Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menemui COO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Dony Oskaria guna membahas langkah strategis pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri, khususnya BUMN.

Said Iqbal yang masih menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Danantara mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk memperkuat permodalan bagi perusahaan pelat merah maupun swasta yang sedang menghadapi kendala finansial, tetapi secara fundamental masih sehat.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan mitigasi terjadinya PHK.

"Intinya, semua pihak dalam pemerintah harus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari terjadinya PHK," kata Iqbal usai pertemuan dengan Dony di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Iqbal, berdasarkan hasil pertemuan itu, Danantara disebutnya berkomitmen mendorong bank milik negara (Himbara) untuk memberikan pinjaman modal kerja kepada pabrik kertas PT Pakerin di Mojokerto. Langkah ini diharapkan mampu menyelamatkan sekitar 2.700 pekerja.

Terkait industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dia mengaku telah mengajukan bantuan untuk beberapa perusahaan. Namun, Danantara disebut menekankan pentingnya pembangunan ekosistem terlebih dahulu agar suntikan modal sejalan dengan daya serap pasar terhadap produk tekstil dalam negeri.

Selain itu, Iqbal mengklaim Danantara melalui MIND ID akan memanggil PT Freeport Indonesia terkait sengketa 2.400 pekerja yang ter-PHK pada 2017. Dia menekankan perlunya penyelesaian hak buruh sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Dia juga menyinggung rencana perampingan jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 250 entitas. Dalam pembicaraan itu, dia menyebut Danantara menjamin bahwa proses merger tidak akan memicu PHK.

“Maka tadi pesan kami tolong dilibatkan serikat buruh dalam proses merger. Pak Dony setuju untuk nanti diajak diskusi,” ujarnya.

Iqbal juga mengaku telah membahas skema take or pay (TOP) di PT PLN dalam perjanjian listrik swasta yang mewajibkan PLN tetap membayar meski listrik tidak digunakan, serta penggunaan mata uang dolar dalam transaksi.

Dia mendorong adanya revisi agar skema pembayaran beralih ke rupiah dan berdasarkan penggunaan riil (pay as you use).

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat likuiditas industri perbankan sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan bagi sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi antara pemerintah dan industri perbankan. Menurut dia, pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat agar aliran dana tetap menggerakkan aktivitas ekonomi.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro.

Sebagai anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BSI menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Anggoro mengatakan kepercayaan pemerintah tersebut akan dimanfaatkan untuk memperluas pembiayaan produktif agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, penempatan SAL dinilai membantu menekan biaya dana (cost of fund) sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga dapat mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, BSI tetap memperkuat fundamental pendanaan melalui peningkatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan ekosistem syariah, serta akselerasi layanan digital.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp382 triliun atau tumbuh 17,9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tabungan tercatat sebesar 22,02 persen menjadi Rp165 triliun, sehingga rasio dana murah (CASA) mencapai 63,48 persen.

Pada periode yang sama, penyaluran pembiayaan meningkat 15,59 persen menjadi Rp332 triliun. Sementara itu, kualitas aset tetap terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) gross membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan kembali menempatkan dana kas negara sebesar Rp281 triliun di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir Desember 2026. Selain itu, Kemenkeu juga menyiapkan tambahan dana siaga (standby) sebesar Rp100 triliun yang dapat digunakan apabila perbankan memerlukan tambahan likuiditas.

"Dana (SAL) pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi, yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Di samping itu ada tambahan Rp100 triliun sebagai standby in case diperlukan," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Langkah tersebut diambil lantaran sektor perbankan dinilai masih membutuhkan dukungan likuiditas guna menjaga penyaluran kredit. Menurut Juda, permintaan kredit dari dunia usaha masih cukup tinggi sehingga likuiditas bank perlu tetap terjaga.

Juda merinci, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun. Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Juda berharap tambahan likuiditas dari kas negara itu bisa menjaga pertumbuhan kredit tetap berada di level dua digit.

"Kemarin di bulan Mei (2026) kredit tumbuh 11,5 persen, kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan kembali menempatkan sekaligus menambah dana pemerintah di bank pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi total Rp400 triliun.

