Normalisasi Kali Bekasi merupakan langkah strategis mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan fungsi sungai sebagai infrastruktur pengendalian banjir

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memulai tahapan identifikasi terhadap 1.847 bidang tanah terdampak proyek strategis nasional pengendalian banjir melalui kegiatan normalisasi aliran Kali Bekasi guna meminimalkan risiko banjir di wilayah tersebut.

"Proses pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir Kali Bekasi memasuki tahap pelaksanaan. Kami melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 1.847 bidang tanah yang tersebar di lima desa mulai 15 Juni 2026," kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Rahman di Cikarang, Rabu.

Dia menyatakan normalisasi Kali Bekasi menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya ancaman banjir akibat perkembangan kawasan perkotaan, pertumbuhan penduduk serta penurunan kapasitas maupun kualitas sungai akibat pendangkalan.

"Normalisasi Kali Bekasi merupakan langkah strategis mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan fungsi sungai sebagai infrastruktur pengendalian banjir," katanya.

Pelaksanaan proyek tersebut mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum hingga Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Lokasi Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi.

Ia menyebut kebutuhan lahan proyek ini mencapai 161.237 meter persegi yang tersebar di lima desa yakni Desa Babelan Kota, Kedung Pengawas dan Muarabakti di Kecamatan Babelan. Kemudian Desa Sukamekar di Kecamatan Sukawangi serta Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara.

Sedangkan rincian bidang tanahnya mencakup 72 bidang di Desa Babelan Kota, 707 bidang di Desa Kedung Pengawas, 136 bidang di Desa Muarabakti, 764 bidang di Desa Sukamekar serta 168 bidang di Desa Sriamur.

Menurut dia, identifikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak proyek normalisasi Kali Bekasi menjadi tahapan penting sebelum pelaksanaan pengukuran lahan oleh Satgas A yang dijadwalkan mulai berlangsung 15 Juni 2026.

Pemilik lahan saat proses pengukuran nanti diminta hadir serta menyiapkan dokumen pendukung seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan bukti sah kepemilikan tanah. Masyarakat juga diminta memasang tanda batas bidang tanah guna mempermudah tahapan pengadaan lahan.

Rahman berharap seluruh tahapan pengadaan tanah dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat maupun para pemilik lahan terdampak proyek mengingat keberhasilan normalisasi Kali Bekasi tidak hanya berperan meminimalisir banjir yang selama ini menjadi persoalan tahunan.

"Normalisasi ini turut memberikan perlindungan yang lebih baik bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di kawasan Bekasi. Dukungan masyarakat sangat penting agar proyek ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan warga," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami saling mengecek bersama-sama agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan bisa menjangkau sembako, itu disiapkan

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah di provinsi tersebut proaktif mengecek perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar guna memastikan kondisinya tetap stabil.

Khofifah seusai meninjau harga bahan pangan di Pasar Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan, kepastian mengenai kondisi harga komoditas pangan di pasar merupakan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang diberikan setiap pelaksanaan rapat pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah.

"Mendagri mengajak seluruh kabupaten, kota, maupun provinsi untuk membahas pengendalian inflasi, dari proses setiap minggunya itu memang diharapkan gubernur, bupati, wali kota ini secara proaktif mengecek terutama (harga) sembako di lapangan," kata Khofifah.

Dia menyatakan keaktifan pemantauan akan mampu meningkatkan efektivitas dari pengambilan langkah intervensi apabila sewaktu-waktu ditemukan potensi peningkatan harga sembako.

Tak hanya itu, masing-masing pemerintah kabupaten dan kota ditegaskannya perlu menguatkan kerja sama antar daerah (KAD), khususnya dengan daerah yang menjadi sentra penghasil komoditas pangan.

KAD juga menjadi upaya penting karena sebagai bagian memitigasi terjadinya inflasi akibat minimnya ketersediaan bahan pangan.

"Kami saling mengecek bersama-sama agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan bisa menjangkau sembako, itu disiapkan," ucap dia.

Sementara itu, Khofifah mengemukakan bahwa dari hasil peninjauan harga bahan pangan di Pasar Klojen, komoditas bawang merah mengalami peningkatan harga yang dari awalnya di kisaran harga Rp35-45 ribu menjadi Rp55-60 ribu per kilogram.

"Untuk cabai rawit di sini (Pasar Klojen) ada yang (menjual) Rp100 ribu dan ada yang Rp120 ribu (per kilogram) tetapi di pasar lainnya di Malang bisa Rp80 ribu, maka dari itu perlu dilakukan KAD," ucapnya.

Tak hanya itu, Khofifah secara khusus meminta Wali Kota Malang untuk mempercepat proses pemenuhan ketersediaan beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) di Pasar Klojen yang sudah habis.

Ia memastikan siap membantu pemenuhan pasokan beras SPHP untuk wilayah Kota Malang maupun daerah lain.

"Kami punya stok beras medium SPHP di Jawa Timur ini jumlahnya cukup tinggi, jadi sekitar 3,2 juta ton. Jadi seyogyanya semua bisa tersapa melalui pendistribusian yang disiapkan oleh Bulog, baik untuk SPHP maupun Minyakita," tutur dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah terus melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan perdagangan luar negeri untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan pemerintah terus memperkuat strategi pengendalian impor untuk menjaga daya saing industri nasional dan menciptakan perdagangan yang sehat di dalam negeri.

