Nilai tukar rupiah ditutup menguat ke level Rp 17.708 per dolar AS pada perdagangan Senin (15/6) sore seiring melemahnya indeks dolar Amerika Serikat (AS). Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut AS dan Iran sudah sepakat untuk mengakhiri perang di Timur Tengah menjadi sentimen yang positif dan menopang penguatan nilai tukar rupiah.

Menurut data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 151 poin atau sekitar 0,85% ke level Rp 17.708 per dolar AS pada Senin (15/6), dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di Rp 17.860 per dolar AS. Sepanjang perdagangan, mata uang Garuda bahkan sempat menguat hingga 185 poin.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan rupiah didorong oleh melemahnya indeks dolar AS setelah Presiden AS Donald Trump dan pejabat tinggi Iran mengumumkan telah tercapainya kesepakatan awal untuk mengakhiri perang, serta membuka kembali jalur pelayaran melalui Selat Hormuz.

Menurutnya, AS dan Iran dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman di Swiss pada pekan ini. Kesepakatan tersebut juga mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz yang selama lebih dari tiga bulan mengalami gangguan akibat konflik.

“Trump mengatakan pada hari Minggu (14/6) bahwa Selat Hormuz akan dibuka bebas biaya dan blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran juga akan berakhir,” kata Ibrahim.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia dan gas alam cair global. Karena itu, setiap perkembangan menuju normalisasi lalu lintas energi langsung direspons positif oleh pasar.

Selain perkembangan geopolitik, pelaku pasar juga menaruh perhatian pada agenda sejumlah bank sentral dunia pekan ini, terutama keputusan kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed).

“Bank sentral seperti Reserve Bank of Australia (RBA) dan European Central Bank (ECB) telah menaikkan suku bunga masing-masing sebesar 75 dan 25 basis poin selama tahun ini. Namun, penyelesaian konflik yang cepat mungkin mencegah bank sentral lain, seperti Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Bank of England (BoE), dan Federal Reserve (Fed), untuk memperketat kebijakan,” ujarnya.

Penurunan Harga Minyak Dunia Kurangi Tekanan Fiskal

Dari dalam negeri, Ibrahim menilai turunnya harga minyak mentah dunia hingga berada di bawah level US$ 80 per barel menjadi sentimen positif bagi perekonomian Indonesia.

Penurunan harga energi dinilai dapat membantu mengurangi tekanan terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperbaiki persepsi pasar terhadap kondisi fiskal pemerintah.

Pasar juga mencermati potensi efisiensi anggaran pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta rencana penurunan target pembangunan Koperasi Desa Merah Putih hingga 50%.

Di sisi lain, stabilitas kondisi global turut mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk melepas kepemilikan dolar AS dan beralih ke rupiah. Hal ini terjadi setelah adanya imbauan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad agar masyarakat menukarkan simpanan dolar AS ke mata uang domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar.

"Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat rupiah yang sebelumnya sempat tertekan hingga mendekati level Rp 18.200 per dolar AS," kata Ibrahim.

Pelaku pasar saat ini juga menunggu hasil rapat kebijakan Bank Indonesia (BI) yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini. Sebelumnya, BI telah menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% pada 9 Juni 2026.

Menurut Ibrahim, langkah pre-emptive tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global serta menahan potensi keluarnya arus modal asing dari pasar keuangan domestik.

Indeks bursa Wall Street di Amerika Serikat (AS) ditutup turun pada perdagangan Rabu (10/6) waktu setempat. Pelemahan terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan bahwa negosiasi dengan Iran berlangsung terlalu lama dan mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut.

Indeks Dow Jones Industrial Average turun 953,33 poin atau 1,87% ke level 49.918,78. Indeks S&P 500 terkoreksi 1,62% dan ditutup di posisi 7.266,99, sementara Nasdaq Composite merosot 1,98% ke level 25.169,50.

“Konflik dengan Iran benar-benar memiliki dampak besar,” kata Manajer Portofolio Argent Capital Management Jed Ellerbroek dikutip dari CNBC, Kamis (11/6).

Adapun sentimen negatif muncul setelah Trump menyatakan AS akan meningkatkan serangan terhadap Iran. Dalam unggahannya pada Rabu pagi, Trump menilai Iran terlalu lama bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan dan kini harus menanggung konsekuensinya.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah pasukan AS melancarkan serangan terhadap Iran sebagai respons atas jatuhnya helikopter Apache milik Angkatan Darat AS pada Senin (8/6). Sebelumnya, Trump menuduh Iran menembak jatuh helikopter yang sedang berpatroli di Selat Hormuz.

Hal tersebut mendorong kenaikan harga minyak. Kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 2,07% menjadi US$ 90,03 per barel, sedangkan minyak Brent menguat 1,8% ke US$ 93,10 per barel.

Di sisi lain, saham-saham semikonduktor kembali tertekan. Saham Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD), dan Broadcom melemah untuk hari keempat dalam lima sesi perdagangan terakhir.

Tekanan terhadap saham chip muncul menjelang penawaran umum perdana saham (IPO) SpaceX yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (12/6). Sebagian pelaku pasar menilai investor mulai mengalihkan dana dari saham-saham teknologi yang telah mencatat kenaikan signifikan untuk berpartisipasi dalam IPO tersebut.

Namun, sebagian analis menilai pelemahan ini lebih disebabkan aksi ambil untung setelah reli yang berlangsung cepat. Meski demikian, ETF semikonduktor SOXX masih menguat sekitar 80% sejak awal tahun.

Dari sisi ekonomi, inflasi inti AS pada Mei naik 0,2% secara bulanan, lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 0,3%. Secara tahunan, inflasi inti tercatat 2,9%, sesuai ekspektasi tetapi masih berada di atas target inflasi Federal Reserve sebesar 2%.

Sementara itu, inflasi tahunan utama AS yang mencakup seluruh komponen harga naik menembus 4% untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir.

Indeks bursa global rontok ketika Timur Tengah kembali memanas setelah Israel membalas serangan rudal Iran dengan menyerang Iran bagian barat dan tengah, pada Senin (8/6). Bursa global rontok karena investor khawatir gencatan senjata yang rapuh akan membuat perang di Iran semakin memburuk.

