Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali mengingatkan registrasi SIM card untuk pengguna baru wajib menggunakan biometrik berupa face recognition atau pengenalan wajah. Kebijakan yang saat ini masih dalam tahap uji coba tersebut akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan mekanisme registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang selama ini digunakan dinilai tidak lagi sepenuhnya dapat dipercaya karena maraknya penyalahgunaan data kependudukan secara ilegal.

“Oleh karena itu sejak tahun lalu kami sudah menstudi penggunaan biometrik ini,” kata Edwin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Edwin menjelaskan sejak awal tahun ini pemerintah telah mulai menerapkan uji coba registrasi SIM card menggunakan biometrik di tiga operator seluler, yakni Telkomsel, Indosat, dan XLSmart.

Menurutnya, sejak Januari 2026 ketiga operator tersebut telah menjalankan masa transisi penerapan registrasi biometrik di gerai layanan masing-masing. Berdasarkan pemantauan pemerintah di sejumlah wilayah, sistem tersebut dinilai telah siap diterapkan secara nasional.

Dia mengatakan registrasi biometrik diterapkan untuk melindungi masyarakat, operator seluler, sekaligus negara dari penyalahgunaan nomor seluler. Menurut Edwin, teknologi biometrik untuk registrasi kartu SIM bukan hal baru dan telah digunakan di sejumlah negara lain, seperti Vietnam, Thailand, hingga Korea Selatan.

Selain itu, proses registrasi SIM card menggunakan biometrik juga dinilai lebih cepat dibandingkan metode sebelumnya yang menggunakan NIK dan KK secara manual.

“Kalau di Telkomsel malah ada seperti mesin kayak ATM, kita registrasi SIM baru tuh kayak kita ngambil uang di bank, terus potret sebentar, langsung aktif. Di semuanya bisa web-based ataupun berbagai macam, dan rata-rata di bawah satu menit prosesnya,” ujarnya.

Dia menambahkan sistem tersebut juga memungkinkan pelanggan memeriksa apakah data NIK atau KK mereka digunakan untuk nomor lain secara ilegal. Jika ditemukan penyalahgunaan, pelanggan dapat langsung meminta nomor tersebut dinonaktifkan.

Berdasarkan hasil uji coba selama lima bulan terakhir, pemerintah memastikan registrasi SIM card menggunakan biometrik akan diberlakukan penuh mulai 1 Juli 2026 tanpa kelonggaran lagi.

“Ini membuat keyakinan bahwa untuk registrasi SIM secara biometrik untuk new registrations sudah bisa dimulai efektif secara fully nasional, tidak ada lagi kelonggaran, per 1 Juli 2026,” katanya.

Edwin juga menegaskan operator seluler tidak menyimpan data biometrik pelanggan. Menurutnya, data wajah pelanggan hanya dienkripsi dan dicocokkan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Selain registrasi biometrik, Komdigi juga meminta operator seluler memperkuat perlindungan pelanggan dari penipuan digital atau scam. Edwin menyebut seluruh operator seluler kini telah memiliki sistem anti-scam masing-masing.

Dia mencontohkan Telkomsel telah menggunakan fitur perlindungan SISCAMLING (Sistem Cegah Scam Keliling), sementara Indosat Ooredoo Hutchison memanfaatkan teknologi IM3 Satspam dan Tri AI. Adapun XLSmart juga disebut telah memiliki sistem perlindungan anti-scam bagi pelanggan.

“Jadi kami minta semua warga juga lebih berhati-hati dan juga kalaupun diperlukan bisa menggunakan fasilitas tambahan [fitur anti spam],” kata Edwin.

Bisnis.com, CIREBON - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat 901 layanan konsultasi dan pengaduan konsumen sepanjang Triwulan I tahun 2026.

Mayoritas layanan disampaikan secara langsung atau walk-in sebanyak 706 layanan atau 78,36%, sementara 195 layanan lainnya atau 21,64% diajukan melalui surat dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan tingginya angka konsultasi dan pengaduan menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

"Kami melihat masyarakat semakin aktif menyampaikan permasalahan yang dihadapi, baik secara langsung maupun melalui kanal digital yang tersedia," ujar Agus, Senin (4/5/2026).

Secara sektoral, layanan konsultasi dan pengaduan paling banyak berasal dari fintech lendingdengan porsi 32,85% atau 296 layanan. Disusul pengaduan terhadap bank umum sebesar 32,52% atau 293 layanan.

Kategori lain-lain menyumbang 11,21% atau 101 layanan, perusahaan pembiayaan 8,66% atau 78 layanan, serta Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan entitas ilegal masing-masing sebesar 6,33% atau 57 layanan.

Selain itu, OJK Cirebon juga memproses 4.770 permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) debitur dalam periode yang sama.

Dari jumlah tersebut, 3.021 permintaan diajukan secara offline melalui layanan tatap muka, sementara 1.749 lainnya dilakukan secara online melalui laman idebku.ojk.go.id. Layanan ini menjadi salah satu instrumen penting bagi masyarakat dalam mengakses informasi riwayat kredit.