Purbaya nenjelaskan langkah tersebut diambil usai melakukan pertemuan dengan para direktur utama (dirut) bank-bank Himbara pada Jumat (26/6/2026) pagi. Menurutnya, para dirut berkeluh-kesah karena likuiditas di perbankan semakin kering.

Bendahara negara mengakui bahwa beberapa pekan sebelumnya pemerintah memang sempat menarik dana simpanannya di Himbara sekitar Rp100 triliun atas permintaan 'sejumlah pihak'. Dia tidak menyebutkan pihak yang dimaksud.

"Rupanya jadi kering dan tidak ada sumber uang lagi [di perbankan]. Jadi saya kembalikan lagi," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Jumat (26/6/2026).

Dia menjelaskan kini sisanya dana pemerintah di bank-bank Himbara sekitar Rp170 triliun. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah Rp30 triliun pada tahap awal.

Selanjutnya, akan ada tambahan penempatan dana lagi sebesar Rp100 triliun untuk tenor 3—4 bulan dan Rp70 triliun hingga Rp100 triliun untuk tenor fleksibel (bisa ditarik atau dimasukan kapanpun).

"Jadi Rp400 triliun. Rp200 triliun [jangka panjang] tambah Rp100 triliun [jangka menengah], tambah Rp100 triliun [fleksibel]. Itu yang sampai akhir tahun, fix," tegas Purbaya.

Menurutnya, pemerintah memiliki keleluasaan kas yang sangat cukup untuk melakukan ekspansi likuiditas tersebut. Saat ini, posisi dana kas pemerintah yang terparkir di Bank Indonesia (BI) mencapai Rp590 triliun.

Purbaya memaparkan, penambahan likuiditas ini merupakan instrumen utama untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di tengah tekanan nilai tukar. Dia menilai, mengeringnya likuiditas di perbankan dan pelaku usaha telah memicu kekhawatiran pelambatan ekonomi yang berisiko mendorong keluarnya arus modal asing (capital outflow) yang turut membuat kurs rupiah terdepresiasi.

Dengan membanjiri kembali sistem perbankan dengan likuiditas, pemerintah berharap suku bunga pasar akan turun, kredit kembali melaju, dan prospek ekonomi kembali menjanjikan di mata investor.

"Kalau kita balik, kan prospek ekonomi balik lagi. Orang cenderung investasi di negara yang ekonominya akan lari. Akibatnya rupiah akan menguat lagi. Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden, beliau ingin ekonomi jalan dan semua gangguan dihilangkan," jelas Purbaya.

Menurutnya, kabar penambahan dana ini pun langsung disambut positif oleh jajaran direksi lima bank Himbara, yaitu (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Purbaya belum bisa merincikan detail penempatan ke masing-masing bank tersebut. Hanya saja dia menjelaskan Bank Mandiri, BRI, dan BNI akan menerima jumlah yang sama, sementara BSI dan BTN akan menerima dana yang lebih kecil.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran direksi dan komisaris Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam sebuah pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Himbara tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perbankan, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan pers tertulis yang diunggah melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet menyebutkan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum pertama kalinya Presiden mengumpulkan secara lengkap seluruh pimpinan bank-bank anggota Himbara.

"Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama jajaran Direksi dan Komisaris Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN dan BSI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026," ujar Teddy.

Menurut Teddy, forum tersebut dihadiri sekitar 100 pimpinan bank anggota Himbara yang terdiri atas direktur utama, jajaran direksi, hingga komisaris.

"Pertemuan tersebut menjadi momentum pertama kalinya Presiden RI mengumpulkan secara lengkap pimpinan bank-bank Himbara, mulai dari direktur utama, jajaran direksi, hingga komisaris, yang berjumlah 100 orang," katanya.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa Himbara harus dipandang sebagai salah satu instrumen penting pembangunan nasional.

Dengan kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau sekitar 10% dari nilai seluruh perusahaan nasional, Himbara dinilai memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa Himbara tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis semata. Dengan kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau sekitar 10% dari nilai seluruh perusahaan nasional, Himbara memiliki tanggung jawab besar untuk turut mendorong kemajuan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur Teddy.

Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya peran Himbara dalam memperluas akses ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bank-bank milik negara juga diminta untuk terus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

"Meski demikian, seluruh bank Himbara diingatkan untuk tetap menjalankan peran dan proses bisnis secara profesional, menjaga tata kelola yang baik, dan memegang teguh prinsip kehati-hatian," kata Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperkuat perannya dalam mendukung pemerataan akses pembiayaan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan bersama jajaran direksi dan komisaris lima bank Himbara yang terdiri atas Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan BTN di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan perbankan pelat merah memiliki posisi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional sehingga keberadaannya tidak dapat dipandang semata sebagai entitas bisnis.

"Tadi kami baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris dari 5 bank," ujar Rosan kepada wartawan usai pertemuan.

Menurut Rosan, Presiden menekankan bahwa prospek ekonomi Indonesia tetap menjanjikan sehingga sektor perbankan perlu mengambil peran lebih besar dalam mendukung pertumbuhan yang inklusif.

Dia menjelaskan bahwa Himbara memiliki pengaruh besar terhadap arah perekonomian nasional karena aktivitas bisnis perbankan berhubungan langsung dengan penyaluran kredit kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Karena itu, Presiden meminta agar bank-bank negara tidak hanya mengejar laba, tetapi juga memastikan manfaat kehadirannya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui akses pembiayaan yang lebih luas.

"Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan, dari UMKM, komersial, maupun korporasi," kata Rosan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menyoroti besarnya nilai ekonomi yang dimiliki bank-bank Himbara.

Berdasarkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia, nilai Bank Mandiri dan BRI masing-masing berada di kisaran lebih dari Rp450 triliun. Sementara itu, kapitalisasi pasar BNI mendekati Rp200 triliun, disusul BSI dan BTN.

Secara keseluruhan, nilai pasar 5 bank tersebut mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau setara dengan sekitar 10% dari total kapitalisasi pasar perusahaan tercatat di Indonesia.

"Jadi bobotnya sangat besar hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini," ujarnya.

Selain mendorong perluasan akses pembiayaan, Presiden juga mengingatkan agar bank-bank negara tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam menjalankan bisnisnya.

Rosan menambahkan, salah satu perhatian utama Presiden adalah mendorong biaya pinjaman bagi UMKM agar lebih kompetitif. Menurutnya, pelaku usaha kecil selama ini kerap menghadapi tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan debitur korporasi.

Presiden, lanjut Rosan, menginginkan kondisi tersebut diperbaiki sehingga UMKM memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang setara bahkan lebih rendah dibandingkan kelompok usaha besar.

"Usaha kecil menengah ini yang kadangkala mendapatkan suku bunga lebih tinggi dari korporasi malah harus di level yang sama, bahkan harus lebih rendah. Harus lebih rendah karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat terutama UMKM," kata Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak terburu-buru menaikkan suku bunga kredit meskipun Bank Indonesia (BI) telah meningkatkan suku bunga acuannya.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga merespons pertanyaan mengenai dampak kenaikan BI Rate terhadap sektor perbankan dan masyarakat usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran direksi serta komisaris bank-bank Himbara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut Airlangga, pemerintah berharap fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan sehingga penyaluran kredit kepada dunia usaha maupun masyarakat tidak terganggu oleh perubahan kebijakan moneter.

"Ya tentu harapannya kan ke depan kredit tetap jalan," ujar Airlangga.

Dia menjelaskan bahwa kenaikan BI Rate pada dasarnya akan ditransmisikan ke sektor perbankan, termasuk berpotensi memengaruhi tingkat bunga kredit yang diterima debitur.

Karena itu, pemerintah berharap bank-bank pelat merah dapat mengelola proses penyesuaian tersebut secara hati-hati agar tidak memberikan tekanan berlebihan kepada pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.

"Ini relainya kan ada transmisi terkait kenaikan bunga kredit. Diharapkan tentu Himbara tidak terlalu cepat juga untuk menaikkan," katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal pemerintah agar perbankan negara tetap menjaga keseimbangan antara pengelolaan risiko, biaya dana, dan kebutuhan pembiayaan sektor riil di tengah tren kenaikan suku bunga acuan.

