Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2026 telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp15,9 miliar terkait pelanggaran manipulasi di pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menjelaskan bahwa denda tersebut dikenakan OJK kepada enam pihak perorangan. Selain itu, OJK juga memberikan sanksi administratif tertulis kepada satu pihak perorangan.

"Selain itu OJK juga telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total Rp62,78 miliar kepada 68 pihak," ujar Fawzi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Kasus tersebut terdiri dari satu sanksi administratif berupa pencabutan izin, empat sanksi administratif pembekuan izin dan tujuh sanksi administratif berupa peringatan tertulis, serta delapan perintah tertulis yang sudah ditegakkan OJK.

Penegakan hukum di pasar modal tersebut melengkapi serangkaian penindakan yang dikenakan otoritas sepanjang 2025. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan telah menjatuhkan 3.040 sanksi terhadap 453 perusahaan tercatat sepanjang tahun 2025. Sanksi tersebut mencakup keterlambatan penyampaian laporan keuangan, hingga pemenuhan free float.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menjelaskan BEI secara konsisten memantau pemenuhan kewajiban emiten dan akan mengenakan sanksi sesuai peraturan Bursa Nomor I-H apabila ditemukan pelanggaran, demi memastikan perdagangan efek berlangsung teratur, wajar, dan efisien. “Sepanjang tahun 2025, BEI telah mengenakan sejumlah 3.040 sanksi kepada 453 perusahaan tercatat,” tutur Kautsar, Senin (2/3/2026).

Berdasarkan data BEI, sanksi terbanyak pada 2025 masih terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan, yakni sebanyak 1.223 sanksi atau naik 2% dibandingkan 2024 yang tercatat 1.203 sanksi. Meski demikian, jumlah perusahaan tercatat yang dikenai sanksi atas pelanggaran tersebut menurun 20% menjadi 196 emiten dari sebelumnya 246 emiten.

BEI juga menjatuhkan 577 sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan bulanan registrasi efek, turun 10% secara tahunan dari 642 kasus. Penurunan juga terlihat dari jumlah perusahaan yang terkena sanksi, yakni dari 188 emiten pada 2024 menjadi 134 emiten pada 2025 atau turun 29%.

Sementara itu, sanksi atas permintaan penjelasan meningkat 16% menjadi 454 sanksi pada 2025 dari 390 sanksi pada 2024. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi meningkat, yakni dari 188 emiten pada 2024 menjadi 214 emiten pada 2025 atau naik 14%.

Adapun pelanggaran terkait kewajiban pemenuhan free float tercatat sebanyak 386 sanksi atau turun 14% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 449 sanksi. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi atas pemenuhan free float juga menyusut 25% menjadi 83 emiten dari sebelumnya 110 emiten.

Sanksi atas kewajiban public expose tahunan juga menurun 11% menjadi 211 sanksi, dari 238 sanksi pada 2024. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi turun 3% menjadi 160 emiten dari 165 emiten pada tahun sebelumnya.

Kautsar memastikan ke depan BEI akan terus berupaya untuk meningkatkan disiplin perusahaan tercatat melalui pembinaan berkelanjutan, pemantauan pemenuhan kewajiban, pengenaan sanksi atas pelanggaran pemenuhan kewajiban, serta berbagai inisiatif lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR RI membeberkan alasan di balik keputusan memilih lima dari sepuluh kandidat anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, serta rekam jejak para kandidat dalam sektor jasa keuangan.

Menurutnya, sejumlah nama yang terpilih dinilai mampu merespons berbagai persoalan strategis yang dihadapi OJK dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu pertimbangan DPR kembali memilih Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, karena dinilai mampu memberikan respons positif terhadap sejumlah persoalan fundamental di OJK meskipun menjabat dalam periode yang relatif singkat.

“Kenapa kita menetapkan kembali Ibu Kiki karena dalam periode yang pendek beliau bisa memberikan respons yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK,” ujar Misbakhun di Kompleks DPR RI, Rabu (11/3/2026).

