Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menanggapi pengaturan transfer data yang disepakati dalam perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan meskipun terdapat kesepakatan dalam ART, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tetap menjadi landasan utama.

“Jadi kita akan tetap melindungi data-data warga negara kita,” kata Meutya saat ditemui usai Peluncuran Aplikasi Sahabat AI di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Meutya menjelaskan ketentuan transfer data yang termuat dalam ART pada dasarnya memperkuat praktik yang telah berlangsung selama ini. Menurutnya, pertukaran data lintas negara sudah lama terjadi, seiring dengan penggunaan berbagai platform digital asing, termasuk dari Amerika Serikat.

“Jadi apa yang termaktub dalam ART itu justru menguatkan atau memberi kerangka hukum terhadap praktek-praktek yang memang sudah berlangsung cukup lama,” ujarnya.

Meski demikian, Meutya menekankan sebagai negara berdaulat, Indonesia tetap berpegang pada UU PDP sebagai payung hukum utama dalam pengelolaan dan perlindungan data.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) juga menegaskan pengaturan transfer data dalam perjanjian Indonesia–AS tetap tunduk pada ketentuan hukum domestik, khususnya UU PDP.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut merupakan data yang dibutuhkan untuk kepentingan bisnis, terutama yang berkaitan dengan sistem aplikasi.

“Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya,” kata Haryo dalam jawaban tertulis yang dikutip Senin (23/2/2026).

Menurut Haryo, kesepakatan tersebut tidak berarti adanya penyerahan kedaulatan data. Pemerintah memastikan seluruh proses pemindahan data baik secara fisik maupun digital, termasuk melalui transmisi cloud dan kabel dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.

Lebih lanjut, Haryo menilai kepastian regulasi terkait transfer data lintas negara justru dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di kawasan. Menurutnya, perusahaan teknologi global membutuhkan kepastian hukum yang memungkinkan pemrosesan data lintas batas, sekaligus menjamin perlindungan data yang memadai.

“Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat menarik investasi pusat data [data center], cloud infrastructure, dan layanan digital lainnya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen KAI Services meminta maaf dan menempuh langkah damai dengan penumpang yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi penumpang.

Manager Corporate Communication KAI Services Nyoman Suardhita menegaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan korban pada Jumat (9/1/2026).

“Dalam pertemuan tersebut kami meminta maaf atas kejadian yang tidak mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan merupakan pelanggaran privasi yang tidak dapat kami toleransi," ujar Nyoman dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (11/1/2026).

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam menjaga kepercayaan pelanggan, KAI Services telah mengambil langkah sanksi disiplin.

Manajemen telah memanggil oknum karyawan yang bersangkutan dan sedang melakukan proses pemeriksaan intensif. Sanksi tegas sesuai aturan perusahaan akan diberikan untuk menegakkan aturan dan memberi efek jera.

KAI Services juga sudah melakukan evaluasi Internal dan menyeluruh terhadap sistem akses data operasional dan memberikan edukasi kembali kepada seluruh personel frontliner mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Nyoman menambahkan, perlindungan terhadap data pribadi pelanggan adalah prioritas utama.

"Kami berkomitmen untuk memperketat pengawasan di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritik dan masukan demi perbaikan layanan kami," tegasnya.

KAI Services juga melakukan langkah-langkah perbaikan dan pencegahan agar para pegawai tidak melakukan kejadian serupa di masa yang akan datang serta berkomitmen untuk melindungi data penumpang sebagai bagian dari layanan publik yang aman dan bertanggung jawab.

Adapun, korban melalui media sosial X @oliviehateem_ menyampaikan bahwa pertemuan berjalan dengan baik dan kondusif. PT KAI dan KAI Services menyatakan bersedia memenuhi seluruh permintaan pertanggungjawaban dan telah menuangkannya dalam pernyataan resmi tertulis.

Pertama, dirinya meminta KAI Services menyampaikan pernyataan resmi tertulis yang mengakui adanya pelanggaran penggunaan data pribadi penumpang. Kedua, memberikan klarifikasi tertulis mengenai SOP pengelolaan, akses, dan pengawasan data pribadi penumpang.