Kendati demikian, Airlangga tidak menyebut adanya instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada bank-bank Himbara untuk menahan atau membekukan kenaikan suku bunga kredit. Pemerintah, kata dia, lebih menekankan agar akses kredit tetap tersedia guna menopang aktivitas ekonomi dan investasi.

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran direksi dan komisaris bank BUMN alias Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/6).

Menurut Rosan, pertemuan tersebut digelar untuk membahas arah perekonomian Indonesia ke depan sekaligus mendengarkan arahan Sang Kepala Negara kepada jajaran perbankan pelat merah yang dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional.

"Ini kan hari ini bersama-sama dengan manajemen, ada juga komisaris dari Himbara, bertemu dengan Bapak Presiden (Prabowo) untuk mendapatkan pandangan, arahan dan juga sharing mengenai arah perekonomian Indonesia ke depannya," ujar Rosan saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.

Rosan mengatakan diskusi tersebut diharapkan menjadi forum pertukaran pandangan antara pemerintah dan perbankan BUMN terkait berbagai tantangan ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia.

Ia menilai Himbara memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kesamaan pandangan antara pemerintah dan industri perbankan dalam menghadapi dinamika ekonomi ke depan.

"Tentunya ini akan menjadi sesi yang produktif untuk mendapatkan masukan sehingga Himbara sebagai salah satu mungkin penggerak perekonomian ke depan ini makin baik, makin prudent, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia," ujarnya.

Presiden Prabowo sebelumnya memanggil jajaran direksi bank-bank Himbara ke Istana pada hari ini, Kamis (18/6) siang. Sejumlah petinggi perbankan pelat merah mulai berdatangan sejak pukul 14.00 WIB.

Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah pejabat bank BUMN yang hadir antara lain Direktur Mikro BRI Akhmad Purwakajaya, Direktur Risk Management BNI David Pirzada, serta Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar. Selain itu, hadir pula sejumlah direksi dan komisaris dari bank-bank Himbara lainnya.

Pertemuan tersebut berlangsung pada hari yang sama ketika Bank Indonesia (BI) mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026.

Dalam keputusan terbarunya, BI kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Bank sentral juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,75 persen dan lending facility menjadi 6,50 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan langkah tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2026-2027.

Kenaikan suku bunga kali ini menjadi yang ketiga kalinya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.

Sebelumnya, bank sentral telah menaikkan BI Rate menjadi 5,25 persen pada Mei 2026 dan kembali menaikkannya menjadi 5,50 persen pada awal Juni lalu seiring tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18 ribu per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memanggil jajaran komisaris dan direksi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Jelang berlangsungnya pertemuan, para petinggi perbankan pelat merah mengaku belum mengetahui secara pasti agenda yang akan dibahas.

Pantauan Bisnis di kompleks Istana Kepresidenan, sejumlah direksi bank BUMN mulai berdatangan sejak siang hari, di antaranya Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya, Direktur Risk Management BNI David Pirzada, serta Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang turut hadir dalam agenda tersebut, Namun, dia enggan mengungkap substansi rapat. Dia hanya memastikan bahwa hasil pertemuan akan disampaikan setelah agenda selesai.

"Ada rapat, kita rapat dulu baru nanti diumumin ya," ujar Suahasil saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/6/2026).

Saat ditanya apakah pertemuan dilakukan bersama jajaran Himbara, Suahasil juga belum memberikan penjelasan rinci.

"Katanya kumpul," katanya.

Ketika kembali didesak mengenai konteks pertemuan dengan bank-bank Himbara, Suahasil menjawab singkat,

“Nanti keluar kita sampein," katanya singkat.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Riduan juga belum membuka isi pembahasan dalam rapat tersebut. Menurutnya, agenda yang akan dibahas berkaitan dengan sektor perbankan.

"Tentang perbankan," ujarnya singkat.

