JAKARTA - Zentara Technologies memperoleh sertifikasi ISO/IEC 42001:2023, standar internasional untuk Artificial Intelligence Management Systems (AIMS). Sertifikasi tersebut diterbitkan oleh Prescient Security pada 27 April 2026 di bawah akreditasi International Accreditation Service (IAS).

Sertifikasi ini memposisikan Zentara di antara sejumlah kecil perusahaan di dunia yang telah diaudit berdasarkan standar internasional untuk tata kelola AI yang bertanggung jawab.

“Kami bangga mengumumkan melalui pencapaian ini, Zentara Technologies menjadi perusahaan keamanan siber pertama di Indonesia, sekaligus salah satu penyedia teknologi paling awal di dunia yang berhasil memperoleh sertifikasi ini," kata CEO Zentara Technologies Regal Rauniyar Star, Jumat (29/5/2026).

Sertifikasi ini mencakup Sistem Manajemen Artificial Intelligence milik Zentara di Zentara Technologies dan Zentara Labs, termasuk komponen AI pada platform SIEM (ZX) dan sistem AI vulnerability assessment (AVAS), beserta infrastruktur cloud pendukung di AWS dan Google Cloud Platform.

Departemen yang termasuk dalam cakupan sertifikasi meliputi Cybersecurity (Infrastructure, Dev, SecOps), IT Support, Compliance dan InfoSec, Procurement, HR dan Legal, serta Zentara Labs (product, dev, infra, project management, dan AI research). Sertifikasi ini melengkapi sertifikasi ISO/IEC 27001 yang sebelumnya telah dimiliki Zentara untuk manajemen keamanan informasi, menjadikan Zentara sebagai salah satu dari sedikit perusahaan di kawasan yang tersertifikasi untuk kedua standar tersebut.

Lihat video: Menkeu Ajak "Hacker" Indonesia Buat Jajal Keamanan Siber Apllikasi Pajak



ISO/IEC 42001 merupakan standar internasional pertama yang menetapkan persyaratan tata kelola kecerdasan buatan di dalam organisasi. Standar ini mengatur kontrol di seluruh siklus hidup AI, mulai dari pengelolaan data, pengembangan model, implementasi, pemantauan, penanganan insiden, hingga penghentian sistem. Proses audit dilakukan dalam dua tahap dan mensyaratkan bukti implementasi kebijakan yang berjalan, bukan sekadar dokumentasi.

Bagi pelanggan di sektor yang memiliki regulasi ketat, ISO/IEC 42001 memberikan jaminan independen bahwa penyedia AI memiliki tata kelola, kontrol risiko, dan struktur akuntabilitas yang memadai untuk menerapkan AI secara bertanggung jawab. Standar ini juga semakin banyak dijadikan acuan regulator, termasuk dalam penyelarasan dengan EU AI Act dan kerangka kebijakan AI yang sedang berkembang di Indonesia.

Kerangka pengujian tata kelola AI Verify milik Singapura yang dikembangkan IMDA juga dipetakan langsung ke ISO/IEC 42001, sehingga memberikan jalur yang diakui bagi organisasi tersertifikasi untuk selaras dengan ekspektasi tata kelola AI di Singapura.

Sistem AIMS Zentara mencakup Zentara Technologies (divisi komersial) dan Zentara Labs (R&D), dengan cakupan, tata kelola AI risk register, inventaris model, dan review berkala oleh komite tata kelola AI lintas fungsi. Kontrol siklus hidup: prosedur terdokumentasi untuk pengelolaan data, evaluasi model, pengawasan manusia, dan pemantauan pasca implementasi.

Selain itu, respons insiden: integrasi kriteria insiden khusus AI ke dalam jalur eskalasi SOC 24/7 milik Zentara. Audit trail yakni pencatatan keputusan untuk penggunaan AI berisiko tinggi yang disimpan untuk kebutuhan review dan audit eksternal.

President dan Co-founder, Zentara Technologies Darian Kuswanto mengatakan, ISO/IEC 42001 mendorong pihaknya untuk mendokumentasikan praktik yang selama ini sudah kami jalankan dan mengujinya melalui proses audit. Nilai utamanya terletak pada mekanismenya inventaris model yang terus diperbarui, komite review yang aktif bertemu, hingga kontrol yang memiliki bukti implementasi.

