KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan PT Gala Bumiperkasa (GBP) dijatuhi sanksi pidana denda sebesar Rp 214,68 miliar karena terbukti dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan isian tidak benar atau tidak lengkap.

Putusan tersebut dibacakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam perkara ini, PT GBP dinyatakan melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Direktur Penegakan Hukum DJP Samingun mengatakan, nilai denda tersebut merupakan dua kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, yakni sebesar Rp 107,34 miliar.

“Penegakan hukum ini tidak hanya bertujuan menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara,” ujar Samingun dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3/2026).

Selain denda, pengadilan juga menetapkan perampasan barang bukti berupa aset tanah dan bangunan milik perusahaan. Aset tersebut akan dilelang dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran denda.

Samingun menjelaskan, putusan ini merupakan puncak dari proses penanganan perkara yang menghadapi sejumlah kendala.

Pada tahap penyidikan, penyidik menghadapi empat kali upaya praperadilan serta ketidakhadiran tersangka saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Direktorat Jenderal Pajak Lapor SPT di Coretax DJP.

Meski demikian, proses penegakan hukum tetap berjalan hingga perkara dilimpahkan ke pengadilan dan memperoleh putusan.

Ia menambahkan, penanganan kasus ini merupakan hasil sinergi antara DJP, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut Samingun, kolaborasi antar-aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan hingga perkara dapat disidangkan dan diputus.

“Melalui penegakan hukum perpajakan yang konsisten dan berkeadilan, DJP berharap dapat terus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta mengamankan penerimaan negara guna mendukung keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan,” kata dia.

Bisnis.com, DENPASAR — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mengungkap kasus pengemplangan pajak yang dilakukan oleh DS, seorang kontraktor yang beroperasi di Bali.

Darmawan, Kepala Kanwil DJP Bali menjelaskan bahwa DS merupakan penanggung jawab PT ASD, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Akibat perbuatan yang dilakukannya, diperkirakan negara mengalami kerugian pendapatan sekurang-kurangnya Rp947,13 juta

“Atas perbuatannya, DS terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar," jelas Darmawan, Senin (26/1/2026).

DS diduga kuat melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UU KUP sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,” ungkap Darmawan.

Pelanggaran tersebut berupa tindakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dalam kurun waktu tahun pajak 2020 dan 2023.

“Dalam penanganan perkara pidana di bidang perpajakan, DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yakni menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum,” jelas Darmawan.

Sebelumnya, Kanwil DJP Bali melalui KPP Pratama Denpasar Timur telah memberikan himbauan kepada DS terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Proses ini kemudian berlanjut ke tahap pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan).

Dalam tahapan tersebut, DS telah diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Namun selama proses tersebut berlangsung, DS belum memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan Pasal 44B ayat (1) UU KUP, demi kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tersebut hanya dapat dilakukan apabila DS melunasi seluruh utang pajak yang tidak atau kurang dibayar, ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak terutang,” tambah Darmawan.

Darmawan berharap proses penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi Wajib Pajak lainnya agar senantiasa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di bawah Kementerian Keuangan, menyita aset milik tersangka pengemplang pajak senilai Rp3,7 miliar, pada 14 Agustus lalu.

Direktur P2Humas DJP Rosmauli mengatakan penyitaan tersebut merupakan konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan tersangka yang berinisial LJD tersebut.

"Sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukannya. LJD alias Mr.L dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal enam tahun serta denda hingga empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar," ucap Rosmauli dikutip dari unggahan media sosial Instagram @ditjenpajakri pada Senin (3/11/2025).

Langkah tersebut dikatakan DJP bukan semata penindakan, tapi wujud nyata komitmen DJP dalam menjaga keadilan dan integritas sistem perpajakan.

Disebutkan dalam unggahan tersebut, LJD alias Mr.L merupakan pemilik PT MNJ, melalui perusahaan tersebut diduga kuat telah mengemplang pajak.

TJD dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yang lainnya tidak benar atau tidak lengkap sejak Januari sampai dengan Desember 2016. Sayangnya, DJP tidak membuka informasi mengenai tersangka dan perusahaan dengan inisial MNJ ini.