Bisnis.com, PALEMBANG— Kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp90 miliar yang menyeret sejumlah pegawai perbankan di Sumatra Selatan (Sumsel) tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mencoreng reputasi bank pelat merah.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel mengungkap dugaan fraud di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) wilayah Palembang yang melibatkan pegawai internal bank dan sejumlah pihak eksternal dalam pengajuan kredit menggunakan data serta dokumen debitur yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Pemimpin BRI Cabang Palembang A Rivai, Agus Herman Pribadi mengatakan perseroan telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberantas fraud.

"BRI merupakan pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut, baik dari sisi kerugian finansial maupun reputasi perusahaan. Sebagai bentuk komitmen perseroan dalam menerapkan zero tolerance to fraud, BRI telah melaporkan dugaan tindak pidana perbankan dimaksud kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Kasus tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan masih adanya risiko penyimpangan dalam proses penyaluran kredit di industri perbankan. Di tengah upaya mendorong pertumbuhan pembiayaan, lemahnya pengawasan dan pengendalian internal berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu hingga menimbulkan kerugian yang signifikan.

Dalam perkara ini, Polda Sumsel telah menetapkan 15 tersangka. Mereka diduga memiliki peran yang berbeda, mulai dari pengusul, perantara, hingga pihak yang terlibat dalam proses pencairan kredit bermasalah.

Agus menegaskan BRI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung upaya aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara tersebut.

"Kami menghormati [proses hukum], serta mengapresiasi pihak kepolisian dalam menindaklanjuti perkara tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, BRI akan terus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan operasional bisnis.

“Dalam operasional bisnis, BRI menerapkan zero tolerance to fraud serta menjunjung tinggi GCG (goodcorporategovernance) dan prudential banking,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat keamanan antarmuka pemrograman aplikasi atau application programming interface (API) di kawasan Asia Pasifik (APAC) dinilai masih tertinggal di tengah masifnya adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI).

Kondisi tersebut memicu lonjakan insiden siber yang berdampak pada pembengkakan kerugian finansial korporasi secara signifikan, dengan Jepang menjadi negara paling terdampak.

Laporan API Security Impact Study terbaru dari Akamai Technologies mengungkapkan 81% responden di kawasan Asia Pasifik mengalami insiden keamanan API dalam 12 bulan terakhir.

Dampak finansial dari serangan tersebut sangat besar, dengan rata-rata estimasi kerugian per insiden menembus angka US$1juta, melonjak tajam dari posisi tahun lalu yang sebesar US$580.000.

Berdasarkan survei terhadap 640 pengambil keputusan keamanan siber di Tiongkok, India, Jepang, dan Singapura, serangan terhadap API yang terhubung dengan ekosistem AI menjadi jenis insiden yang paling sering terjadi. Sebanyak 43% responden melaporkan serangan menyasar aplikasi AI, agen AI, hingga model bahasa besar (Large Language Models/LLM).

Director of Security Technology & Strategy Akamai Technologies Asia-Pasifik & Jepang, Reuben Koh, menjelaskan ekspansi penggunaan AI di kawasan APAC tidak dibarengi dengan fondasi keamanan yang kokoh.

Ketika API yang menopang fungsionalitas aplikasi AI terus bertambah tanpa pengawasan, area tersebut berubah menjadi titik buta (blind spot) berbahaya.

"Dampaknya bukan hanya meningkatnya risiko teknis. Situasi ini juga dapat memicu gangguan layanan berskala besar, biaya pemulihan yang lebih tinggi, hingga hilangnya kepercayaan," ujar Reuben dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Riset ini turut memetakan sebaran risiko di beberapa negara utama. India dan Singapura mencatat tingkat keterpaparan insiden tertinggi, masing-masing menyentuh angka 93% dan 90% perusahaan dalam setahun terakhir. Sementara itu, Jepang menjadi negara dengan rata-rata kerugian finansial terbesar, yakni mencapai US$1,59 juta per insiden, disusul Singapura dengan US$1,33 juta.

Ironisnya, pertumbuhan risiko siber ini belum diimbangi oleh kesiapan di lapangan. Akamai menemukan potret kesenjangan visibilitas yang cukup lebar, di mana hanya 22% responden yang memiliki daftar inventaris API secara lengkap dan mengetahui jalur distribusi data sensitif perusahaan.

