PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) buka suara terkait kasus dugaan penipuan yang dilakukan oknum pegawainya terhadap Koperasi Simpan Pinjam atau Credit Union (CU) yang mengelola dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara senilai Rp 28 miliar. Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang menyatakan pihaknya berkomitmen menyelesaikan pengembalian dana tersebut sesuai dengan hasil penyelidikan aparat.

"Kami proses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat di hari kerja akan kami kembalikan,” kata Munadi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Minggu (19/4).

Kronologi Kasus Deposito Palsu Dana Jemaat Gereja Aek Nabara

Kasus ini bermula saat Koperasi Simpan Pinjam atau Credit Union (CU) dibawah naungan Gereja Katolik Paroki Aek Nabara memindahkan dananya dari produk tabungan ke produk "Deposito Investment" yang ditawarkan mantan Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara Andi Hakim Febriansyah. Dalam menawarkan produk deposito palsu ini, Andi memberikan iming-iming bunga tinggi hingga 8% per tahun.

Koperasi Simpan Pinjam ini telah menjadi nasabah di BNI sejak 2014 dan semula dana ditempatkan dalam tabungan. Namun pada 2019, mantan Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara menawarkan produk “deposito investment”.

Nasabah kemudian diminta menandatangani formulir tanpa pengisian data dan tanpa kehadiran langsung di bank dan menerima bilyet sebagai bukti penempatan dana.

Selama 2019 hingga awal 2026, bunga atas penempatan dana tersebut dibayarkan secara rutin. Namun kejanggalan muncul saat pencairan dana pada akhir 2025 hingga Februari 2026 macet.

Pihak BNI kemudian menyatakan bahwa produk tersebut bukan produk resmi bank, sedangkan kepala kantor kas yang menawarkan telah mengundurkan diri.

Manajemen BNI menjelaskan, kasus ini terungkap pada Februari 2026 melalui hasil pengawasan internal. Menurut dia, peristiwa itu merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem, di luar kewenangan, dan di luar prosedur resmi perbankan.

Namun, menurut Munadi, proses penggantian dana membutuhkan proses verifikasi yang dilakukan berdasarkan penyelidikan pihak aparat penegak hukum. BNI pun telah melakukan pengembalian dana tahap awal sebesar Rp 7 miliar sebagai bentuk itikad baik kepada nasabah

Adapun dasar penyelesaian masalah tersebut, menurut dia, mengacu pada hasil penyelidikan aparat penegak hukum yang menjadi landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian. Berdasarkan perkembangan penyidikan kepolisian pada Sabtu (18/4), dana yang digelapkan mencapai sekitar Rp 28 miliar.

Dengan demikian, mekanisme pengembalian sisa dana ditargetkan rampung pada pekan depan sesuai dengan temuan tersebut. Penyelesaiannya pun akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

Jakarta: Meningkatnya aktivitas digital di tengah masyarakat ikut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Modus penipuan kini semakin beragam dan dikemas seolah berasal dari instansi resmi, sehingga kerap membuat korban lengah dan tanpa sadar menyerahkan data pribadi hingga akses keuangan.

Pelaku biasanya memanfaatkan rasa panik, ketidaktahuan, serta kepercayaan masyarakat terhadap nama lembaga tertentu. Agar tidak menjadi korban, penting untuk mengenali sejumlah modus penipuan digital yang paling sering terjadi berikut ini.

Artikel ini akan membahas beberapa penipuan yang kerap memaakn banyak korban seperti yang telah dirangkum dari laman OCBC:

1. File atau Tautan APK Palsu Mengatasnamakan Instansi Resmi

Salah satu modus yang banyak beredar adalah pengiriman file atau tautan APK palsu. Pelaku menggunakan nama aplikasi yang menyerupai instansi resmi, seperti Coretax DJP, IKD Dukcapil, hingga undangan pernikahan digital.

Korban diarahkan untuk mengunduh aplikasi melalui situs tertentu, lalu diminta mengisi data pribadi, melakukan verifikasi, hingga akhirnya diminta mentransfer sejumlah uang dengan alasan biaya materai. Tak jarang, pelaku juga meminta korban melakukan share screen agar dapat mengakses ponsel korban secara langsung.

2. Tautan Pembatalan Transaksi Mengatasnamakan Bank

Modus lainnya adalah pesan yang mengatasnamakan pihak bank. Korban menerima notifikasi adanya transaksi mencurigakan dan diminta segera mengklik tautan untuk proses pembatalan.

Tautan tersebut biasanya mengarah ke situs tiruan yang tampilannya menyerupai laman resmi bank. Di sana, korban diminta mengisi data sensitif seperti user ID, password, PIN, hingga kode OTP, yang kemudian dimanfaatkan pelaku untuk menguras rekening korban.

