Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan saat ini ada pembicaraan untuk mempercepat implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) menjadi 2027, atau lebih cepat dari ketentuan sebelumnya pada 2028.

Semula, Kepala Eksekutif pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut PPP merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

UU P2SK, ujarnya, mewajibkan pembentukan PPP dengan jangka waktu lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Adapun, UU P2SK diundangkan pada 2023, sehingga PPP itu wajib pada 2028

“Namun, saat ini terdapat pembicaraan di tingkat kementerian dan lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan [OJK], untuk mempercepat implementasi program tersebut menjadi 2027,” ungkapnya dalam acara peresmian gedung baru Grha Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).

Menurut Ogi, pertimbangan percepatan itu dikarenakan dinamika situasi nasional dan politik yang dinilai membuat 2028 relatif kurang ideal. Sebab demikian, OJK saat ini tengah mematangkan berbagai aspek teknis PPP seperti syarat-syarat peserta, besaran premi, dan sebagainya.

Lebih jauh, Ogi menyinggung dalam UU P2SK Nomor 4 Tahun 2023 belum ada aturan mengenai resolusi untuk perusahaan asuransi bermasalah atau insolvent insurance company. Dengan demikian, perusahaan biasanya langsung dibubarkan atau dilikuidasi.

“Kalau insolvent itu bisa ada penyelamatan, bisa ada mengundang investor, strategi investor baru untuk meneruskan. Nah kalau tidak sudah tidak bisa dilakukan baru ke tahap likuidasi. Nah, likuidasi dijalankan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan polis yaitu LPS,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, OJK tidal lagi mengurusi likuidasi perusahaan asuransi. Wewenangnya hanya akan berhenti sampai dengan pencabutan izin usaha.

Sementara itu, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan, keputusan percepatan PPP masih dalam tahap diskusi dengan pemangku kepentingan.

"Sedang didiskusikan,” ujarnya saat ditemui di tempat yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan industri asuransi siap apabila pemerintah ingin mempercepat pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) menjadi tahun 2027.

Untuk diketahui, Undang-Undang No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (P2SK) mengamanatkan program itu akan berlaku mulai Januari 2028. Adapun, saat ini proses revisi UU tersebut masih terus berlanjut.

“Nah, kalau itu Undang-Undang sudah wajib itu ya kita diikutkan, ikut semua. Ya harus siap kita mau dimajukan 2027, oke,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Ogi memastikan bahwa hingga sejauh ini masih belum ada informasi mengenai besaran premi untuk PPP. Dia berujar, nantinya akan mengikuti ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) yang ada.

Lebih jauh, dirinya mendengar kabar bahwa pemerintah turut merespons usulan pihaknya mengenai resolusi terhadap perusahaan asuransi bermasalah atau insolvent insurance company masuk dalam UU P2SK.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan kesiapan penuh untuk menerapkan Program Penjaminan Polis (PPP) lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan Undang-Undang P2SK.

Meski UU mengamanatkan program ini mulai berjalan pada 2028, LPS menyatakan siap jika pemerintah mempercepat pelaksanaannya menjadi tahun 2027. Langkah ini diyakini menjadi titik balik bagi industri asuransi yang selama hampir satu dekade tertekan kasus gagal bayar dan rendahnya kepercayaan masyarakat.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba mengatakan percepatan implementasi PPP dapat mempercepat pemulihan kepercayaan publik.

Menurutnya, penjaminan polis merupakan bagian penting dari recovery & resolution framework sebagaimana penjaminan simpanan di sektor perbankan.

Jika di perbankan keberadaan LPS mampu mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), maka mekanisme serupa diyakini mampu mendongkrak premi asuransi.“Jika dipercepat 2027, LPS telah siap menerapkan,” katanya kepada awak media di Bandung, Sabtu (6/12/2025).

Bisnis.com, BANDUNG — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan kesiapan penuh untuk menerapkan Program Penjaminan Polis (PPP) lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan Undang-Undang P2SK.

Meski UU mengamanatkan program ini mulai berjalan pada 2028, LPS menyatakan siap jika pemerintah mempercepat pelaksanaannya menjadi tahun 2027. Langkah ini diyakini menjadi titik balik bagi industri asuransi yang selama hampir satu dekade tertekan kasus gagal bayar dan rendahnya kepercayaan masyarakat.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, mengatakan percepatan implementasi PPP dapat mempercepat pemulihan kepercayaan publik.

Menurutnya, penjaminan polis merupakan bagian penting dari recovery & resolution framework sebagaimana penjaminan simpanan di sektor perbankan. Jika di perbankan keberadaan LPS mampu mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), maka mekanisme serupa diyakini mampu mendongkrak premi asuransi.

“Jika dipercepat 2027, LPS telah siap menerapkan,” katanya kepada awak media di Bandung, Sabtu (6/12/2025).

Adapun, efektivitas program penjaminan terhadap peningkatan kepercayaan bukan sekadar asumsi. Purba mencontohkan, sebelum LPS beroperasi, rata-rata pertumbuhan DPK perbankan berada di kisaran 7,7%.

Namun setelah LPS menjalankan program penjaminan simpanan dan resolusi bank, pertumbuhan DPK melonjak menjadi 15,3%. Pola ini juga terlihat di Malaysia.

Tiga tahun sebelum program penjaminan polis diberlakukan (2007–2009), pertumbuhan premi asuransi hanya 5,5% per tahun. Setelah program diterapkan pada 2010, rata-rata pertumbuhan premi pada 2011–2013 menanjak menjadi 9,7% per tahun.

Mengacu pada pengalaman negara lain serta pengalaman domestik di sektor perbankan, LPS optimistis PPP akan memberi dorongan signifikan terhadap pemulihan industri asuransi Indonesia.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat yang sempat tergerus oleh beruntunnya kasus gagal bayar diyakini dapat dipulihkan secara lebih cepat melalui keberadaan penjaminan polis yang jelas dan kredibel.