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan melalui perubahan regulasi impor dengan mempertimbangkan dinamika pasar domestik dan global, penguatan pengawasan barang beredar, hingga percepatan transformasi layanan perdagangan berbasis digital.

"Pemerintah terus melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan perdagangan luar negeri untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pengaturan impor saat ini dibagi menjadi tiga kategori utama, yakni barang dilarang impor, barang diatur impornya, dan barang bebas impor. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Budi menjelaskan, pemerintah terus memperketat tata kelola perizinan impor agar semakin transparan dan akuntabel. Barang impor pada prinsipnya wajib dalam kondisi baru. Importir juga harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API).

"Untuk komoditas tertentu, importir juga wajib memiliki perizinan berusaha di bidang impor serta melengkapi verifikasi teknis oleh surveyor independen. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian barang dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Selain itu, Kemendag telah menerapkan digitalisasi layanan perdagangan melalui integrasi sistem perizinan dan pengawasan secara elektronik. Seluruh pelayanan perizinan berusaha di bidang perdagangan luar negeri 100 persen wajib daring melalui Single Submissiom (SSm).

Kemendag menerapkan mekanisme standar pelayanan maksimal lima hari sebagai upaya memangkas hambatan administratif dan meningkatkan kepastian berusaha.

Budi menyebut langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan nasional sekaligus memperkuat iklim investasi dan daya saing perdagangan Indonesia.

Lebih lanjut, Budi menyoroti langkah Indonesia dalam melindungi industri nasional melalui instrumen tindakan pengamanan perdagangan (safeguard). Indonesia tercatat menjadi negara yang paling aktif menerapkan safeguard dengan sembilan kasus atau sekitar 25 persen dari total kasus global.

"Hal ini menunjukkan Indonesia aktif menggunakan instrumen perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang dapat mengganggu keberlangsungan industri nasional," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Yang ingin kita lakukan adalah memastikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan finansial sejalan dengan Astacita pemerintah

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) -

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Jawa Timur melalui penguatan pasokan, distribusi, dan sinergi pusat-daerah.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menjelaskan GPIPS merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan petani di tengah tantangan perubahan iklim serta fluktuasi pangan.

“Yang ingin kita lakukan adalah memastikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan finansial sejalan dengan Astacita pemerintah,” kata Aida dalam sambutannya di Sidoarjo Jawa Timur, Rabu.

Ia menuturkan strategi GPIPS tetap mengacu pada empat aspek utama pengendalian inflasi yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dengan fokus penguatan pada aspek ketersediaan pasokan dan distribusi pangan.

Menurutnya, komoditas pangan memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki proporsi pengeluaran pangan yang mencapai 60 hingga 80 persen dari total pendapatan rumah tangga, sehingga stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama pemerintah dan BI.

Dalam pelaksanaannya, Aida menyebut GPIPS akan diperkuat melalui sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ia mengatakan GPIPS akan dijalankan melalui tujuh program unggulan yang diarahkan untuk membangun model bisnis pangan terintegrasi dari hulu hingga hilir, seperti hilirisasi pangan, hingga dukungan terhadap program pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta penguatan pengolahan pascapanen.

Ia mengungkapkan BI memilih Jawa Timur sebagai lokasi peluncuran GPIPS karena memiliki posisi strategis sebagai lumbung pangan nasional sekaligus pusat distribusi kawasan timur Indonesia. Jawa Timur tercatat sebagai produsen utama padi, jagung, cabai, tebu, dan susu nasional.

Aida menambahkan, sekitar 80 persen distribusi pangan untuk 19 provinsi di kawasan timur Indonesia juga ditopang dari Jawa Timur yang didukung kapasitas penyimpanan Perum Bulog mencapai 22,81 persen dari kapasitas nasional.

“Kami memilih Jatim juga untuk meminjam semangat patriotik arek-arek Suroboyo dalam menjaga kemerdekaan Indonesia, demi memastikan ketahanan pangan nasional semakin kuat,” ujar Aida.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Negara perlu hadir untuk menutup celah distorsi, memperkuat kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh pelaku terutama petani, untuk memperoleh manfaat yang adil dari rantai nilai.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia adalah kekuatan utama dunia dalam sektor pertanian, khususnya komoditas perkebunan.

Data terbaru menunjukkan bahwa produksi minyak sawit Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 47,47 juta ton, dengan ekspor sekitar 32,36 juta ton dan nilai devisa lebih dari 22 miliar dolar AS. Di sektor kakao, sekitar 96 persen ekspor Indonesia telah berupa produk olahan, menandakan keberhasilan parsial hilirisasi. Sementara itu, produksi karet nasional berada pada kisaran 2,1 juta ton, dan kopi sekitar 700 ribu ton per tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama global.

Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat kelemahan pasar yang mengemuka. Nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri belum optimal. Ekspor kopi Indonesia, misalnya, masih didominasi oleh produk mentah dengan nilai ekspor sekitar 1,6 miliar dollar AS, sementara produk olahan hanya menyumbang sebagian kecil.

Pada komoditas gula, situasinya lebih problematis, dimana produksi gula nasional sekitar 2,2 - 2,3 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai lebih dari 7 juta ton, sehingga impor masih mendominasi pasar gula nasional.