Di sisi lain, baru 19% perusahaan yang telah mengintegrasikan pengujian keamanan sepenuhnya ke dalam seluruh siklus pengembangan perangkat lunak API dan proses CI/CD.

Kondisi diperparah oleh adanya perbedaan persepsi di internal korporasi. Sebanyak 56% jajaran eksekutif tertinggi (C-suite) merasa sangat siap menghadapi ancaman ini, tetapi pandangan serupa hanya dimiliki oleh 44% penanggung jawab keamanan aplikasi (AppSec).

Dari sisi kepatuhan, pemantauan operasional juga dinilai masih lemah. Meskipun mayoritas organisasi sudah memasukkan elemen API ke dalam klausul regulasi, hanya 63% yang menerapkannya dalam penilaian risiko nyata, dan baru 40% yang menyertakannya dalam laporan resmi. Lemahnya tata kelola ini berpotensi menyulitkan pemenuhan standar akuntabilitas global seiring meluasnya implementasi AI.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengaku selalu mengalami kerugian secara finansial selama menjabat sebagai menteri.

Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus pengadaan Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) awalnya menanyakan mengenai tambahan gaji yang diberikan Nadiem dari kantong pribadi kepada staf khusus menteri (SKM), termasuk Jurist Tan dan Fiona.

"Tadi saudara akui itu menggunakan uang pribadi saudara ya? Benar ya? Benar begitu kan? Nah, apakah itu juga ada kaitannya, ya kan, terkait dengan khususnya peran juristan dan Fiona ini untuk perpanjangan saudara di dalam skema pengadaan Chromebook ini?" tanya jaksa.

Menjawab pertanyaan tersebut, Nadiem mengatakan pemberian tambahan gaji itu berasal dari dana pribadinya dan dilakukan secara konsisten selama lima tahun masa jabatan staf khusus tersebut.

"Ini bukan sesuatu yang saya tutup-tutupi. Ini adalah tambahan dari uang saya pribadi yang saya berikan selama 5 tahun mereka menjabat. Tidak pernah berubah jumlahnya dan selalu konsisten tiap bulan," jawab Nadiem.

Jaksa kemudian menanyakan besaran gaji yang diterima Nadiem saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Namun, Nadiem mengaku tidak mengingat jumlahnya karena tidak pernah memperhatikan gaji yang diterimanya sebagai pejabat negara.

"Bukan tidak mau, Pak. Saya tidak ingat. Jujur karena saya tidak pernah melihat gaji saya. Yang sudah jelas saya tiap bulan rugi waktu menjadi menteri. Tidak ada penghasilan. Jadi uang saya pasti turun terus," ujar Nadiem.

Dalam kesempatan itu, Nadiem juga menegaskan sumber kekayaannya hanya berasal dari kepemilikan saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), yang merupakan entitas pendahulu dari PT GoTo Gojek Tokopedia.

"Saya tidak punya sumber kekayaan lain di luar saham saya di PT AKAB," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- CEO Honda, Toshihiro Mibe, mengatakan perusahaannya tidak memiliki banyak peluang untuk melawan produsen mobil China, terutama setelah melihat langsung kemajuan manufaktur kendaraan listrik di negara tersebut.

Dikutip dari Yahoo Finance, kunjungan Mibe ke pabrik kendaraan listrik yang ramai di China pada Februari membuatnya sangat khawatir, seperti dilaporkan SlashGear. Seperti produsen mobil besar lainnya, Honda terpaksa melakukan perubahan haluan dengan cepat pada pertengahan 2025 setelah perubahan kebijakan mendadak di Amerika Serikat menghapus kredit pajak kendaraan listrik yang telah lama berlaku.

Produsen Amerika, Ford dan General Motors, sama-sama mengalami kerugian miliaran dolar AS, sementara kerugian Honda mencapai lebih dari 15,7 miliar dolar AS. Honda mengungkapkan kerugian tahunan pertamanya pada awal Maret, tidak lama setelah kunjungan Mibe ke pabrik manufaktur kendaraan listrik China. Menurut SlashGear, kecepatan dan efisiensi pabrik tersebut membuatnya khawatir.

