Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pelajaran bahasa Prancis diterapkan di seluruh sekolah. Menurut Lalu, wacana ini perlu perencanaan yang matang.

Lalu mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait kejelasan rencana tersebut dalam Rapat Kerja (Raker).

Pasalnya, Prabowo sempat lebih dulu mencanangkan seluruh sekolah menerapkan bahasa Portugis namun sampai saat ini belum ada roadmap yang jelas terkait implementasi pembelajaran.

"Soal kejelasan wajib belajar Bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada Raker dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” ujar Lalu Hadrian dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi DPR, dilihat pada Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, penguasaan bahasa asing memang diperlukan untuk menjawab tantangan global. Namun, penyusunan kebijakan pendidikan harus dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kesiapan sistem pendidikan nasional.

“Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Namun kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya memastikan kebijakan tersebut tidak sekadar sebagai kepentingan diplomasi di tingkat global.

“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” tegasnya

Lalu menegaskan akan meninjau lebih lanjut wacana tersebut dengan mempertimbangkan apabila tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, maka penerapan bahasa Prancis diimplementasikan secara bertahap.

“Jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu,” pungkasnya.

Wacana Mata Pelajaran Bahasa Prancis

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis.

Hal itu diungkapkan Prabowo setelah upacara penyambutan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Istana Elysee Paris, Republik Prancis pada Kamis (28/5/2026). Prabowo menjelaskan bahwa hubungan Indonesia dengan Prancis berada di tingkat terbaik selama ini.

Di bidang pertahanan hubungan Indonesia dengan Prancis sangat baik. Begitu juga di bidang science.

"Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan seiring dengan perkembangan dunia ke depan. Dia yakin dengan keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, dan penuh konflik. Sementara itu, menurutnya, baik Indonesia dan Prancis akan bisa memainkan peranan yang positif.

Indonesia dan Prancis juga menurutnya telah menjalankan berbagai kerja sama dengan baik yang mampu meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara.

"Karena itu kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya Comprehensive Strategic Partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang, kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang, dan berdampak," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pentingnya reformasi sistem multilateral dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tetap relevan menghadapi tantangan global yang terus berkembang, termasuk konflik geopolitik, kecerdasan buatan, hingga krisis lingkungan.

Hal itu disampaikan Sugiono usai menghadiri Security Council High-Level Open Debate bertema “Upholding the Purposes and Principles of The UN Charter and Strengthening the UN-Centered International System” di Markas Besar PBB, New York.

Pertemuan tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China (RRC) sekaligus Presiden Dewan Keamanan PBB pada Rabu (27/5/2026) waktu setempat.

“Hari ini saya menghadiri open debate Security Council yang juga untuk memenuhi undangan dari presiden dari Security Council yang saat ini dari China,” kata Sugiono.

Menurut Sugiono, forum tersebut menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat PBB dan mereformasi sistem multilateral agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global saat ini.

Ia menilai struktur dan pendekatan PBB yang dibentuk pasca-Perang Dunia II perlu disesuaikan dengan tantangan dunia modern yang jauh lebih kompleks dibanding 80 tahun lalu.

“Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi,” ujarnya.

Sugiono menyoroti masih banyaknya titik konflik global yang belum terselesaikan secara efektif, padahal tujuan utama lahirnya PBB adalah menciptakan perdamaian antarbangsa.

Indonesia, lanjutnya, juga menekankan pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, khususnya bagi negara-negara berkembang atau Global South yang dinilai belum memiliki keterwakilan memadai dalam proses pengambilan keputusan internasional.

“Banyak suara-suara yang berasal dari umumnya global south itu tidak terwakili,” kata Sugiono.

Ia juga menyinggung banyak isu penting di Dewan Keamanan yang akhirnya terhambat akibat penggunaan hak veto oleh negara-negara tertentu.

“Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan,” lanjutnya.

Meski demikian, Indonesia menegaskan bahwa reformasi tidak boleh membuat PBB kehilangan relevansi. Sebaliknya, organisasi tersebut harus diperkuat agar mampu menjawab tantangan global yang semakin dinamis.

Sugiono menyebut tantangan dunia saat ini tidak hanya berupa perang dan konflik geopolitik, tetapi juga perkembangan artificial intelligence, isu lingkungan, hingga dampak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah.

Ia secara khusus menyoroti situasi di kawasan Iran dan Selat Hormuz yang dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian dunia.

Dalam forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik.

Sugiono menilai isu Palestina menjadi ujian nyata terhadap kredibilitas PBB dan Dewan Keamanan dalam menegakkan mandat perdamaian internasional.

“Palestina merupakan satu tes terhadap PBB, kepercayaan yang diberikan kepada PBB,” ujar Sugiono.

Menurut Sugiono, peran PBB dan Dewan Keamanan menjadi sangat penting dalam mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Ia menegaskan bahwa penderitaan dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina menunjukkan pentingnya langkah konkret komunitas internasional.

“Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” tandas Sugiono.

Di saat yang sama, kami juga menjaga kualitas pertumbuhan melalui penyaluran kredit yang selektif ke sektor-sektor yang prospektif dan resilien

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Riduan menyampaikan bahwa perseroan berfokus pada perluasan penetrasi ekosistem dari Mandiri Group guna memitigasi tantangan global maupun domestik sepanjang tahun ini.

