti insentif yang diberikan Rp6 juta setiap harinya selama satu tahun dengan catatan SPPG tetap memproduksi MBG.

Dia menilai pemasukan dalam satu tahun dari intensif berkisar Rp2 triliun dan dana yang awal diberikan oleh BGN sekitar Rp500 juta rupiah.

"Jadi menurut pandangan kami jika tidak dikelola konflik kepentingan ini, pada akhirnya ini hanya akan menjadi bencana konflik kepentingan dan patronase yang justru dibiayai sangat mahal oleh APBN kita," ucapnya.

Hal ini tidak lepas dari banyaknya permasalahan di tubuh instansi Polri sehingga dikhawatirkan terjadi permasalahan lainnya. Dia berharap KPK dapat melakukan pencegahan dan pengawasan SPPG milik Polri.