“Itulah yang dimaksud dengan sistem manajemen AI. Kami mengambil sertifikasi ini karena klien kami di sektor perbankan, pemerintahan, dan infrastruktur vital perlu mengetahui bahwa AI yang kami hadirkan memiliki tata kelola yang jelas, bukan sekadar improvisasi," katanya.

Fauzia G. Cempaka Timur

Senior Analyst Indo-Pacific Strategic Intelligence

DI BAWAH layar gawai yang dipegang oleh jutaan warga sipil, saat ini tersembunyi sebuah jaringan senjata tak kasat mata yang berpotensi merusak dari dalam. Pada suatu hari di penghujung Februari 2026, dunia terkejut menyaksikan serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke negara Iran. Sirene meraung di berbagai wilayah, sementara medan pertempuran ini tidak lagi sekadar dibatasi oleh demarkasi wilayah fisik dan pertukaran rudal balistik.

Sebuah aplikasi doa (prayer app) yang sangat populer di Iran, Bade Saba, diduga diretas secara presisi oleh intelijen Israel dan AS. Pesan-pesan berbahasa Persia yang menyusup melalui notifikasi otomatis bertuliskan "bantuan telah tiba" ini menjangkau lebih dari lima juta pengguna yang telah mengunduh aplikasi tersebut. Iran merespons dengan memutus akses internet selama 36 jam, indikasi yang memperlihatkan betapa efektifnya serangan kognitif tersebut mengguncang stabilitas rezim.

Aplikasi yang sejatinya merupakan ruang spiritual tersebut diubah menjadi proyektil subversif, mengirimkan pesan-pesan yang secara langsung mendesak anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) untuk mengkhianati rezim. Ini adalah wujud nyata dari peperangan generasi ke-5 di era peperangan asimetris, ketika keunggulan teknologi dimanfaatkan sebagai sasaran bidik akan kelemahan psikologis lawan. Sebelum menghancurkan setiap jengkal fasilitas militer musuh secara fisik; fondasi untuk menghancurkan kohesi pikiran dan loyalitas prajuritnya telah lebih dulu dibangun dari dalam.

Dentuman bom mengguncang Teheran dan sejumlah kota di Iran, diiringi dengan retasnya jaringan komunikasi dan aplikasi keagamaan yang digunakan oleh jutaan warga. Israel, dengan dukungan penuh AS, telah dan sedang melancarkan operasi militer dan kognitif yang mereka sebut sebagai upaya "pencegahan" eskalasi nuklir dan dukungan terhadap proksi militan.

Serangan tersebut tak ayal merusak infrastruktur fisik, menewaskan pucuk kepemimpinan tertinggi Iran, melukai warga sipil, dan menciptakan atmosfer ketakutan baru di sebuah kawasan yang sudah lama tidak mengenal damai sejati.

Di balik klaim "pencegahan" dan "legitimasi keamanan" yang berulang itu, tersembunyi paradoks yang lebih mendasar. Analisis European Council on Foreign Relations (ECFR) secara tegas menyatakan bahwa perang ini adalah "perang tanpa pemenang" (a war with no winners) di mana setiap aktor yang terlibat akan meninggalkan konflik dengan kerugian yang lebih besar daripada saat mereka memasukinya. Tujuan AS sendiri tidak jelas dalam perang ini. Apakah ini soal pencegahan nuklir, pelucutan misil balistik, pembebasan rakyat Iran, atau pergantian rezim secara total.

Pola eskalasi ini bukanlah peristiwa tunggal. Perang 12 Hari pada Juni 2025 menjadi preseden penting bahwa narasi perdamaian masih jauh panggang dari api. Rangkaian sabotase, peretasan, dan operasi propaganda selama tahun 2024-2025 menunjukkan bahwa domain siber dan narasi bukan sekadar "pendamping", melainkan bagian inti dari desain konflik asimetris.

Maka, ketika konflik berulang dalam skala lebih besar melalui Operasi Epic Fury pada akhir Februari 2026, yang terjadi sesungguhnya bukan sekadar "bab baru", melainkan akselerasi dari pola lama yang menggunakan elemen kinetik, siber, dan kognitif berjalan serentak.

