Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Penghunian Kamar (TPK) alias okupansi hotel klasifikasi bintang pada Maret 2026 mengalami penurunan secara bulanan (MtM) di tengah momentum Ramadan dan libur keagamaan, meski secara tahunan masih mencatatkan kenaikan signifikan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono melaporkan bahwa TPK hotel berbintang pada Maret 2026 sebesar 42,78%, turun 2,11% poin dibandingkan Februari 2026

Menurutnya, penurunan ini dipengaruhi oleh faktor musiman yakni periode Ramadan, Idulfitri, serta Hari Raya Nyepi yang membuat wisatawan cenderung menginap di rumah keluarga dibandingkan di hotel.

“Penurunan angka TPK hotel bintang ini secara umum terutama dipengaruhi momen Ramadan serta juga Idul Fitri dan juga Hari Raya Nyepi di mana wisatawan yang mudik cenderung menginap di rumah atau keluarganya,” kata Ateng dalam rilis berita resmi statistik BPS secara daring, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan, penurunan tersebut terjadi secara luas di sebagian besar provinsi. Hanya 12 provinsi yang mencatatkan peningkatan tingkat hunian hotel berbintang pada periode tersebut.

Meski turun secara bulanan, BPS mencatat kinerja TPK hotel secara tahunan menunjukkan perbaikan, yakni meningkat 9,22% poin dibandingkan Maret 2025.

Secara spasial, Ateng menyebut tingkat hunian tertinggi tercatat di Kalimantan Barat sebesar 55,78%, disusul Bali 52,56% dan Papua Selatan 47,76%.

BPS juga mencatat bahwa secara umum, tingkat hunian hotel berbintang masih lebih tinggi dibandingkan hotel nonbintang di berbagai provinsi Tanah Air. Per Maret 2026, TPK hotel nonbintang mencapai 23,47%.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan adanya tren penurunan tingkat penghunian kamar alias okupansi hotel pada periode hari raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru) dibandingkan tahun sebelumnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PHRI Maulana Yusran berujar bahwa hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti cuaca ekstrem, daya beli masyarakat yang belum menguat, serta permasalahan harga tiket pesawat.

“Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, lebih sepi. Yang kita lihat agak berbeda itu libur Natal, ya. Itu puncak tertinggi baru tanggal 25, tetapi setelah itu menurun okupansinya,” kata Alan–sapaan akrabnya–kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (6/1/2025).

Dia lantas berujar bahwa pola serupa berlanjut pada momentum malam tahun baru 2026, yang mana keterisian kamar hotel cenderung hanya memuncak pada 31 Desember 2025. Dengan demikian, PHRI mencatat kenaikan okupansi hotel secara signifikan hanya selama 2 hari kalender.

Lebih lagi, pihaknya juga melihat bahwa keterisian kamar pada momentum puncak Nataru tersebut hanya berkisar 70%, lebih rendah dari periode puncak umumnya yang bisa mencapai 90%.

“Jadi, kalau kita lihatnya dari sisi sektor akomodasi itu justru menurun, walaupun pemerintah sudah memberikan inisiatif tiket pesawat dan tiket tarif tol, bahkan ada work from anywhere. Namun, dampaknya tidak signifikan kalau dilihat dari data okupansi,” ujar Alan.

Ketika ditanya perihal faktor penyebab penurunan ini, dia mengidentifikasi faktor cuaca ekstrem di berbagai daerah hingga daya beli masyarakat yang belum pulih.

Secara khusus, Alan menggarisbawahi faktor harga tiket pesawat yang mempengaruhi pergerakan wisatawan antarpulau hingga antarprovinsi. Menurutnya, perbaikan aspek tersebut akan turut mendorong peningkatan okupansi hotel ke depan.

“Bukan hanya sekedar insentif ya, tetapi untuk menurunkan harga tiket. Yang kita perhatikan sekarang juga masalah pesawat delay, cancel, dan lain sebagainya itu menjadi salah satu permasalahan besar dalam libur Nataru kali ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) alias okupansi hotel klasifikasi bintang turun 1,07% secara tahunan (YoY) menjadi 53,89% per November 2025.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2025).

“TPK hotel klasifikasi bintang pada November 2025 mencapai 53,89% atau mengalami peningkatan secara bulanan sebesar 1,05% poin, tetapi mengalami penurunan secara tahunan sebesar 1,07% poin,” kata Pudji.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memproyeksikan okupansi hotel sepanjang 2025 menurun dibanding tahun sebelumnya, dengan rata-rata penurunan mencapai 4,5% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menilai tren ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS), di mana rata-rata okupansi dari Februari hingga Oktober 2025 lebih rendah dibanding 2024, kecuali Januari yang meningkat.

Maulana menjelaskan, biasanya libur Nataru yang jatuh pada 25 Desember, apalagi jika di tengah ada hari Minggu, memungkinkan okupansi tinggi selama empat hari berturut-turut dengan tingkat hunian di atas 80%. Namun, tahun ini tren tersebut tidak terlihat.