Selain itu, Hasan Fawzi juga dinilai mampu memberikan respons yang memadai terhadap sejumlah isu strategis di pasar modal, termasuk terkait isu Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Misbakhun menilai para kandidat yang terpilih juga mampu menunjukkan kapasitas dan pemahaman yang baik saat menjalani proses fit and proper test yang disiarkan secara terbuka kepada publik. “Pilihan-pilihan itu adalah sebuah pilihan yang menurut saya berdasarkan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi yang mereka miliki,” kata dia.

Dia juga mencontohkan sosok Adi Budiarso yang dinilai memiliki pengalaman panjang di sektor keuangan dan terlibat dalam berbagai penyusunan kebijakan serta regulasi.

Menurut Misbakhun, Adi turut berperan dalam pembahasan berbagai aturan sektor keuangan, termasuk Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dengan latar belakang tersebut, ia dinilai memiliki kapasitas untuk menangani pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan, termasuk aset digital dan bursa kripto.

Lebih lanjut, Misbakhun menegaskan bahwa keputusan pemilihan lima anggota Dewan Komisioner OJK tersebut diambil melalui musyawarah mufakat. “Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional,” ujarnya.

Dia juga mengakui bahwa proses pemilihan tersebut dipercepat dibandingkan jadwal awal panitia seleksi (pansel). Langkah akselerasi dilakukan untuk memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa pemerintah dan DPR merespons situasi sektor keuangan secara cepat.

“Dilakukan upaya-upaya akselerasi sehingga dalam rangka memberikan sinyal positif bahwa kita memberikan pengamanan dan melakukan langkah-langkah yang cukup responsif,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui, penetapan ini dilakukan setelah Komisi XI DPR melakukan proses uji kelayakan terhadap para kandidat anggota Dewan Komisioner OJK dan selanjutnya memutuskan hasilnya melalui rapat internal secara musyawarah untuk mufakat.

"Hari ini Komisi XI telah memutuskan hasil fit and proper test atas calon anggota Dewan Komisioner OJK per 2006-2031 untuk 5 jabatan, yaitu ada 10 yang melakukan fit and proper dan diputuskan ada 5 jabatan yang akan diisi," kata Misbakhun.

Hasil keputusan rapat internal tersebut selanjutnya akan disampaikan untuk ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/3/2026).

Berikut daftar pimpinan OJK yang dinyatakan lulus fit and proper test oleh Komisi XI DPR RI:

1. Friderica Widyasari Dewi : Ketua Dewan Komisioner OJK
   
2. Hernawan Bekti Sasongko : Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
   
3. Hasan Fawzi : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
   
4. Dicky Kartikoyono : Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen
   
5. Adi Budiarso : Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto

Bisnis.com, JAKARTA — Hasan Fawzi resmi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasan menggantikan Inarno Djajadi yang mengundurkan diri.

Saat ini Hasan menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Dia juga dipercaya sebagai Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

Berdasarkan catatan Bisnis, kekosongan kursi pejabat OJK terjadi pada 30 Januari 2026.

Saat itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan pengunduran diri bersama dengan Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK) IB Aditya Jayaantara.

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan bagi institusi OJK.

Selang beberapa jam pada hari yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

"Proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulis OJK dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Hasan Fawzi bukan sosok baru di sektor pasar modal. Hasan lahir di Purwakarta pada 27 April 1970. Dirinya meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada 1993.

Pendidikan pascasarjananya ditempuh dengan meraih gelar Master of Business Administration dari Université Pierre Mendès France Grenoble. Hasan kemudian memperoleh gelar Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2008.

Karier profesionalnya dimulai di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem pada 1993 hingga 1997. Dia kemudian bergabung dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi pada 1997 hingga 2008.

Hasan selanjutnya menjabat Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia pada 2008 hingga 2012. Dia kemudian dipercaya menjadi Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia selama dua periode, yakni 2012 hingga 2015 dan 2015 hingga 2018. Setelah itu, Hasan menjabat Direktur Pengembangan di Bursa Efek Indonesia pada 2018 hingga 2022.