Paradoks paling mencengangkan dari serangan ini bukan hanya soal moralitas perang tetapi ilusi kontrol teknologi. Israel dan AS menggempur Iran dengan alasan menetralisasi ancaman milisi dan proliferasi nuklir. Namun cara yang ditempuh justru mengungkap sisi gelap peperangan abad ke-21: menang di udara tidak otomatis menang di pikiran, dan unggul teknologi tidak otomatis menghasilkan keunggulan legitimasi.

Konvergensi Perang Informasi

Untuk memahami apa yang sedang terjadi di Iran hari ini, kerangka information warfare Martin Libicki berguna karena memandang perang informasi sebagai mosaik operasi yang mengeksploitasi ruang informasi untuk menaklukkan lawan. Dalam agresi ke Teheran, mosaik itu terkonsolidasi dalam tiga kategori operasional yang saling melengkapi:

1. Hacker Warfare (Perang Peretas): Eksploitasi dan serangan terhadap arsitektur sistem sipil maupun militer musuh.

2. Psychological Warfare (Perang Psikologis): Penggunaan arus informasi untuk memanipulasi kognisi, persepsi, dan mentalitas lawan serta mengubah apa yang diyakini musuh sebagai kebenaran.

3. Economic Information Warfare: Manipulasi dan dominasi ruang informasi untuk mengontrol narasi, sehingga berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi, rantai pasok logistik, serta melemahkan sumber daya pertahanan musuh.

Peretasan Bade Saba menunjukkan indikasi perang semantik. Perang yang dilakukan terhadap kognitif tingkat tinggi, di mana yang dirusak bukanlah perangkat kerasnya, melainkan kepercayaan, rasa aman, dan interpretasi publik. Dalam perang semacam ini, ruang digital yang sakral dapat dipelintir memicu paranoia, delegitimasi, dan disonansi kognitif.

Strategi Dekapitasi Kepemimpinan dan Kontradiksinya

Puncak operasi gabungan antara serangan kognitif dan kinetik adalah operasi yang menargetkan simpul kepemimpinan tertinggi. Serangan yang dilaporkan menarget tokoh-tokoh kunci dan titik komando bukan sekadar operasi militer biasa, melainkan strategi dekapitasi yang dirancang untuk mengganggu konsolidasi penerus.

Segera setelah serangan kinetik tersebut terjadi, mesin perang kognitif Israel dan AS bekerja secara simultan untuk membanjiri ruang informasi dengan berbagai narasi yang memicu kepanikan. Tujuannya adalah untuk menghalangi konsolidasi kekuatan penerus, menciptakan faksi-faksi yang saling curiga antar-elit Iran, dan memutus rantai semangat tempur dari "Poros Perlawanan" (Axis of Resistance) di seluruh Timur Tengah.

Namun, strategi dekapitasi ini menyimpan kontradiksi. Analisis ECFR menunjukkan bahwa meskipun kehilangan figur puncak, aparat keamanan Iran, terutama IRGC, segera beralih ke sistem komando dan kendali terdesentralisasi untuk kondisi perang. Sistem ini dirancang justru untuk mengantisipasi skenario dekapitasi. "Kemenangan" dalam perspektif Iran bukanlah mengalahkan AS secara simetris, karena mereka sadar kalah dalam hal persenjataan, melainkan bertahan sebagai rezim dan menguras lawan hingga titik kelelahan (point of exhaustion).

Dilema Clausewitz dalam Domain Kognitif

Dalam merespons realitas peperangan asimetris ini, pemikiran abadi Carl von Clausewitz tetap relevan: perang adalah instrumen politik. Operasi siber dan militer yang canggih, betapa pun mematikannya, hanya mampu menciptakan kondisi bagi sebuah resolusi politik; ia tidak akan pernah bisa menggantikannya secara keseluruhan.

Pertama, jebakan teknologi militer (military trap). Membombardir Teheran dan meretas ruang sakral mungkin melumpuhkan fungsi komando sesaat, tetapi penghinaan kultural dapat menjadi inkubator radikalisme baru. Secara kuantitatif, Iran memang tidak memiliki kemampuan serang ke daratan AS. Opsi realistis Teheran adalah menekan target regional. Strategi ini memaksa AS bermain pada pertahanan yang mahal dan menguras pencegat (interceptor), sementara Iran beroperasi dekat teaternya sendiri.

Kedua, jebakan legitimasi kognitif (legitimacy trap). Ketika warga sipil dan arsitektur digital dikategorikan sebagai "medan perang", aspek jus in bello dalam Hukum Internasional ikut tergerus yang mengakibatkan privasi melemah, pembenaran pengawasan massal menguat, dan negara berpotensi makin represif atas nama keamanan.

