Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah merebut kembali jutaan hektare lahan sawit serta menutup tambang ilegal untuk menghentikan kebocoran.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo mengatakan pemerintahannya telah merebut kembali dan menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan aturan hutan lindung. Selain itu, perusahaan pengelola jutaan hektare layan sawit itu disebut memalsukan laporan.

Pemerintah pun telah menutup ratusan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin. Bahkan, terdapat tambang ilegal yang sudah beroperasi 8 tahun, namun tanpa izin.

"Jadi dianggap seolah-olah enggak ada negara. Ada satu tambang yang sudah dijalankan 8 tahun tanpa izin. Tenang saja dia," ujarnya.

Prabowo mengatakan bahwa setiap bulan ratusan miliar rupiah potensi kekayaan negara lenyap. Kekayaan dari tambang emas, perak, serta logam-logam yang sangat mahal keluar tanpa masuk ke kas negara.

Bahkan, menurutnya sampai hari ini terjadi penyelundupan. Pemerintah telah mengerahkan Angkatan Laut (AL), bea cukai, hingga ribuan prajurit, namun aktifitas ilegal masih saja terjadi.

"Jadi usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar luas dan sangat-sangat kaya. Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih, pemerintah harus benar-benar, tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Indonesia. Ini tidak ringan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah bakal menyita 4 juta hingga 5 juta lahan sawit pada 2026.

Pernyataan itu Prabowo sampaikan saat mengumumkan swasembada beras tahun 2025 dan panen raya di Cilebar, Karawang Timur, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Pada kesempatan itu, Prabowo mengatakan saat ini pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyita 4 juta hektar lahan kelapa sawit.

“Jangan ragu-ragu kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum sudah kita sita,” kata Prabowo.

“Jampidsus benar? Jaksa Agung? Dan tahun 2026 mungkin kita akan sita tambahan 4 atau 5 juta lagi,” sambungnya.

Prabowo meminta para pejabatnya untuk kompak melawan korupsi dan penyelewengan hukum tanpa ragu.

Selain kebun sawit ilegal, kata Prabowo, pemerintah juga telah menindak ratusan tambang ilegal.

Menurutnya, meski pemerintah berhasil menyelamatkan kekayaan negara senilai ratusan triliun rupiah, namun kebocoran terus terjadi.

Padahal, kata dia, kekayaan negara harus dinikmati seluruh masyarakat.

“Tidak boleh sepeser rupiah pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai presiden yang dilantik dan dipilih oleh rakyat. Ini tugas Kabinet Merah Putih,” tegas Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyinggung Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bumi dan seluruh kekayaan di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Menurutnya, pasal itu jelas dan tidak perlu lagi ditafsirkan.

Prabowo lalu memerintahkan menterinya yang tidak bisa memahami pasal tersebut untuk keluar dari pemerintahan.

“Yang tidak paham keluar saja dari jabatan, segera mengundurkan diri. Banyak yang bisa gantikan saudara-saudara, ya, enggak usah takut. Anak-anak muda yang baik-baik itu mau berjuang untuk kebaikan,” tegas Prabowo.

Sebagai informasi, pada pemerintahan Prabowo Satgas PKH gencar menyita kebun sawit ilegal.

Sebagian perkebunan itu, yang dimiliki terpidana korupsi, kemudian diserahkan ke perusahaan negara, PT Agrinas Palma Nusantara.

Satgas PKH juga telah menagih denda sebesar Rp 2,3 triliun ke 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang.

Indonesia yang merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, memiliki total sekitar 16,8 juta hektar perkebunan kelapa sawit.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah langkah satuan tugas bentukan Presiden Prabowo melakukan nasionalisasi kebun sawit dan tambang ilegal, Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta penguatan kepastian hukum bagi petani.

“Ruang dialog dan penyandingan data antara pemerintah dan masyarakat akan membantu memastikan kebijakan berjalan adil dan akuntabel,” kata Ketua POPSI Mansuetus Darto dikutip dari Antara, Selasa (30/12/2025).

Dia menyebut dalam aksi penyitaan dan pengenaan denda atas kebun sawit yang sedang dilakukan pemerintah, harusnya tersedia mekanisme keberatan yang jelas. Jalur komunikasi ini agar kebijakan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 20 Tahun 2025 berjalan optimal, transparansi data, dan memiliki partisipasi publik.

Ia menilai, kepastian hukum menjadi kunci untuk menjaga iklim usaha sawit nasional. Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah, lanjutnya, adalah dengan menyusun peta jalan penataan sawit yang komprehensif dan mudah dipahami oleh petani maupun pelaku usaha.

