Bisnis.com, SURABAYA – Aparat kepolisian berhasil mengungkap jaringan kejahatan siber atau scamming berskala internasional, yang melibatkan sebanyak 41 orang warga negara asing (WNA) dan tiga orang WNI di Surabaya.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengungkapkan dari para tersangka yang diamankan tersebut sebanyak 30 WNA berasal dari Tiongkok, 7 WNA asal Taiwan, dan 4 WNA Jepang.

"Sampai dengan saat ini jumlah tersangka WNA yang berhasil kita tangkap dan kita lakukan penahanan sebanyak 44 orang. Kita masih terus melakukan pendalaman dan setiap informasi yang kita dapatkan kita tindaklanjuti untuk tekad kita memberantas jaringan ini," ungkap Luthfie saat jumpa pers di Mapolrestabes Surabaya, Jumat (8/5/2026).

Luthfie menjelaskan dalam melakukan penyidikan hingga penangkapan terhadap para tersangka tersebut, jajarannya juga bekerjasama dengan unsur Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri hingga Interpol guna melakukan penelusuran terhadap para korban yang berada di Tiongkok dan Jepang.

"Kami dibantu oleh tim dari Div Hubinter, Interpol dalam rangka koordinasi terkait dengan korban-korban yang diduga berada di China maupun di Jepang. Saat ini sedang kita dalami," bebernya.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan polisi yang diterima aparat Polrestabes Surabaya dari salah seorang pegawai Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya yang menerima kabar bahwa terdapat warga "Negeri Sakura" yang diduga mengalami tindakan kejahatan, yakni diculik hingga disekap.

"Laporan pengaduan yang diterima oleh Polrestabes Surabaya di mana pelapor atau pengadu yaitu staf dari Konsulat Kedutaan Besar Jepang di Surabaya menyampaikan bahwa mendapat informasi adanya warga negara Jepang yang diduga diculik dan disekap, dan terindikasi berada di lokasinya ditemukan di wilayah Surabaya," ungkapnya.

Usai laporan tersebut diterima, aparat kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Hasilnya, dua orang WNA Jepang berhasil ditemukan dalam keadaan disekap di sebuah rumah yang terletak di Jalan Dharmahusada Indah Permai, Surabaya. Kepada petugas, dua WNA yang diketahui bernama Yuria Kikuchi dan Shikaura Midoro tersebut mengaku awalnya mengaku diiming-imingi oleh para pelaku untuk bekerja sebagai pelayan dan operator di Thailand.

"Jadi dua orang warga negara Jepang ini adalah korban. Mereka tertipu juga awalnya diiming-imingi untuk bekerja sebagai pelayan dan juga operator di Thailand. Namun, kemudian mereka tidak pernah ke sana. Justru kemudian mereka diberangkatkan ke Jakarta, ke Indonesia, yang kemudian dijemput oleh kendaraan menuju Surabaya," paparnya.

Selain menemukan 2 WNA Jepang yang ternyata adalah korban penipuan, Luthfie menjelaskan jajarannya juga melakukan pengejaran hingga penangkapan terhadap sejumlah orang WNA dan WNI yang terlibat dalam pusaran kasus tersebut serta pengamanan barang bukti di lokasi-lokasi yang berbeda, baik di Surabaya, Semarang, Surakarta, hingga Bali.

Luthfie membeberkan modus operandi yang dilancarkan para pelaku dalam aksinya adalah mereka melakukan scamming dengan berpura-pura menjadi polisi. Kemudian, para pelaku secara masif melakukan sambungan video call dengan target mereka yang berada di Jepang dan Tiongkok.

"Jadi untuk para pelaku ini mencari massa mereka sudah menyiapkan box-box dengan perekam suara yang sudah dipersiapkan dengan matang, bahkan peralatan di TKP seolah-olah itu sebuah kantor polisi dengan gambar-gambar daftar DPO, kemudian ada beberapa gambar-gambar kepolisian itu yang mungkin seolah-olah itu adalah polisi," paparnya.