Pada saat yang sama, indikator kesejahteraan petani seperti Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan angka relatif tinggi, yakni sekitar 125,35 pada Maret 2026. Bahkan untuk subsektor perkebunan rakyat mencapai lebih dari 150. Angka ini dapat dijadikan alat indikator kesejahteraan petani, termasuk untuk melihat realitas ketimpangan di lapangan.

Sementara itu, di beberapa kasus lokasi sentra perkebunan juga masih banyak tantangan terhadap fluktuasi harga, ketergantungan pada tengkulak, serta akses pasar yang terbatas.

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa persoalan ditingkat petani bukan semata produksi, melainkan struktur pasar dan tata niaga. Dalam banyak kasus, selisih harga dari hulu ke hilir tidak sepenuhnya mencerminkan biaya distribusi, tetapi mengindikasikan adanya distorsi dalam rantai nilai.

Distorsi Tata Niaga dan Tekanan dalam Rantai Nilai

Istilah "mafia pangan" sering dibahas dalam pemahaman sebagai praktik penguasaan pasar yang tidak sehat melalui kontrol stok, manipulasi distribusi, hingga eksploitasi celah kebijakan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik tersebut, seperti penahanan stok, pembagian wilayah pasar, dan penetapan harga tidak wajar.

Kita dapat melihat pada sektor sawit dan minyak goreng, misalnya, terdapat anomali antara produksi yang melimpah dan ketersediaan di pasar. Margin harga antara bahan baku CPO dan minyak goreng dapat mencapai Rp4.000 hingga Rp15.000 per kilogram dalam beberapa periode, menunjukkan adanya potensi rente di sepanjang rantai distribusi.

Pada komoditas gula, kompleksitas rantai pasok, mulai dari produksi tebu, pengolahan di pabrik gula, hingga distribusi, membuka ruang besar bagi praktik manipulasi, termasuk pada aspek rendemen dan distribusi gula rafinasi. Tanpa sistem pelacakan yang transparan, perbedaan kualitas dan volume dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk keuntungan sepihak.

Sementara itu, pada komoditas seperti karet, kopi, kakao, dan rempah, distorsi terjadi dalam bentuk yang lebih subtil. Petani sering menghadapi potongan harga berdasarkan kualitas yang tidak transparan, permainan kadar air, serta keterbatasan akses ke pasar yang lebih kompetitif. Struktur pasar yang cenderung oligopsonistik, di mana hanya sedikit pembeli berhadapan dengan banyak penjual yang memperlemah posisi tawar petani.

Padahal, sebagian besar produksi komoditas ini berasal dari perkebunan rakyat. Untuk kakao, misalnya, lebih dari 99 persen areal merupakan milik petani kecil, sementara pada karet sekitar 88 persen. Ketimpangan struktur ini menciptakan ruang bagi praktik rente yang sistemik.

Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahwa "tidak boleh ada kompromi terhadap mafia pangan" menjadi sangat relevan. Demikian pula peringatan Presiden Prabowo Subianto bahwa "jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat" menegaskan urgensi reformasi tata kelola sektor pangan dan perkebunan.

Dari Pengendalian Harga ke Pengendalian Rente

Kebijakan pemerintah selama ini cenderung berfokus pada stabilisasi harga melalui penetapan harga acuan, pengendalian impor, dan intervensi distribusi. Meskipun penting, pendekatan ini jangan bersifat reaktif dan harus menyentuh akar persoalan.

Untuk mengatasi distorsi tata niaga dan mendukung hilirisasi yang berkelanjutan, diperlukan pergeseran paradigma kebijakan dari "mengendalikan harga" menjadi "mengendalikan rente".

Transparansi data harus menjadi fondasi utama dalam reformasi tata niaga perkebunan. Sistem informasi nasional yang terintegrasi, mencakup produksi, stok, distribusi, hingga impor, perlu dibangun secara real time dan dapat diakses oleh publik serta lembaga pengawas. Tanpa keterbukaan data, ruang manipulasi akan terus terbuka dan sulit diawasi secara objektif.

Sejalan dengan itu, penguatan sistem traceability dalam rantai pasok menjadi krusial. Pemanfaatan teknologi digital untuk melacak pergerakan komoditas dari kebun hingga konsumen tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga mempersempit peluang praktik manipulasi kualitas, volume, maupun distribusi.

Dalam konteks hulu, reformasi kelembagaan petani melalui penguatan koperasi dan unit pengolahan bersama menjadi langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar petani, sekaligus membuka akses terhadap nilai tambah yang selama ini lebih banyak dinikmati di hilir.

Pada saat yang sama, penataan ulang kebijakan impor dan distribusi harus dilakukan secara lebih berbasis data dan independen dari intervensi kepentingan sempit. Mekanisme kuota dan perizinan perlu diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber masalah baru dalam sistem pangan nasional.

Upaya ini harus diperkuat melalui integrasi penegakan hukum lintas sektor dengan pendekatan follow the money, sehingga jaringan ekonomi di balik praktik mafia pangan dapat diungkap secara menyeluruh. Kolaborasi antara KPPU, KPK, dan PPATK menjadi sangat penting dalam menciptakan efek jera sekaligus memperbaiki struktur pasar.