Lebih jauh, Darto juga menekankan perlunya perhatian khusus kepada petani kecil dan masyarakat hukum adat agar kebijakan penertiban tidak berdampak sosial yang tidak diinginkan.

Legalisasi berbasis reforma agraria dan perhutanan sosial, ia nilai sebagai pendekatan yang dapat mengakomodasi kepentingan lingkungan sekaligus keberlanjutan ekonomi rakyat.

“Dengan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan, penertiban sawit dapat menjadi bagian dari solusi besar pembangunan nasional,” ujar Darto.

Selain itu, ia menilai petani tetap perlu dilibatkan sebagai pelaku ekonomi utama, dengan dukungan peningkatan perizinan, kepatuhan lingkungan, dan akses pembinaan. “Penertiban akan lebih efektif bila petani tetap menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan perlu dijalankan secara hati-hati agar tetap menghadirkan kepastian hukum, rasa keadilan, serta keberlanjutan usaha bagi petani sawit rakyat.

Menurut Darto, rujukan pemerintah pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam penertiban kawasan hutan pada dasarnya sejalan dengan mandat konstitusi. “Meski demikian, implementasinya perlu memastikan bahwa peran negara tetap berada dalam koridor sebagai pengatur dan penjamin keadilan, bukan semata-mata sebagai pelaku usaha,” katanya.

Selain itu, Darto pun menekankan pentingnya penyelesaian status hukum secara tuntas sebelum pengelolaan kebun dilakukan oleh pihak lain.

“Ketika status hukum kebun belum ditetapkan secara definitif, pendekatan yang transparan dan dialogis akan sangat membantu membangun kepercayaan petani dan pelaku usaha,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Selama puluhan tahun, kawasan hutan di Indonesia hidup dalam paradoks. Di atas kertas, hutan merupakan milik negara dan dijaga oleh konstitusi. Namun, di lapangan secara de facto jutaan hektar hutan dikuasai secara ilegal, setengah ilegal, atau “abu-abu” oleh para pengusaha tambang dan perkebunan yang tidak sepenuhnya patuh taat hukum.

Bukan negara tidak tahu, tetapi keinginan untuk melakukan penertiban selalu saja berhenti pada tataran wacana semata karena tersangkut dalam sikap kompromi struktural yang diwariskan oleh rezim masa lalu.

Dalam masa kerja telah berjalan selama 1 tahun terakhir ini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 telah menertibkan dan menguasai kembali 4,08 juta hektare kebun sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan Indonesia.

Angka itu bukan sekadar statistik semata. Tapi luas kawasan hutan berhasil ditertibkan dan dikuasai kembali oleh negara tersebut setara dengan delapan kali luas Pulau Bali. Karena itu, boleh jadi ini merupakan operasi penertiban kawasan hutan terbesar dan tercepat dalam sejarah negara Indonesia modern.

Kalau melihat lebih jauh bagaimana desain Satgas PKH memang tampak jelas bila ia menandai perubahan cara negara untuk menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan. Lintas pemangku kepentingan (stakeholders) mulai dari Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga kementerian teknis disatukan dalam satu payung komando nasional.

Karena itu, upaya penertiban kali ini tidak lagi bersifat administratif dan sektoral semata, tapi menggabungkan daya paksa hukum, kontrol lapangan, dan konversi pelanggaran sekaligus untuk menjadi penerimaan negara. Hasil yang dituai pun jauh lebih konkret, sesuatu yang selama bertahun-tahun dianggap “mustahil” dapat terjadi dalam hitungan bulan saja.

Satu hal yang patut digarisbawahi juga sasaran operasi ini bukanlah rakyat kecil. Besaran Rp2,3 triliun denda pada tahun 2025 berasal dari 21 perusahaan serta potensi Rp142 triliun pada 2026, menunjukkan bila fokus satgas PKH adalah korporasi-korporasi besar yang melakukan pelanggaran struktural.

Realitas ini sekaligus mematahkan narasi yang berkembang selama ini bahwa penertiban kawasan hutan identik dengan kriminalisasi terhadap rakyat kecil. Justru sebaliknya negara akhirnya berani menyentuh para pelaku dengan daya rusak besar.

Dari sisi lingkungan, hasil yang diperoleh jauh dari sekadar simbolik semata. Sekitar 688.000 hektare kawasan hutan konservasi di sembilan provinsi saat ini telah dikembalikan untuk dilakukan rehabilitasi, termasuk kawasan kritis seperti Taman Nasional Tesso Nilo.