“Kami tidak punya peluang melawan ini,” kata Mibe, menurut artikel Nikkei Asia tertanggal 31 Maret. “Mulai dari pengadaan suku cadang hingga manajemen logistik, semuanya di fasilitas tersebut diotomatisasi, dan tidak ada manusia di lantai produksi.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (BNI) memastikan proses pengembalian dana nasabah dalam kasus dugaan penyimpangan di KCP Aek Nabara terus berjalan mengikuti perkembangan penyidikan aparat penegak hukum. Bank pelat merah itu menyebut pengembalian dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan mengacu pada hasil penyidikan.

Nilai dana yang digelapkan dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan perseroan memahami kekhawatiran nasabah dan berkomitmen menyelesaikan pengembalian dana secara bertanggung jawab. “Perkembangan penyidikan memberikan kejelasan mengenai nilai kerugian, yang menjadi landasan bagi BNI dalam menyelesaikan pengembalian dana secara tepat,” ujarnya dalam Taklimat Media yang digelar daring, Ahad (19/4/2026).

BNI menyatakan mekanisme pengembalian akan dituangkan dalam perjanjian hukum agar memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Sejak kasus terungkap pada Februari 2026, perseroan juga telah menyalurkan pengembalian dana awal sebagai bentuk itikad baik.

Perseroan menegaskan kasus ini merupakan tindakan individu di luar sistem resmi perbankan. BNI juga memastikan dana nasabah pada produk resmi tetap aman dan tidak terdampak.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan-badan pemerintah Amerika Serikat memperingatkan peretas yang didukung Iran sedang menargetkan sistem penting di AS, termasuk fasilitas energi, utilitas air, dan pemerintah daerah.

Serangan ini ditujukan untuk menimbulkan gangguan operasional dan kerugian finansial yang signifikan.

Dalam peringatan bersama yang dikeluarkan pada Selasa, FBI, Badan Keamanan Nasional (NSA), Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur AS (CISA), serta Departemen Energi AS menyebutkan para peretas telah mengeksploitasi sistem yang terhubung ke internet, memanfaatkan celah keamanan untuk mengakses perangkat penting. Meski demikian, mereka tidak menyebutkan secara spesifik target yang diserang.

Dilansir dari TechCrunch Rabu (8/4/2026), para peretas menargetkan perangkat pengontrol industri, seperti Programmable Logic Controller (PLC) dan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), yang digunakan untuk mengelola peralatan penting di berbagai sektor.

Perangkat ini mengontrol operasional fasilitas seperti pembangkit listrik, sistem distribusi air, dan jaringan transportasi.

Para peretas mampu memanipulasi data yang ditampilkan di perangkat ini serta mengubah konfigurasi sistem, sehingga menimbulkan gangguan operasional sekaligus potensi kerugian finansial bagi perusahaan dan pemerintah daerah.

Badan-badan pemerintah AS menilai serangan ini sebagai peningkatan signifikan dalam taktik peretas Iran. Mereka menekankan aksi ini kemungkinan merupakan reaksi terhadap konflik AS-Iran yang pecah pada 28 Februari, menyusul serangan udara yang menewaskan pemimpin Iran.

Peringatan ini muncul hanya beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengancam Iran melalui media sosial, memperingatkan konsekuensi serius jika Iran tidak membuka Selat Hormuz, jalur perdagangan global yang strategis. Trump menulis, “Seluruh peradaban akan mati malam ini.”

Kelompok peretas Iran bernama Handala telah dikaitkan dengan sejumlah serangan siber besar, termasuk pada perusahaan teknologi medis Stryker, yang menyebabkan ribuan perangkat karyawan kehilangan data dari jarak jauh.

FBI juga menuduh Handala membocorkan sebagian akun email pribadi direktur FBI, Kash Patel.

Selain serangan siber, Iran juga menargetkan beberapa pusat data milik dan dioperasikan AS dengan rudal dan serangan udara, menimbulkan gangguan layanan komputasi awan dan ketidakstabilan operasional di beberapa wilayah. (Nur Amalina)

Bisnis.com, BATAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau mencatat 6.316 laporan penipuan keuangan dengan total kerugian mencapai Rp41,17 miliar hingga 31 Agustus 2025.

Angka tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, khususnya saat pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).

Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya mengatakan peningkatan likuiditas masyarakat setiap menjelang Lebaran kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menawarkan investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga berbagai modus penipuan digital.