Sebelum bergabung sebagai pimpinan di OJK, Hasan juga tercatat pernah menjabat Komisaris Utama PT PEFINDO Biro Kredit pada 2022 hingga 2023. Ia juga menjabat Komisaris Utama dan Independen PT RHB Sekuritas Indonesia pada periode yang sama. Selain itu, ia menjadi Komisaris Independen PT Merdeka Battery Materials Tbk pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki pemimpin baru usai Komisi XI DPR RI memutuskan hasil dari uji kelayakan (fit and proper test) pada Rabu (11/3/2026).

Rapat Internal memutuskan secara musyawarah untuk mufakat, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Sebagai informasi, Friderica sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK serta sempat dipercaya sebagai Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Sementara itu, Hernawan Bekti Sasongko ditetapkan sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Komisi XI DPR juga menetapkan Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK. Adapun posisi Kepala Eksekutif Pengawas Aset Keuangan Digital dan Kripto diisi oleh Adi Budiarso.

Selanjutnya, Dicky Kartikoyono ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (EPK) OJK.

Penetapan tersebut merupakan hasil keputusan Komisi XI DPR RI setelah melalui proses seleksi dan uji kelayakan terhadap para kandidat yang diajukan untuk mengisi posisi strategis di Dewan Komisioner OJK.

Adapun, Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 kandidat calon anggota Dewan Komisioner OJK hari ini.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun sebelumnya mengatakan proses fit and proper test tersebut merupakan tindak lanjut dari surat presiden (surpres) yang telah disampaikan kepada DPR.

“Komisi XI sudah mendapatkan perintah secara langsung di dalam pidato paripurna Ibu Ketua DPR RI pada masa sidang pembukaan periode kedua masa sidang 2025 sampai dengan 2026, bahwa Komisi XI akan melakukan fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner OJK untuk 5 posisi,” ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Setelah Komisi XI menentukan kandidat terpilih, hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/3/2026).

Berikut hasil lengkap fit and proper test calon Anggota Dewan Komisioner OJK:

1. Friderica Widyasari Dewi: Ketua Dewan Komisioner OJK
   
2. Hernawan Bekti Sasongko: Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
   
3. Hasan Fawzi: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
   
4. Dicky Kartikoyono: Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen
   
5. Adi Budiarso: Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki pemimpin baru usai Komisi XI DPR RI memutuskan hasil dari uji kelayakan (fit and proper test) pada Rabu (11/3/2026).

Rapat Internal memutuskan secara musyawarah untuk mufakat, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Sebagai informasi, Friderica sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK serta sempat dipercaya sebagai Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Sementara itu, Hernawan Bekti Sasongko ditetapkan sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Komisi XI DPR juga menetapkan Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK. Adapun posisi Kepala Eksekutif Pengawas Aset Keuangan Digital dan Kripto diisi oleh Adi Budiarso.

Selanjutnya, Dicky Kartikoyono ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (EPK) OJK.

Penetapan tersebut merupakan hasil keputusan Komisi XI DPR RI setelah melalui proses seleksi dan uji kelayakan terhadap para kandidat yang diajukan untuk mengisi posisi strategis di Dewan Komisioner OJK.

Adapun, Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 kandidat calon anggota Dewan Komisioner OJK hari ini.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun sebelumnya mengatakan proses fit and proper test tersebut merupakan tindak lanjut dari surat presiden (surpres) yang telah disampaikan kepada DPR.

“Komisi XI sudah mendapatkan perintah secara langsung di dalam pidato paripurna Ibu Ketua DPR RI pada masa sidang pembukaan periode kedua masa sidang 2025 sampai dengan 2026, bahwa Komisi XI akan melakukan fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner OJK untuk 5 posisi,” ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Setelah Komisi XI menentukan kandidat terpilih, hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/3/2026).

Berikut hasil lengkap fit and proper test calon Anggota Dewan Komisioner OJK:

1. Friderica Widyasari Dewi: Ketua Dewan Komisioner OJK
   
2. Hernawan Bekti Sasongko: Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
   
3. Hasan Fawzi: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
   
4. Dicky Kartikoyono: Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen
   
5. Adi Budiarso: Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto

Bisnis.com, JAKARTA — Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mendetailkan kriteria sosok yang dibutuhkan untuk mengisi jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelang berakhirnya masa jabatan pengurus bursa pada 2026. BEI sendiri akan menetapkan direksi baru pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Juni 2026.