Menurut laporan CNBC, indeks acuan bursa Korea Selatan, Kospi, turun paling dalam lebih dari 7%. Indeks Hang Seng Hong Kong anjlok 1,92%, sementara CSI 300 di Tiongkok turun 1,5%. Indeks Nikkei 225 Jepang merosot 4,6%. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia juga rontok 4,38% ke level 5.349 akibat penurunan saham-saham berkapitalisasi besar dan konglomerasi.

Serangan Iran ke Israel pada Minggu (7/6) menimbulkan kekhawatiran baru tentang stabilitas gencatan senjata antara Washington dan Teheran. Serangan rudal yang dilaporkan tersebut menyusul unggahan di X oleh Ketua Parlemen Iran MB Ghalibaf, yang berpendapat blokade angkatan laut AS dan dugaan pelanggaran perjanjian terkait Lebanon merupakan pelanggaran gencatan senjata.

Kontrak berjangka Dow Jones merosot pada Minggu (7/6) malam di Amerika Serikat setelah Iran dilaporkan menembakkan rudal ke Israel, membahayakan gencatan senjata yang rapuh dan meningkatkan ketidakpastian menyusul aksi jual tajam Nasdaq pekan lalu.

Kontrak berjangka yang terkait dengan Dow Jones Average turun 151 poin, atau 0,3%. Kontrak berjangka S&P 500 dan kontrak berjangka Nasdaq 100 masing-masing naik 0,04% dan 0,34%.

Pada Jumat (5/6), Indeks Nasdaq Composite turun 4,18% menjadi 25.709,43 — penurunan terbesar sejak April 2025. Indeks S&P 500
merosot 2,64% untuk ditutup pada 7.383,74, dan Dow kehilangan 695 poin untuk mengakhiri minggu di 50.866,78, sehari setelah mencapai level tertinggi baru. Sepanjang pekan lalu, S&P 500 turun lebih dari 2%, Nasdaq turun 4,7%, sedangkan Dow turun tipis.

Penurunan indeks saham-saham AS pada Jumat (5/6) terjadi setelah laporan ketenagakerjaan bulan Mei yang lebih kuat dari perkiraan. Hal ini meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah dan memperkuat kekhawatiran bahwa biaya pinjaman yang lebih tinggi dapat membebani perusahaan yang berinvestasi besar-besaran dalam ekspansi kecerdasan buatan (AI).

Risiko Inflasi Tinggi Membayangi

“Pasar saham mungkin menjadi korban dari kesuksesannya sendiri. Pasar tenaga kerja telah pulih, namun ancaman inflasi yang terus tinggi tampaknya menjadi risiko yang menghantui pikiran semua orang,” kata Callie Cox, Kepala Strategi Pasar di Ritholtz Wealth Management, seperti dikutip CNBC.

“Pertumbuhan dan momentum telah melampaui hampir semua hal sejak titik terendah Maret. Itu bukan yang Anda harapkan dalam lingkungan suku bunga tinggi dan inflasi tinggi, dan strategi ini mungkin rentan terhadap kekecewaan jika tekanan biaya tetap tinggi.”

Pada pekan ini, investor akan fokus pada data inflasi dan debut publik SpaceX milik Elon Musk pada hari Jumat (12/6). Penawaran tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu IPO terbesar dalam sejarah Wall Street dan bisa menjadi ujian terbesar pasar terhadap narasi valuasi AI.

“Penawaran saham-saham besar telah menandai puncak kelebihan dalam siklus pasar sebelumnya, jadi tampaknya ada keheningan yang canggung seputar apa yang mungkin ditunjukkan oleh hal ini terhadap sentimen pasar,” kata Cox.

Ia menilai banyak investor menahan diri dan skeptis. "Tetapi, dapatkah temperamen itu bertahan ketika IPO terbesar sepanjang masa akan segera terjadi?” ujarnya.

Investor juga akan memperhatikan laporan Indeks Harga Konsumen dan Indeks Harga Produsen bulan Mei — yang dirilis pada hari Rabu (10/6) dan Kamis (11/6) — yang diperkirakan akan menunjukkan tekanan inflasi yang berkelanjutan.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Anggito Abimanyu, mengungkapkan simpanan nasabah dengan nilai jumbo atau di atas Rp5 miliar mencatat pertumbuhan tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurut Anggito, hingga Maret 2026 simpanan di atas Rp5 miliar tumbuh sebesar 21,6% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut terjadi di tengah gejolak ekonomi global yang masih berlangsung.

“Simpanan yang di atas Rp 5 miliar per Maret 2026 tumbuhnya 21,6%,” kata Anggito dalam konferensi pers KSSK, Kamis (7/5).

Ia menjelaskan, kenaikan simpanan besar tersebut salah satunya dipengaruhi penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Namun demikian, menurutnya, tanpa memperhitungkan dana pemerintah sekalipun, pertumbuhan tabungan jumbo tetap cukup tinggi, yakni sekitar 9,6%.

“Ini karena ada pengaruh dari penempatan dana SAL pemerintah di Bank Himbara. Namun, kalau saya berandai-andai tanpa menghitung dana pemerintah pun, masih tetap tumbuh 9,6%,” katanya.

Sementara itu, simpanan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta juga masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 1,84% hingga Mei 2026.

Dari sisi komposisi, LPS mencatat porsi nominal simpanan di bawah Rp100 juta mencapai 11,26% dari total simpanan perbankan. Adapun simpanan di atas Rp5 miliar mendominasi dengan porsi mencapai 57,88% dari total dana simpanan nasional.

Secara keseluruhan, dana pihak ketiga (DPK) perbankan hingga Maret 2026 tercatat tumbuh 13,57%.

“Jadi jawabannya tidak ada pengaruh gejolak global terhadap pola atau behavior dari simpanan kita,” tekannya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melaporkan kondisi dunia usaha nasional pada kuartal I-2026 mengalami pelemahan, seiring meningkatnya tekanan global dan domestik. Hal ini tercermin dari hasil survei Business Pulse Kuartal I 2026 oleh Kadin Indonesia Institute yang menunjukkan penurunan persepsi pelaku usaha terhadap kondisi bisnis dibandingkan kuartal sebelumnya.

Survei yang dilakukan pada 17 Maret hingga 5 April 2026 terhadap 210 responden yang juga anggota Kadin di 27 provinsi itu menunjukkan, proporsi pelaku usaha yang menilai kondisi bisnis memburuk meningkat menjadi 40,5% dari sebelumnya 34,8% pada kuartal IV-2025. Sebaliknya, responden yang menyatakan kondisi membaik turun menjadi 25,2% dari 39,3%.

“Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran pandangan pelaku usaha terhadap kondisi bisnis yang semakin melemah,” tulis Kadin Institute dalam laporannya, yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/4).

Pelemahan ini mencerminkan tekanan dari sisi permintaan dan biaya operasional. Daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya membuat permintaan tidak stabil, sementara kenaikan harga bahan baku dan energi turut menekan kinerja usaha. Selain itu, ketidakpastian global juga berdampak pada distribusi dan harga komoditas.

Kondisi serupa terjadi pada sektor industri, di mana persepsi negatif meningkat menjadi 44,3% dari 35,5%. Sementara itu, pelaku usaha yang optimistis terhadap kondisi sektoral turun signifikan menjadi 22,9%. Hal ini menunjukkan adanya tekanan yang lebih luas pada aktivitas produksi dan distribusi.

Sejalan dengan itu, rencana investasi dalam enam bulan ke depan juga mengalami penurunan. Sebanyak 39% responden menyatakan tidak berencana melakukan investasi, meningkat dari 24,5% pada kuartal sebelumnya.

“Penurunan minat investasi ini mencerminkan meningkatnya kehati-hatian pelaku usaha di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi,” tulis laporan itu.

Kadin mencatat tantangan utama dunia usaha saat ini berasal dari kebijakan dan program pemerintah yang meningkat menjadi 16,7%. Di sisi lain, faktor permintaan yang lemah sebesar 11,4% serta birokrasi 14,3% masih menjadi hambatan penting, meskipun akses pembiayaan mulai menunjukkan perbaikan.

Di tengah tekanan tersebut, perkembangan pasar dan teknologi tetap menjadi sumber optimisme. Perkembangan pasar tercatat sebagai faktor positif terbesar dengan porsi 24,1%, sementara kemajuan teknologi meningkat menjadi 22% seiring percepatan digitalisasi di berbagai sektor usaha.

Untuk kuartal II-2026, pelaku usaha masih menaruh harapan pada kebijakan pemerintah pusat yang dinilai menjadi faktor utama pendorong perbaikan, dengan tingkat keyakinan mencapai 39,5%. Selain itu, tren pasar internasional dan kemudahan akses pembiayaan juga mulai memberikan sinyal positif.

Namun demikian, dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Perang Israel–AS vs Iran, memberikan tekanan tambahan terhadap dunia usaha. Dampak terbesar dirasakan melalui lonjakan harga energi sebesar 20,9%, serta depresiasi nilai tukar dan penurunan permintaan yang masing-masing mencapai 16,2%.

Dalam menghadapi situasi tersebut, mayoritas pelaku usaha menyatakan cukup siap, dengan porsi 36,7%. Meski demikian, masih terdapat 25,8% yang merasa tidak siap menghadapi dampak geopolitik, yang berpotensi memperburuk kondisi usaha mereka.

Langkah antisipasi yang paling banyak dilakukan perusahaan adalah efisiensi biaya operasional sebesar 33,9%. Namun, hampir sepertiga responden atau 29,3% mengaku belum mengambil langkah khusus dan cenderung bersikap wait and see di tengah ketidakpastian global.

Kadin menekankan pentingnya dukungan pemerintah melalui subsidi atau insentif fiskal serta kemudahan akses pembiayaan, yang masing-masing menjadi kebutuhan utama pelaku usaha. Selain itu, stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter yang responsif dinilai krusial untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha di tengah gejolak global.

Bank sentral Filipina atau Bangko Sentral ng Philippinas meminta agar perbankan di negaranya lebih aktif melakukan lindung nilai (hedging) terhadap eksposur nilai tukar asing (valas), seiring meningkatnya risiko akibat konflik di Timur Tengah, khususnya perang Iran.

Anggota dewan kebijakan moneter bank sentral Bangko, Walter Wassmer, mengatakan konflik Timur Tengah telah memperlihatkan kerentanan ekonomi Filipina terhadap guncangan geopolitik global.

Menurutnya, dampak perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel itu telah memicu kenaikan inflasi, pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari target, pelebaran defisit transaksi berjalan, hingga potensi terganggunya aliran remitansi dari luar negeri.

“Perang AS-Iran menjadi semacam uji ketahanan bagi fundamental makroekonomi dan sistem pasar keuangan kami,” ujar Wassmer dikutip dari Bloomberg, Senin (20/4).

Ia menjelaskan, lonjakan harga minyak, pelemahan peso, serta volatilitas imbal hasil global menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan strategi yang tepat.

Bank Sentral Jaga Stabilitas Pasar Keuangan

Bank sentral menginginkan agar pasar keuangan tetap berfungsi dengan baik, aliran dana tetap lancar, risiko suku bunga dapat dikelola, dan nilai tukar bisa menyesuaikan secara wajar tanpa gejolak berlebihan.

“Intinya, kami ingin setiap guncangan bisa dihargai dan dilindungi (hedged), bukan memicu kepanikan atau diperparah oleh sentimen negatif,” ujar Wassmer.

Wassmer juga mengatakan komitmen bank sentral terhadap sistem nilai tukar berbasis pasar tetap tidak berubah, meskipun tekanan dari lonjakan harga energi global meningkat.

Sebelumnya, peso Filipina sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah terhadap dolar AS pada akhir Maret, sebelum akhirnya mulai pulih dalam beberapa waktu terakhir.

Meski demikian, Wassmer menekankan bahwa yang menjadi fokus utama otoritas moneter bukanlah menghilangkan volatilitas sepenuhnya, melainkan memastikan pergerakan nilai tukar tetap terjaga secara teratur.

“Ketika terjadi guncangan, kami ingin peso bergerak berdasarkan fundamental ekonomi dan arus dana, bukan karena kepanikan, misinformasi, atau kondisi pasar yang tipis,” ujarnya.

Perang di Iran “menjadi titik balik yang signifikan” bagi Korea Selatan (Korsel) untuk beralih ke energi terbarukan dan meninggalkan minyak.

Dalam wawancara dengan Lisa Kim dari CNBC, Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup Korea Selatan Kim Sung-hwan mengatakan, ada konsensus nasional yang semakin kuat agar Korea Selatan menjalani transisi energi yang mendasar.