Riduan membenarkan bahwa undangan pertemuan ditujukan kepada komisaris dan direksi. Namun, dia tidak merinci jumlah peserta yang hadir.

"Iya, insya Allah sesuai undangan ya," katanya saat ditanya apakah seluruh komisaris dan direktur utama dipanggil.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon L.P. Napitupulu mengaku belum memperoleh informasi mengenai materi yang akan dibahas Presiden dalam pertemuan tersebut.

"Enggak tahu, belum tahu," ujar Nixon.

Dia menjelaskan bahwa undangan rapat sebenarnya telah diterima sejak beberapa hari lalu dan bukan merupakan agenda yang disampaikan secara mendadak.

"Dari dua hari yang lalu, tiga hari lalu kali ya," katanya.

Berdasarkan daftar undangan pertemuan yang beredar, Presiden mengundang komisaris dan direksi dari lima bank BUMN, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Total terdapat 93 undangan yang ditujukan kepada jajaran komisaris dan direksi bank-bank tersebut.

Rinciannya, sebanyak 19 pejabat berasal dari BRI, 18 pejabat dari Bank Mandiri, 19 pejabat dari BNI, 19 pejabat dari BTN, dan 18 pejabat dari BSI. Para peserta yang diundang mencakup komisaris utama, komisaris independen, komisaris, direktur utama, wakil direktur utama, hingga seluruh direktur yang membidangi bisnis, risiko, keuangan, teknologi informasi, dan kepatuhan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria bertemu 30 pemimpin perusahaan sekuritas. Pertemuan itu membahas kinerja emiten bank-bank BUMN.

Dalam pertemuan dengan 30 pemimpin sekuritas, Dony menjelaskan kondisi fundamental emiten bank BUMN yang masih sangat kuat. Ia juga memaparkan berbagai program pemerintah.

"Kemarin saya juga ketemu sendiri dengan 30 pemimpin sekuritas. Kita menjelaskan program-program pemerintah dan mereka baru memahami," kata Dony di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6).

"Fundamentalnya bank-bank kita itu dalam posisi yang terbaik hari ini. Bisa dilihat kok (kinerjanya) kan mereka bank terbuka, bisa dilihat bukunya. Mereka dalam posisi yang sangat luar biasa bagus," imbuhnya.

Soal buyback saham-saham Himbara, Dony mengatakan buyback merupakan mekanisme yang lazim dilakukan perusahaan ketika harga saham di pasar tidak mencerminkan kondisi fundamental perusahaan.

"Itu yang terjadi bahwa memang banyak saham-saham kita yang fundamentalnya sangat bagus," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sekaligus Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Putrama Wahju Setyawan buka-bukaan kondisi bank-bank BUMN di tengah rontoknya harga saham perbankan milik negara.

Putrama mengungkap fundamental bank-bank BUMN tetap kuat di tengah tekanan yang masih membayangi pasar saham domestik. Kinerja operasional dan keuangan bank-bank Himbara justru berada dalam kondisi yang solid.

Pernyataan itu disampaikan ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bergerak di kisaran level 5.000-an, meski saham-saham perbankan mulai menghijau pada perdagangan Selasa (9/6).

"Dapat kami sampaikan bahwa secara fundamental kinerja di Himbara ini sangat bagus dan saat ini adalah kinerja terbaiknya Himbara," kata Putrama dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Ia menyampaikan laporan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Menurutnya, sejumlah indikator utama perbankan menunjukkan kondisi yang sehat, mulai dari pertumbuhan kredit, penghimpunan dana masyarakat, hingga kualitas aset.

Putrama menjelaskan rata-rata pertumbuhan kredit bank-bank Himbara saat ini berada di kisaran 20 persen. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tercatat berada pada rentang 20 hingga 30 persen.

Selain itu, likuiditas perbankan juga disebut tetap terjaga. Rasio loan to deposit ratio (LDR) bank-bank Himbara berada di kisaran 88 persen hingga 90 persen.

"Kemudian selain itu juga loan loss reserve, credit cost juga terjaga, rata-rata NPL ada di bawah kisaran 2 persen," ujarnya.