Hasan menyampaikan setiap posisi direksi di BEI memiliki standar kompetensi yang berbeda sesuai dengan bidang yang akan dipimpin.

“Kalau di bursa sekarang ada tujuh posisi direksi dan lima komisaris. Masing-masing punya standar kompetensi yang dituntut oleh posnya masing-masing,” ujar Hasan saat ditemui usai mengikuti fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner OJK di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, untuk posisi direktur utama, sosok yang dibutuhkan adalah figur yang memiliki pemikiran visioner, kemampuan strategis, serta kepemimpinan yang kuat untuk mengarahkan pengembangan bursa ke depan.

Sementara itu, untuk posisi direksi lainnya, kompetensi yang dibutuhkan akan menyesuaikan dengan fungsi masing-masing bidang, seperti perdagangan, pencatatan, hingga pengelolaan administrasi dan keuangan.

“Yang membawahi perdagangan tentu harus ahli di mekanisme dan penyelenggaraan perdagangan. Yang membawahi pencatatan harus memahami proses pasar perdana, pencatatan, dan sebagainya,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa fungsi pendukung seperti pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia juga menjadi aspek penting dalam struktur organisasi bursa.

“Administrasi juga sama pentingnya. CFO yang mengurus keuangan, SDM, dan sebagainya ini juga tidak kalah penting,” kata Hasan.

Sebagaimana diketahui, jajaran komisaris dan direksi BEI akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun ini. Adapun nama-nama pengurus baru nantinya akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang.

Dalam prosesnya, para pemegang saham terlebih dahulu melakukan seleksi awal terhadap kandidat direksi dan komisaris sebelum diajukan kepada OJK untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Hasan menjelaskan bahwa mekanisme tersebut bertujuan memastikan kandidat yang terpilih benar-benar memiliki kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memimpin Bursa Efek Indonesia.

“Calon-calon itu disaring lebih awal oleh para pemegang saham, kemudian diajukan ke OJK untuk diuji kembali melalui fit and proper test,” ujarnya.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada arahan khusus Presiden Prabowo Subianto mengenai calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia mengatakan bahwa pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk memilih Ketua Dewan Komisioner OJK definitif telah resmi dimulai. Purbaya juga menegaskan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih kuat untuk meredam berbagai gejolak yang terjadi belakangan ini.

“Siapa Ketua OJK definitif mungkin masih menunggu. Tapi kalau saya sih pengen serok ke bawah, kenapa? Fondasi ekonomi kita masih bagus dan akan membaik terus ke depan,” ujar Purbaya, Senin kemarin.

Dia menegaskan bahwa mekanisme pemilihan Ketua OJK akan melalui panitia seleksi. Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan proses ini bersifat pra-perantara dan ditargetkan berlangsung cepat. Pemerintah menargetkan dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan sudah dapat ditetapkan Ketua OJK definitif.

“Ini pra perantara, kita mesti cepat. Seminggu dua minggu harus ada Ketua OJK yang baru yang definitif,” tegasnya.

Terkait jadwal pendaftaran calon Ketua OJK, Menkeu menyebutkan bahwa hal tersebut akan diumumkan setelah pansel bekerja dan proses seleksi resmi berjalan. “Nanti-nanti, kan pansel baru dimulai,” pungkasnya.

Pimpinan OJK Saat Ini

Pada Sabtu (31/1), Anggota Dewan Komisioner OJK telah mengadakan Rapat Dewan Komisioner yang menyepakati penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK serta Hasan Fawzi sebagai Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK.

Penunjukan tersebut menyusul mundurnya Mahendra Siregar dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK; Mirza Adityaswara dari jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK; Inarno Djajadi dari jabatan Kepala Eksekutif PMDK; serta I.B. Aditya Jayaantara dari jabatan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK).