Ketiga, jebakan legitimasi domestic (domestic legitimacy trap). Serangan ke Iran berpotensi membelah basis politik Presiden Trump; sebagian suara dalam spektrum MAGA menilai keterlibatan konflik luar negeri bertentangan dengan janji kampanye "tidak terjerat perang asing". Pada titik ini, perang informasi tidak hanya menyerang musuh, tetapi memukul kohesi politik domestik penyerang.

Lonceng Peringatan bagi Indonesia

Apa yang menimpa Iran adalah peringatan eksistensial bagi Indonesia. Sebagai negara dengan pengguna internet dan media sosial yang masif, serta keragaman sosial yang tinggi, lanskap kognitif masyarakat kita sangatlah rentan untuk dieksploitasi oleh operasi informasi asing.

Perang masa depan tidak selalu membutuhkan invasi armada kapal induk di perairan Indonesia. Musuh dapat mengeksploitasi celah identitas, menyusupi aplikasi keseharian warga, menyebarkan disinformasi yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, lalu membiarkan masyarakat saling menghancurkan dari dalam. Ini adalah perang kognitif yang sejati: menjajah pikiran sebelum menaklukkan daratan.

Indonesia perlu meredefinisi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) untuk mengintegrasikan domain kognitif sebagai palagan utama yang harus dipertahankan. Kebijakan pertahanan perlu menjalankan secara beriringan aspek modernisasi alpalhankam fisik dengan ketahanan digital, literasi informasi masyarakat dan kedaulatan atas teknologi sipil yang bersinggungan langsung dengan persepsi ratusan juta warga.

Indonesia, dengan segala kerentanan dan potensinya, harus menjadikan konflik ini sebagai cermin: pertahanan negara di abad ke-21 bukan hanya soal alpalhankam yang canggih, tetapi juga soal ketahanan pikiran bangsa.

Note: Pandangan dalam opini ini adalah pribadi

Mubasyier Fatah

_{Bendahara Umum Pimpinan Pusat Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), Entrepreneur Bidang Teknologi Informasi dan Praktisi Keamanan Siber}

Perang modern tidak lagi selalu diawali oleh deru pesawat tempur atau dentuman artileri. Dalam banyak kasus, pertempuran justru dimulai dalam senyap—di balik layar komputer, pusat data, dan jaringan komunikasi yang tak kasatmata.

Operasi Absolute Resolve menjadi contoh bagaimana perang kontemporer bergerak dari dominasi fisik menuju penguasaan ruang siber. Keberhasilan operasi tersebut tidak semata ditentukan oleh keunggulan militer konvensional, melainkan oleh kemampuan mengendalikan informasi, sistem digital, dan persepsi publik.

Dalam konteks ini, cyber warfare atau perang siber tampil sebagai faktor kunci. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap operasi militer, tetapi menjadi tulang punggung strategi. Tanpa penguasaan siber, operasi militer modern berisiko kehilangan arah, koordinasi, dan legitimasi.

Perubahan Watak Peperangan

Selama berabad-abad, perang dimaknai sebagai benturan kekuatan bersenjata di medan tempur yang jelas batasnya. Namun, globalisasi, digitalisasi, dan ketergantungan negara terhadap teknologi telah mengubah watak peperangan. Infrastruktur vital—listrik, komunikasi, transportasi, bahkan sistem keuangan—kini terhubung dalam satu ekosistem digital yang rapuh.

Operasi Absolute Resolve memperlihatkan realitas tersebut. Alih-alih mengandalkan kekuatan senjata semata, operasi ini memanfaatkan kerentanan sistem digital lawan untuk menciptakan keunggulan strategis. Serangan siber memungkinkan pelaksana operasi melemahkan lawan tanpa harus menimbulkan kehancuran fisik yang masif.

Di sinilah perang siber menemukan relevansinya: ia bekerja dalam diam, sulit dideteksi, dan sering kali sulit dibuktikan secara hukum internasional. Namun dampaknya nyata—bahkan menentukan.

Melumpuhkan Komando Tanpa Tembakan

Salah satu tujuan utama perang siber dalam Absolute Resolve adalah melumpuhkan sistem komando dan kendali lawan. Dalam perang modern, kecepatan informasi menjadi segalanya. Pasukan yang tidak mampu berkomunikasi secara efektif akan kehilangan kemampuan untuk merespons ancaman.