Korsel telah berkomitmen untuk mencapai kapasitas energi terbarukan sebesar 100 gigawatt (GW) pada tahun 2030. Menurut Renewable Energy Institute, kapasitas energi terbarukan Korea Selatan saat ini mencapai 37 GW.

Kim mengatakan Korsel akan berfokus pada tenaga angin dan tenaga surya untuk mencapai target peningkatan kapasitasnya.

Menurut data IEA, pada tahun 2025 Korea Selatan hanya memenuhi sekitar 9% dari kebutuhan energinya melalui sumber energi terbarukan. Sebagian besar pasokan energi terbarukan itu berasal dari tenaga surya.

“Karena pembangkit tenaga angin membutuhkan waktu yang cukup lama mulai dari tahap persiapan hingga produksi listrik yang sebenarnya, kami akan berusaha semaksimal mungkin sambil berfokus pada tenaga surya sebagai solusi paling efektif dalam jangka pendek,” kata Kim.

Ketika ditanya apakah negara tersebut memiliki sinar matahari yang cukup untuk menghasilkan tenaga surya yang dibutuhkan, Kim menyatakan keyakinannya. Seoul menerima rata-rata 2.148 jam sinar matahari per tahun. Kim mengatakan provinsi seperti Jeolla Selatan dan Pulau Jeju menerima 100 jam lebih banyak daripada ibu kota.

Ia membandingkannya dengan Jerman, dengan mengatakan Korea Selatan berada “dalam posisi yang jauh lebih baik” daripada Eropa.

Kim mengakui industri-industri terkait tenaga surya di Korea Selatan telah menyusut secara signifikan akibat dominasi Tiongkok di pasar komponen tenaga surya. Namun, negaranya memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni di bidang ini. Seoul akan memastikan subsidi energi diarahkan untuk mengembangkan dan melindungi industri tenaga surya dalam negeri.

“Dengan mengatur agar keuntungan dari tenaga surya dapat dinikmati oleh warga negara kita sendiri, kita dapat mengubah tantangan ini menjadi berkah tersembunyi,” ujarnya.

Sebuah laporan dari media Korea Selatan Chosun Ilbo menyebutkan, pangsa pasar sel surya asal Tiongkok di Korea Selatan melampaui 95% pada tahun 2024, naik dari 38% pada tahun 2019. Sebaliknya, pangsa pasar domestik Korea Selatan turun dari 50% pada tahun 2019 menjadi hanya 4% pada tahun 2024.

Menurut data dari Asosiasi Industri Fotovoltaik Cina, negara tersebut memproduksi 93,2% polysilicon dunia, 96,6% wafer, 92,3% sel fotovoltaik (PV), dan 86,4% modul PV pada tahun 2024.

Kekhawatiran Jangka Pendek

Namun, Korsel masih harus menghadapi dampak energi jangka pendek akibat perang di Iran. Kim mengatakan Seoul akan menunda penutupan dua pembangkit listrik tenaga batu bara yang semula dijadwalkan ditutup pada Juni selama sekitar enam bulan, serta mengaktifkan kembali salah satu pembangkit listrik tenaga nuklirnya guna mengurangi permintaan gas alam. Kenaikan harga gas berdampak pada meningkatnya biaya produksi listrik.

Negara tersebut telah mengalokasikan 22 juta barel minyak untuk upaya pelepasan cadangan yang dilakukan oleh Badan Energi Internasional (IEA). Namun, Kim menyatakan saat ini tidak ada rencana untuk segera melepaskan cadangan tersebut karena situasi itu belum menimbulkan “dampak langsung atau signifikan terhadap pasokan dan permintaan.”

Korea Selatan, perekonomian terbesar keempat di Asia, mengimpor 94% kebutuhan energinya, menurut laporan tahun 2024 dari Sistem Informasi Statistik Energi Korea. Hampir 72% dari kebutuhan minyak mentah Korsel diimpor dari Timur Tengah.

Pada akhir Maret, Korsel menyetujui anggaran tambahan senilai 26,2 triliun won (Rp 304,62 triliun) untuk meringankan beban kenaikan harga energi bagi rumah tangga dan industri, serta memberlakukan batasan harga atas produk bahan bakar.

Untuk mengurangi permintaan energi, ibu kota dilaporkan juga telah menerapkan sistem parkir bergilir di tempat parkir umum, dan kendaraan pegawai sektor publik dilarang parkir setiap dua hari sekali berdasarkan nomor plat kendaraan.

Kim mengatakan kepada CNBC bahwa dampak krisis energi itu belum sampai pada titik di mana tarif listrik perlu dinaikkan. Menurutnya, kenaikan harga listrik biasanya terjadi sekitar tiga hingga enam bulan setelah harga minyak dan gas naik.

“Meskipun demikian, situasi ini sulit diprediksi. Kami akan memantau situasi dengan cermat pada bulan Juni dan Juli serta merancang berbagai mekanisme secara hati-hati untuk mencegah kenaikan harga listrik,” kata Kim.

Di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat perang Iran dengan Amerika Serikat-Israel, harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia justru tetap tak bergeming. Pemerintah memutuskan untuk menahan kenaikan harga BBM, baik yang subsidi maupun nonsubsidi.

Kondisi itu berbeda dengan kebijakan sejumlah negara yang mulai menyesuaikan harga di negaranya. Data menunjukkan harga bensin dan solar di berbagai negara terus meningkat hingga awal April 2026, mengikuti lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional.

Namun, kebijakan pemerintan Indonesia untuk menahan harga BBM di tingkat konsumen itu menyisakan tekanan di balik layar. Pasalnya, pemerintah hingga saat ini sama sekali belum mengeluarkan kebijakan untuk menanggung selisih harga jual dan harga keekonomian yang ditanggung oleh Pertamina dan badan usaha Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum(SPBU) swasta. Kebijakan menahan kenaikan harga BBM ini juga menimbulkan risiko fiskal pada keuangan negara.

Pertamina Diprediksi Rugi Rp 340 Miliar per Hari

Praktisi senior industri minyak dan gas, Hadi Ismoyo, memperkirakan Pertamina berpotensi menanggung kerugian Rp 340 miliar per hari akibat kebijakan pemerintah mempertahankan harga BBM.

