Ajang lari internasional wondr Kemala Run 2026 yang digelar di Gianyar, Bali, sukses berlangsung meriah dan menuai apresiasi luas.

Di balik kelancaran operasional acara, terdapat peran strategis Syah Creative Indonesia (Syah Group) sebagai event management yang dipercaya mengawal jalannya kegiatan.

CEO Syah Group, Ferrisyah, menyampaikan bahwa kesuksesan besar ini merupakan buah dari kolaborasi solid antara manajemen event dengan visi luar biasa dari pihak penyelenggara.

"Keberhasilan wondr Kemala Run 2026 adalah hasil sinergi yang luar biasa antara Yayasan Kemala Bhayangkari, para stakeholder, serta dukungan penuh masyarakat. Kami merasa terhormat dapat dipercaya untuk menerjemahkan konsep besar ini menjadi sebuah pengalaman yang tidak hanya berkualitas secara teknis, tetapi juga berkesan bagi seluruh peserta," ujar Ferrisyah dalam keterangannya, Selasa (21/4).

Persiapan matang telah dilakukan tim Syah Group selama kurang lebih empat bulan. Mengingat skala kegiatan yang mencakup partisipan nasional hingga mancanegara, perencanaan mendalam menjadi kunci utama.

"Karena acara ini berskala internasional, detail perencanaan menjadi prioritas kami sejak awal. Kami sangat bersyukur melihat antusiasme masyarakat dan apresiasi positif terhadap alur kegiatan yang kami siapkan," tambah Ferri.

Antusiasme tersebut tidak hanya datang dari para pelari, tetapi juga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Keterlibatan UMKM ini dirancang untuk memberikan nilai tambah pada ekosistem event. Menurutnya, partisipasi aktif UMKM lokal di area kegiatan menjadi bukti bahwa acara ini sukses memberikan dampak ekonomi yang merata.

Ajang lari internasional wondr Kemala Run 2026 yang digelar pada Minggu (19/4) turut mengusung misi kemanusiaan dengan mengajak peserta berlari sambil berdonasi melalui tema Charity for Indonesia. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) melalui platform wondr by BNI bersama Yayasan Kemala Bhayangkari.

Melalui konsep ini, peserta dan pengunjung diajak berkontribusi langsung membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah di Indonesia, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan lintas latar belakang.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan, kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Melalui wondr Kemala Run 2026, kami ingin menghadirkan sebuah event yang tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial. Peserta tidak hanya berlari, tetapi juga ikut berkontribusi dalam membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Mengusung semangat kekompakan, wondr Kemala Run 2026 membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun latar belakang budaya. Nilai gotong royong dan solidaritas sosial menjadi inti dari penyelenggaraan kegiatan.

Sebagai bagian dari aksi kemanusiaan, mekanisme donasi dilakukan secara digital melalui pemindaian QR code yang tersedia di berbagai titik lokasi acara, seperti totem, banner, dan flyer. Metode ini memungkinkan proses donasi berlangsung lebih praktis dan transparan bagi peserta maupun pengunjung.

Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana banjir, termasuk di Sumatra, Jawa Barat, serta daerah lain yang membutuhkan bantuan. Penggalangan donasi akan berlangsung hingga puncak acara pada 19 April 2026, sebelum didistribusikan melalui pihak terkait.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat bersatu, saling membantu, dan bersama-sama menghadirkan dampak positif bagi mereka yang membutuhkan," pungkas Okki.

Dengan menggabungkan olahraga dan aksi sosial, wondr Kemala Run 2026 diharapkan dapat menjadi gerakan kolektif yang memperkuat solidaritas masyarakat. Inisiatif ini menegaskan bahwa aktivitas olahraga dapat menjadi medium efektif guna mendorong kepedulian sosial, dan memberikan dampak nyata bagi sesama.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Pencegahan dan Monitoring untuk mengawasi pengelolaan dapur 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri.

