Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah merebut kembali jutaan hektare lahan sawit serta menutup tambang ilegal untuk menghentikan kebocoran.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo mengatakan pemerintahannya telah merebut kembali dan menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan aturan hutan lindung. Selain itu, perusahaan pengelola jutaan hektare layan sawit itu disebut memalsukan laporan.

Pemerintah pun telah menutup ratusan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin. Bahkan, terdapat tambang ilegal yang sudah beroperasi 8 tahun, namun tanpa izin.

"Jadi dianggap seolah-olah enggak ada negara. Ada satu tambang yang sudah dijalankan 8 tahun tanpa izin. Tenang saja dia," ujarnya.

Prabowo mengatakan bahwa setiap bulan ratusan miliar rupiah potensi kekayaan negara lenyap. Kekayaan dari tambang emas, perak, serta logam-logam yang sangat mahal keluar tanpa masuk ke kas negara.

Bahkan, menurutnya sampai hari ini terjadi penyelundupan. Pemerintah telah mengerahkan Angkatan Laut (AL), bea cukai, hingga ribuan prajurit, namun aktifitas ilegal masih saja terjadi.

"Jadi usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar luas dan sangat-sangat kaya. Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih, pemerintah harus benar-benar, tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Indonesia. Ini tidak ringan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menyampaikan sejumlah modus operandi terkait pertambangan ilegal di Indonesia.

Wakil Direktur Bareskrim Polri, Kombes Feby D.P Hutagalung mengatakan setidaknya ada enam kategori modus yang kerap ditemukan dalam kasus pertambangan ilegal.

Pertama, berkaitan dengan penambangan ilegal di luar kawasan izin usaha pertambangan (IUP). Modus ini biasanya dimanfaatkan oleh pihak tertentu karena kurangnya pengawasan, sehingga terjadinya perluasan penambangan di luar IUP.

"Sehingga dari IUP yang sudah ada, mereka justru melihat potensi melakukan penambangan yang mungkin ya agak lebih potensial, lebih menguntungkan melakukan penambangan di luar kawasan ini," ujar Feby dalam forum dialog Perbaikan Tata Kelola Pertambangan untuk Optimalisasi Sumber Daya Mineral Nasional di kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Selanjutnya, penambangan di kawasan hutan seperti konservasi, cagar alam, hutan lindung, hingga hutan produksi. Seharusnya, kata Feby, ada mekanisme tertentu untuk aktivitas tambang di kawasan hutan.

"Tetapi dikarenakan ada motif ingin cepat, kemudian tidak mau bayar pajak kemudian sekali lagi adanya kong kali kong dengan oknum, sehingga mereka melakukan penambangan di dalam kawasan hutan," imbuhnya.

Selanjutnya, terkait dengan modus "dokumen terbang". Istilah ini merupakan modus mengelabui pemerintah dengan mengirim hasil tambang ilegal dengan dokumen milik perusahaan lain.

Dengan demikian, hasil tambang ilegal itu dijual dengan harga normal untuk mendapatkan keuntungan, seperti meminimalisir pembayaran royalti.

"Sehingga royalty pembayaran itu hanya 9%. Sebetulnya dia harus membayar 12% nah inilah permainan-permainan yang menggunakan dokumen terbang," imbuhnya.

Selain itu, terdapat juga modus dokumen palsu; pengolahan bahan tambang tanpa izin, menggunakan bahan-bahan kimia yg merusak lingkungan; dan penyelundupan.

Menurut Feby, penegakan hukum terkait penyelundupan ini sudah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, kepolisian dan stakeholder terkait harus bisa berkolaborasi terkait dengan pencegahan dan penindakan modus operandi ini

"Karena memang potensi penyelundupan itu masih terbuka, bagaimana aparat kita seharusnya berkolaborasi bersinergi untuk mengawasi karena potensi penyelundupan ke luar negeri itu sangat besar. Terutama emas, terakhir itu mungkin timah," pungkasnya