Lonjakan harga minyak dunia dari sekitar US$70 menjadi US$90 per barel telah mendorong kenaikan biaya produksi BBM secara signifikan. Ia memperkirakan kenaikan harga minyak tersebut mendorong biaya produksi BBM naik sekitar 28%.

Dengan asumsi itu, harga BBM yang semula berada di kisaran Rp12.300 per liter seharusnya naik menjadi sekitar Rp15.700 per liter, atau terdapat selisih sekitar Rp3.400 per liter. Jika memperhitungkan konsumsi BBM nasional yang mencapai sekitar 90 juta kiloliter per tahun, selisih harga tersebut berpotensi menimbulkan beban hingga sekitar Rp310 triliun dalam setahun, atau setara Rp850 miliar per hari.

“Jika sekitar 40% konsumsi merupakan BBM nonsubsidi, maka beban yang ditanggung badan usaha untuk segmen ini saja bisa mencapai sekitar Rp 340 miliar per hari,” kata Hadi kepada Katadata.co.id, Selasa (14/4).

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M.V. Dumatubun mengatakan Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah dan melakukan monitoring serta evaluasi untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan energi dan kondisi keuangan perusahaan.
Di tengah tekanan tersebut, Pertamina memastikan pasokan BBM nasional tetap terjaga dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Stok dijaga dalam kondisi cukup melalui optimalisasi pengolahan dalam negeri serta tambahan impor,” ujar Roberth kepada Katadata.co.id, Selasa (14/4).

Pemerintah Juga Intervensi SPBU Swasta

Keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM tersebut bahkan diterapkan juga pada perusahaan swasta. Sumber Katadata.co.id menyebutkan badan usaha swasta sebenarnya sudah mengajukan kenaikan harga BBM yang akan berlaku pada 1 April 2026. Proposal tersebut bahkan sudah sempat disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Namun menjelang kenaikan harga, pemerintah meminta agar SPBU swasta tidak menaikkan harga BBM. Hal itu menyebabkan perusahaan SPBU swasta batal menaikkan harga BBM dan menanggung kerugian akibat nilai jual yang jauh berada di bawah keekonomian.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id di lapangan pada 1 April, seluruh SPBU swasta mulai dari Shell, BP-AKR, hingga Vivo memang menetapkan harga BBM yang sama dengan Maret 2026. Namun, sejumlah SPBU khususnya di Jabodetabek terpantau tidak beroperasi karena stok kosong.

President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan kekosongan tersebut disebabkan karena izin impor yang belum tersedia. Shell Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor bahan bakar minyak (BBM) tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku.

Stok BBM di SPBU Shell Masih Kosong (Foto: Katadata/Fauza Syahputra) (Katadata/Fauza Syahputra)

Dalam menjalankan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian produk BBM, Shell Indonesia senantiasa terbuka untuk berkolaborasi dengan penyedia base fuel baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu dilakukan dengan memenuhi standar keselamatan operasional, aspek keekonomian, dan standar bahan bakar berkualitas Shell

“Kami percaya ketersediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Katadata.co.id, Selasa (14/4).

Sementara itu, manajemen BP-AKR menyatakan menghormati kebijakan pemerintah dalam tata kelola sektor energi. Perusahaan senantiasa menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Indonesia.

“Dalam melakukan penyesuaian harga, perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain fluktuasi harga minyak dunia, kondisi pasar, serta kebijakan yang berlaku di sektor energi,” tulis manajemen BP-AKR dalam keterangan tertulis yang diterima Katadata.co.id, Selasa (14/4).

Harga Ditahan, Tanggung Jawab Belum Jelas

Hingga tulisan ini diturunkan, pemerintah belum menetapkan kebijakan apapun untuk menanggung kerugian yang diterima oleh badan usaha hilir migas tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak adanya kenaikan harga BBM sementara ditanggung oleh PT Pertamina (Persero).

Bendahara negara ini menilai, Pertamina mampu menanggung beban tersebut karena pembayaran kompensasi BBM yang dilakukan pemerintah selama ini berjalan lancar.

“Kompensasi kan sekarang, kami bayar setiap bulan 70% terus-terusan. Jadi keuangan Pertamina juga amat baik untuk absorb itu untuk jangka waktu pendek, enggak masalah,” kata dia di Jakarta, Rabu (1/4).

Pembatasan pembelian BBM bersubsidi (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/nym.)

Purbaya mengatakan telah menyiapkan anggaran tambahan untuk subsidi BBM hingga mencapai Rp 100 triliun. Namun belum ada rencana kebijakan untuk menanggung selisih biaya untuk BBM non subsidi.

Sementara Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah tengah membahas mekanisme penentuan harga BBM non subsidi dengan Pertamina dan badan usaha swasta. Keputusan penahanan harga ini disebabkan karena pemerintah memahami kondisi yang saat ini terjadi di masyarakat.

Dia tidak merincikan berapa lama target pembahasan ini akan rampung. Menurutnya pemerintah saat ini masih terus melakukan pertemuan untuk melakukan pembahasan.

"Nanti kami juga masih membahas (pembayaran kompensasi penahanan harga BBM non-subsidi)," ucapnya.

Dampak ke Sektor Riil dan Fiskal

Dari sisi pelaku usaha, kebijakan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM memang memberikan dampak. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya mengatakan biaya logistik domestik hingga saat ini belum mengalami kenaikan yang signifikan karena kebijakan pemerintah tersebut.

Kondisi geopolitik global menyebabkan gangguan pada pasokan dan permintaan yang pada akhirnya berdampak terhadap harga mesin, bahan baku industri, hingga suku cadang. Hal ini berpengaruh pada biaya operasional moda angkutan barang terutama moda laut dan udara,.

“Perusahaan logistik sudah pasti akan lakukan efisiensi jika kondisi permintaan berkurang akibat ketidakpastian yang ada, ujarnya pada Katadata.co.id, Kamis (9/4).

Upaya mengurai kepadatan angkutan logistik di Pelabuhan Ketapang (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/rwa.)

Dari sisi fiskal, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman, mengatakan penahanan harga BBM non subsidi efektif menahan inflasi jangka pendek. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan konsekuensi transfer beban ke APBN yang signifikan.

Jika asumsi awal minyak sekitar US$70/barel dan kurs Rp16.500, kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah saat ini membuat subsidi energi berpotensi membengkak hingga mendekati Rp 100 triliun, dengan sensitivitas sekitar Rp6–10 triliun untuk setiap kenaikan US$1/barel. Artinya, kebijakan ini menjaga daya beli saat ini, tetapi menggerus ruang fiskal secara cepat jika tekanan global bertahan.