Lebih jauh, agenda hilirisasi perlu dirancang secara inklusif dengan memastikan keterlibatan petani dalam rantai nilai industri. Insentif bagi industri pengolahan seharusnya dikaitkan dengan kemitraan yang adil dan transparan dengan petani, sehingga hilirisasi tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga secara nyata meningkatkan kesejahteraan di tingkat hulu.

Dari kondisi di atas kita bisa menyimpulkan bahwa keunggulan komparatif Indonesia yang sangat kuat di sektor perkebunan, didukung oleh kondisi agroklimat tropis, ketersediaan lahan, serta pengalaman, belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di tingkat global. Dalam situasi seperti ini, hilirisasi yang diharapkan menjadi motor penguatan ekonomi justru berisiko kehilangan momentum, bahkan berpotensi menciptakan ketimpangan baru apabila fondasi tata kelolanya tidak dibenahi secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, peran negara menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai pengendali harga atau stabilisator pasar, tetapi sebagai penjamin terciptanya keadilan dan integritas dalam sistem ekonomi.

Reformasi tata niaga yang transparan, akuntabel, dan inklusif merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa proses hilirisasi berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Negara perlu hadir untuk menutup celah distorsi, memperkuat kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh pelaku terutama petani, untuk memperoleh manfaat yang adil dari rantai nilai.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Efisiensi yang sejati adalah bagaimana mengelola sumber daya negara secara lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih berorientasi pada masa depan

Jakarta (ANTARA) - Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan fiskal yang kompleks.

Di satu sisi, Pemerintah berkomitmen menjaga disiplin anggaran dengan mempertahankan batas defisit maksimal tiga persen dari produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, negara juga dituntut mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen sekaligus membiayai berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga berbagai proyek pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan fiskal yang tidak kecil.

Situasi ini menjadi semakin rumit ketika dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik yang meningkat, terutama konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong harga energi global dan mengganggu stabilitas perdagangan internasional.

Dalam kondisi seperti ini, rencana kebijakan efisiensi fiskal melalui pemotongan anggaran kementerian dan lembaga yang dilontarkan Pemerintah memang dapat menjadi opsi disiplin anggaran yang dibutuhkan.

Namun jika dilakukan secara berlebihan, kebijakan tersebut juga berisiko mengurangi daya dorong fiskal terhadap perekonomian. Inilah yang kerap dianalogikan sebagai “buah simalakama” dalam pengelolaan fiskal: pilihan kebijakan yang sama-sama memiliki konsekuensi besar dari sisi pemenuhan serta strategi yang harus dijalankan.

Realitas anggaran

Sejak reformasi keuangan negara pada awal 2000-an, Indonesia menetapkan batas defisit maksimal tiga persen dari PDB sebagai mekanisme pengendalian fiskal. Kebijakan ini terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi makro dalam jangka panjang.

Rasio utang pemerintah Indonesia, misalnya, masih berada di kisaran 38–40 persen dari PDB pada tahun 2025, dan menurut data Kementerian Keuangan, posisi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara maju yang rasio utangnya melampaui 90 persen dari PDB.

Namun menjaga disiplin fiskal tidak selalu mudah. Realisasi APBN tahun 2025 mencatat defisit sekitar Rp695 triliun atau sekitar 2,92 persen dari PDB (Kementerian Keuangan, 2025). Angka ini mendekati batas maksimum yang diperbolehkan oleh aturan fiskal. Belanja negara mencapai sekitar Rp3.451 triliun, sementara penerimaan negara sekitar Rp2.756 triliun. Perbedaan antara kebutuhan belanja dan kemampuan penerimaan inilah yang kemudian memunculkan tekanan terhadap kebijakan fiskal.

Dalam kondisi seperti ini, salah satu langkah yang sering ditempuh adalah melakukan efisiensi belanja melalui rasionalisasi anggaran kementerian dan lembaga. Namun kebijakan tersebut tidak selalu sederhana karena banyak program yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas.

Selain kebutuhan pembangunan ekonomi, pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk memperkuat program sosial yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, antara lain program Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis yang dirancang untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Program ini diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp300 triliun–Rp350 triliun per tahun ketika berjalan penuh dan menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat (Kementerian Keuangan, 2026). Sementara program cek kesehatan gratis yang dirancang untuk memperluas layanan kesehatan preventif juga membutuhkan dukungan anggaran puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Jika digabungkan, kedua program tersebut dapat menyerap lebih dari satu persen PDB dalam belanja sosial tambahan. Dari perspektif pembangunan manusia, investasi ini sangat penting karena kualitas kesehatan dan gizi masyarakat memiliki hubungan erat dengan produktivitas ekonomi.

Laporan Human Capital Index Bank Dunia (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 20 persen dalam jangka panjang.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah dampak geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas, terutama terhadap kenaikan harga minyak mentah untuk kebutuhan impor nasional. Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 dolar per barel dapat menambah beban fiskal hingga Rp60 triliun melalui peningkatan subsidi energi dan kompensasi energi (APBN Sensitivity Analysis, 2025).

Artinya, konflik geopolitik global secara langsung dapat memengaruhi stabilitas fiskal domestik. Dalam situasi seperti ini, kebijakan fiskal harus lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global.