“Tapi kali ini kelihatannya nggak terlalu banyak ya, paling lama tuh bisa cuma dua hari okupansi tertinggi rata-rata,” ujar Maulana kepadaBisnis, Kamis (1/1/2026).

Meski tren okupansi menurun, PHRI menilai sejumlah kota seperti Bandung, Yogyakarta, Puncak, hingga Surabaya tetap menjadi destinasi favorit.

Pulau Jawa, sambung Maulana, menjadi primadona wisatawan nusantara karena populasi tinggi dan akses transportasi mudah dibanding daerah luar Jawa, seperti Bali, Sumatra, dan Kalimantan.

Dia menambahkan, beberapa daerah luar Jawa mengalami hambatan mobilitas karena keterbatasan penerbangan, termasuk pembatalan dan penundaan jadwal pesawat.

Sementara itu, untuk wisatawan mancanegara (Wisman), gerbang kedatangan terbesar adalah Bali dan Jakarta, sedangkan secara keseluruhan ada juga gerbang di wilayah lintas batas seperti Kepulauan Riau dan Batam. Namun, Bali dan Jakarta lebih berperan sebagai hub penerbangan.

Maulana menambahkan, pola perhitungan wisman selama ini didasarkan pada saat masuk ke border, tanpa mencatat perjalanan domestik berikutnya. PHRI menilai perlu adanya data yang lebih rinci agar setiap daerah dapat mengetahui terjadi peningkatan kunjungan wisman.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) atau okupansi hotel berbintang secara rata-rata parkir di level 52,84% pada periode Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menjelaskan bahwa okupansi hotel berbintang tersebut naik 2,68% poin dibanding bulan sebelumnya (month-to-month/mtm), sedangkan bila dibandingkan secara tahunan (year-on-year/yoy) posisinya masih turun 2,83% poin.

"TPK hotel klasifikasi bintang pada Oktober 2025 mencapai 52,84% atau mengalami peningkatan secara bulanan sebesar 2,68% poin, tetapi mengalami penurunan secara tahunan sebesar 2,83% poin," jelas Pudji dalam rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menegaskan penurunan okupansi hotel sepanjang 2025 bukan karena cuaca ekstrem atau bencana, melainkan akibat hilangnya pasar pemerintah seiring pengetatan belanja pemerintah pada tahun ini.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyebut kontribusi pasar pemerintah sangat besar bagi kinerja hotel, berkisar antara 40%–60% bahkan bisa mencapai 80% di beberapa wilayah. Hal ini membuat penurunan okupansi secara tahunan lebih disebabkan oleh faktor internal daripada kondisi cuaca atau bencana.

“Terkait penurunan okupansi yang terjadi itu, paling utama itu bukan karena cuaca, bukan karena bencana, tetapiyear-on-yearpenurunan okupansi atau kontribusi negatif pertumbuhan itu terjadi karena hilangnya pasar pemerintah,” kata Maulana kepadaBisnis, Sabtu (27/12/2025).

Maulana menambahkan, hampir semua daerah di luar Pulau Jawa mencatat penurunan okupansi hotel, yang secara rata-rata mencapai sekitar 5% pada 2025.

Di samping itu, PHRI menyebut penurunan daya beli masyarakat juga ikut memukul kinerja hotel pada tahun ini, meski pemerintah sudah menggulirkan insentif seperti diskon tiket pesawat, tol, dan kebijakanwork from anywhere(WFA) pada 29–31 Desember 2025.

“Kalau kita bicara daya beli rendah, masyarakat enggak punya uang untuk berwisata, ya tetap sajaenggakberwisata. Jadi upaya-upaya itu dilakukan dalam rangka untuk tetap bisa menggerakkan ekonomi. Kan tujuannya ke situ ya,” ujarnya.

Di sisi lain, Maulana menyoroti pola liburan masyarakat yang kini lebih fleksibel dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Banyak wisatawan memulai liburan sebelum periode Nataru untuk menghindari macet dan biaya tinggi, sehingga prediksi okupansi harian bisa berbeda dari data akhir.

Industri pariwisata juga menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Meski bukan isu negatif, kondisi ini membuat banyak wisatawan lebih berhati-hati, terutama jika daerah asal mereka terdampak banjir, sehingga beberapa perjalanan dibatalkan.

Tantangan lain adalah metode perjalanan wisatawan, terutama di luar Pulau Jawa yang mengandalkan transportasi udara. Maulana menuturkan, biaya perjalanan yang tinggi membuat okupansi tertinggi tetap di Pulau Jawa, Sumatra, dan Bali, sementara daerah lain sulit mengalami peningkatan.

Berdasarkan laporan harian PHRI, beberapa wilayah seperti Yogyakarta menunjukkan tingkat hunian lebih tinggi. Sementara wilayah lain, termasuk Makassar dan Sulawesi Selatan masih rendah.

