Bisnis.com, MEDAN — Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatra Utara (Sumut) I menyerahkan 2 (dua) tersangka terkait faktur pajak fiktif dalam dua kasus berbeda ke kejaksaan di wilayah Sumut.

Kepala Kanwil DJP Sumut I Belis Siswanto mengatakan kedua tersangka yakni VVS yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Belawan dan JT yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Medan.

“Tersangka diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan turut serta menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan, bukti pemotongan, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya,” jelas Belis dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Perbuatan kedua tersangka dilakukan untuk mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetorkan ke negara. Sejauh ini, total kerugian penerimaan negara akibat perbuatan tersangka mencapai Rp5,3 miliar.

Adapun keduanya ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus faktur pajak fiktif yang berbeda.

Belis mengatakan tersangka VVS terjerat kasus faktur pajak untuk CV MSS dan CV SMA periode waktu 2017-2020. Dalam kasus ini, negara kehilangan pendapatan PPN sebesar Rp288 juta di CV MSS dan Rp2,5 miliar di CV SMA.

Sementara dalam kasus lainnya, tersangka JT diduga sebagai pihak yang membantu menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya pada CV SMA. Besar kehilangan pendapatan negara dalam kasus yang menjerat tersangka JT mencapai Rp2,57 miliar.

Dengan demikian, total kerugian penerimaan negara untuk kedua kasus ini di wilayah Sumut mencapai Rp5,3 miliar.

Selain penyerahan tersangka, DJP Sumut I juga menyerahkan barang bukti serta berkas perkara kepada kejaksaan. Barang bukti tersebut meliputi dokumen perpajakan, bukti transaksi, serta perangkat pendukung lainnya.

Belis menyebut tindakan kedua tersangka melanggar Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

DJP Sumut I pun mengimbau seluruh wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan.

“Hindari segala bentuk praktik penyalahgunaan faktur pajak yang dapat merugikan negara dan berkonsekuensi pada sanksi pidana,” tandasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pengadilan Negeri Sukabumi menghukum terdakwa EK dengan penjara dua tahun atas tindak pidana perpajakan. Majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp10,6 miliar kepada negara.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, Nandang Hidayat, mengatakan hakim juga memberi batas waktu pelunasan denda paling lama dua bulan.

“EK harus segera menyelesaikan kewajiban tersebut sejak putusan hukum memiliki kekuatan tetap,” ungkap dia, Selasa (31/3/2026).

Ia pun memastikan pihak pengadilan mengancam akan menyita harta kekayaan jika terdakwa mengabaikan denda. Petugas berwenang bakal melelang aset terpidana untuk menutupi kerugian negara dari sektor pajak.

Sementara itu, sidang pembacaan putusan perkara nomor 178/Pid.Sus/2025/PN Skb berlangsung pada awal Maret. Hakim menilai EK secara sengaja menerbitkan dokumen pajak yang tidak memiliki dasar transaksi asli.

Lebih lanjut, perbuatan melanggar hukum ini, kata dia, memenuhi unsur tindak pidana sesuai Undang-Undang Perpajakan terbaru. Tindakan tersebut jelas merugikan pendapatan negara dan merusak sistem keadilan bagi wajib pajak lain.

Sejalan dengan itu, Kanwil DJP Jawa Barat I, imbuhnya, berkomitmen terus melakukan pengawasan terhadap para pelanggar pajak.

“Langkah tegas ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan masyarakat secara luas,” tandas dia.

Bisnis.com, MALANG—Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III menyerahkan tersangka ADA dan DPO beserta 59 barang bukti atas dugaan penggelapan pajak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Kanwil DJP Jatim III, Marihot Pahala Siahaan, mengatakan ADA dan DPO diduga menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya pada usaha perdagangan solar miliknya pada rentang waktu bulan Januari – Juli 2023. Atas perbuatan keduanya, kerugian negara diperkirakan mencapai angka Rp16,2 miliar.

“Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023,” katanya dikutip Selasa (27/1/2026).

Tersangka DPO didakwa menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (Pasal 39A huruf a) dan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap (Pasal 39 ayat 1 huruf d). Sedangkan tersangka ADA, dijerat dengan pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1), dimana yang bersangkutan turut serta atau membantu bersama-samadengan DPO menggunakan faktur pajak TBTS.

Atas perbuatannya, keduanya terancam penjara 2 hingga 6 tahun, serta denda 2 sampai 6 kali lipat dari nilai pajak yang tercantum dalam faktur.

Marihot menegaskan pula, penegakan hukum pidana merupakan langkah terakhir (ultimum remedium), karena pihaknya senantiasa mengedepankan edukasi dan persuasi.

"Penegakan hukum ini diharapkan memberi efek jera bagi Wajib Pajak lain untuk menjauhi pidana perpajakan, sekaligus mendongkrak kepatuhan dan penerimaan pajak," ujarnya.

Bisnis.com, DENPASAR — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mengungkap kasus pengemplangan pajak yang dilakukan oleh DS, seorang kontraktor yang beroperasi di Bali.

Darmawan, Kepala Kanwil DJP Bali menjelaskan bahwa DS merupakan penanggung jawab PT ASD, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Akibat perbuatan yang dilakukannya, diperkirakan negara mengalami kerugian pendapatan sekurang-kurangnya Rp947,13 juta

“Atas perbuatannya, DS terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar," jelas Darmawan, Senin (26/1/2026).