Tantangan penerimaan

Masalah struktural lain dalam pengelolaan fiskal Indonesia adalah masih rendahnya rasio pajak terhadap PDB. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects (2025) memperkirakan tax ratio Indonesia berada di kisaran 9–10 persen dari PDB. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD yang mencapai sekitar 34 persen dari PDB (OECD Revenue Statistics, 2024).

Rasio pajak yang rendah membuat ruang fiskal pemerintah relatif sempit ketika kebutuhan belanja meningkat. Dengan kata lain, kemampuan negara untuk membiayai program pembangunan masih sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak sebenarnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Studi World Bank dan University of Oxford terhadap pelaku usaha kecil di negara berkembang menunjukkan bahwa intervensi kebijakan sederhana seperti pengingat kewajiban pajak dapat meningkatkan kepatuhan hingga 10–15 persen (Kleven et al., 2023).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan dapat menjadi sumber tambahan penerimaan tanpa harus menaikkan tarif pajak.

Tantangan berikutnya, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam jangka menengah. Target ini bukan sekadar ambisi politik, melainkan kebutuhan ekonomi untuk mempercepat transformasi struktural, meningkatkan pendapatan per kapita, dan membuka lapangan kerja bagi jutaan angkatan kerja baru setiap tahun.

Belanja pemerintah dalam hal ini memainkan peran penting sebagai katalis aktivitas ekonomi. Jika efisiensi fiskal dilakukan secara terlalu agresif melalui pemotongan belanja pembangunan, maka kemampuan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga dapat berkurang.

Strategi kebijakan

Untuk menghindari dilema fiskal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan strategi kebijakan yang tidak hanya fokus pada pemotongan belanja, tetapi juga memperluas kapasitas fiskal negara.

Strategi pertama adalah memperkuat penerimaan pajak melalui reformasi administrasi dan digitalisasi sistem perpajakan. Pelajaran global dari Estonia menunjukkan bahwa setelah menerapkan sistem pajak digital pada awal 2000-an, negara tersebut mampu meningkatkan rasio pajaknya hingga sekitar 33 persen dari PDB (OECD, 2022).

Jika Indonesia mampu meningkatkan tax ratio hanya dua poin persentase saja misalnya dari sekitar 10 persen menjadi 12 persen dari PDB, maka ruang fiskal yang dihasilkan dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun per tahun.

Strategi kedua adalah meningkatkan kualitas belanja negara melalui pendekatan spending better. Negara seperti Korea Selatan pernah melakukan reformasi belanja publik melalui program Performance-Based Budgeting sejak 2005. Evaluasi OECD (2019) menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu meningkatkan efisiensi belanja pemerintah hingga 10–15 persen tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Jika pendekatan serupa diterapkan di Indonesia terhadap belanja pemerintah yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun, potensi efisiensi fiskal dapat mencapai sekitar Rp300 triliun–Rp400 triliun tanpa harus memotong program pembangunan prioritas.

Strategi ketiga adalah memperluas pembiayaan pembangunan melalui kemitraan dengan sektor swasta. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) telah banyak digunakan oleh negara seperti India untuk membiayai proyek infrastruktur besar. Laporan Asian Development Bank (2023) menunjukkan bahwa skema tersebut berhasil membiayai proyek infrastruktur senilai lebih dari 200 miliar dolar di India selama dua dekade terakhir tanpa membebani anggaran negara secara langsung.

Strategi keempat adalah memperkuat ketahanan energi nasional untuk mengurangi dampak gejolak geopolitik global. Jepang sejak krisis minyak 1970-an melakukan diversifikasi energi secara agresif melalui pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi. Kebijakan tersebut berhasil menurunkan ketergantungan Jepang terhadap impor minyak hingga hampir 40 persen dalam tiga dekade.

Pada akhirnya, pengelolaan fiskal bukan sekadar soal menjaga angka defisit agar tetap berada di bawah tiga persen. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Efisiensi fiskal memang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pemotongan anggaran. Efisiensi yang sejati adalah bagaimana mengelola sumber daya negara secara lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih berorientasi pada masa depan.

Jika kebijakan fiskal mampu menemukan keseimbangan tersebut, Indonesia tidak hanya mampu menghindari jebakan buah simalakama fiskal. Lebih dari itu, pengelolaan fiskal yang bijak dapat menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan ekonomi nasional di tengah dunia yang semakin tidak pasti.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Setiap angka dalam laporan keuangan harus mencerminkan proses bisnis yang benar-benar terkendali, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo memperketat pengendalian laporan keuangan melalui implementasi penuh Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) guna memperkuat transparansi, manajemen risiko, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan.

"Sepanjang 2025, kami mengimplementasikan secara penuh sistem ICoFR guna memastikan keandalan laporan keuangan sekaligus memperkuat manajemen risiko perusahaan," kata Direktur Utama PTPN IV Jatmiko K. Santosa sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan penerapan ICoFR secara menyeluruh merupakan bagian penting dari upaya membangun budaya pengendalian internal yang kuat di seluruh lini organisasi.

“Setiap angka dalam laporan keuangan harus mencerminkan proses bisnis yang benar-benar terkendali, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan sekadar pencatatan administratif,” ujarnya.

Program itu diterapkan di seluruh unit kerja perusahaan, mulai dari operasional kebun dan pabrik, hingga fungsi pengawasan internal. Proses tersebut juga melibatkan auditor eksternal untuk memastikan sistem pengendalian berjalan efektif.