Selain itu, seluruh tambang ilegal di Geopark Raja Ampat dan lebih dari seribu tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung telah ditertibkan. Capaian-capaian itu bukan “hijau dalam pidato”, tetapi restorasi ekologis yang nyata dan terukur.

Di luar isu lingkungan, makna terbesar dari operasi Satgas PKH ini terletak pada soal kedaulatan negara atas ruang.

Selama ini, berbagai permasalahan di kawasan hutan selalu dipandang sebagai beban lantaran sangat terkait dengan konflik sosial, biaya pengawasan, dan tekanan internasional. Namun, satgas PKH telah membalik paradigma itu. Lahan ilegal diubah menjadi aset negara, pelanggaran menjadi penerimaan negara, dan penertiban menjadi instrumen state-building.

Apakah dengan ini berarti Presiden Prabowo Subianto adalah seorang aktivis pegiat isu lingkungan? Mungkin tidak dalam terminologi pengertian umum selama ini, tapi justru di sana letak signifikansi.

Lingkungan dalam kebijakan Presiden Prabowo tidak diposisikan sebagai isu moral atau citra global, melainkan sebagai aset strategis nasional. Hutan dijaga bukan karena slogan, tetapi ia menopang kedaulatan pangan, energi, fiskal, dan teritorial Indonesia.

Pendekatan ini bisa disebut sebagai environmentalism berbasis kedaulatan negara. Ia keras terhadap pelanggaran besar, tidak sentimental, tidak antiekonomi, tetapi tegas menolak ekonomi ilegal dan predatorik.

Ke depan, konsistensi operasi ini akan diuji oleh waktu. Rehabilitasi harus nyata, penerimaan negara harus transparan, dan penegakan hukum tidak boleh melemah.

Satu hal sudah jelas di depan mata,tahun ini menandai momen di mana negara berhenti bernegosiasi dengan pelanggaran-pelanggaran lama untuk kembali berdiri sebagai penguasa sah atas hutan yang dimiliki. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memperketat pengamanan di Taman Nasional (TN) Tesso Nilo setelah pos komando operasi penertiban dirusak sekelompok orang yang menolak penertiban kebun sawit ilegal.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan pihaknya berkomitmen menyelamatkan TN Tesso Nilo sebagai habitat gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus), termasuk Domang, anak gajah yang menjadi ikon kawasan tersebut.

Untuk memperkuat pengamanan, Ditjen Gakkum Kehutanan dan Satgas PKH bersama Kodam XIX/Tuanku Tambusai menurunkan tambahan 30 prajurit Kodam dan 20 personel Polisi Kehutanan serta SPORC. Langkah ini diambil sebagai respons atas aksi massa yang merusak fasilitas negara di pos komando taktis tersebut.

“Publik mengenal Tesso Nilo lewat sosok gajah kecil bernama Domang. Bagi kami, Domang bukan sekadar tokoh viral, tetapi simbol generasi baru gajah Sumatera yang berhak atas rumah yang utuh dan bebas dari kebun ilegal,” ujar Dwi dikutip dari Antara, Selasa (25/11/2025).

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum di Tesso Nilo difokuskan untuk memulihkan kawasan sebagai habitat gajah, bukan hamparan kebun sawit. Operasi penertiban dirancang untuk memutus rantai bisnis perusakan kawasan dengan menyasar pemilik lahan, pemodal, dan pengendali alat berat, bukan masyarakat kecil.

Dwi menyebut pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai, namun menegaskan perusakan fasilitas negara dan upaya menghalangi penegakan hukum tidak dapat dibenarkan.

Tambahan personel polisi kehutanan disiagakan untuk memperkuat patroli, menjaga titik rawan perambahan, mengawasi pos jaga, portal, dan parit batas, serta mengawal pemulihan ekosistem yang menargetkan 8.000 hektare areal prioritas.

Sejak operasi berjalan, tim gabungan Ditjen Gakkum Kehutanan, Satgas PKH, Balai TN Tesso Nilo, dan instansi terkait telah menertibkan sekitar 4.700 hektare kebun sawit ilegal. Langkah di lapangan meliputi penertiban tempat penampungan TBS ilegal, pembongkaran pondok, penghentian pembukaan lahan baru, perusakan akses ilegal seperti jalan dan jembatan liar, pembuatan parit batas, serta pemasangan papan larangan dan penandaan subjek-objek penguasaan lahan.