"Momentum Idulfitri identik dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Kondisi ini sering dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan untuk mencari korban," kata Sinar Danandjaya, Selasa (24/2/2026).

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal melalui kanal Sistem Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI), tercatat 88 pengaduan investasi ilegal dan 280 pengaduan pinjaman online ilegal di Kepri hingga 31 Desember 2025.

Sementara itu, data dari Indonesia Anti-Scam Center menunjukkan sejak November 2024 hingga 31 Desember 2025 terdapat 6.316 laporan penipuan keuangan di wilayah tersebut, dengan nilai kerugian mencapai Rp41.174.977.884.

Sinar menegaskan, THR seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Ramadan, berbagi dengan keluarga, dan mempererat silaturahmi, bukan justru hilang akibat kurangnya kewaspadaan.

OJK Kepri mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur pinjaman online dengan proses instan tanpa legalitas jelas, menghindari investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi tanpa risiko, serta selalu memeriksa legalitas lembaga melalui kanal resmi sebelum bertransaksi.

Selain itu, masyarakat diminta menjaga kerahasiaan data pribadi seperti PIN, kata sandi, dan kode OTP, serta mengendalikan perilaku konsumtif akibat promosi selama Ramadan.

"Jangan sampai kelengahan menimbulkan kerugian finansial yang mengganggu kenyamanan hingga perayaan Idulfitri," kata Sinar.

OJK mengajak masyarakat aktif melaporkan dugaan investasi dan pinjaman online ilegal melalui SIPASTI, serta melaporkan penipuan keuangan melalui kanal Indonesia Anti-Scam Center guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan keuangan di daerah tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Lebih dari 400 ribu laporan penipuan digital tercatat di Indonesia Anti-Scam Centre (IASC/IISC) dengan total kerugian sekitar Rp 9 triliun sepanjang periode terakhir. Angka tersebut baru mencakup kasus yang dilaporkan sehingga potensi kerugian sebenarnya diperkirakan lebih besar.

EVP Contact Center & Digital Service BCA Adrianus Wagimin menegaskan mayoritas korban berasal dari kelompok usia produktif. Kejahatan ini tidak pandang bulu, bahkan figur publik pun kerap menjadi sasaran.

“Modus utama masih scamming, penipu menyamar sebagai bank, polisi, atau instansi resmi, serta phishing melalui tautan atau situs palsu yang menyerupai asli,” ungkap Adrianus dalam sesi diskusi Halo BCA Senantiasa Berinovasi Demi Layani Nasabah di Mini Studio BCA Expoversary 2026, ICE BSD, Tangerang, Jumat (6/2/2026).

Adrianus menjelaskan celah penipuan sering muncul saat nasabah tergesa-gesa atau konsentrasi terpecah, seperti salah transfer nominal besar karena panik atau terganggu panggilan tidak diinginkan. Ia mencatat transaksi digital kini mendominasi, sementara kunjungan ke kantor cabang semakin menurun, sehingga nasabah perlu lebih waspada agar tidak menjadi korban.

Untuk mencegahnya, Adrianus membagikan tiga tips sederhana namun krusial. Pertama, jika sedang sibuk atau tidak fokus, lebih baik langsung menutup panggilan dari nomor tak dikenal yang mengaku dari bank atau perusahaan.

Kedua, selalu teliti saat menerima SMS atau surat elektronik dengan memperhatikan detail kecil, seperti alamat situs yang disamarkan, misalnya “.co” menjadi “.go”. Ketiga, jika ragu, segera minta bantuan melalui Halo BCA App untuk chat langsung, verifikasi, atau memblokir rekening agar potensi kerugian dapat diminimalkan.

“Jadi saran saya, nomor satu, ini termasuk buat kita semua, kalau kalian lagi bengong atau lagi ada aktivitas, saran saya selesaikan dulu. Kalau ada orang menelepon, kalau saya pribadi mending dimatikan saja. Tidak usah diladeni,” tegasnya.

Ia menambahkan Halo BCA App kini menjadi kanal utama nasabah untuk melapor secara cepat tanpa pulsa, termasuk melalui layanan live chat, pemantauan status laporan, hingga pengaturan kartu dan rekening secara mandiri. BCA juga terus berkoordinasi dengan OJK, Bank Indonesia, kepolisian, serta ekosistem nasional pencegahan penipuan digital guna memperkuat deteksi fraud secara menyeluruh.