Menurut Jatmiko, penguatan sistem pengendalian internal tidak semata dilakukan untuk memenuhi kewajiban regulasi. Di tengah dinamika industri dan tuntutan transparansi terhadap badan usaha milik negara, sistem yang kuat menjadi kebutuhan strategis bagi perusahaan.

“Kepercayaan pemangku kepentingan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola. Karena itu, transformasi ini diarahkan agar perusahaan tidak hanya unggul dalam operasional, tetapi juga kokoh dari sisi manajemen risiko dan akuntabilitas,” katanya.

Dalam praktiknya, lanjut Jatmiko, sistem ICoFR di PTPN IV mencakup berbagai proses yang berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, seperti pendapatan, produksi, pengadaan, pengelolaan aset, hingga proses penutupan laporan keuangan.

Perusahaan terlebih dahulu mengidentifikasi akun-akun yang memiliki pengaruh signifikan terhadap neraca dan laporan laba rugi. Dari sana, berbagai mekanisme kontrol dirancang untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara akurat dan dapat ditelusuri.

Implementasi tersebut dijalankan melalui beberapa tahapan, mulai dari perancangan kontrol, penerapan dan pemantauan berkelanjutan, evaluasi efektivitas, hingga perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam sistem.

Pada tahap evaluasi, perusahaan melakukan pengujian terhadap desain kontrol serta pelaksanaannya dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga efektif dalam praktik.

Dalam penerapannya, perusahaan memetakan dua potensi risiko utama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yakni risiko salah saji dan risiko kecurangan (fraud).

"Salah saji dapat muncul akibat kesalahan perhitungan, klasifikasi akun yang tidak tepat, maupun proses peninjauan yang kurang memadai. Sementara itu, risiko fraud biasanya berkaitan dengan tekanan atau peluang yang memungkinkan manipulasi data keuangan," kata dia.

Untuk memitigasi risiko tersebut, perusahaan menerapkan sejumlah pengendalian, antara lain verifikasi berlapis terhadap pencatatan transaksi, pembatasan akses sistem keuangan, serta proses rekonsiliasi rutin terhadap rekening perusahaan.

Seluruh proses bisnis dan mekanisme pengendalian tersebut didokumentasikan secara sistematis sehingga dapat ditelusuri dalam proses audit.

Penguatan sistem pengendalian internal juga diharapkan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat manajemen.

Dengan laporan keuangan yang lebih andal dan bebas dari salah saji material, manajemen memiliki dasar yang lebih kuat dalam merumuskan strategi bisnis, mengelola biaya, hingga mengoptimalkan pengelolaan aset di berbagai wilayah operasional perusahaan.

Ke depan, lanjut Jatmiko, PTPN IV berencana memperkuat budaya evaluasi mandiri atas sistem pengendalian, memperbarui peta risiko secara berkala, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan.

Langkah itu diharapkan membuat pengendalian internal tidak berhenti sebagai program kepatuhan semata, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan.

"Bagi PTPN IV, implementasi penuh ICoFR merupakan salah satu fondasi penting dalam agenda transformasi jangka panjang memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan investor, regulator, serta masyarakat terhadap kinerja korporasi," kata Jatmiko.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menilai penyederhanaan penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pengawasan implementasinya lewat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 mendorong kepastian iklim usaha industri migas dalam negeri.

Peraturan tersebut juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat daya saing industri penunjang migas nasional.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta di Serang, Jumat, mengatakan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim usaha yang lebih pasti bagi produsen dalam negeri.

“Permenperin 35 Tahun 2025 bertujuan agar proses penilaian TKDN dapat dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan transparan,” ujar Setia Diarta.

Ia menambahkan, pengawasan TKDN juga penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat serta memberikan kepastian pasar bagi industri nasional, khususnya di sektor strategis seperti migas.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Teknologi Rekayasa Katup (TRK) Soni menilai kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri perlu diiringi dengan pengendalian produk impor yang tidak sesuai standar.

“Selain kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri diperlukan juga sinkronisasi kebijakan yang lain, dapat melalui pemberlakuan larangan dan pembatasan (lartas) produk katup,” ujar Soni.

Menurut dia, pengendalian impor diperlukan agar produk katup impor tidak membanjiri pasar domestik dan merugikan industri nasional yang telah berinvestasi pada teknologi dan kualitas.

Soni juga menekankan pentingnya kemudahan akses bahan baku yang berkelanjutan dan efisien untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan ekspansi pasar.

“Ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan akan membantu industri menekan biaya produksi, menjaga kualitas secara konsisten, serta memperluas pangsa pasar domestik maupun ekspor,” katanya.

Kemenperin menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat industri penunjang migas melalui kebijakan TKDN, pengendalian impor, dan pembangunan ekosistem industri nasional yang berdaya saing.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Serang (ANTARA) - Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) mencatat sederet capaian pembangunan infrastruktur sumber daya air sepanjang 2025 yang dinilai memperkuat ketahanan pangan, ketersediaan air baku, serta pengendalian banjir di wilayah Banten.

Capaian ini menegaskan pergeseran fokus dari sekadar pekerjaan konstruksi menuju pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Kepala BBWS C3 Dedi Yudha Lesmana di Kota Serang, Banten, Rabu mengatakan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan wujud pelayanan negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap air.