3. Mengaku Polisi atau Instansi Pemerintah

Penipuan dengan mengatasnamakan aparat atau instansi pemerintah juga masih sering terjadi. Pelaku menghubungi korban dan mengaku sebagai polisi, petugas pajak, petugas Dukcapil, pihak kelurahan, hingga yang terbaru mengatasnamakan kejaksaan.

Korban diberi tekanan psikologis dengan dalih memiliki denda tilang, perlu pembaruan KTP Digital, atau disebut terlibat kasus pidana. Dalam kondisi panik, korban diarahkan mengikuti instruksi, mengunduh aplikasi tertentu, atau mentransfer uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat.

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap pesan, telepon, atau tautan mencurigakan, terutama yang meminta data pribadi atau transaksi keuangan. Pastikan selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi instansi terkait dan hindari mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak jelas.

(ANN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pendiri startup Bernama Frank, Charlie Javice menipu JPMorgan hingga US$175 juta (sekitar Rp 2,7 triliun). Ia sejak September telah menjalani vonis penjara lebih dari tujuh tahun, namun pengungkapan baru mengejutkan tentang pengeluarannya selama proses hukum berlangsung.

Dalam sidang terbaru, pengacara JPMorgan mengungkap, Javice menggunakan dana yang ditanggung bank untuk membiayai pengacara sekaligus membayar upgrade kamar hotel mewah, makan malam berharga fantastis, hingga produk cellulite butter. Semua tagihan itu kemudian dikirim ke JPMorgan untuk diganti.

Dokumen hukum terbaru menunjukkan total biaya pembelaan Javice telah menembus lebih dari US$60 juta atau sekitar Rp 1 triliun. Angka ini disebut bank sebagai biaya yang tidak masuk akal dan belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan melebihi biaya hukum Elizabeth Holmes, pendiri Theranos yang juga divonis karena penipuan.

Mulanya pada 2021, JPMorgan mengakuisisi Frank (startup yang diklaim Javice membantu jutaan mahasiswa AS mengisi formulir bantuan dana Pendidikan) senilai US$175 juta. Setelah transaksi selesai, bank menemukan fakta mayoritas data pengguna Frank adalah palsu.

JPMorgan kemudian menggugat, dan tidak lama berselang, jaksa federal membawa kasus ini ke pengadilan. Javice dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara lebih dari tujuh tahun.

Namun dalam prosesnya, Javice memenangkan putusan yang mewajibkan JPMorgan menanggung biaya hukumnya sebagai bagian dari kontrak akuisisi. Inilah celah yang dimanfaatkan selama bertahun-tahun.

Menurut pengajuan hukum bulan lalu, Javice menyewa lima firma hukum sekaligus. Bank menuduh Javice dan timnya memperlakukan keputusan pengadilan sebagai "blank check" yang memungkinkan mereka menagih apa saja tanpa batas.

Beberapa pengacara yang terlibat bahkan dikenal pernah membela Elon Musk, Harvey Weinstein, hingga Sam Bankman-Fried.

JPMorgan menyebut tim hukum Javice memiliki pasukan 77 pengacara yang menagih bank untuk semua hal terkait kasus Frank, termasuk pembulatan jam kerja dan biaya yang dianggap tidak jelas. Salah satu pengacara disebut menagih hingga US$2.025 per jam.

Totalnya, bank mengklaim sudah menyediakan sekitar US$115 juta untuk biaya hukum Javice dan Olivier Amar, mantan pejabat Frank lainnya yang juga divonis bersalah.

"Jika tidak dihentikan, biaya hukum mereka bisa sebesar jumlah penipuan yang mereka lakukan," tulis JPMorgan dikutip dari New York Times, Sabtu (15/11/2025).

Menanggapi tuduhan penggunaan dana untuk barang-barang pribadi seperti cellulite butter dan upgrade hotel, juru bicara Javice menyebut klaim tersebut konyol. Ia bilang, itu tidak ada hubungannya.

Ia menegaskan Javice mengikuti semua aturan internal JPMorgan semasa menjadi pegawai dan selama proses hukum berlangsung.

"Sebagai karyawan, dia membeli es krim dan barang lain sesuai dengan kode etik JPMorgan," katanya. "Ia tidak pernah meminta penggantian biaya untuk hal-hal yang tidak secara eksplisit diizinkan dalam pedoman yang diberikan kepadanya," ujar jubir Javice menambahkan.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutus PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) bersalah atas kasus fraud senilai Rp 30 miliar.