Dari sisi efektivitas, Rizal setuju jika kebijakan ini menahan inflasi administered prices dan menjaga konsumsi rumah tangga. Namun secara ekonomi, kebijakan ini lebih tepat disebut sebagai penundaan tekanan harga, bukan eliminasi. Ketika harga BBM ditahan, inflasi memang terkendali, tetapi biaya ekonominya bergeser ke defisit, pembiayaan, dan potensi crowding-out belanja produktif.

“Dalam konteks ini, risiko yang dihadapi bukan hilang, melainkan ditransfer antar waktu dari inflasi hari ini ke tekanan fiskal di masa depan,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Kamis (9/4)

Dalam kondisi harga minyak tinggi, menahan harga terlalu lama justru lebih berisiko dibanding penyesuaian bertahap sejak awal. Menurut Rizal, penahanan berkepanjangan berpotensi menciptakan jebakan fiskal subsidi membengkak, fleksibilitas APBN menyempit, dan ketika koreksi tidak terhindarkan, dampaknya lebih tajam. Strategi yang lebih kredibel adalah penyesuaian gradual berbasis data, disertai kompensasi yang tepat sasaran, sehingga stabilitas inflasi terjaga tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal.

Dengan kondisi tersebut, penahanan harga BBM bukan tanpa ongkos. Tekanan harga yang tidak tersalurkan ke konsumen akhirnya tertahan di badan usaha hilir migas. Pertamina menghadapi beban yang terus meningkat, sementara pelaku usaha swasta mulai tersendat, terlihat dari gangguan distribusi hingga kekosongan stok di sejumlah SPBU.

Harga boleh ditahan. Tapi tekanan tetap berjalan.

Indeks bursa Wall Street di Amerika Serikat (AS) ditutup naik pada perdagangan Selasa (14/4). Pelaku pasar cenderung mengabaikan kegagalan pembicaraan damai antara AS dan Iran, kendati tetap optimistis peluang kesepakatan di masa depan masih terbuka.

Indeks S&P 500 naik 1,18% dan ditutup di level 6.967,38. Sementara itu, Dow Jones Industrial Average bertambah 317,74 poin atau 0,66% ke level 48.535,99. Adapun Nasdaq Composite melonjak 1,96% ke posisi 23.639,08.

Penguatan pada awal pekan ini juga menghapus seluruh kerugian S&P 500 sejak memanasnya konflik Iran. Ahli strategi investasi Baird Ross Mayfield menilai potensi eskalasi lanjutan masih ada, namun relatif kecil.

“Saya tidak menutup kemungkinan adanya eskalasi ulang dan potensi penurunan dari sini, tetapi saya rasa itu kecil kemungkinannya. Pasar tampaknya sudah memperhitungkan tingkat kekhawatiran tertentu terkait Iran,” ujar Mayfield dikutip dari CNBC, Rabu (15/4).

Ia mengatakan, pasar kini kembali mendekati level tertinggi sepanjang masa alias all-time high (ATH) dengan kondisi yang lebih solid dan didukung latar belakang yang lebih kondusif. Selain itu, musim laporan keuangan dinilai berpotensi memperkuat sentimen bullish.

Saham-saham teknologi kembali menjadi penopang utama penguatan indeks. Oracle Corporation naik 4,7%, melanjutkan reli lebih dari 12% pada sesi sebelumnya. Sementara itu, Nvidia dan Palantir Technologies juga mencatatkan kinerja positif.

Seorang pejabat Gedung Putih juga mengungkapkan, putaran kedua negosiasi tengah dibahas, meskipun belum ada jadwal resmi yang ditetapkan.

Dari sisi komoditas, harga minyak mentah berbalik arah setelah sebelumnya menguat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 7,87% menjadi US$ 91,28 per barel, sedangkan Brent melemah 4,6% ke level US$ 94,79 per barel.

Sentimen pasar turut ditopang oleh rilis data inflasi dari indeks harga produsen (PPI) Maret yang mencatat kenaikan lebih rendah dari perkiraan.

Walaupun demikian, sejumlah saham perbankan mengalami tekanan setelah merilis laporan kinerja. Wells Fargo mencatat hasil di bawah ekspektasi sehingga sahamnya turun lebih dari 5%.

Sementara JPMorgan Chase membukukan kinerja kuartal pertama yang melampaui perkiraan, namun memangkas proyeksi pendapatan bunga bersih, sehingga sahamnya bergerak melemah tipis.

Perkembangan teknologi militer telah mengubah cara negara-negara memandang operasi udara. Dalam dinamika konflik yang terjadi saat ini, seperti ketegangan antara Iran dan Israel, penggunaan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) atau drone militer menunjukkan bagaimana serangan dapat dilakukan secara jarak jauh dengan intensitas tinggi tanpa selalu mengandalkan operasi darat secara langsung. Fenomena ini menandai adanya pergeseran pola peperangan, dari yang sebelumnya mengandalkan kekuatan fisik dan kehadiran pasukan di medan tempur, menjadi perang berbasis teknologi yang lebih efisien, cepat, dan minim risiko terhadap personel.

Dalam konteks tersebut, PTTA tidak lagi sekadar menjadi pemeran pendukung. Namun, perlahan mulai menjadi aktor utama yang semakin bersinar dalam berbagai konflik perang. Mulai dari pengintaian hingga serangan presisi, PTTA memberikan keunggulan yang sangat menarik, terutama karena mampu beroperasi tanpa mempertaruhkan keselamatan pilot. Keberadaannya tidak hanya meningkatkan efektivitas operasi, tetapi juga mengubah cara pengambilan keputusan di medan perang

Hal ini senada dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ir Sukarno, Presiden Republik Indonesia pertama, yang menekankan bahwa penguasaan teknologi akan menjadi faktor penentu dalam perang modern di masa depan. Apa yang dahulu masih berupa visi, kini mulai menjadi realitas. PTTA hadir sebagai representasi nyata bagaimana teknologi menggeser pola dan strategi peperangan.