“Setiap infrastruktur yang dibangun memiliki tujuan yang jelas, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya selesai secara fisik, tetapi benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.

BBWS C3 menyatakan akan melanjutkan pengelolaan sumber daya air secara lebih terpadu, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan oleh warga Banten.

Sepanjang 2025, BBWS C3 melaksanakan pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 49 lokasi, pembangunan intake air baku, serta revitalisasi Situ Cicinta dan dua embung milik Grup 1 Kopassus yang kini berfungsi sebagai kolam retensi pengendali banjir.

Di sektor irigasi, jaringan baru dibangun di Daerah Irigasi (DI) Cimoyan Pandeglang sepanjang 285 meter, disusul rehabilitasi jaringan pada DI Ciujung, DI Cidurian, dan DI Cibaliung seluas total 4.301 hektare layanan.

Peningkatan irigasi juga diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan rehabilitasi dan operasi jaringan irigasi dalam rangka mendukung swasembada pangan. Kebijakan ini menjadi kerangka strategis percepatan layanan air bagi lahan-lahan produktif.

Pada sektor penyediaan air baku, pembangunan Bendungan Karian memasuki tahap akhir. Dengan kapasitas tampung 314,7 juta meter kubik, bendungan ini akan memasok air untuk Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat melalui sistem Karian–Serpong Water Conveyance System (KSCS). Proyek ini disebut sebagai salah satu infrastruktur kunci dalam peta besar ketahanan air nasional.

Di sisi pengendalian banjir, program Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) pada Sungai Ciujung memberikan dampak signifikan melalui berkurangnya area genangan dan meningkatnya rasa aman masyarakat.

Pembangunan penguatan tebing dan penataan sempadan Sungai Cibanten masih berlangsung, yang juga mengintegrasikan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana.

Program berbasis pemberdayaan masyarakat seperti Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) turut menguatkan layanan air irigasi sederhana.

Pada periode 2024–2025, program ini dilaksanakan di 381 lokasi dan melibatkan 5.715 pekerja lokal. Perbaikan aliran irigasi tersebut meningkatkan luas lahan terairi hingga 20.445 hektare dan dinilai memberi manfaat langsung bagi petani.

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan bahwa layanan air bagi pertanian menjadi prioritas utama.

“Tugas kami di PU adalah memastikan air mengalir hingga ke sawah-sawah yang terjauh. Irigasi tersier, sekunder, hingga primer harus rapi, sempurna dan tidak ada kebocoran sehingga benar-benar bermanfaat bagi petani,” ujarnya.

Selain itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dwi Purwantoro menyebut infrastruktur air sebagai fondasi ketahanan ekonomi.

“Capaian yang ada saat ini membuktikan bahwa pembangunan sumber daya air memberi manfaat nyata. Mulai dari meningkatnya ketersediaan air baku, irigasi pertanian yang lebih andal, hingga berkurangnya risiko banjir di wilayah rawan,” katanya.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan pemberian insentif fiskal bagi pemerintah daerah (Pemda) yang telah berhasil menjaga stabilitas harga serta mendorong digitalisasi daerah.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, di mana Pemda yang mencapai kinerja terbaik pada dua bidang tersebut diberi penganugerahan TPID Awards 2025 dan Championship TP2DD 2025 masing-masing dalam tiga kategori.

“Daerah yang mendapatkan Award ini, mohon dapat diberikan insentif fiskal, Pak Presiden. Mohon arahan Pak Presiden. Dari Pak Menteri Keuangan, saya sudah minta, kira-kira dananya tersedia. Jumlahnya tidak terlalu besar, kira-kira Rp786 miliar yang dibagi,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (28/11) malam.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga melaporkan bahwa inflasi Indonesia terjaga rendah dan stabil dalam rentang sasaran target nasional 2,5±1 persen, dengan realisasi pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen (year-on-year/yoy).

Inflasi yang terkendali dipengaruhi konsistensi kebijakan suku bunga BI dan dorongan kebijakan insentif fiskal Pemerintah dalam mengarahkan ekspektasi inflasi.

Selain itu, bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil serta implementasi strategi kebijakan utama 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) terus ditempuh untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran.

Selain menjalankan program reguler pengendalian inflasi, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi termasuk untuk menjaga stabilitas daya beli di masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Di samping itu, ia mengatakan pemerintah telah menyalurkan berbagai stimulus ekonomi hingga akhir tahun, di antaranya program diskon transportasi, bantuan pangan, bantuan langsung tunai (BLT) Kesra, dan program magang lulusan perguruan tinggi.

Untuk memperkuat efektivitas kebijakan tersebut, lanjutnya, pemerintah mengakselerasi transformasi digital di daerah.

Dukungan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah (P2DD) mendorong perkembangan ekosistem digital secara signifikan. Hingga semester I 2025, sebanyak 501 pemerintah daerah atau sekitar 91,8 persen telah memiliki ekosistem (regulasi, kanal, kesiapan dan ketersediaan sistem, serta dukungan BPD) yang memadai.

Presiden Prabowo Subianto pada kesempatan yang sama turut menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan jajaran terkait yang hadir, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) atas sinergi, persatuan dan rekonsiliasi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Perekonomian kita tetap optimis didukung oleh sinergi dan kerjasama di antara pengelola perekonomian. Satu tahun ini kita telah membuktikan kepada rakyat Indonesia hasil nyata, kerja keras, yang dapat kita banggakan,” kata Presiden.

