Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan tugas baru sebagai penjamin polis asuransi pada 2028. Kendati begitu, tidak semua perusahaan asuransi bisa menjadi peserta penjaminan.

Berbeda dengan bank yang diwajibkan menjadi peserta penjaminan LPS, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa pihaknya akan melihat Risk-Based Capital (RBC) untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi dapat menjadi peserta penjaminan LPS.

“Di dalam [penjamin polis] asuransi, tidak semua perusahaan itu adalah peserta penjaminan. Karena kita akan membuat cut-off yang memenuhi kriteria RBC,” kata Anggito dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Meski diakuinya penetapan peserta penjaminan polis cukup krusial, tetapi dia meyakini program ini dapat berjalan dengan baik, mengingat LPS telah mempersiapkan Roadmap Penjamin Polis Asuransi 2027—2030.

Anggito juga memastikan kesiapan LPS dalam menjalankan program penjamin polis asuransi. Dia mengatakan, pihaknya telah memiliki struktur organisasi, konsultan, roadmap, draft regulasi, hingga simulasi mengenai perhitungan kepesertaan.

“Tentu kalau ditanya apakah sudah siap LPS [menjalankan program penjaminan polis asuransi], sudah siap,” ujarnya.

Jika merujuk pada aturan eksisting, LPS diberi mandat untuk menjamin polis asuransi dalam waktu lima tahun setelah UU disahkan atau pada 2028.

Kendati demikian, seiring adanya revisi terhadap UU P2SK, LPS masih menunggu ketentuan terbaru dalam revisi Undang-undang (UU) No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan saat ini ada pembicaraan untuk mempercepat implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) menjadi 2027, atau lebih cepat dari ketentuan sebelumnya pada 2028.

Semula, Kepala Eksekutif pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut PPP merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

UU P2SK, ujarnya, mewajibkan pembentukan PPP dengan jangka waktu lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Adapun, UU P2SK diundangkan pada 2023, sehingga PPP itu wajib pada 2028

“Namun, saat ini terdapat pembicaraan di tingkat kementerian dan lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan [OJK], untuk mempercepat implementasi program tersebut menjadi 2027,” ungkapnya dalam acara peresmian gedung baru Grha Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).

Menurut Ogi, pertimbangan percepatan itu dikarenakan dinamika situasi nasional dan politik yang dinilai membuat 2028 relatif kurang ideal. Sebab demikian, OJK saat ini tengah mematangkan berbagai aspek teknis PPP seperti syarat-syarat peserta, besaran premi, dan sebagainya.

Lebih jauh, Ogi menyinggung dalam UU P2SK Nomor 4 Tahun 2023 belum ada aturan mengenai resolusi untuk perusahaan asuransi bermasalah atau insolvent insurance company. Dengan demikian, perusahaan biasanya langsung dibubarkan atau dilikuidasi.

“Kalau insolvent itu bisa ada penyelamatan, bisa ada mengundang investor, strategi investor baru untuk meneruskan. Nah kalau tidak sudah tidak bisa dilakukan baru ke tahap likuidasi. Nah, likuidasi dijalankan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan polis yaitu LPS,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, OJK tidal lagi mengurusi likuidasi perusahaan asuransi. Wewenangnya hanya akan berhenti sampai dengan pencabutan izin usaha.

Sementara itu, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan, keputusan percepatan PPP masih dalam tahap diskusi dengan pemangku kepentingan.

"Sedang didiskusikan,” ujarnya saat ditemui di tempat yang sama.