Di tengah arus perubahan yang terjadi, muncul sebuah pertanyaan yang semakin relevan: Apakah PTTA hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam sebuah operasi udara atau justru telah menjadi penentu kemenangan? Bagi Indonesia, dengan tantangan geografis yang luas dan kompleks, pertanyaan ini bukan sekadar wacana, melainkan menyangkut arah kebijakan, kesiapan organisasi, serta efektivitas pertahanan udara ke depan.

Potensi PTTA

Salah satu alasan utama PTTA berpotensi menjadi penentu kemenangan udara adalah kemampuannya dalam menyediakan informasi secara cepat dan real-time. Dalam operasi perang, siapa yang lebih dahulu mengetahui situasi di lapangan, maka dialah yang memiliki keunggulan. PTTA mampu menjalankan misi ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) dengan durasi yang lebih lama dibandingkan dengan pesawat berawak. Selain itu, PTTA dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti sensor elektro-optik dan inframerah untuk pengamatan siang dan malam.

Tidak hanya berhenti pada fungsi pengawasan, PTTA juga dapat dipersenjatai untuk serangan presisi terhadap sebuah target tertentu. Bahkan saat ini sudah berkembang pula PTTA dengan jenis Kamikaze yang mampu berpatroli di area target dan menghantam sasaran secara langsung. Dengan demikian, keputusan tidak hanya dapat diambil dengan cepat, tetapi juga langsung diimplementasikan dalam waktu yang singkat, sehingga meningkatkan efektivitas dan kecepatan dalam operasi udara modern.

Efisiensi dan Risiko

Penggunaan PTTA juga mengubah cara pandang terhadap risiko dalam sebuah peperangan. Jika sebelumnya setiap misi selalu diiringi potensi kehilangan pilot/penerbang, kini risiko tersebut dapat ditekan secara signifikan. PTTA memungkinkan pelaksanaan misi berbahaya tanpa harus menempatkan personel secara langsung di area ancaman.

Penerbang yang mengendalikan PTTA berada di dalam ruangan khusus yang posisinya jauh serta rahasia. PTTA dikendalikan dengan bantuan satelit maupun secara line of sight (LOS), sehingga tetap dapat dioperasikan secara stabil baik dalam jarak dekat maupun jauh. Di sisi lain, dari segi biaya operasional, PTTA relatif lebih efisien dibandingkan dengan pesawat berawak, sehingga dapat digunakan secara lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Kelemahan dan Tantangan

Namun, PTTA bukan tanpa kelemahan. Ketergantungan pada sistem komunikasi dan teknologi data menjadikannya rentan terhadap gangguan seperti jamming atau serangan siber. PTTA dirancang untuk dapat bergerak secara autonomous dengan sistem logika tertentu, Keputusan yang diambil oleh sistem otomatis sangat bergantung pada algoritma dan data yang telah diprogramkan, sehingga berpotensi mengalami kesalahan dalam menghadapi situasi yang dinamis dan tidak terduga di lapangan.

Selain itu, pengoperasian PTTA tetap membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih. Mereka harus tetap memegang teguh nilai-nilai Airmanship serta memiliki tingkat kewaspadaan yang baik. Ditambah seorang penerbang PTTA tidak hanya sebatas bisa menerbangkan sebuah alutsista, tetapi mereka harus paham juga bagaimana sistem yang ada di dalam PTTA. Oleh karena itu, meskipun teknologi PTTA sangat canggih, peran manusia sebagai pengendali dan pengambil keputusan tetap menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan operasi udara.

Sebagai penutup, dapat dijelaskan bahwa PTTA bukan lagi dipandang sebagai pelengkap dalam operasi perang udara modern. Dengan segala keunggulan yang dimilikinya, menjadikan PTTA sebagai mata di langit yang mampu memantau suatu wilayah secara terus-menerus, luas dan real-time. Melalui kemampuan ini, setiap pergerakan di area operasi dapat terdeteksi sejak dini. Di sisi lain, karakteristik operasinya yang sulit terdeteksi menjadikan PTTA sebagai kekuatan yang “Silent but Deadly’’- bekerja secara senyap namun memberikan dampak yang signifikan.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan satuan PTTA seperti Skadron Udara 51 dan Skadron Udara 52 menjadi bukti bahwa PTTA telah mulai diintegrasikan dalam konsep operasi udara nasional. Namun, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada jumlah dan kecanggihan alutsista saja, melainkan pada bagaimana menjadikan PTTA sebagai bagian inti dalam doktrin dan strategi perang TNI khususnya TNI AU. Dengan wilayah yang luas dan kompleks, PTTA memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia.

Oleh karena itu, sudah saatnya PTTA tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan sebagai salah satu penentu kemenangan udara. Keberhasilan di masa depan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik alutsista, tetapi juga oleh kemampuan menguasai teknologi serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika peperangan modern.

Gubernur Federal Reserve (The Fed) Stephen Miran mengatakan guncangan harga komoditas energi yang dipicu oleh perang Iran sejauh ini belum berdampak pada ekspektasi inflasi jangka panjang. Namun, ia memperkirakan tekanan harga akan kembali ke target bank sentral dalam waktu satu tahun.

“Sejauh ini tidak ada bukti bahwa ekspektasi inflasi meningkat,” kata Miran, seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (14/4).

“Dengan pasar tenaga kerja yang berada pada jalur secara bertahap, seperti yang telah berlangsung sekitar tiga tahun terakhir, sangat kecil kemungkinan kita akan mengalami spiral upah-harga. Jadi sejauh ini, kebijakan tradisional bank sentral untuk tidak merespons guncangan model tampaknya masih masuk akal,” ujarnya.

Miran menambahkan, bukti-bukti menunjukkan selama terjadi guncangan energi, harga barang dan jasa biasanya naik dengan cepat namun kemudian berhenti, sehingga membatasi dampaknya terhadap inflasi.

“Jika kita melihat satu tahun ke depan, saya melihat inflasi akan berada cukup dekat dengan target kami,” ujarnya.

Bank Sentral Mempertimbangkan Kenaikan Suku Bunga

Meski begitu Rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada 17–18 Maret menunjukkan semakin banyak pejabat The Fed yang khawatir perang Iran dapat semakin memicu inflasi dan menegaskan bahwa bank sentral mungkin perlu mempertimbangkan kenaikan suku bunga.

Dalam pertemuan tersebut, para pejabat mempertahankan suku bunga acuan The Fed di kisaran 3,5% hingga 3,75%. Miran menyatakan perbedaan pendapat dengan pejabat The Fed lainnya, ia justru menyerukan pemangkasan sebesar 0,25 poin persentase.