Gangguan terhadap jaringan komunikasi, sistem radar, dan pusat data membuat struktur komando lawan terfragmentasi. Perintah tidak tersampaikan, informasi menjadi tidak sinkron, dan keputusan strategis tertunda. Dalam kondisi demikian, pasukan di lapangan kehilangan arah meskipun secara fisik masih utuh.

Keunggulan ini memberi waktu dan ruang bagi pelaksana operasi untuk bergerak cepat, presisi, dan minim risiko. Tanpa satu pun peluru dilepaskan, keseimbangan kekuatan telah bergeser.

Infrastruktur sebagai Medan Tempur Baru

Operasi Absolute Resolve juga menegaskan bahwa infrastruktur sipil telah menjadi medan tempur baru. Sistem kelistrikan, jaringan internet, dan layanan publik digital bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, melainkan elemen strategis.

Gangguan terhadap infrastruktur digital tidak selalu bertujuan menciptakan kehancuran permanen. Dalam banyak kasus, cukup dengan menciptakan ketidakpastian dan kekacauan sementara. Ketika listrik padam, jaringan komunikasi terputus, dan layanan publik terganggu, negara sasaran menghadapi tekanan politik dan psikologis yang besar.

Tekanan ini sering kali lebih efektif dibandingkan serangan militer terbuka. Pemerintah kehilangan kepercayaan publik, sementara dunia internasional mulai mempertanyakan stabilitas negara tersebut. Dengan demikian, perang siber menjadi alat tekanan yang murah, efektif, dan sulit dilawan.

Keunggulan Intelijen dan Kendali Informasi

Keberhasilan Absolute Resolve juga tidak lepas dari peran perang siber dalam penguasaan intelijen. Di era digital, informasi tidak lagi disimpan dalam brankas fisik, melainkan dalam server dan jaringan yang terus terhubung.

Melalui operasi siber, pelaksana operasi dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi politik, militer, dan sosial lawan. Informasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat dan tepat waktu. Dalam banyak kasus, perang dimenangkan bukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling tahu.

Keunggulan intelijen ini juga memungkinkan operasi dilakukan secara selektif. Target ditentukan dengan presisi, risiko korban sipil diminimalkan, dan eskalasi konflik dapat dikendalikan.

Ruang Kognitif dan Pertarungan Persepsi

Perang siber tidak berhenti pada aspek teknis. Ia juga merambah ruang kognitif—ruang di mana persepsi, opini publik, dan legitimasi politik dipertaruhkan. Operasi informasi menjadi bagian integral dari Absolute Resolve.

Melalui media sosial, platform digital, dan saluran informasi daring, narasi dibentuk dan disebarkan. Tujuannya bukan sekadar memengaruhi opini publik lawan, tetapi juga membingungkan, melemahkan moral, dan menciptakan ketidakpercayaan internal.

Dalam perang modern, persepsi sering kali lebih menentukan daripada realitas di lapangan. Ketika publik kehilangan kepercayaan kepada pemerintahnya sendiri, daya tahan nasional melemah. Inilah kemenangan yang tidak membutuhkan pendudukan wilayah atau kemenangan militer konvensional.

Ambiguitas dan Kendali Eskalasi

Salah satu keunggulan utama perang siber adalah sifatnya yang ambigu. Tidak seperti serangan militer terbuka, serangan siber sulit diatribusikan secara pasti. Pelaku dapat menyangkal keterlibatan, sementara korban kesulitan membuktikan sebaliknya.

Dalam Absolute Resolve, ambiguitas ini memungkinkan operasi dilakukan di bawah ambang konflik terbuka. Eskalasi dapat dikendalikan, reaksi internasional diminimalkan, dan ruang diplomasi tetap terbuka. Strategi ini sangat relevan dalam sistem internasional yang semakin sensitif terhadap konflik bersenjata.

Dengan kata lain, perang siber memberi negara alat untuk bertindak tegas tanpa harus memicu perang terbuka.

Pelajaran bagi Dunia, Termasuk Indonesia

Operasi Absolute Resolve memberikan pelajaran penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Ketergantungan pada teknologi digital membawa konsekuensi strategis. Tanpa kesiapan siber yang memadai, sebuah negara rentan terhadap gangguan yang dapat melumpuhkan fungsi vitalnya.