DS diduga kuat melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UU KUP sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,” ungkap Darmawan.

Pelanggaran tersebut berupa tindakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dalam kurun waktu tahun pajak 2020 dan 2023.

“Dalam penanganan perkara pidana di bidang perpajakan, DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yakni menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum,” jelas Darmawan.

Sebelumnya, Kanwil DJP Bali melalui KPP Pratama Denpasar Timur telah memberikan himbauan kepada DS terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Proses ini kemudian berlanjut ke tahap pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan).

Dalam tahapan tersebut, DS telah diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Namun selama proses tersebut berlangsung, DS belum memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan Pasal 44B ayat (1) UU KUP, demi kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tersebut hanya dapat dilakukan apabila DS melunasi seluruh utang pajak yang tidak atau kurang dibayar, ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak terutang,” tambah Darmawan.

Darmawan berharap proses penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi Wajib Pajak lainnya agar senantiasa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan terbuka untuk saling bertukar data dengan instansi lain dalam upaya kolaborasi meningkatkan penerimaan negara.

Dalam diskusi publik bertajuk 'Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba' yang digelar Kamis (11/12/2025), Bimo menyampaikan bahwa praktik pertukaran data antarkementerian dan lembaga sejatinya telah berjalan untuk berbagai kepentingan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kerja sama tersebut difokuskan untuk mendorong kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

Namun, Bimo mengakui bahwa DJP masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur kerahasiaan data wajib pajak (WP). Pembatasan tersebut, menurut dia, kerap menjadi sumber keluhan dari instansi lain yang membutuhkan data perpajakan untuk keperluan analisis dan pengawasan.

“Dulu mungkin Ditjen Pajak [dikeluhkan] cuma minta-minta data doang, enggak mau ngasih data. Iya, pasal 34 enggak boleh ngasih karena rahasia. Sekarang gini terus terang saja, saya buka data untuk bapak ibu sesuai dengan aturan,” ujar Bimo dalam forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Pusdiklat Pajak, dikutip Minggu (14/12/2025).

Bimo mengungkapkan bahwa usulan untuk memperluas ruang pertukaran data WP telah ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, baik saat jabatan tersebut masih dipegang Sri Mulyani Indrawati maupun di era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya agar DJP dapat lebih leluasa berbagi data dengan tetap mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

Menurut Bimo, sikap tersebut dilandasi keinginan agar DJP tampil lebih inklusif dan membangun hubungan timbal balik yang setara dengan instansi lain. Saat ini, Kemenkeu telah melakukan pertukaran data secara terbatas dengan sejumlah lembaga, terutama untuk kebutuhan pengawasan lintas sektor.

“Kalau bapak ibu memang mau mendapatkan data untuk menganalisis kinerja di sektor bapak ibu, saya kasih. Tentu tanpa identifikasi. Itu halal, enggak usah dipersulit. Saya kasih, saya minta Direktur Data. Kenapa? Karena dengan begitu ada trust, kan dari [Ditjen] Minerba [Kementerian ESDM] juga ngasih. Sama-sama kami awasi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bimo juga menyinggung langkah pengawasan terhadap wajib pajak kaya atau high wealth individual (HWI). Ia mengungkapkan, pada hari tersebut DJP baru saja memanggil sejumlah WP dengan kekayaan besar untuk klarifikasi kepatuhan.

Bimo menjelaskan bahwa sebagian WP kaya masih belum menyadari otoritas pajak memiliki akses ke berbagai sumber data lintas instansi, termasuk data kepemilikan manfaat (beneficial ownership/BO) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum. Data tersebut dinilai penting sebagai pembanding kepatuhan pelaporan pajak.

“Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan,” ungkapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto beserta jajarannya, Senin (17/11/2025)

Pemanggilan ini berkaitan dengan rapat dengar pendapat untuk membahas peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Agenda rapat ini terjadwal pada pukul 14.00 WIB. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi XI Mukhammad Misbakhun.

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, rapat dimulai pada sekitar pukul 14.54 WIB.

"Kita sepakati rapat ini terbuka untuk umum," ujar Misbakhun dalam RDP di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Selain Bimo, rapat juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu.

Jakarta, CNBC Indonesia-Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berinisial HS dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dalam perkara tindak pidana perpajakan. Terpidana juga dikenakan denda Rp4.755.146.932 atau empat kali jumlah pajak terutang.

HS dipidana karena tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan kayu oleh CV Titian Hijrah kepada PT MEI dan PT KMI pada tahun 2019.

"Dalam praktiknya, terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya PPN yang telah dipungut, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp1.188.786.733,00," jelas Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama), Taufik Seno Anggoro dalam siaran pers, dikutip Jumat (31/10/2025)

Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sebelum dilakukan penyidikan, pihak Kanwil DJP Papabrama telah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak yang terutang secara persuasif. Hingga batas waktu yang ditentukan, kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Oleh karena itu, dilakukan penyidikan sebagai langkah penegakan hukum terakhir oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Papabrama, bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku.

Kepala Kanwil DJP Papabrama, Dudi Edendi Karnawidjaya, menyampaikan bahwa putusan ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan wajib pajak, khususnya di wilayah tanah Papua dan Maluku, untuk selalu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan jujur dan sukarela.

"Apabila wajib pajak belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan, kami mengimbau agar tidak ragu untuk melakukan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat," ujar Dudi.