Dengan edukasi berkelanjutan dan dukungan teknologi, BCA berupaya menjadikan Halo BCA bukan sekadar pusat informasi, melainkan solusi responsif yang melindungi nasabah di tengah maraknya kejahatan digital.

Bisnis.com, SAMARINDA — Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat rekor suram sebagai provinsi dengan kerugian tertinggi akibat penipuan finansial digital di Kalimantan.

Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat kerugian mencapai Rp139,6 miliar dari 8.649 laporan yang masuk hingga 23 Desember 2025.

Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan Kalimantan Barat yang merugi Rp64,1 miliar, Kalimantan Selatan Rp50,6 miliar, Kalimantan Tengah Rp32,2 miliar, dan Kalimantan Utara Rp14 miliar. Dengan kata lain, Kaltim menyumbang 46% total kerugian scam di seluruh Kalimantan.

"Kalimantan Timur menempati posisi kesembilan secara nasional dari segi jumlah laporan," ujar Manajer Madya Satgas PASTI OJK/IASC Aditya Mahendra dalam rilisan media di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Jika dirinci, Kota Balikpapan sebagai pusat ekonomi Kalimantan Timur mencatatkan kerugian terbesar senilai Rp41,8 miliar atau hampir 30% dari total kerugian Kaltim.

Samarinda, ibu kota provinsi, menyusul dengan kerugian Rp39,8 miliar. Pada kenyataannya, kedua kota ini menguasai 58 persen total kerugian di Kaltim. Artinya, warga perkotaan dengan akses internet lebih tinggi justru menjadi sasaran empuk para penipu yang semakin canggih.

Kemudian, Kabupaten Kutai Timur tercatat kehilangan Rp15,4 miliar, Kutai Kartanegara Rp14,7 miliar, dan Penajam Paser Utara merugi Rp8,6 miliar. Kabupaten Paser, Berau, Bontang, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu melengkapi daftar dengan total kerugian Rp19,0 miliar.

Fake Call Menjadi Momok Utama

Berbeda dengan tren nasional yang didominasi penipuan belanja daring, masyarakat Kaltim justru paling banyak terjebak modus fake call atau penipuan yang mengaku sebagai pihak lain. Tercatat 1.520 laporan masuk dengan modus ini atau 17,5% dari total kasus di Kaltim.

Aditya menjelaskan, penipu biasanya menyamar sebagai petugas bank, polisi, atau instansi pemerintah untuk meminta data pribadi korban.

"Mereka memanfaatkan kelemahan manusia, ketakutan, kesepian, dan keserakahan. Industri ini kini setara dengan perdagangan narkoba global," ungkapnya.

Penipuan transaksi belanja online menempati posisi kedua dengan 1.389 laporan, diikuti penipuan keuangan lainnya (1.104 laporan).

Ironisnya, penipuan investasi berada di urutan keempat dengan 559 laporan namun rata-rata kerugian per kasus mencapai Rp57,2 juta, sekaligus menjadi tertinggi di antara semua modus.

Penipuan mendapatkan hadiah (485 laporan), penawaran kerja (458 laporan), dan melalui media sosial (373 laporan) yang melengkapi tujuh besar modus yang merajalela di Kaltim. Phishing, social engineering, dan pinjaman daring fiktif menyusul dengan total 554 laporan.

Kendati demikian, tingkat keberhasilan penyelamatan dana masih sangat memprihatinkan. Secara nasional, dari total kerugian Rp9 triliun yang dilaporkan ke IASC, hanya Rp402,5 miliar atau 4,47% yang berhasil diselamatkan.

Aditya menyebutkan kendala terbesar terletak pada keterlambatan pelaporan. Data menunjukkan 80% pengaduan baru masuk setelah 12 jam kejadian, padahal dana korban sudah lenyap dalam waktu kurang dari satu jam.

Pelarian dana juga semakin kompleks karena dipecah ke berbagai platform, seperti virtual account, e-wallet, cryptocurrency, hingga e-commerce.

