Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta hari ini, Rabu (3/6/2026).

Plh. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Jefri mengatakan penggeledahan itu dilakukan oleh penyidik Direktorat Pidana Khusus atau Jampidsus Kejagung RI.

Hanya saja, Jefri tidak menjelaskan secara detail terkait dengan kasus yang membuat kantor BGN itu digeledah.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," ujar Jefri saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).

Adapun, informasi penggeledahan ini tersebar usai Presiden Prabowo Subianto memutuskan merombak jajaran pejabat BGN pada Selasa (2/6/2026) malam.

Dalam keputusan tersebut, Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dipercaya mengisi posisi Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.

Sementara itu, Jefri sempat menyatakan bahwa korps Adhyaksa tidak melakukan pemanggilan terhadap Dadan pasca dicopot dari jabatannya.

"Gak ada pemanggilan terhadap yang bersangkutan," ujar Jefri saat dihubungi, Selasa (2/6/2026) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) sambangi Bareskrim Polri untuk berkoordinasi terkait tindak pidana dugaan penipuan pembangunan dapur MBG atau SPPG.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya mengatakan koordinasi ini diperlukan lantaran penipuan soal SPPG ini sudah marak terjadi di sejumlah wilayah.

"Lama-kelamaan [kasusnya] semakin banyak, makanya saya sudah mulai fokus, oke kalau begitu saya harus turun gunung ini. Saya harus turun gunung saya datang ke polres-polres, ke polda-polda memastikan betul-betul bahwa ini ada korbannya, terduganya ada, maka kemudian saya minta proses lanjut" ujar Sony di Bareskrim Polri, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan, modus yang dilakukan pelaku dalam penipuan ini yaitu mengaku sebagai pejabat BGN, kenalan pejabat BGN hingga jasa pendaftaran SPPG dengan permintaan uang

Kemudian, kata Sony, kasus penipuan itu telah dilaporkan ke satuan polisi daerah baik itu tingkat Polda seperti Jawa Barat. Kemudian, tingkat Polres seperti Polresta Barelang hingga Polres Lombok Timur.

"Oleh karena itu, saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran," pungkasnya.

Sementara itu, Kasatgas MBG Polri Irjen Pol. Nurworo Danang mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

"Tentunya Satgas MBG dalam hal ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang ataupun melanggar hukum," ujar Danang.