Adapun di OJK, baik Friderica maupun Hasan, tetap memegang amanah pada bidangnya seperti semula, yakni masing-masing Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Pengunduran diri empat petinggi OJK diumumkan secara beruntun pada Jumat malam (30/1). Sedangkan mundurnya Iman Rachman dari jabatan Direktur Utama BEI diumumkan pada Jumat pagi (30/1).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri 3 Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Prasetyo menjelaskan bahwa sesuai mekanisme hasil rapat ADK OJK, bahwa tiga ADK OJK berkirim surat ke Presiden untuk proses pengunduran diri.

Sebanyak tiga petinggi OJK yang menyatakan mundur, yaitu Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi.

"Kami proses penetapan pengunduran diri. Baru setelah itu kami ikuti mekanisme proses melakukan pengisian terhadap jabatan yang ditinggalkan," kata Prasetyo pada Sabtu (31/1/2026).

Untuk sementara, pada Sabtu (31/1/2026), OJK mengangkat Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Lalu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

Prasetyo menjelaskan ke depannya akan terdapat pengisian jabatan di pucuk pimpinan OJK secara definitif. "Untuk mengisi kan orang baru, yang [mengisi] 3 itu [3 ADK OJK yang mengundurkan diri]," kata Prasetyo.

Imbas IHSG Jeblok

Seperti diketahui, pengunduran diri ketiga petinggi OJK tersebut terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi yang menjadi pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan bahwa saat ini tidak ada kekosongan jabatan di OJK.

Kiki, sapaan akrab Friderica, juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja OJK akan tetap terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

"Kami tetap mengedepankan yang terbaik untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri 3 Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Prasetyo menjelaskan bahwa sesuai mekanisme hasil rapat ADK OJK, bahwa tiga ADK OJK berkirim surat ke Presiden untuk proses pengunduran diri.

Sebanyak tiga petinggi OJK yang menyatakan mundur, yaitu Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi.

"Kami proses penetapan pengunduran diri. Baru setelah itu kami ikuti mekanisme proses melakukan pengisian terhadap jabatan yang ditinggalkan," kata Prasetyo pada Sabtu (31/1/2026).

Untuk sementara, pada Sabtu (31/1/2026), OJK mengangkat Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Lalu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

Prasetyo menjelaskan ke depannya akan terdapat pengisian jabatan di pucuk pimpinan OJK secara definitif. "Untuk mengisi kan orang baru, yang [mengisi] 3 itu [3 ADK OJK yang mengundurkan diri]," kata Prasetyo.

Imbas IHSG Jeblok

Seperti diketahui, pengunduran diri ketiga petinggi OJK tersebut terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi yang menjadi pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan bahwa saat ini tidak ada kekosongan jabatan di OJK.

Kiki, sapaan akrab Friderica, juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja OJK akan tetap terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

"Kami tetap mengedepankan yang terbaik untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) pengganti pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri.

Selain itu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

"Keputusan jabatan pejabat pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026," tulis pengumuman yang disampaikan OJK, Sabtu (31/1/2026).

Penunjukan Friderica yang saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta, Jumat (31/1/2026).

OJK menyampaikan bahwa penunjukan anggota dewan komisioner pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"OJK akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan," tuturnya.

OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Latar Belakang Pengunduran Diri Pucuk Pimpinan OJK-BEI

Pengunduran diri sejumlah petinggi di OJK terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Namun demikian per Jumat (30/1/2026), IHSG mengalami rebound.

Sebagaimana diketahui, dalam kebijakan sementara tersebut, MSCI membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), menghentikan penambahan konstituen baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta membekukan perpindahan emiten antar-segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Kebijakan ini dinilai pasar sebagai sinyal negatif terhadap prospek aliran dana asing ke pasar saham domestik, khususnya ke saham-saham berkapitalisasi besar seperti perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung indeks.

MSCI menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menekan index turnover dan risiko investabilitas, sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar Indonesia untuk memperbaiki transparansi, terutama terkait struktur kepemilikan saham dan perhitungan free float.

Sentimen negatif kian menguat setelah MSCI menegaskan bahwa apabila perbaikan transparansi yang diperlukan tidak tercapai hingga Mei 2026, lembaga indeks global tersebut akan menilai ulang status aksesibilitas pasar Indonesia.