Lebih lanjut, proses pemblokiran oleh bank dan penyedia jasa pembayaran masih lamban akibat keterbatasan SDM dan mekanisme yang belum seragam. Sementara, penelusuran dana dilakukan manual melalui sistem IASC yang sudah terintegrasi namun belum terotomatis. Dari 681.890 rekening yang dilaporkan secara nasional, hanya 127.046 atau 18,63% yang berhasil diblokir.

Menghadapi ancaman serius ini, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) berdasarkan UU P2SK Nomor 4/2023 pasal 247 dan 305. Satgas ini melibatkan dua otoritas (OJK dan Bank Indonesia), enam lembaga termasuk Polri dan Kejaksaan, serta 13 kementerian.

IASC sebagai inisiatif Satgas PASTI diluncurkan November 2025 dengan tiga target utama, yaitu pemblokiran rekening cepat, identifikasi pelaku melalui database terpadu, dan penindakan hukum bersama Polri. Ancaman sanksi bagi pelaku mencapai pidana 5-10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar hingga Rp1 triliun.

Adapun, dia menuturkan edukasi masif dan kampanye nasional akan terus digalakkan melalui berbagai kanal informasi. Sebagai informasi, pelaporan bisa dilakukan langsung melalui situs https://iasc.ojk.go.id agar tindak lanjut dapat dilakukan secepat mungkin sebelum dana korban benar-benar lenyap tanpa jejak.

JAKARTA, KOMPAS.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti love scam sebagai modus penipuan digital yang mengandalkan manipulasi emosi korban. Sepanjang 2025, kerugian masyarakat akibat praktik ini mencapai Rp 49,19 miliar.

Kerugian tersebut dihimpun dari 3.494 laporan yang diterima Indonesia Anti-Scam Center (IASC) hingga akhir 2025. Data itu menunjukkan bahwa love scam menjadi salah satu bentuk kejahatan finansial digital yang terus meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pelaku love scam membangun hubungan palsu secara bertahap untuk menciptakan keterikatan emosional dengan korban.

“Para korban ini dimanipulasi secara emosinya, merasa memiliki hubungan atau relationship, kemudian dipersuasi dan sebagainya sehingga para korban ini secara sukarela men-transfer sejumlah uangnya karena merasa memiliki hubungan yang khusus, spesial dengan lawan jenis atau siapa pun,” ujar Friderica dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Love scam, yang juga dikenal sebagai relationship scam atau romance scam, dilakukan dengan cara pelaku berpura-pura menjalin hubungan romantis melalui media sosial atau aplikasi kencan. Relasi palsu tersebut dirancang untuk menumbuhkan rasa percaya sebelum korban dieksploitasi secara finansial.

Menurut Friderica, dorongan emosional yang kuat membuat korban kerap tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi sasaran penipuan. Akibatnya, korban bisa kehilangan uang dalam jumlah besar.

Dampak love scam tidak hanya terbatas pada kerugian finansial. Manipulasi emosional yang berlangsung dalam waktu tertentu juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam.

“(Modus love scam) ini juga salah satu yang sulit disembuhkan karena melibatkan emosi secara mendalam,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki itu.

Di dalam negeri, praktik love scam telah terungkap. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta membongkar dugaan sindikat love scamming atau penipuan berkedok asmara jaringan internasional yang beroperasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kasus tersebut terungkap setelah operasi tangkap tangan di kantor PT Altair Trans Service di Jalan Gito Gati, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, pada Senin (5/1) sekitar pukul 13.00 WIB. Sindikat ini memanfaatkan aplikasi kencan daring untuk menjerat korban dari berbagai negara.

Dalam praktiknya, para pelaku menggunakan aplikasi kloningan dari platform asal China bernama WOW. Para pegawai perusahaan tersebut dipekerjakan sebagai admin percakapan yang berperan sebagai perempuan dan disesuaikan dengan negara asal korban.

Para korban dibujuk untuk membeli koin atau melakukan top up guna mengirim gift di dalam aplikasi. Setelah itu, pelaku mengirimkan konten secara bertahap berupa foto dan video bermuatan pornografi.

Pengguna aplikasi tersebut berasal dari sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia.

Friderica menambahkan, maraknya kasus love scam juga menjadi perhatian global. Modus ini dibahas dalam Komite 8 International Organization of Securities Commissions (IOSCO) yang fokus pada perlindungan konsumen.