Ia juga telah mendorong para pembuat kebijakan lainnya untuk menurunkan suku bunga dengan lebih cepat sejak diangkat sebagai Gubernur The Fed oleh Presiden Donald Trump pada September lalu.

Miran juga dimintai pandangannya mengenai usulan untuk mengizinkan penyedia stablecoin, aset digital yang nilainya dipatok pada dolar AS, untuk membayar bunga kepada pemegangnya.

Gagasan ini mendapat dukungan dari sebagian pihak dalam pemerintahan Trump, namun ditentang keras oleh beberapa kelompok perbankan karena dikhawatirkan dapat menarik dana nasabah dari bank.

“Sejujurnya, saya tidak melihat ini sebagai hal yang terlalu besar. Pembayaran bunga mungkin akan mengalihkan sebagian simpanan dari bank ke stablecoin, tetapi saya tidak yakin besarnya dampak tersebut signifikan secara ekonomi,” kata Miran.

Minat masyarakat Eropa untuk membeli mobil listrik melonjak sejak dimulainya perang di Iran. Kenaikan harga bensin semakin menonjolkan keunggulan kendaraan listrik karena biaya bahan bakar yang lebih murah.

Platform jual beli daring (online) di Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol melaporkan lonjakan besar dalam jumlah pencarian mengenai kendaraan listrik sejak dimulainya konflik pada Februari.

Perang di Iran menyebabkan kenaikan harga bensin yang cepat dan protes di seluruh dunia, sementara harga listrik tidak terpengaruh seburuk itu.

Serangan pertama Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu menyebabkan gejolak di pasar komoditas global. Pasalnya, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz, rute kunci untuk ekspor minyak dan gas dari Timur Tengah.

Mobile.de, pasar mobil daring terbesar di Jerman, mengatakan harga bahan bakar yang tinggi telah menjadi “pemicu” bagi “ledakan mobil listrik”.

Ajay Bhatia, Kepala Eksekutif Mobile.de, mengatakan pasar mobil baru dan bekas untuk kendaraan listrik meningkat lebih dari 50% pada bulan Maret dibandingkan dengan Februari 2026. Permintaan untuk mobil bensin dan diesel menurun selama periode yang sama. Adapun permintaan untuk mobil hibrida yang menggabungkan mesin dengan baterai yang lebih kecil naik tipis sebesar 4%.

Volkswagen ID.3 menjadi mobil listrik paling populer. Secara keseluruhan, permintaan mobil listrik juga meningkat dibandingkan tahun lalu berkat subsidi pembelian yang lebih besar sebesar €6.000 (Rp 120,05 juta dengan kurs Rp 20.010 per euro) dari Berlin.

Bhatia mengatakan harga solar sebesar €2,50 (Rp 50.023) per liter di Jerman memberikan dorongan kuat bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan nol emisi, yang sebelumnya mengalami kesulitan di negara penghasil mesin pembakaran internal terbesar di Eropa.

“Apa yang tidak bisa dilakukan oleh transisi energi Jerman, hampir dilakukan oleh realitas ekonomi,” ujar Bhatia, seperti dikutip The Guardian.

Carwow -platform yang menghubungkan pembeli dengan diler di Inggris, Spanyol, dan Jerman- melaporkan peningkatan 20% hingga 30% dalam permintaan informasi tentang mobil listrik di ketiga pasar tersebut antara Februari dan Maret 2026. Di Inggris, permintaan mobil listrik naik 23% dalam sebulan, sementara minat terhadap mobil hibrida naik 19%.

“Kami telah melihat pergeseran menjauh dari mesin pembakaran internal selama beberapa waktu,” kata Iain Read, Direktur Konten Carwow.

Ia mengatakan Perang Iran membuat proses peralihan dari kendaraan bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik berlangsung semakin cepat. "Konsumen khawatir tentang biaya hidup dan ingin menekan tagihan rutin mereka,” kata Read.

Pendaftaran Kepemilikan Mobil Listrik Melonjak

Data yang dirilis pekan lalu oleh Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) menunjukkan pada Maret lalu, jumlah pendaftaran mobil listrik baterai —yang didasarkan pada penjualan beberapa bulan sebelum pecahnya konflik— mencapai 86.120 unit. Angka ini menandai lonjakan sebesar 24,2% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu dan merupakan rekor tertinggi.

La Centrale, salah satu pasar mobil terbesar di Prancis, mengatakan pencarian untuk kendaraan listrik telah meningkat sebesar 160% antara awal Maret dan awal April 2026.

“Pengemudi sangat peka terhadap harga energi dan mereka mencari alternatif,” kata Guillaume-Henri Blanchet, Wakil Kepala Eksekutif La Centrale. Menurutnya minat terhadap kendaraan listrik bekas juga meningkat.

AutoScout24, platform pasar daring lainnya, menyebutkan permintaan mobil listrik naik sekitar 40% di Jerman, Austria, dan Italia, sementara permintaan mobil berbahan bakar bensin dan solar tetap stabil atau menurun.

Bagi industri otomotif, khususnya bagi produsen yang telah gencar melobi agar target kendaraan listrik diturunkan, pertanyaannya adalah apakah peningkatan minat ini akan bertahan lama.

“Menurut saya, ini adalah lonjakan yang akan turun, tetapi tidak akan turun sepenuhnya,” kata Bhatia dari Mobile.de.

Permintaan mobil listrik akan stabil pada “level normal baru yang lebih tinggi daripada sebelumnya” – didukung oleh perbaikan infrastruktur pengisian daya dan harga kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) yang lebih rendah.

Ian Plummer, Kepala Layanan Pelanggan di Autotrader di Inggris, mengatakan lonjakan harga bensin sebelumnya tidak menyebabkan peningkatan pembelian mobil listrik yang berkelanjutan. “Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan konsumen yakin bahwa mobil listrik dapat sesuai dengan gaya hidup mereka.”

Blanchet dari La Centrale mengatakan krisis energi ini akan meninggalkan bekas pada konsumen. "Kenaikan harga bensin telah menyebabkan konsumen benar-benar menyadari total biaya kepemilikan. Mereka bersedia mempertimbangkan biaya awal yang lebih tinggi jika biaya pengisian daya mobil akan lebih rendah dalam jangka Panjang," ujarnya.