Berdasarkan jenis permasalahan, isu terkait SLIK menjadi yang paling banyak dikonsultasikan dengan porsi 21,86% atau 197 layanan. Penipuan di sektor jasa keuangan menempati posisi kedua sebesar 16,32% atau 147 layanan.

Selanjutnya, penyalahgunaan data tercatat sebesar 9,66% atau 87 layanan, permasalahan lainnya 7,21% atau 65 layanan, serta permintaan keringanan kredit sebesar 5,77% atau 52 layanan.

Dilihat dari latar belakang konsumen, kelompok pegawai swasta mendominasi dengan 30,08% atau 271 orang. Wirausaha berada di posisi berikutnya sebesar 26,30% atau 237 orang, disusul ibu rumah tangga (IRT) sebesar 19,20% atau 173 orang.

Aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri menyumbang 13,32% atau 120 orang, sementara pelajar dan mahasiswa sebesar 5,66% atau 51 orang. Pensiunan tercatat 3,22% atau 29 orang, serta kategori umum lainnya sebesar 2,22% atau 20 orang.

Dari sisi gender, layanan konsultasi dan pengaduan lebih banyak diajukan oleh laki-laki sebesar 54,50% atau 491 konsumen, dibandingkan perempuan sebesar 45,50% atau 410 konsumen. Perbedaan ini menunjukkan adanya kecenderungan partisipasi yang relatif seimbang antara kedua kelompok.

Secara geografis, Kabupaten Cirebon menjadi wilayah dengan jumlah layanan terbanyak yakni 46,17% atau 416 layanan. Kota Cirebon menyusul dengan 28,75% atau 259 layanan.

Kabupaten Indramayu mencatat 10,21% atau 92 layanan, diikuti Kabupaten Kuningan sebesar 7,55% atau 68 layanan, serta Kabupaten Majalengka sebesar 6,22% atau 56 layanan. Sementara itu, wilayah di luar Ciayumajakuning menyumbang 1,11% atau 10 layanan.

Agus menegaskan, OJK Cirebon akan terus memperkuat layanan perlindungan konsumen serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat guna menekan potensi sengketa di sektor jasa keuangan.

"Edukasi dan pengawasan akan terus kami dorong agar masyarakat lebih terlindungi dan mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen KAI Services meminta maaf dan menempuh langkah damai dengan penumpang yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi penumpang.

Manager Corporate Communication KAI Services Nyoman Suardhita menegaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan korban pada Jumat (9/1/2026).

“Dalam pertemuan tersebut kami meminta maaf atas kejadian yang tidak mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan merupakan pelanggaran privasi yang tidak dapat kami toleransi," ujar Nyoman dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (11/1/2026).

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam menjaga kepercayaan pelanggan, KAI Services telah mengambil langkah sanksi disiplin.

Manajemen telah memanggil oknum karyawan yang bersangkutan dan sedang melakukan proses pemeriksaan intensif. Sanksi tegas sesuai aturan perusahaan akan diberikan untuk menegakkan aturan dan memberi efek jera.

KAI Services juga sudah melakukan evaluasi Internal dan menyeluruh terhadap sistem akses data operasional dan memberikan edukasi kembali kepada seluruh personel frontliner mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Nyoman menambahkan, perlindungan terhadap data pribadi pelanggan adalah prioritas utama.

"Kami berkomitmen untuk memperketat pengawasan di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritik dan masukan demi perbaikan layanan kami," tegasnya.

KAI Services juga melakukan langkah-langkah perbaikan dan pencegahan agar para pegawai tidak melakukan kejadian serupa di masa yang akan datang serta berkomitmen untuk melindungi data penumpang sebagai bagian dari layanan publik yang aman dan bertanggung jawab.

Adapun, korban melalui media sosial X @oliviehateem_ menyampaikan bahwa pertemuan berjalan dengan baik dan kondusif. PT KAI dan KAI Services menyatakan bersedia memenuhi seluruh permintaan pertanggungjawaban dan telah menuangkannya dalam pernyataan resmi tertulis.

Pertama, dirinya meminta KAI Services menyampaikan pernyataan resmi tertulis yang mengakui adanya pelanggaran penggunaan data pribadi penumpang. Kedua, memberikan klarifikasi tertulis mengenai SOP pengelolaan, akses, dan pengawasan data pribadi penumpang.

Ketiga, mengonfirmasi bahwa telah dilakukan tindakan internal yang sesuai terhadap pihak terkait. Keempat,menjelaskan langkah perbaikan sistemik dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Kelima, menyampaikan komitmen perlindungan data pribadi penumpang sebagai bagian dari layanan publik yang aman dan bertanggung jawab.

Dirinya juga telah bertemu dengan tim IT KAI terkait akses data pribadi penumpang oleh pegawai yang sedang tidak bertugas.

“Mereka mengonfirmasi bahwa KAI telah melakukan masking terhadap no telp & NIK penumpang, sehingga data tersebut tidak dapat diakses secara sembarangan lagi oleh petugas,” tuturnya.