Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menemui COO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Dony Oskaria guna membahas langkah strategis pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri, khususnya BUMN.

Said Iqbal yang masih menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Danantara mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk memperkuat permodalan bagi perusahaan pelat merah maupun swasta yang sedang menghadapi kendala finansial, tetapi secara fundamental masih sehat.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan mitigasi terjadinya PHK.

"Intinya, semua pihak dalam pemerintah harus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari terjadinya PHK," kata Iqbal usai pertemuan dengan Dony di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Iqbal, berdasarkan hasil pertemuan itu, Danantara disebutnya berkomitmen mendorong bank milik negara (Himbara) untuk memberikan pinjaman modal kerja kepada pabrik kertas PT Pakerin di Mojokerto. Langkah ini diharapkan mampu menyelamatkan sekitar 2.700 pekerja.

Terkait industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dia mengaku telah mengajukan bantuan untuk beberapa perusahaan. Namun, Danantara disebut menekankan pentingnya pembangunan ekosistem terlebih dahulu agar suntikan modal sejalan dengan daya serap pasar terhadap produk tekstil dalam negeri.

Selain itu, Iqbal mengklaim Danantara melalui MIND ID akan memanggil PT Freeport Indonesia terkait sengketa 2.400 pekerja yang ter-PHK pada 2017. Dia menekankan perlunya penyelesaian hak buruh sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Dia juga menyinggung rencana perampingan jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 250 entitas. Dalam pembicaraan itu, dia menyebut Danantara menjamin bahwa proses merger tidak akan memicu PHK.

“Maka tadi pesan kami tolong dilibatkan serikat buruh dalam proses merger. Pak Dony setuju untuk nanti diajak diskusi,” ujarnya.

Iqbal juga mengaku telah membahas skema take or pay (TOP) di PT PLN dalam perjanjian listrik swasta yang mewajibkan PLN tetap membayar meski listrik tidak digunakan, serta penggunaan mata uang dolar dalam transaksi.

Dia mendorong adanya revisi agar skema pembayaran beralih ke rupiah dan berdasarkan penggunaan riil (pay as you use).

Bisnis.com, JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima salah satu penasihat Danantara, Ray Dalio, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/3/2026).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai proyeksi penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk optimalisasi peran Danantara dalam mendorong perekonomian nasional.

“Siang tadi (27/3), Presiden Prabowo Subianto menerima Ray Dalio sebagai salah satu penasihat Danantara sekaligus tokoh penting dalam dunia keuangan internasional, di Istana Merdeka, Jakarta,” ungkap dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, Teddy mengungkapkan bahwa pembahasan dalam pertemuan tersebut menitikberatkan pada potensi dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Dalam konteks ini, kata Teddy, Presiden Prabowo turut menyoroti pentingnya penguatan peran Danantara sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pertemuan tersebut membahas prospek ekonomi Indonesia, serta optimalisasi dan penguatan peran Danantara sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Teddy.

Dalam keterangannya, Teddy menjelaskan bahwa pembentukan Danantara oleh Presiden Prabowo pada tahun lalu merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan aset negara. Sebagai sovereign wealth fund, Danantara diharapkan mampu terus memperkuat kemitraan strategis dan meningkatkan kepercayaan di tingkat internasional.

“Danantara sebagai badan pengelola investasi strategis Indonesia yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025 untuk mengoptimalkan aset negara, mengelola BUMN strategis, dan bertindak sebagai Sovereign Wealth Fund, terus bekerjasama dengan mitra strategis untuk meningkatkan kepercayaan dan kekuatan Danantara di mata internasional,” pungkasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.