Pendekatan persuasif diberikan kepada masyarakat yang kooperatif dan bersedia mengembalikan kawasan. Mereka diberi penjelasan mengenai status kawasan, alur penguasaan lahan, dan konsekuensi hukum aktivitas di dalam taman nasional. Langkah ini menegaskan bahwa negara tidak memburu masyarakat yang bekerja sama, melainkan fokus pada aktor yang menjadikan Tesso Nilo sebagai komoditas ilegal.

Dwi memastikan Kemenhut bersama Satgas PKH akan melanjutkan operasi pengamanan dan pemulihan Tesso Nilo secara terpadu.

Jakarta, CNBC Indonesia- Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Kejagung telah mengambil alih jutaan hektare lahan sawit dari sejumlah perusahaan sawit kemudian diserahkan dan dikelola oleh BUMN pangan yakni PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Mahkota Group menjadi salah satu perusahaan sawit yang menyerahkan 68,33 hektare kebun di Kabupaten Indragiri Hulu, Ria kepada Satgas PKH sebagai bagian dari komitmen perusahaan menyelesaikan persoalan keterlanjuran kegiatan perkebunan di kawasan hutan.

Presiden Direktur PT Mahkota Group Tbk (MGRO), Usli Sarsi mengatakan penyerahan kebun sawit ini bagian dari kepatuhan MGRO terkait program penertiban kawasan hutan. Namun hal ini tidak berarti MGRO melakukan pelanggaran.

Kondisi ini terjadi akibat adanya perbedaan antara batas lahan pada saat proses pembelian lahan kebun sawit di masa lampau dengan aturan batas lahan yang digunakan oleh Satgas PKH saat ini.

Usli Sarsi berharap pemerintah menyelesaikan kasus sengketa lahan sawit dengan bijak utamanya terkait lahan sawit di daerah karena menyangkut petani dan pengusaha kecil. Selain itu lahan yang disita Satgas PKH sudah banyak yang memiliki Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sehingga dapat menghambat produksi sawit nasional.

Seperti apa kata pengusaha terkait penyitaan lahan sawit ini? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Wakil Ketua APINDO Sumatera Utara sekaligus Presiden Direktur PT Mahkota Group Tbk (MGRO), Usli Sarsi dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 30/10/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti aktivitas pertambangan ilegal di Bangka dan Belitung (Babel). Ia perintahkan militer TNI untuk memblokir pulau Bangka dan Belitung (Babel). Tujuannya, untuk mengetahui ke luar masuk kegiatan pertambangan timah.

Prabowo menyebut adanya laporan sebanyak 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Akibat hal itu, Indonesia kehilangan 80% produksi timah akibat penambangan ilegal dan penyelundupan.

"Saya katakan ini harus dihentikan," kata Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Untuk mengatasi itu, Prabowo menyatakan saat ini pihaknya sedang menjalankan program pelatihan militer dengan kapal perang di kepulauan Bangka Belitung tersebut.

"Saya membuat program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat terbang, helikopter, dan drone, dan kami memblokir kedua pulau tersebut. Tidak ada kapal yang boleh masuk atau ke luar, tanpa kami tahu apa yang ada di dalamnya," ungkap Prabowo.

Dia juga bercerita adanya sebuah kapal sampan yang membawa berpeti-peti batangan timah dan logam tanah jarang, yang berhasil di sita.

"Kami menghitung dari operasi ini kami menyelamatkan negara sekitar beberapa miliar dolar, jadi tahun depan produksi timah diharapkan bisa kembali ke posisi semula. Dan seharusnya bisa mendapatkan tiga atau empat kali lipat pendapatan dari tahun lalu," katanya.

Selain itu Prabowo juga menerima laporan yang juga merupakan masalah dari pemerintahan sebelumnya, yakni persoalan kebun sawit ilegal. Menurutnya ada 5 juta hektare lahan sawah yang melanggar hukum.

"Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung, BPKP untuk melakukan investigasi, jika ada pelanggaran hukum cabut konsesinya," tegas Prabowo.

Oleh karena itu, menurut Prabowo saat ini pemerintah telah memulihkan 3,7 juta hektare lahan perkebunan sawit yang melanggar hukum. Meski masih ada dua perkebunan yang masih sulit untuk ditindak meski ada putusan dari Mahkamah Agung.

"Saya bilang laksanakan. Eksekusi. dia bilang 'pak ini dan itu'. Saya jawab 'lho kenapa takut'. Saya perintahkan TNI untuk mendampingi Kejaksaan Agung dan auditor negara lindungi mereka masuk ke lokasi, dan lakukan penyitaan. 100 ribu hektare kita ambil alih dan tidak ada masalah," katanya.

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah saat ini akan menegakkan hukum, termasuk berupaya memulihkan banyak aset negara.