Ketiga, mengonfirmasi bahwa telah dilakukan tindakan internal yang sesuai terhadap pihak terkait. Keempat,menjelaskan langkah perbaikan sistemik dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Kelima, menyampaikan komitmen perlindungan data pribadi penumpang sebagai bagian dari layanan publik yang aman dan bertanggung jawab.

Dirinya juga telah bertemu dengan tim IT KAI terkait akses data pribadi penumpang oleh pegawai yang sedang tidak bertugas.

“Mereka mengonfirmasi bahwa KAI telah melakukan masking terhadap no telp & NIK penumpang, sehingga data tersebut tidak dapat diakses secara sembarangan lagi oleh petugas,” tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebiasaan meninggalkan kartu identitas seperti KTP di meja resepsionis sebelum memasuki gedung masih banyak dijumpai di berbagai tempat. Prosedur ini bahkan sering menjadi syarat wajib bagi pengunjung agar bisa mendapatkan akses masuk.

Namun, Peneliti dari Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Parasurama Pamungkas, menilai praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Menurutnya, pengumpulan data yang tidak relevan dengan tujuan utama aktivitas, misalnya hanya untuk masuk ke sebuah gedung.

"Nah, pengumpulan data pribadi yang sebenarnya tidak relevan dengan aktivitas yang kita lakukan, seperti masuk tower, kemudian daftar akun, itu merupakan sebenarnya ketidakpatuhan pengontrolan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi," kata Parasurama kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu, (1/11/2025).

Dia juga menyebut bisa menjadi "pelanggaran" karena ada beberapa prinsip yang tidak terpenuhi. Misalnya tujuan pengumpulan data itu harus terbatas dan relevan.

Pengendali data juga tidak memenuhi unsur keabsahan. Karena data pribadi yang dikumpulkan tidak relevan dan untuk tujuan lain.

Indonesia telah memiliki aturan privasi lewat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sejak 2022. Aturan ini mengatur dengan ketat hak warga RI sebagai pemilik data pribadi serta menetapkan ancaman sanksi bagi perusahaan serta institusi pemerintah yang lalai melindungi data pribadi.

Namun, pelaksanaan UU ini masih tersendat karena pemerintah belum mendirikan badan pengawas perlindungan data pribadi seperti perintah UU. Badan pengawas tersebut seharusnya berdiri 1 tahun sejak UU diterbitkan yang jatuh pada 17 Oktober 2024.

"Kemudian menggunakannya untuk tujuan lain, dan dia juga kehilangan dasar hukumnya untuk melanjutkan atau memproses data-data yang tidak relevan tadi," ujarnya.

Pihak pengelola gedung seharusnya bisa mencari cara selain mengumpulkan KTP atau pemindaian wajah, dalam hal ini cara yang tidak berisiko untuk masyarakat. Termasuk menyediakan opsi agar tidak membatasi aktivitas masyarakat untuk mengakses tempat tersebut.

Parasurama menegaskan privasi harusnya bisa diberikan secara default dan by desain. Perlindungan atas privasi juga harus dilakukan oleh pengelola area-area terbatas, termasuk untuk gedung.

"Nah, itu sebenarnya merupakan bagian dari pelanggaran data, perlindungan data pribadi. Karena ini sama hal dengan platform digital ya, bagaimana kita bisa menikmati platform yang tidak ada ads dengan membayar misalnya gitu," jelas dia.

Dihubungi terpisah, Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menjelaskan foto selfie dan KTP bukan alat identifikasi yang diakui menurut Dukcapil.

Terkait keamanannya, Alfons mengatakan bergantung pada pengelolaan datanya. Yakni cara mereka menyimpan data, apakah sudah aman atau tidak.

"Lalu apakah itu aman atau tidak ya tergantung lah pengelola datanya, bagaimana dia menyimpan data itu. Kalau dia tidak menyimpan dengan aman ya kalau data bocor ya selesai juga," kata Alfons.

"Yang tidak selesai juga akan bocor datanya gitu loh. Beserta fotonya, mukanya, selfienya, yang tinggal dikerjain pakai AI kan, dipermak lagi," dia menambahkan.