Menurut Putrama, indikator tersebut menunjukkan kondisi fundamental emiten perbankan BUMN masih kuat meski pasar saham tengah menghadapi volatilitas atau gejolak.

"Jadi dapat kami sampaikan bahwa saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa," katanya.

Pernyataan Putrama disampaikan usai pertemuan pimpinan DPR dengan jajaran Himbara, BP BUMN, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, dan pemerintah untuk membahas kondisi pasar saham yang masih bergejolak dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan difokuskan pada pergerakan saham-saham BUMN, khususnya sektor perbankan.

Menurut Dasco, saham bank-bank pelat merah sebenarnya ditopang fundamental dan kinerja yang baik, namun tetap terdampak gejolak pasar global yang menekan pasar keuangan domestik.

Dalam pertemuan tersebut, Dasco juga mengungkapkan adanya pembahasan terkait peluang pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) pada waktu yang dianggap tepat untuk mendukung stabilitas pasar.

[Gambas:Youtube]

Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sekaligus Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Putrama Wahju Setyawan buka-bukaan kondisi bank-bank BUMN di tengah rontoknya harga saham perbankan milik negara.

Putrama mengungkap fundamental bank-bank BUMN tetap kuat di tengah tekanan yang masih membayangi pasar saham domestik. Kinerja operasional dan keuangan bank-bank Himbara justru berada dalam kondisi yang solid.

Pernyataan itu disampaikan ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bergerak di kisaran level 5.000-an, meski saham-saham perbankan mulai menghijau pada perdagangan Selasa (9/6).

"Dapat kami sampaikan bahwa secara fundamental kinerja di Himbara ini sangat bagus dan saat ini adalah kinerja terbaiknya Himbara," kata Putrama dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Ia menyampaikan laporan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Menurutnya, sejumlah indikator utama perbankan menunjukkan kondisi yang sehat, mulai dari pertumbuhan kredit, penghimpunan dana masyarakat, hingga kualitas aset.

Putrama menjelaskan rata-rata pertumbuhan kredit bank-bank Himbara saat ini berada di kisaran 20 persen. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tercatat berada pada rentang 20 hingga 30 persen.

Selain itu, likuiditas perbankan juga disebut tetap terjaga. Rasio loan to deposit ratio (LDR) bank-bank Himbara berada di kisaran 88 persen hingga 90 persen.

"Kemudian selain itu juga loan loss reserve, credit cost juga terjaga, rata-rata NPL ada di bawah kisaran 2 persen," ujarnya.

Menurut Putrama, indikator tersebut menunjukkan kondisi fundamental emiten perbankan BUMN masih kuat meski pasar saham tengah menghadapi volatilitas atau gejolak.

"Jadi dapat kami sampaikan bahwa saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa," katanya.

Pernyataan Putrama disampaikan usai pertemuan pimpinan DPR dengan jajaran Himbara, BP BUMN, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, dan pemerintah untuk membahas kondisi pasar saham yang masih bergejolak dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan difokuskan pada pergerakan saham-saham BUMN, khususnya sektor perbankan.

Menurut Dasco, saham bank-bank pelat merah sebenarnya ditopang fundamental dan kinerja yang baik, namun tetap terdampak gejolak pasar global yang menekan pasar keuangan domestik.

Dalam pertemuan tersebut, Dasco juga mengungkapkan adanya pembahasan terkait peluang pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) pada waktu yang dianggap tepat untuk mendukung stabilitas pasar.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 dikhawatirkan akan memunculkan efek ketidakpatuhan pada aturan secara keseluruhan karena sifatnya dinilai sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasi dan bukan mandatoris atau wajib untuk dilaksanakan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, ketentuan pemutihan dalam Pasal II huruf b dinilai berpotensi menimbulkan moral hazard.

"Kekhawatiran tersebut (moral hazard) memang memiliki dasar yang kuat," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, ketika eksportir yang masih berada dalam proses pengawasan dianggap telah memenuhi kewajiban tertentu berdasarkan ketentuan transisi, muncul risiko pelaku usaha menafsirkan aturan sebagai sesuatu yang masih dapat dinegosiasikan di kemudian hari.