Evaluasi tersebut berpotensi berujung pada penurunan bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Indexes, bahkan membuka peluang reklasifikasi Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier.

Sebelumnya, MSCI juga mencatat adanya kekhawatiran investor global terhadap rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu proses pembentukan harga wajar di pasar.

Merespons kondisi tersebut, MSCI menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar Indonesia dan berinteraksi dengan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sebelum menentukan langkah lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) pengganti pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri.

Selain itu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

"Keputusan jabatan pejabat pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026," tulis pengumuman yang disampaikan OJK, Sabtu (31/1/2026).

Penunjukan Friderica yang saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta, Jumat (31/1/2026).

OJK menyampaikan bahwa penunjukan anggota dewan komisioner pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"OJK akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan," tuturnya.

OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Latar Belakang Pengunduran Diri Pucuk Pimpinan OJK-BEI

Pengunduran diri sejumlah petinggi di OJK terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Namun demikian per Jumat (30/1/2026), IHSG mengalami rebound.

Sebagaimana diketahui, dalam kebijakan sementara tersebut, MSCI membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), menghentikan penambahan konstituen baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta membekukan perpindahan emiten antar-segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Kebijakan ini dinilai pasar sebagai sinyal negatif terhadap prospek aliran dana asing ke pasar saham domestik, khususnya ke saham-saham berkapitalisasi besar seperti perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung indeks.

MSCI menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menekan index turnover dan risiko investabilitas, sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar Indonesia untuk memperbaiki transparansi, terutama terkait struktur kepemilikan saham dan perhitungan free float.

Sentimen negatif kian menguat setelah MSCI menegaskan bahwa apabila perbaikan transparansi yang diperlukan tidak tercapai hingga Mei 2026, lembaga indeks global tersebut akan menilai ulang status aksesibilitas pasar Indonesia.

Evaluasi tersebut berpotensi berujung pada penurunan bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Indexes, bahkan membuka peluang reklasifikasi Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier.

Sebelumnya, MSCI juga mencatat adanya kekhawatiran investor global terhadap rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu proses pembentukan harga wajar di pasar.

Merespons kondisi tersebut, MSCI menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar Indonesia dan berinteraksi dengan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sebelum menentukan langkah lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) pengganti pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri.

Selain itu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

"Keputusan jabatan pejabat pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026," tulis pengumuman yang disampaikan OJK, Sabtu (31/1/2026).

Penunjukan Friderica yang saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta, Jumat (31/1/2026).

OJK menyampaikan bahwa penunjukan anggota dewan komisioner pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"OJK akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan," tuturnya.

OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Latar Belakang Pengunduran Diri Pucuk Pimpinan OJK-BEI

Pengunduran diri sejumlah petinggi di OJK terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Namun demikian per Jumat (30/1/2026), IHSG mengalami rebound.

Sebagaimana diketahui, dalam kebijakan sementara tersebut, MSCI membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), menghentikan penambahan konstituen baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta membekukan perpindahan emiten antar-segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Kebijakan ini dinilai pasar sebagai sinyal negatif terhadap prospek aliran dana asing ke pasar saham domestik, khususnya ke saham-saham berkapitalisasi besar seperti perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung indeks.

MSCI menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menekan index turnover dan risiko investabilitas, sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar Indonesia untuk memperbaiki transparansi, terutama terkait struktur kepemilikan saham dan perhitungan free float.

Sentimen negatif kian menguat setelah MSCI menegaskan bahwa apabila perbaikan transparansi yang diperlukan tidak tercapai hingga Mei 2026, lembaga indeks global tersebut akan menilai ulang status aksesibilitas pasar Indonesia.

Evaluasi tersebut berpotensi berujung pada penurunan bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Indexes, bahkan membuka peluang reklasifikasi Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier.

Sebelumnya, MSCI juga mencatat adanya kekhawatiran investor global terhadap rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu proses pembentukan harga wajar di pasar.

Merespons kondisi tersebut, MSCI menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar Indonesia dan berinteraksi dengan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sebelum menentukan langkah lanjutan.