Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengolahan sampah kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pusat dalam beberapa tahun ke depan.

Hal tersebut disampaikan usai meninjau sistem Pengelolaan Sampah Terpadu di Kabupaten Banyumas, Selasa (28/4/2026).

Menanggapi pertanyaan apakah model pengelolaan sampah di Banyumas akan diterapkan di lokasi lain seperti TPST Bantar Gebang, Presiden memastikan bahwa pendekatan serupa akan dikembangkan secara luas di berbagai daerah.

“Ya, semua akan kita kembangkan,” ujar Prabowo.

Dia menekankan bahwa persoalan sampah telah menjadi isu mendesak yang harus segera ditangani secara sistematis dan terintegrasi di seluruh Indonesia.

“Pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Dalam dua sampai tiga tahun ke depan, kita harus mampu mengendalikan sampah di seluruh Indonesia,” tegas Prabowo.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengaku belum ingin terburu-buru saat mengambil keputusan terkait pengelolaan sampah dan emisi gas metana di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

Terkait produksi gas metana yang disebut mencapai 6,3 ton per jam di Bantargebang, Jumhur menyatakan telah melakukan komunikasi awal dengan pihak terkait yaitu Gubernur DKI Jakarta, tetapi belum mendalami secara teknis.

“Saya udah sepintas ngobrol sama Pak Pramono lah. Tapi detailnya seperti apa, mungkin nanti. Karena ini kan banyak versi ya,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, dia menilai potensi pengelolaan gas metana tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan, meski memerlukan kajian lebih lanjut.

“Tapi intinya itu sebenarnya harusnya bisa gitu. Detailnya lagi nanti lah, saya baru banget. Satu langkah juga belum,” katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan pendalaman terkait hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menemukan adanya kandungan partikel mikroplastik berbahaya dalam air hujan di Jakarta.

"Untuk hal yang berkaitan dengan hujan yang mengandung plastik yang ditemukan oleh BRIN, kami sudah melakukan pendalaman," ujar Pramono, di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).

Ia pun meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta agar menyampaikan hasil pendalaman dan penelitian Pemprov DKI kepada publik dalam waktu dekat.

"Nanti secara khusus Kepala Dinas Lingkungan Hidup, saya akan minta untuk menyampaikan ke publik karena mereka juga melakukan penelitian. Dalam waktu dekat ini pasti akan saya minta untuk menyampaikan ke publik," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya tengah memperkuat program pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir, termasuk pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu.

"Kami memandang temuan BRIN ini sebagai alarm lingkungan yang perlu direspons cepat dan kolaboratif. Polusi plastik kini bukan hanya urusan laut atau sungai, tetapi sudah sampai di langit Jakarta," ujarnya, Sabtu (18/10/2025).

Menurut Asep, Pemprov DKI Jakarta selama ini telah menjalankan sejumlah kebijakan untuk menekan sampah plastik sekali pakai. Di antaranya melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan, serta perluasan program Jakstrada Persampahan yang menargetkan 30 persen pengurangan sampah dari sumbernya.

Selain itu, lanjut Asep, Pemprov DKI Jakarta juga terus memperluas bank sampah, TPS 3R, dan inisiatif daur ulang berbasis komunitas agar limbah plastik tidak lagi berakhir di lingkungan terbuka.

Foto: Sejumlah kendaraan bermotor melintas saat hujan deras melanda kawasan Blok A, Jakarta Selatan, (16/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah kendaraan bermotor melintas saat hujan deras melanda kawasan Blok A, Jakarta Selatan, (16/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Upaya pengurangan plastik harus dilakukan dari sumbernya - mulai dari rumah tangga, industri, hingga sektor jasa. Setiap orang punya peran," tambahnya.

Sebagai tindaklanjut, Asep mengaku, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas pemantauan mikroplastik dalam udara dan air hujan sebagai bagian dari sistem Jakarta Environmental Data Integration (JEDI), platform pemantauan kualitas lingkungan berbasis data.

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih kuat dalam pengendalian polusi plastik di udara.

Lebih lanjut, Asep mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan memperkuat kampanye publik bertajuk "Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi" untuk mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, dan tidak membakar limbah sembarangan.

"Langit Jakarta sedang mengingatkan kita untuk lebih bijak mengelola bumi. Perubahan perilaku adalah kunci," tegasnya.

Pemprov DKI juga mengajak dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan untuk bersama memperkuat aksi nyata pengurangan plastik dan inovasi daur ulang.

"Kami terbuka untuk kolaborasi riset, teknologi filtrasi, hingga pengembangan produk ramah lingkungan. Upaya menjaga langit bersih dari mikroplastik adalah tanggung jawab bersama," tukasnya.

Hal senada diutarakan Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali. Dia mengemukakan bahwa Pemprov DKI sangat responsif terhadap berbagai hasil riset yang menyoroti kualitas lingkungan, termasuk air, udara, dan tanah.

Menurutnya, pemerintah daerah aktif mengendalikan penggunaan plastik berkualitas rendah yang umumnya dihasilkan dari proses daur ulang sederhana. Jenis plastik ini banyak dipakai masyarakat, mulai dari pasar tradisional, warung, hingga pedagang kaki lima.

"Plastik jenis ini memang mudah terurai, yang sekilas tampak baik bagi lingkungan. Namun, justru berkontribusi besar terhadap peningkatan mikroplastik di alam," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI tidak sedang "bermusuhan" dengan plastik. Namun demikian, Ia mengingatkan tentang dampak lingkungan akibat dari sampah plastik.

"Kita tidak anti terhadap plastik, karena plastik sudah menjadi bagian dari peradaban modern. Yang kita tolak adalah plastik yang mencemari lingkungan," tandasnya.

BRIN menemukan adanya kandungan partikel mikroplastik berbahaya dalam air hujan di wilayah Jakarta. Kandungan partikel tersebut berasal dari aktivitas manusia di perkotaan. Selain mengandung partikel mikroplastik, air hujan juga mengandung berbagai polutan lainnya. Karena itu, BRIN mengingatkan masyarakat agar tidak mengonsumsi langsung air hujan tanpa filtrasi berlapis.