Kepatuhan pada dasarnya dibangun di atas keyakinan, aturan akan diterapkan secara konsisten.

"Jika pelaku pasar berulang kali melihat adanya penyesuaian terhadap kewajiban yang sudah berjalan, sebagian dari mereka dapat mulai berpikir bahwa menunda kepatuhan mungkin lebih menguntungkan karena selalu ada kemungkinan aturan akan direvisi atau dilonggarkan pada tahap berikutnya," terang dia.

Meski demikian, Yusuf menilai, melihat ketentuan tersebut semata-mata sebagai bentuk pemutihan juga kurang tepat.

Dasar utama aturan transisi adalah prinsip hukum bahwa ketentuan baru tidak boleh diberlakukan secara surut terhadap transaksi yang dilakukan ketika aturan lama masih berlaku.

Dengan kata lain, yang disesuaikan bukanlah pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku pada saat itu, melainkan posisi transaksi lama yang menjadi tidak sesuai setelah muncul aturan baru.

Dari sudut pandang kepastian hukum, Yusuf bilang, pendekatan ini justru dapat dianggap wajar.

Sebagian devisa mungkin telah ditempatkan atau dikonversi sesuai mekanisme yang sah menurut aturan sebelumnya.

"Jika kemudian eksportir dipaksa memenuhi standar baru secara retroaktif, maka pihak yang sebenarnya telah mematuhi aturan lama justru akan dirugikan," ungkap dia.

Namun demikian, Yusuf menuturkan, inti kekhawatiran mengenai moral hazard tetap relevan.

Persoalannya bukan terletak pada satu pasal transisi secara terpisah, melainkan pada akumulasi sinyal yang diterima pasar dari perubahan kebijakan yang berulang.

Tiap-tiap perubahan mungkin dapat dijelaskan dan dibenarkan secara teknis, tetapi ketika perubahan terjadi terlalu sering, pelaku usaha mulai melihat bahwa aturan dapat disesuaikan kembali seiring waktu.

"Ketidakpastian inilah yang kemudian memengaruhi perilaku mereka," terang dia.

Eksportir besar yang memiliki tim hukum dan keuangan yang kuat biasanya paling mampu memanfaatkan kondisi tersebut karena biaya menunggu, melakukan penyesuaian strategi, atau bahkan melakukan lobi sering kali lebih rendah dibandingkan biaya untuk langsung memenuhi seluruh kewajiban secara maksimal.

"Oleh karena itu, solusi utamanya bukan terletak pada ada atau tidaknya ketentuan pemutihan. Faktor yang jauh lebih menentukan adalah kecepatan dan kepastian penegakan aturan," tutup dia.

Sebagai informasi, pasal II huruf b tersebut berbunyi, untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juni 2026 dan sedang dalam proses pengawasan oleh Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam, dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya

Sementara itu, secara umum poin utama dari PP 21 Tahun 2026 mengatur, eksportir sektor sumber daya alam diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke rekening Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.

Eksportir juga diwajibkan menempatkan DHE SDA minimal 30 persen untuk sektor migas dan 100 persen untuk sektor nonmigas pada rekening khusus di sistem Himbara.

Penempatan dana berlaku minimal tiga bulan untuk komoditas migas dan 12 bulan untuk nonmigas.

Pemerintah juga mengubah aturan konversi valuta asing ke rupiah.

Dalam aturan terbaru, batas konversi DHE valuta asing ke rupiah diturunkan dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan baru pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang mulai berlaku 1 Juni 2026 akan memperkuat perbankan nasional, terutama bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Purbaya, kewajiban penempatan DHE SDA di dalam negeri akan membuat likuiditas valuta asing perbankan meningkat karena dana hasil ekspor tidak lagi banyak mengalir ke luar negeri.

"Dampaknya ke Himbara sudah jelas. Mereka akan memiliki dollar lebih banyak dan kas yang lebih besar. Dalam sektor keuangan dikenal istilah cash is king. Dengan likuiditas yang lebih kuat, posisi bank-bank Himbara akan semakin kokoh," kata Purbaya dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).