Para korban yang menjadi incaran para tersangka tersebut kemudian diintimidasi dengan bermacam-macam modus penipuan. Di antaranya dituduh terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga kasus kejahatan lainnya sehingga membuat para korban tertekan dan cemas berlebihan.

"Karena merasa bahwa dia dalam kondisi terancam karena tidak sesuai apa yang di sampaikan di awal, sudah mengindikasikan bahwa ini dia akan menjadi korban penculikan atau berkaitan dengan nanti diarahkan jadi pelaku scamming. Untuk kerugian, sebagai salah satu contoh, satu korban itu mengalami kerugian senilai Rp834.745.000 kalau kita kurskan ke rupiah," ucapnya.

Sementara itu, Kabag Jatranin Ses NCB Interpol Indonesia Kombes Ricky Purnama menjelaskan berkaitan dengan status izin tinggal dari para pelaku, ia menyebut bahwa mereka diketahui dapat masuk ke tanah air menggunakan visa kunjungan resmi. Mayoritas dari WNA yang berstatus sebagai tersangka disebut telah melampaui izin tinggal atau overstay selama hampir dua tahun lamanya.

"Mereka tinggal di sini dengan status overstay. Beberapa dugaan sementara mereka sudah tinggal di sini lebih dari dua tahun. Jadi, ini berhasil kita konsolidasikan atas kerja sama dengan beberapa instansi terkait imigrasi, Konsulat Jenderal Jepang, dan kita terus berkomunikasi dengan beberapa mitra aparat penegak hukum internasional kita di beberapa belahan dunia lain," pungkasnya.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal Melakukan dugaan tindak pidana Penculikan dan atau Penyekapan dan atau Perdagangan orang dengan peristiwa adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 KUHP dan atau Pasal 451 KUHP dan atau Pasal 455 KUHP dan atau Pasal 492 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (1) jo 45 A ayat (1) UU 11/2008 perubahan kedua UU 1/2024 tentang ITE jo Pasal 20 KUHP dan atau Pasal 21 KUHP.

Bisnis.com, MALANG — Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp7,5 miliar dari 66 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi sepanjang Januari hingga April 2026 di Jawa Timur.

Executive General Manager Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Iwan Yudha Wibawa, mengatakan polisi juga mencatat sejumlah modus operandi yang digunakan pelaku, antara lain penggunaan kendaraan modifikasi untuk pengisian berulang, pembelian BBM bersubsidi untuk ditimbun dan dijual kembali, penggunaan banyak barcode, hingga praktik pengoplosan LPG 3 kg ke tabung nonsubsidi.

“Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus [Ditreskrimsus] Polda Jawa Timur dalam mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM & LPG subsidi 3 kg di berbagai wilayah di Jawa Timur sepanjang Januari hingga April 2026,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Pernyataan itu ia sampaikan pada Konferensi Pers Penegakan Hukum di Mapolda Jatim, Kamis (30/4/2026) yang dihadiri Direskrimsus Polda Jatim Kombes Pol. Roy H.M. Sihombing beserta jajaran, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, Executive General Manager Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Iwan Yudha Wibawa beserta jajaran, dan pihak terkait lainnya.

Menurut Iwan, penindakan ini merupakan upaya menjaga distribusi BBM dan LPG subsidi agar tepat sasaran serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang merugikan.

Dia mengatakan disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi menjadi faktor utama penyalahgunaan.

Karena itu, dia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi distribusi energi.

Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol. Roy H.M. Sihombing, menyatakan kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepentingan masyarakat luas serta keberlangsungan kebijakan subsidi energi nasional.

"Pengelolaan subsidi harus transparan, akuntabel, dan tidak disalahgunakan", ujarnya.

Terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga mendukung dan mengapresiasi Aparat Penegak Hukum dalam penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Ahad menyampaikan subsidi harus disalurkan sesuai peruntukannya agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kami sangat berterima kasih dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan juga pihak TNI, terutama dalam hal menindak tegas dan mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun oknum yang juga terlibat dalam praktik ilegal. Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Polri dan juga TNI dalam hal penindakan hukum atas penyalahgunaan dan distribusi BBM dan LPG yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Dia mengatakan Pertamina Patra Niaga berkomitmen penuh memastikan penyaluran BBM dan LPG subsidi 3 kg berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, serta tidak mentolerir adanya penyimpangan di tingkat distribusi.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menjaga penyaluran dan pendistribusian BBM dan LPG subsidi 3 kg sesuai dengan ketentuan. Kami telah melakukan berbagai upaya pelaksanaan pengawasan dan monitoring terhadap mitra kami dan lembaga penyalur yang ada. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, tentunya secara pidana akan diputuskan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kami juga akan menjatuhkan sanksi tegas, baik itu pembinaan maupun hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU),” katanya.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan aktivitas penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Aparat menemukan ratusan liter solar subsidi yang diperoleh secara ilegal dan diduga akan dikirim ke Kalimantan Tengah.

Dirpolairud Polda Jatim Kombes Arman Asmara Syarifuddin menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima petugas pada Senin (20/2/2026) silam.

Menurutnya, laporan tersebut berisi aduan mengenai adanya pengiriman BBM bersubsidi jenis solar dari Blora, Jawa Tengah menuju Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah tanpa memiliki dokumen resmi.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas segera melakukan penyisiran dan pemeriksaan di area wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jalan Perak Barat, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya," ungkap Arman saat jumpa pers di Kantor Ditpolairud Polda Jatim, Kamis (23/4/2026).

Arman menjelaskan saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap sebuah truk, ditemukan sebanyak 31 jeriken yang diselidiki berisi solar bersubsidi yang disembunyikan di bagian samping bak kendaraan. Adapun total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 930 liter solar.

Atas temuan itu, polisi mengamankan satu unit truk Hino dengan nomor polisi K 8779 NE yang digunakan sebagai sarana penyelundupan solar bersubsidi. Seorang tersangka berinisial NNG diamankan dalam kasus ini.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Arman menjelaskan modus operandi yang dilancarkan pelaku untuk melancarkan aksinya adalah dengan memanfaatkan kode batang (barcode) kendaraan untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU.

Solar yang telah diisi ke dalam tangki kendaraan kemudian dipindahkan ke puluhan jeriken berukuran 25 hingga 30 liter menggunakan pompa air dan selang bening. Atas perbuatan tersangka, negara diperkirakan mengalami potensi kerugian negara hingga Rp300 juta.

"BBM yang telah dipindahkan ke dalam jeriken menggunakan mesin pompa dan selang tersebut selanjutnya dikirim menuju Kalimantan Tengah dan digunakan dalam kegiatan operasional pengolahan limbah plastik milik pelaku," jelasnya.

NNG pun dijerat dengan Pasal 55 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Pasal 40 Nomor 9 UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah membongkar praktik penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi periode 2025 - April 2026 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun.

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan potensi kerugian negara itu berasal dari penyalahgunaan BBM subsidi Rp516 miliar dan LPG bersubsidi sekitar Rp749 miliar.

"Tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200," ujar Nunung di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Kemudian, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni menjabarkan data soal penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Pada 2025 misalnya, total pengungkapan pidana penyalahgunaan subsidi yang ditindak sebanyak 658 kasus dengan 583 tersangka.

Praktik culas penyalahgunaan energi ini tersebar di 33 provinsi Aceh hingga Papua. Adapun, barang bukti yang berhasil diamankan oleh Bareskrim bersama Polda jajaran periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar.

Kemudian untuk jenis Pertalite sebanyak 127.019 liter; gas 3 kilo sebanyak 17.516 tabung; gas 5,5 kilogram sebanyak 516 tabung; gas 12 kilogram sebanyak 4.945 tabung; gas 50 kilogram sebanyak 422 tabung.