Love scam diidentifikasi sebagai tren kejahatan finansial digital yang meningkat secara global dan bersifat lintas negara.

“Para scammer-scammer ini menargetkan korban di berbagai negara melalui internet dan aplikasi sehingga kalau kita melihat kejahatan seperti ini adalah risiko lintas batas yang sangat tinggi,” ujarnya.

Di dalam negeri, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat. Berbagai kanal komunikasi dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital yang terus berevolusi, termasuk love scam.

OJK pun kembali mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk manipulasi, khususnya yang melibatkan relasi emosional di ruang digital.

(Tim Redaksi: Isna Rifka Sri Rahayu, Aprillia Ika)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Love Scam Bikin Rugi Rp 49,19 Miliar, OJK Ingatkan Risiko Emosi

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa total kerugian yang dilaporkan ke Indonesia Anti Scam Center (IASC) tembus Rp7,8 triliun, sejak peluncurannya pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025. Sebanyak Rp 386,5 miliar dana berhasil diblokir.

IASC telah menerima 343.402 laporan penipuan. Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan ke IASC sebanyak 563.558 rekening dengan 106.222 rekening telah dilakukan pemblokiran.

Masyarakat yang mengetahui informasi atau menerima penawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) diimbau untuk segera melaporkan ke OJK.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan peluang menyelamatkan uang hilang dari penipuan itu bergantung pada kecepatan pelaporan dari korban.

Rata-rata laporan penipuan masyarakat Indonesia terbilang tinggi, sebanyak 874 per hari. Kiki membandingkan dengan rata-rata pelaporan di negara lain yang kebanyakan hanya 115 per hari.

Ketua Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto mengatakan rata-rata waktu uang hilang itu sekitar satu jam pasca penipuan. Sementara itu, hanya sekitar 1% pelapor yang melaporkan dalam waktu kurang dari satu jam pasca penipuan.

"Tolong jangan sampai terkena scam. Karena kalau terkena scam, sudah tahunya terlambat, lapornya beberapa jam setelahnya, hanya 1% [korban] yang lapor di bawah 1 jam," ujar Hudiyanto.

Meski demikian, Kiki memaparkan persentase dana yang dapat diselamatkan dari total laporan scam di Indonesia hampir mencapai 5%. Sementara di negara lain hanya sekitar 2%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Eksponen Pemuda Indonesia (EPI) meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap jaringan judi online (judol) dan pihak terafiliasi yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers di depan Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

EPI menilai praktik judol telah berkembang menjadi ancaman serius bagi generasi muda karena kemudahan akses melalui perangkat digital.

Ketua Eksponen Pemuda Indonesia(EPI) Andrianto mengatakan, dampak judol tidak hanya pada kerugian finansial dan ketegangan keluarga, tetapi juga pada kerusakan moral. “Kerusakan moral, kerugian finansial, dan dampak keluarga akibat judol sudah terlihat nyata di lapangan. Negara harus hadir dengan tindakan tegas, bukan hanya imbauan,” ujar Andrianto dalam siaran pers.

Organisasi tersebut meminta Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI segera menindak operator judol yang masih beroperasi. Selain itu, EPI mendorong penelusuran terhadap pihak yang diduga berperan sebagai bandar, penyedia layanan, sponsor, atau pihak yang memfasilitasi transaksi ilegal.

EPI turut menyoroti game online terafiliasi yang dinilai memuat unsur perjudian terselubung melalui sistem hadiah virtual dan top-up. Mereka juga mengingatkan pentingnya transparansi proses hukum agar publik mengetahui perkembangan penanganan kasus serta terhindar dari spekulasi.

Selain mendesak penegakan hukum, EPI mengajak masyarakat dan lingkungan pendidikan meningkatkan pengawasan penggunaan gawai pada anak dan remaja. “Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga tragedi sosial. Kita harus bergerak bersama menyelamatkan generasi muda dari jerat adiksi digital dan praktik perjudian terselubung,” katanya.

EPI menyatakan akan terus mengawal isu ini dan siap menggelar aksi lanjutan apabila tidak ada langkah konkret dari aparat. Mereka menegaskan perlunya negara mengambil posisi tegas terhadap perkembangan jaringan judi online. “Ini perjuangan bersama. Negara tidak boleh kalah dari mafia digital.”