Meski demikian, seluruh data yang ada saat ini masih bersifat proyeksi dan dapat berubah seiring berjalannya periode libur akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) atau okupansi hotel berbintang secara rata-rata parkir di level 52,84% pada periode Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menjelaskan bahwa okupansi hotel berbintang tersebut naik 2,68% poin dibanding bulan sebelumnya (month-to-month/mtm). Sedangkan, bila dibandingkan secara tahunan (year-on-year/you) posisinya masih turun 2,83% poin.

"TPK hotel klasifikasi bintang pada Oktober 2025 mencapai 52,84% atau mengalami peningkatan secara bulanan sebesar 2,68% poin. Tetapi mengalami penurunan secara tahunan sebesar 2,83% poin," jelas Pudji dalam rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Dalam paparannya, hotel dengan okupansi tertinggi pada periode Oktober 2025 tercatat di Provinsi Papua Selatan mencapai 66,49%. Diikuti oleh hotel di Bali dengan TPK 64,58%, dan Provinsi Kalimantan selatan mencapai 60,72%.

Adapun, tingginya tingkat kepenghunian hotel di Papua Selatan terjadi seiring dengan adanya sejumlah perhelatan kebudayaan dengan skala yang cukup besar. Serta, adanya kunjungan kerja dari pemerintah pusat.

"Provinsi Papua Selatan selain menjadi provinsi dengan TPK tertinggi juga menjadi provinsi dengan peningkatan TPK tertinggi secara bulanan yaitu meningkat sebesar 14,48% poin," tambahnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan proyeksi okupansi hotel menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru), di tengah tren penurunan yang terjadi hingga pertengahan 2025.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa pengusaha berekspektasi dapat mempertahankan okupansi hotel di tengah momentum tersebut, meskipun tak menampik bahwa tren penurunan terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, penurunan daya beli menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel saat ini.

“Ekspektasi kita minimal sama dengan tahun lalu, mudah-mudahan bisa lebih. Memang kalau kita melihat periode Juli, Agustus, September, trennya turun. Yang mana itu agak anomali, sih, biasanya semester dua itu lebih bagus,” kata Hariyadi saat ditemui di Kantor Kemenpar, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran pemerintah dan penurunan daya beli masyarakat masih menekan tingkat penghunian kamar (TPK) alias okupansi hotel klasifikasi bintang pada September 2025.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa efisiensi anggaran pemerintah pada semester pertama tahun ini tetap berdampak pada semester kedua, tercermin dari permintaan penghunian kamar yang menurun.

“Akibat dari efisiensi anggaran pemerintah di semester I itu sebetulnya masih berdampak ke semester II, walaupun seharusnya semester II ini lebih baik dari semester I,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, hal ini juga tercermin dari pengurangan belanja segmen korporasi. Hariyadi menyatakan bahwa akibat efisiensi, konsumen segmen korporasi juga mengerem kegiatan dan belanja di hotel berbintang.

Sementara itu, dampak dari daya beli masyarakat yang menurun cenderung terasa pada kelompok konsumen individual. Dia menilai terdapat perbedaan antara klaim pertumbuhan ekonomi dengan kenyataan di lapangan.

Dengan demikian, Hariyadi menggarisbawahi bahwa tren penurunan okupansi hotel terjadi, karena pengaruh tiga segmen konsumen perhotelan, mulai dari pemerintah, korporasi, dan individu.

“Sehingga pada September memang harapan kita itu harusnya lebih baik, tetapi kenyataannya memang tidak tumbuh seperti apa yang kita harapkan,” ujarnya.

Di samping itu, dia juga menyampaikan pertumbuhan platform akomodasi yang berprinsip sharing economy seperti Airbnb turut menggerus pasar hotel berbintang.

Oleh karena itu, Hariyadi mendesak pemerintah agar melakukan perbaikan regulasi atas berbagai platform tersebut, agar tercipta iklim usaha yang adil antara hotel konvensional dengan pelaku usaha akomodasi alternatif.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat penghunian kamar atau okupansi hotel klasifikasi bintang kembali terkontraksi pada September 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa TPK hotel klasifikasi bintang pada September 2025 mencapai 50,16%, yang menurun dibandingkan periode Agustus 2025 (month-to-month/MtM) maupun September 2024 (year-on-year/YoY).

“TPK hotel klasifikasi bintang mengalami penurunan baik secara bulanan yaitu sebesar 0,35% poin maupun secara tahunan yaitu sebesar 4,52% poin,” kata Pudji dalam rilis BPS secara virtual, Senin (3/11/2025).

BPS mencatat, TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi terdapat di Provinsi Bali yaitu sebesar 68,17%, yang didorong antara lain oleh banyaknya penyelenggaraan event kesenian.

Menurut Pudji, angka TPK di tingkat nasional mengalami penurunan, tetapi sebagian besar provinsi justru mengalami peningkatan secara bulanan. Sementara itu, 18 provinsi lain mengalami penurunan.