Selanjutnya, pada April 2026, kepolisian juga telah menindak 97 kasus di sejumlah wilayah Indonesia dengan 89 tersangka dengan barang bukti yang disita mulai dari solar 112.663 liter; gas 3 kilogram adalah 7.096; gas 5,5 kilogram 425 tabung; gas12 kilogram 3.113 tabung; dan gas 50 kilogram 315 tabung.

"Sepanjang tahun 2025- [April] 2026, Direktorat Tipiter Bareskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengungkap 755 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, dengan jumlah tersangka sebanyak 672 orang yang tersebar di 33 provinsi," imbuhnya.

Modus Operandi

Selanjutnya, Irhamni mengemukakan bahwa para pelaku kejahatan ini memuluskan praktik dengan sejumlah modus. Misalnya, melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi secara berulang dari beberapa SPBU kemudian ditampung atau ditimbun.

Setelah ditimbun, para pelaku kemudian menjual kembali BBM tersebut kepada konsumen untuk kepentingan industri dengan harga yang lebih tinggi.

Selanjutnya, pelaku membeli BBM subsidi menggunakan truk yang dimodifikasi dengan tangki penampungan lebih besar. Setelah itu, pelaku menjual BBM yang dibeli dengan harga non-subsidi.

Kemudian, pembelian BBM dengan mengganti plat nomor palsu agar dapat mengganti barcode untuk lolos dari sistem pengawasan atau pengamanan yang telah dilakukan oleh Pertamina. Selain itu, kerja sama oknim petugas SPBU untuk mendapatkan kuota BBM subsidi turut menjadi salah satu modus perkara ini.

Di lain sisi, untuk penyalahgunaan LPG, pelaku memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung 12 kilogram dan 50 kilogram. Setelah itu, pelaku menjual tabung tersebut dengah harga LPG non-subsidi.

Dalam hal ini, Irhamni menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas, profesional dan transparan untuk menjaga kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

"Apalagi situasi seperti sekarang ini terjadi konflik di Timur Tengah mengakibatkan kondisi kenaikan harga BBM di level dunia, level global sehingga berdampak ke harga BBM di negara kita ataupun di masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Sekadar informasi, para pelaku dijerat dengan pasal dugaan penyalahgunaan niaga BBM atau LPG subsidi sebagaimana Pasal 55 UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 (9) UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda Rp60 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah membongkar kasus jual beli bayi via media sosial di sejumlah wilayah Indonesia.

Dirtipid PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan total ada 12 tersangka yang sudah ditetapkan kepolisian dalam praktik jual beli bayi ini.

Tersangka itu dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, kelompok orang tua mencapai empat orang mulai dari CPS, DRH, IP, dan REP. Kedua, kelompok perantara NH, LA, S, EMT, ZH, H, BSN dan F. Tercatat tersangka ini didominasi oleh perempuan.

"Telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 12 orang yang terdiri dari 8 orang dari kelompok perantara dan 4 orang dari kelompok orang tua," ujar Nurul di Bareskrim, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dia mengatakan 12 tersangka ini beroperasi di Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Bali, Kalimantan, Kepulauan Riau dan Papua.

Berdasarkan modusnya, jaringan ini melakukan praktik biadab tersebut melalui aplikasi media sosial seperti Tiktok hingga Facebook.

"Kemudian modus operandinya yaitu dengan menggunakan medsos, dalam hal ini adalah TikTok, Facebook, dan semacamnya," imbuhnya.

Adapun, Nurul melaporkan bahwa kasus ini telah berlangsung sejak 2024. Total, ada tujuh bayi yang telah dijual dari. Untungnya, seluruh bayi yang telah dijual ini berhasil diselamatkan.

Hanya saja, dia tidak mengungkap cuan yang didapatkan jaringan ini. Namun, jaringan jual beli bayi ini disebut telah meraup untung sebanyak ratusan juta rupiah.

"Dari keterangan tersangka, jaringan ini telah melakukan aktivitas penjualan bayi secara ilegal sejak tahun 2024 dengan pendapatan ratusan juta rupiah," pungkasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 76F juncto Pasal 83 UU No.35/2014 tentang Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun pidana dan denda Rp300 juta.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur resmi menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat berinisial RS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Bekokong.

Kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 ini mencapai Rp4,16 miliar.

Selain RS, penyidik juga menjerat S, Direktur PT BPA, sebagai tersangka kedua dalam perkara yang menyeret anggaran pembangunan kesehatan ini.

"RS ini merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat yang sekaligus merangkap sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek pembangunan Rumah Sakit Bekokong," ungkap Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kaltim, AKBP Kadek Adi Budi Astawa, Sabtu (24/1/2026).

Modus operandi yang dilakukan tersangka RS bermula dari tahap perencanaan teknis. Pada Juni 2023, RS dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani kontrak dengan konsultan perencana yang menghasilkan dokumen Detail Engineering Design (DED), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai lebih dari Rp145 miliar.

Persoalan kemudian mencuat ketika pagu anggaran yang tersedia pada TA 2024 hanya sekitar Rp48 miliar. Alih-alih melakukan kajian ulang secara prosedural, RS justru mengambil jalan pintas yang pada akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya.

"Terhadap perbedaan signifikan antara nilai perencanaan teknis dan pagu anggaran, PPK tidak melakukan kajian ulang secara formal, melainkan hanya meminta penyesuaian secara lisan kepada konsultan perencana tanpa kontrak perubahan dan tanpa kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Dokumen hasil penyesuaian yang tidak melalui mekanisme formal tersebut kemudian dijadikan dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menjadi kelengkapan dokumen tender pembangunan RS Bekokong Tahap I.

Praktik semacam ini, menurut temuan penyidik, membuka celah terjadinya penyimpangan sistematis dalam pelaksanaan proyek.

Lebih lanjut, rangkaian penyimpangan tidak berhenti pada tahap perencanaan.

Hasil penyelidikan mengungkap adanya persekongkolan dalam proses pengadaan yang melibatkan PT BPA milik tersangka S.

"Berdasarkan hasil penyidikan, sejak tahap perencanaan, pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan, ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan pengadaan, pemalsuan dokumen, serta penyimpangan pelaksanaan pekerjaan," papar Kadek.

Dalam skema persekongkolan tersebut, PT BPA diduga digunakan oleh pihak lain dengan kesepakatan komitmen fee sebesar 1,5% dari nilai kontrak.

Lebih dari itu, pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak sepenuhnya dilakukan oleh penyedia sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.

Pemeriksaan fisik di lokasi proyek memperlihatkan realitas yang mengecewakan. Deviasi pekerjaan ditemukan pada berbagai aspek, mulai dari volume, spesifikasi teknis material, metode pelaksanaan, hingga tahapan kerja yang tidak sesuai standar.

Yang lebih memprihatinkan, progres fisik pembangunan Rumah Sakit Bekokong baru mencapai sekitar 30%, sementara pembayaran yang telah direalisasikan dinilai tidak sebanding dengan capaian pekerjaan di lapangan.

Kesenjangan antara pencairan dana dan realisasi fisik inilah yang menjadi salah satu indikator kuat terjadinya praktik korupsi.

Dalam perkara ini, penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti yang ditampilkan dalam jumpa pers.

Barang bukti tersebut meliputi berbagai dokumen terkait proyek, satu unit hard disk, satu unit tablet, tiga unit handphone, lima kartu SIM, serta uang tunai sebesar Rp70 juta.

Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, RS dan S tidak ditampilkan dalam jumpa pers dan tidak dilakukan penahanan.

Sebagai gantinya, keduanya dikenakan pencekalan untuk kepentingan penyidikan guna mencegah upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Adapun, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu memastikan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatra merupakan hasil illegal logging atau penebangan liar.

Hal itu disampaikannya dalam sambungan telepon dengan rekan sejawatnya di Partai PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka.

"Saya pastikan illegal [logging]," ujarnya dilansir dari akun Tiktok @riekediahp_official, dikutip Minggu (30/11/2025).