Keamanan siber tidak lagi dapat dipandang sebagai isu teknis semata. Ia adalah bagian dari pertahanan nasional. Investasi pada sumber daya manusia, infrastruktur digital yang aman, serta regulasi yang adaptif menjadi kebutuhan mendesak.

Lebih dari itu, literasi digital masyarakat juga menjadi faktor kunci. Dalam perang siber, warga sipil sering kali menjadi target sekaligus medan pertempuran. Kesadaran publik terhadap disinformasi dan manipulasi informasi menjadi benteng pertama pertahanan nasional.

Penutup

Operasi Absolute Resolve menegaskan satu hal penting: perang abad ke-21 dimenangkan di ruang siber sebelum dimenangkan di medan tempur fisik. Cyber warfare bukan lagi pelengkap, melainkan inti strategi. Ia menentukan arah, tempo, dan hasil operasi.

Dalam dunia yang semakin terhubung, siapa pun yang menguasai jaringan, data, dan persepsi, akan menguasai jalannya konflik. Bagi negara-negara yang ingin bertahan dan berdaulat, memahami dan menguasai ruang siber bukan pilihan, melainkan keharusan.

Perang mungkin tidak lagi selalu terdengar, tetapi dampaknya semakin nyata.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah tantangan global yang berpotensi selama 10 tahun ke depan.

Sigit mengungkapkan setidaknya ada 10 tantangan berdasarkan Global Risk Report 2025 yang berpotensi terjadi pada 10 tahun ke depan. Misalnya cuaca ekstrem, misinformasi, perang siber hingga dampak negatif teknologi AI.

"Yaitu cuaca ekstrem, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan sistem alam, kelangkaan sumber daya alam, misinformasi dan disinformasi, dampak negatif dari teknologi AI, ketimpangan, polarisasi sosial, spionase dan perang siber, serta polusi," ujar Sigit dalam rilis akhir tahun (RAT) Polri, Selasa (30/12/2025).

Dia menambahkan tantangan paling dekat dan nyata dirasakan oleh Indonesia adalah cuaca ekstrem yang menyebabkan bencana alam di Sumatra.

Bencana telah menimbulkan korban meninggal dunia yang telah menyentuh pada angka 1.132 orang, ratusan orang hilang, kerusakan infrastruktur hingga memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi.

"Sejalan dengan berbagai macam risiko tersebut, bencana alam akibat cuaca ekstrem saat ini menjadi salah satu tantangan yang paling nyata dampaknya dan kita rasakan," imbuhnya.

Di waktu yang sama, Sigit mengungkap cuaca ekstrem berpotensi melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai dari Bali, Nusra dan Jawa Timur dengan Siklon 93S.

Sementara siklon 95S di sekitar Papua dan siklon bakung dirasakan di sekitar Lampung.

"Pada saat yang sama saat ini terdapat tiga sistem siklon di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi," pungkasnya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memaparkan 10 tantangan utama yang bakal dihadapi Bangsa Indonesia di 2026. Tantangan tersebut mencakup perang siber dan cuaca ekstrem.

Sigit awalnya mengungkapkan, pada 2025, Indonesia di hadapkan pada dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks. Berdasarkan Global Risk Report 2025, terdapat 10 tantangan utama yang diperkirakan masih berpotensi berlangsung dalam 10 tahun ke depan.

"Yaitu cuaca ekstrem, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan sistem alam, kelangkaan sumber daya alam, misinformasi dan disinformasi, dampak negatif teknologi AI, ketimpangan, polarisasi sosial, spionase dan perang siber, serta polusi," kata Sigit dalam sambutan kegiatan rilis akhir tahun di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Sigit menyebut di dalam negeri khususnya wilayah Sumatera, tercatat sejak 23 November 2025 terjadi bencana alam di Provinsi Aceh, Sumbar, dan Sumut, dengan dampak 1.132 orang meninggal dunia dan 174 orang hilang.

"Pada saat yang sama, saat ini terdapat 3 sistem siklonik di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi yaitu Siklon Bakung di sekitar Lampung, Bibit Siklon 93S di sekitar Bali, Nusra, dan Jatim, dan Bibit Siklon 95S di sekitar Selatan Papua," ucap Sigit.