Bisnis.com, DENPASAR — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mengungkap kasus pengemplangan pajak yang dilakukan oleh DS, seorang kontraktor yang beroperasi di Bali.

Darmawan, Kepala Kanwil DJP Bali menjelaskan bahwa DS merupakan penanggung jawab PT ASD, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Akibat perbuatan yang dilakukannya, diperkirakan negara mengalami kerugian pendapatan sekurang-kurangnya Rp947,13 juta

“Atas perbuatannya, DS terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar," jelas Darmawan, Senin (26/1/2026).

DS diduga kuat melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UU KUP sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,” ungkap Darmawan.

Pelanggaran tersebut berupa tindakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dalam kurun waktu tahun pajak 2020 dan 2023.

“Dalam penanganan perkara pidana di bidang perpajakan, DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yakni menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum,” jelas Darmawan.

Sebelumnya, Kanwil DJP Bali melalui KPP Pratama Denpasar Timur telah memberikan himbauan kepada DS terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Proses ini kemudian berlanjut ke tahap pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan).

Dalam tahapan tersebut, DS telah diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Namun selama proses tersebut berlangsung, DS belum memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan Pasal 44B ayat (1) UU KUP, demi kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tersebut hanya dapat dilakukan apabila DS melunasi seluruh utang pajak yang tidak atau kurang dibayar, ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak terutang,” tambah Darmawan.

Darmawan berharap proses penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi Wajib Pajak lainnya agar senantiasa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap adanya pelanggaran perpajakan yang melibatkan sejumlah perusahaan baja asal China yang beroperasi di Indonesia.

Ia mendeteksi 40 perusahaan tidak memenuhi kewajiban pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun 40 perusahaan yang terindikasi melakukan pengemplangan pajak berasal dari China, bukan campuran dengan negara lain.

"Itu dari China semua. Bukan campur-campur," ujar Purbaya saat ditemui di Menara IDN HQ, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Dari puluhan perusahaan tersebut, dua perusahaan besar akan segera dilakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam waktu dekat untuk memastikan pelanggaran yang terjadi.

"Yang baja itu, yang terdeteksi ada 40 perusahaan, dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat," paparnya.

Meski demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain di dalam negeri.

Ia menyebut, aparat internal masih mendalami apakah ada unsur keterlibatan perusahaan atau oknum dari Indonesia dalam praktik penghindaran pajak.

"Ada yang China, ada yang Indonesia juga. Nah itu saya teka-teki, saya juga harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngeliatnya, berarti orang saya ada yang terlibat nanti kita liat ya," beber Menkeu.

Praktik penghindaran pajak

Sebelumnya Purbaya mengungkap masih maraknya praktik penghindaran pajak dan kepabeanan yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara bernilai besar.

Modus yang banyak ditemukan antara lain under invoicing, serta aktivitas industri yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan.

Ia menyebut sektor baja, kelapa sawit, dan bahan bangunan sebagai contoh usaha yang selama ini luput dari pengawasan, termasuk yang dijalankan oleh perusahaan asing.

"Kalau Anda tahu, pajak itu juga banyak industri liar yang nggak kena pajak. Yang saya tahu baja dan bahan bangunan. Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia. Jual langsung ke klien, cash based, nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu," kata Purbaya usai konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Purbaya mengungkapkan, perhatian terhadap kebocoran pajak ini juga mendapat sorotan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan di Hambalang, Bogor, Prabowo menyindir kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena masih adanya praktik penghindaran pajak yang berlangsung lama tanpa terdeteksi.

"Dia (Prabowo) bilang, 'Apakah kita akan mau dikibulin terus oleh orang pajak dan bea cukai?' Itu pesan ke saya dari presiden, walaupun dia nggak melihat ke saya tapi deg ke sini," lanjut Purbaya.

Menurutnya, penguatan sistem analitik dan pemanfaatan data mulai membuka praktik-praktik yang sebelumnya tersembunyi, termasuk di sektor ekspor sawit.

Purbaya menegaskan, potensi penerimaan pajak dari penertiban perusahaan yang selama ini menghindari kewajiban sangat besar.

Dari satu kelompok wajib pajak yang mulai patuh, penerimaan negara dapat bertambah lebih dari Rp 4 triliun per tahun.

"Kalau pajak saja dari orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih. Jadi besar. Dan ini bukan satu-dua perusahaan," ucap Menkeu.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan aparat terhadap perusahaan asing yang beroperasi secara terbuka namun diduga melakukan pelanggaran.

Karena itu, Kementerian Keuangan akan melakukan pembenahan menyeluruh di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Kalau enggak bisa dibetulin setahun, ya betul-betul dirumahkan. Saya mau selamatkan supaya 16.000 orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya. Yang jelek-jelek kita rumahkan," katanya.

Selain industri baja dan bahan bangunan, Purbaya juga mengungkap temuan awal praktik under invoicing di sektor sawit.

Sejumlah perusahaan besar diduga hanya melaporkan sebagian nilai ekspor sebenarnya.

"Itu kita lihat kapal per kapal. Saya baru dapat 10 perusahaan besar. Kira-kira 50 persen ekspor mereka yang diakui, nggak sampai separuhnya," ungkap Purbaya.

Ia menegaskan pemerintah akan segera menertibkan praktik tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara dan menjaga keadilan bagi pelaku usaha yang selama ini patuh membayar pajak.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan vonis terhadap terdakwa AS atas tindakan pengemplangan pajak.

Melansir keterangan resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 bulan serta pidana denda sebesar Rp 1,61 miliar.

"Apabila denda tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi denda tersebut. Jika harta tidak mencukupi, pidana tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan," dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).

Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Syamsinar, menjelaskan bahwa telah melakukan penyidikan dan menemukan bahwa AS selaku Direktur PT. SB dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

"Serta tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut dalam kurun waktu masa pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2019," ujar Syamsinar dalam keterangan resminya dikutip Kamis (6/11/2025).

Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

"Akibatnya, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 538.132.347," kata Syamsinar.