Pada Jumat (28/11), selain acara PTBI 2025, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 juga telah dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi.

Berikut daftar lengkap pemenang TPID Award 2025 dan Championship TP2DD 2025:

TPID Award 2025:

Kategori Provinsi Terbaik:
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua

Kategori Kabupaten/Kota Terbaik:
Kota Palembang, Kota Tasikmalaya, Kota Banjarmasin, Kota Palu, Kota Mataram

Kategori Kabupaten/Kota Berprestasi:
Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Lombok Timur

Championship TP2DD 2025:

Kategori Provinsi Terbaik:
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kategori Kota Terbaik:
Kota Payakumbuh, Kota Tangerang Selatan, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kota Kupang

Kategori Kabupaten Terbaik:
Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Lombok Timur

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dengan penandatanganan PKS ini, kita bekerja sama dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna di Sulawesi Barat..,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat pengendalian dan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi dan kompensasi di provinsi tersebut.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menjelaskan, kerja sama ini merupakan wujud implementasi amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) atau subsidi dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau kompensasi untuk konsumen pengguna di Provinsi Sulawesi Barat dilakukan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka di Jakarta, Kamis.

Menurut Wahyudi, dalam upaya memastikan penyediaan dan distribusi BBM berjalan tepat sasaran, BPH Migas membutuhkan kolaborasi erat dengan pemangku kepentingan daerah termasuk pemerintah provinsi.

"Dengan penandatanganan PKS ini, kita bekerja sama dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna di Sulawesi Barat dengan tujuan distribusi BBM yang tepat sasaran, tepat volume kepada seluruh konsumen yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.

Wahyudi menambahkan Sulawesi Barat merupakan provinsi ke-23 yang menjalin kerja sama serupa dengan BPH Migas dan berharap PKS ini dapat memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Barat Bapak Suhardi Duka atas kerja sama dengan BPH Migas untuk berkomitmen dan berkolaborasi menjaga penyaluran BBM yang mendapatkan kompensasi dari negara. Diharapkan PKS ini dapat mengangkat sektor ekonomi UMKM di wilayah Sulawesi Barat," ucapnya.

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyambut positif sinergi ini.

Menurut dia, keberadaan PKS sangat relevan bagi masyarakat Sulawesi Barat, terutama sektor produktif yang bergantung pada ketersediaan BBM yang terjangkau dan tepat sasaran.

Sinergi ini akan memperkuat langkah pengawasan di lapangan dan meminimalkan potensi penyimpangan distribusi BBM subsidi.

"Alhamdulillah, hari ini Pemprov Sulawesi Barat menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPH Migas. Dengan PKS ini, saya bisa mengajak kapolda, kejaksaan tinggi, dan danrem untuk sama-sama kita mendukung dan mengatur dengan baik tentang distribusi BBM di wilayah Sulawesi Barat," terangnya.

Penandatanganan PKS ini juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho dan Hasbi Anshory, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfons S, dan Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Juanda Maulana.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci. Tanpa kredibilitas data, kebijakan tidak akan tepat sasaran...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, data harga barang kebutuhan pokok yang akurat, objektif, dan kredibel adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga nasional, sekaligus komponen penting dalam pengendalian inflasi.

Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok di Bandung, Jawa Barat, Kamis, Budi menyampaikan data harga barang kebutuhan pokok ini menjadi acuan Pemerintah dalam menentukan kebijakan tepat untuk mendukung Indonesia maju.

"Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci. Tanpa kredibilitas data, kebijakan tidak akan tepat sasaran. Kita ingin seluruh proses pemantauan harga lebih terintegrasi, cepat, dan responsif," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong standar pelaporan yang seragam, peningkatan kompetensi kontributor di daerah, serta digitalisasi sistem pencatatan harga di pasar rakyat.

Menurut Budi, kredibilitas data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) akan menentukan langkah dalam mengantisipasi gejolak harga. Karena itu, integritas dan ketepatan data menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi, antara lain dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah.

Data SP2KP yang telah digunakan dalam 142 rapat pengendalian inflasi, terbukti menjadi navigasi utama dalam merumuskan langkah penanganan harga dan distribusi pangan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Shofwan dalam laporannya mengungkapkan, SP2KP kini telah melibatkan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan tingkat pelaporan mencapai 93 persen.

Capaian ini menjadi bukti kuat bahwa kerja sama pusat dan daerah mampu menghasilkan data yang kredibel untuk mendukung upaya pengendalian inflasi nasional.

"Seluruh capaian tersebut juga tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan BPS, khususnya Direktorat Statistik Harga, sehingga kegiatan statistik sektoral SP2KP memperoleh predikat ‘layak’ dan telah digunakan dalam lebih dari 142 rapat koordinasi pengendalian inflasi di seluruh Indonesia," jelasnya.

Meski demikian, Iqbal menambahkan, sejumlah tantangan ke depan menjadi perhatian bersama, terutama terkait peningkatan kualitas data, penguatan (SDM) pemantau harga, dan integrasi sistem menuju satu data nasional.

Pembinaan dan verifikasi dinas perdagangan daerah akan terus diperkuat agar data benar-benar mencerminkan kondisi riil di pasar rakyat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025