Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) sambangi Bareskrim Polri untuk berkoordinasi terkait tindak pidana dugaan penipuan pembangunan dapur MBG atau SPPG.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya mengatakan koordinasi ini diperlukan lantaran penipuan soal SPPG ini sudah marak terjadi di sejumlah wilayah.

"Lama-kelamaan [kasusnya] semakin banyak, makanya saya sudah mulai fokus, oke kalau begitu saya harus turun gunung ini. Saya harus turun gunung saya datang ke polres-polres, ke polda-polda memastikan betul-betul bahwa ini ada korbannya, terduganya ada, maka kemudian saya minta proses lanjut" ujar Sony di Bareskrim Polri, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan, modus yang dilakukan pelaku dalam penipuan ini yaitu mengaku sebagai pejabat BGN, kenalan pejabat BGN hingga jasa pendaftaran SPPG dengan permintaan uang

Kemudian, kata Sony, kasus penipuan itu telah dilaporkan ke satuan polisi daerah baik itu tingkat Polda seperti Jawa Barat. Kemudian, tingkat Polres seperti Polresta Barelang hingga Polres Lombok Timur.

"Oleh karena itu, saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran," pungkasnya.

Sementara itu, Kasatgas MBG Polri Irjen Pol. Nurworo Danang mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

"Tentunya Satgas MBG dalam hal ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang ataupun melanggar hukum," ujar Danang.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya mengungkap sejumlah modus penipuan terkait pembangunan dapur MBG atau SPPG.

Mulanya, Sony mengatakan pembangunan SPPG harus dilakukan yayasan melalui portal mitra.bgn.go.id. Setelah itu, pihak pendaftar bakal melakukan sejumlah tahapan verifikasi baik itu yayasan, NPWP hingga dokumen terkait lainnya.

"Setelah diverifikasi baru kemudian mereka mulai membangun, mengisi progres. Sudah membangun tembok misalkan 10%, sudah mengisi peralatan dapur 20%, terus seperti itu,"kata Sony di Bareskrim, Senin (25/5/2026).

Sony menjelaskan salah satu modus penipuan itu dilakukan setelah pelaku lolos pada tahap pertama atau usai mendapatkan Id SPPG.

Pelaku kemudian menawarkan kepada korban untuk membantu pembangunan SPPG dengan mengaku sebagai pejabat BGN hungga memiliki relasi dengan pejabat BGN.

"Dia menawarkan diri seolah-olah dia pejabat BGN atau mempunyai relasi dengan BGN mengatakan, ‘Saya bisa membantu kamu, saya bisa membantu kamu,’ kemudian mengurus mendapatkan ini. Nah, terjadilah di situ transaksi," ujarnya.

Modus selanjutnya berkaitan dengan kelompok atau oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengatasnamakan yayasan mampu menampung titik pembangunan SPPG.

Dalam hal ini, korban telah merogoh kocek Rp25 juta - Rp50 juta untuk mengunci titik SPPG yang dijanjikan. Namun, korban tidak kunjung mendapatkan Id SPPG karena pelaku bukan yayasan yang mendaftar.

"Nah, ini BGN sekali lagi tidak pernah bekerja sama dengan organisasi, dengan kelompok perusahaan mana pun untuk pendaftaran titik-titik SPPBG. Murni yayasan yang mendaftarkan. Saya kira demikian," pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diduga dicatut oknum untuk melakukan penipuan penjualan titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Batam, Kepulauan Riau.

Akibat modus tersebut, seorang korban dilaporkan mengalami kerugian hingga Rp400 juta setelah membeli 2 titik dapur MBG di kawasan Bengkong dan Lubuk Baja dengan harga Rp200 juta per titik.

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo menegaskan pihaknya akan mengawal penanganan perkara hingga tuntas dan memastikan proses hukum berjalan transparan.

"Kami atas nama Kapolda Kepri dan Polri akan mengawal perkara ini sampai ada keputusan hukum. Program ini adalah program untuk menyejahterakan rakyat, sehingga harus kita kawal bersama," kata Anom Wibowo dalam konferensi pers di Mapolresta Barelang, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Anom, program MBG tidak boleh dicederai oleh kepentingan pribadi maupun praktik penipuan yang merugikan masyarakat.

Kasus bermula saat korban berinisial HO ditawari 2 titik dapur SPPG di kawasan Bengkong dan Lubuk Baja oleh pria berinisial HN. Kedua titik tersebut ditawarkan dengan harga Rp200 juta per titik atas nama Yayasan Gema Solidaritas Nusantara.

Korban kemudian diarahkan untuk berkomunikasi dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai pengurus yayasan. Setelah penandatanganan kerja sama di kantor notaris, korban mentransfer total Rp400 juta ke rekening pribadi HN. Namun hingga kini, titik dapur MBG yang dijanjikan tidak pernah terealisasi.

Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus mengatakan perkara tersebut dilaporkan pada 17 April 2026 dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

"Hari ini rencana akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus ini bisa dinaikkan ke tahap penyidikan," kata Fadli.

Penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak lain dalam perkara tersebut.

Dari hasil penyelidikan sementara, HN diduga memperoleh kuasa dari mantan pengurus yayasan berinisial R. Polisi menyebut R sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan yayasan maupun dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

"HN ini mendapatkan kuasa dari mantan pengurus yayasan yang sudah dikeluarkan. Kedua orang ini tidak ada hubungan sama sekali dengan BGN," ujarnya.

Polisi mengungkap yayasan terkait memang memiliki tujuh titik resmi yang telah terdaftar di BGN dan memiliki identitas resmi. Namun transaksi yang dilakukan para terlapor disebut tidak berkaitan dengan titik resmi tersebut.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya menegaskan seluruh proses pengajuan maupun verifikasi titik SPPG dilakukan tanpa pungutan biaya.

Dia meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan titik dapur MBG dengan iming-iming jalur cepat maupun keuntungan besar.

"Program makan bergizi ini program yang sangat mulia dari presiden untuk jutaan anak-anak Indonesia. Jangan sampai dikotori oknum-oknum yang memanfaatkan penjualan titik demi kepentingan pribadi," kata Sony.

Sony mengungkap praktik dugaan penjualan titik SPPG tidak hanya terjadi di Batam, tetapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain seperti Jawa Barat dan Lombok Timur.

Di Jawa Barat, aparat kepolisian sebelumnya juga mengungkap dugaan penipuan berkedok pembukaan dapur MBG dengan total kerugian korban mencapai hampir Rp2 miliar.

"Kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa tidak ada proses pembayaran dalam verifikasi pengajuan titik lokasi SPPG," tegasnya.

BGN juga mengapresiasi langkah cepat Polda Kepri dan Polresta Barelang dalam menangani kasus tersebut agar tidak semakin banyak masyarakat menjadi korban.

Polda Kepri mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan pihak yang menawarkan titik SPPG dengan meminta sejumlah uang.

"Kalau ada yang menawarkan titik-titik dengan harga fantastis, segera laporkan ke kantor polisi terdekat. Karena dari BGN sendiri sudah ditegaskan tidak dipungut biaya," kata Anom.