Dalam nomor perkara 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan keluarga Kent Lisandi selaku penggugat untuk sebagian.

Di antaranya, Majelis Hakim menyatakan Kent telah menderita kerugian materiil sebesar Rp36,68 miliar, dan menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian materiil tersebut. Keempat tergugat dalam perkara ini adalah Rohmat Setiawan, Sumarningsih, Aris Setyawan, dan Maybank.

Majelis Hakim memerintahkan Maybank Indonesia selalu Tergugat IV untuk mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada rekening Maybank Indonesia Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan untuk kemudian dapat ditarik oleh Penggugat secara sekaligus dan seketika. Selanjutnya, diputuskan bahwa hak penggugat untuk menarik dana tersebut tidak boleh dicabut.

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Maybank Indonesia, Bayu Irawan menyampaikan bahwa pihaknya mencermati proses hukum yang dilakukan di persidangan. Ia mengatakan Maybank Indonesia menghormati setiap putusan pengadilan.

Menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat dalam persidangan perdata pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, Maybank Indonesia akan melakukan upaya banding. Bayu menegaskan bahwa bank asal Malaysia itu tidak terlibat dalam kasus ini.

"Maybank Indonesia menegaskan bahwa Maybank Indonesia tidak memiliki keterlibatan atau peran dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh alm Kent Lisandi dan Rahmat Setiawan. Maybank Indonesia, sebagai institusi perbankan, melakukan perjanjian pembiayaan dengan S sebagai nasabah dan RS sebagai pemberi jaminan. S merupakan istri dari RS," kata Bayu.

Kronologi Fraud Rp 30 Miliar di Maybank

Kasus ini mencuat ke publik saat Komisi III DPR tiba-tiba membahas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan cuci uang di Maybank Indonesia, Selasa (30/9/2025). Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut Benny Wullur sebagai kuasa hukum dari almarhum Kent Lisandi.

Benny menceritakan kasus itu bermula saat kliennya, Kent diajak untuk membantu Rohmat Setiawan dalam bisnis pengadaan HP. Dia diminta untuk mentransfer dana talangan senilai Rp 30 miliar.

"Klien kami tadinya ragu, tapi kemudian dibujuk oleh Aris Setyawan (kepala cabang Maybank Cilegon saat itu)," kata Benny kepada Komisi III DPR.

Akhirnya Kent mengirim uang Rp 30 miliar tersebut pada 11 November 2025 dengan tiga ketentuan, yaitu surat pernyataan bank dana hanya bisa dicairkan oleh Kent, cek Rp 30 miliar dari Rohmat yang jatuh tempo 25 November 2025, dan akta pengakuan utang serta surat kuasa khusus di hadapan notaris.

"Dan Maybank juga memberikan linknya untuk Kent Lisandi ini bisa ngecek bahwa uangnya masih ada atau nggak," jelas Benny.

Pada 25 November 2024, Benny menjelaskan bahwa Kent tidak dapat mencairkan cek Rp 30 miliar tersebut. Atas dasar hal ini, Kent menyurati Maybank untuk meminta uang ditahan .

"Dan memang dicek di hp, dilihat uang masih utuh," katanya.

Akan tetapi kemudian pada 10 Desember uang Rp 30 miliar raib. Maybank beralasan uang itu masuk dalam perjanjian kredit yang kemudian diketahui dibuat tanpa sepengetahuan Kent.

Menurut Benny pengalihan uang Rp 30 miliar menjadi jaminan perjanjian kredit back-to-back dibuat tanpa sepengetahuan Kent. Pun penerima kredit ternyata istri Rohmat yang berstatus ibu rumah tangga.

Benny pun mempertanyakan proses pencairan kredit. Seharusnya sebelum mendapatkan kredit, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur.

"Dalam persidangan, dia (istri rohmat) di persidangan awalnya bilang tidak pernah tanda tangan perjanjian kredit. Kemudian dia ralat, katanya tidak tahu kalau yang dia tanda tangan itu perjanjian kredit," jelas Benny.

Tanggapan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kasus fraud Maybank telah menjadi perhatian publik dan dipandang sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan.

"OJK telah menerima laporan dari PT BankMaybank Indonesia terkait kasus dugaan fraud di Kantor CabangCilegon, yang melibatkan kredit dengan jaminan dana korban tanpa sepengetahuan korban. Kasus ini memang telah menimbulkan perhatian publik dan kami memandangnya sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, OJK telah melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga meminta Maybank Indonesia menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi proses hukum, penyelesaian kewajiban kepada nasabah, maupun perbaikan sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami telah menerbitkan surat pembinaan kepada Bank yang antara lain mewajibkan agar setiap penanganan fraud mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Dian.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]