Hal itu disampaikan Staf Divisi Advokasi ICW, Yassar Aulia saat mengirimkan surat ke KPK, Selasa (24/2/2026). Dia mengatakan KPK perlu memberikan atensi lebih terhadap mekanisme pengelolaan SPPG milik Polri.

"Karena kami melihat bahwa pasca tanggal 13 Februari 2026 kemarin, setelah Presiden Prabowo dan juga Kapolri meresmikan sekitar 1.179 SPPG Polri, kami menemukan bahwa ternyata itu dikelola melalui perantara, melalui Yayasan Kemala Bhayangkari," katanya.

Menurutnya, KPK tidak hanya melaksanakan penindakan, tetapi pencegahan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi. Dia menilai SPPG yang dikelola Polri berpotensi terjadi konflik kepentingan.

Apalagi, katanya, Polri tidak terbatas dalam mengelola SPPG. Kondisi ini juga memicu ketimpangan tata kelola memproduksi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Salah satunya mereka tidak dibatasi dalam mengelola SPPG. Jadi setiap yayasan pada umumnya dibatasi hanya 10 SPPG, tapi Kepolisian tidak dibatasi sama sekali. Jadi itu berpotensi untuk memberikan ketimpangan begitu ya dalam pengelolaan proyek ini," ujarnya.

Tak hanya itu, dia turut menyoroti insentif yang diberikan Rp6 juta setiap harinya selama satu tahun dengan catatan SPPG tetap memproduksi MBG.

Dia menilai pemasukan dalam satu tahun dari intensif berkisar Rp2 triliun dan dana yang awal diberikan oleh BGN sekitar Rp500 juta rupiah.

"Jadi menurut pandangan kami jika tidak dikelola konflik kepentingan ini, pada akhirnya ini hanya akan menjadi bencana konflik kepentingan dan patronase yang justru dibiayai sangat mahal oleh APBN kita," ucapnya.

Hal ini tidak lepas dari banyaknya permasalahan di tubuh instansi Polri sehingga dikhawatirkan terjadi permasalahan lainnya. Dia berharap KPK dapat melakukan pencegahan dan pengawasan SPPG milik Polri.

Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri mengungkap skema pembiayaan terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan skema pembiayaan pembangunan itu berasal dari tiga sumber. Misalnya, dari dana koperasi Polda atau Polres yang dikelola anggota.

"Kedua menggunakan dana pinjaman bank himbara dan ketiga kerja sama dengan mitra YKB [Yayasan Kemala Bhayangkari]," ujar Isir saat dihubungi, Jumat (13/2/2025).

Kemudian, Johnny mengungkap sejauh ini Polri telah memiliki 1.179 SPPG. Dari ribuan itu 411 di antaranya telah beroperasi, 162 SPPG masih persiapan operasional, 499 SPPG tahap pembangunan, dan 107 SPPG masih tahap groundbreaking.

Dia juga merincikan secara total SPPG korps Bhayangkara tersebar di Jawa Tengah. Diikuti Jawa Timur sebanyak 131 SPPG, Sumatra Utara 117 SPPG, Banten 63 SPPG dan Jawa Barat 62 SPPG.

Di samping itu, Kasatgas MBG Polri, Irjen Nurworo Danang mengemukakan soal rencana pembangunan dapur MBG atau SPPG di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).

Namun, pembangunan SPPG di wilayah 3T ini memiliki tantangan yang berkaitan dengan faktor keamanan, seperti potensi penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB), khususnya wilayah Papua Tengah atau Papua Pegunungan.

Oleh sebab itu, pihak Polri bakal terlebih dahulu untuk melakukan survei pada lokasi yang akan menjadi lokasi pembangunan SPPG Polri. Selain itu, koordinasi aparat setempat, pemerintah daerah hingga tokoh masyarakat bakal dilakukan secara intensif untuk membahas pembangunan dapur MBG ini.

"Sepanjang memungkinkan itu bisa dibangun SPPG, Polri akan berupaya memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, khususnya di wilayah terpencil," ujar Danang.