Sebelumnya, Kemenhut mensinyalir kayu gelondongan tersebut berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) yang berada di areal penggunaan lain (APL).

"Kami deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah Pemegang Hak Atas Tanah. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan," kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025), dikutip dari Antara.

Dugaan sementara, katanya, gelondongan kayu tersebut adalah kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir.

Pemeriksaan secara menyeluruh masih perlu dilakukan oleh tim Gakkum Kemenhut mengingat kejadian banjir masih terjadi sampai saat ini.

Dia mengakui bahwa Gakkum Kemenhut kerap melakukan operasi pembongkaran modus operandi pencucian kayu ilegal hasil pembalakan liar melalui PHAT.

Hal ini termasuk temuan sejumlah kasus di wilayah yang sekarang terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Ketika ditanya apakah terdapat kemungkinan kayu-kayu tersebut merupakan hasil pencucian kayu ilegal lewat skema PHAT, Dwi Januanto tidak mengesampingkan potensi kayu-kayu itu berasal dari modus yang serupa.

"Kawan-kawan masih ngecek, ya tapi kami sinyalir ke situ," jelasnya.

Sebelumnya, rekaman video yang diunggah di media sosial diduga berasal dari Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatra Utara memperlihatkan kayu-kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir.

Sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatra yang terdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menyampaikan sejumlah modus operandi terkait pertambangan ilegal di Indonesia.

Wakil Direktur Bareskrim Polri, Kombes Feby D.P Hutagalung mengatakan setidaknya ada enam kategori modus yang kerap ditemukan dalam kasus pertambangan ilegal.

Pertama, berkaitan dengan penambangan ilegal di luar kawasan izin usaha pertambangan (IUP). Modus ini biasanya dimanfaatkan oleh pihak tertentu karena kurangnya pengawasan, sehingga terjadinya perluasan penambangan di luar IUP.

"Sehingga dari IUP yang sudah ada, mereka justru melihat potensi melakukan penambangan yang mungkin ya agak lebih potensial, lebih menguntungkan melakukan penambangan di luar kawasan ini," ujar Feby dalam forum dialog Perbaikan Tata Kelola Pertambangan untuk Optimalisasi Sumber Daya Mineral Nasional di kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Selanjutnya, penambangan di kawasan hutan seperti konservasi, cagar alam, hutan lindung, hingga hutan produksi. Seharusnya, kata Feby, ada mekanisme tertentu untuk aktivitas tambang di kawasan hutan.

"Tetapi dikarenakan ada motif ingin cepat, kemudian tidak mau bayar pajak kemudian sekali lagi adanya kong kali kong dengan oknum, sehingga mereka melakukan penambangan di dalam kawasan hutan," imbuhnya.

Selanjutnya, terkait dengan modus "dokumen terbang". Istilah ini merupakan modus mengelabui pemerintah dengan mengirim hasil tambang ilegal dengan dokumen milik perusahaan lain.

Dengan demikian, hasil tambang ilegal itu dijual dengan harga normal untuk mendapatkan keuntungan, seperti meminimalisir pembayaran royalti.

"Sehingga royalty pembayaran itu hanya 9%. Sebetulnya dia harus membayar 12% nah inilah permainan-permainan yang menggunakan dokumen terbang," imbuhnya.

Selain itu, terdapat juga modus dokumen palsu; pengolahan bahan tambang tanpa izin, menggunakan bahan-bahan kimia yg merusak lingkungan; dan penyelundupan.

Menurut Feby, penegakan hukum terkait penyelundupan ini sudah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, kepolisian dan stakeholder terkait harus bisa berkolaborasi terkait dengan pencegahan dan penindakan modus operandi ini

"Karena memang potensi penyelundupan itu masih terbuka, bagaimana aparat kita seharusnya berkolaborasi bersinergi untuk mengawasi karena potensi penyelundupan ke luar negeri itu sangat besar. Terutama emas, terakhir itu mungkin timah," pungkasnya