Strategi ini dilakukan melalui peningkatan aktivitas dan transaksi nasabah serta akselerasi dari digitalisasi layanan perbankan yang diberikan oleh Mandiri Group.

“Di saat yang sama, kami juga menjaga kualitas pertumbuhan melalui penyaluran kredit yang selektif ke sektor-sektor yang prospektif dan resilien, serta monitoring portofolio secara ketat serta stress testing secara berkala,” kata Riduan menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

Perseroan mencermati beberapa tantangan pada 2026, mencakup ketidakpastian global serta situasi domestik akibat dari pengaruh global maupun kondisi internal di Indonesia.

Kemudian, perseroan juga mencermati dinamika suku bunga serta kualitas kredit pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perlambatan ekonomi.

Dari sisi global, Riduan menjelaskan bahwa eskalasi geopolitik masih berpotensi mengganggu rantai pasok serta memicu volatilitas harga komoditas dan pasar keuangan di regional maupun dunia.

Arah suku bunga ke depan pun juga masih sangat bergantung pada perkembangan inflasi dan stabilitas nilai tukar serta dinamika global yang terus bergerak secara dinamis.

Sementara dari dalam negeri, imbuh Riduan, tekanan harga energi dan pelemahan daya beli juga perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi profil risiko debitur Bank Mandiri, khususnya yang memiliki eksposur pada komoditas yang dipengaruhi harga global.

Dengan strategi yang dilakukan perseroan, Riduan memastikan bahwa hingga saat ini kualitas aset tetap solid. Hal ini sebagaimana tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) yang terjaga di bawah 1 dan NPL coverage ratio sebesar 245 persen per Maret 2026.

Pada saat yang sama, Bank Mandiri menjaga buffer permodalan yang kuat dengan rasio capital adequacy ratio (CAR) di atas 19 persen untuk menghadapi berbagai skenario tantangan ke depan.

Dalam menghadapi dinamika suku bunga, Riduan mengatakan fokus perseroan bukan pada spekulasi arah suku bunga, melainkan memastikan struktur pendanaan, likuiditas, dan portofolio mix agar tetap adaptif.

Oleh karena itu, Bank Mandiri terus memperkuat dana murah atau current account saving account (CASA) yang berasal dari transaksional banking.

Penguatan ini dilakukan melalui akselerasi transaksi nasabah dan penguatan ekosistem digital yang sekaligus mendorong pertumbuhan fee-based income recurring serta menjaga profitabilitas Bank Mandiri yang berkelanjutan.

Pada saat yang sama, tegas Riduan, perseroan juga tetap berkomitmen untuk mendukung pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta menjalankan agenda strategis pemerintah lainnya.

“Dengan fundamental yang kuat, Bank mandiri optimis dapat menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat peran sebagai agent of development bagi pembangunan perekonomian Indonesia,” kata Riduan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam meminta masukan dari stakeholders, antara lain pelaku usaha, dunia industri dan tokoh masyarakat, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah konflik geopolitik yang terjadi saat ini.

Hal itu disampaikan dalam diskusi strategis yang bertajuk “Mendengar Lebih Dekat, Bergerak Bersama Menuju 2026” di Balairungsari, Kamis (2/4/2026).

Selain menjadi ruang dialog terbuka, kegiatan ini sekaligus momentum bagi BP Batam, pelaku usaha, asosiasi industri, dan tokoh masyarakat berkolaborasi dalam merumuskan arah kebijakan dan akselerasi ekonomi di tengah dinamika global dan tuntutan masyarakat yang kian kompleks.

Di samping itu, forum strategis ini juga menjadi ruang bagi BP Batam untuk menyerap aspirasi dan kritik konstruktif dari dunia usaha dan pelaku industri.

Beragam persoalan turut mendapat atensi penuh dari masing-masing pihak, seperti pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, penguatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah daya saing global, hingga permasalahan sosial maupun politik.

“Di tengah situasi global saat ini, capaian kinerja BP Batam dan Pemerintah Kota Batam patut kita apresiasi. Kolaborasi kepemimpinan Bapak Amsakar dan Bu Li Claudia dengan dukungan seluruh komponen daerah berhasil menjaga ritme pertumbuhan ekonomi Batam,” ujar tokoh masyakarat Kepri, Asman Abnur.

Menurut Asman, tidak mudah bagi suatu daerah mendapatkan keistimewaan dari pemerintah pusat seperti yang saat ini BP Batam dapatkan. Mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025, PP Nomor 4 Tahun 2025, serta PP Nomor 47 Tahun 2025.

“Harmonisasi beragam kebijakan tersebut tidak mudah. Dampak positif dari ini adalah memangkas alur birokrasi dan menyederhanakan proses perizinan seperti yang selama ini menjadi keluhan pelaku usaha. Tidak ada lagi kekhawatiran untuk berinvestasi di Batam,” tambahnya.

Selain Asman Abnur, sejumlah pelaku usaha dan tokoh kenamaan lainnya turut hadir dalam forum ini. Di antaranya Kris Wiluan, Abidin Hasibuan, Doly, Harry Feri Manik, Peter Vincent, dan Saptana Tri Prasetiawan.

Mereka bersepakat untuk mendukung BP Batam dalam mengatasi dan menghadapi tantangan ekonomi global saat ini. Apalagi dengan penyatuan kepemimpinan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, mereka optimis bahwa kendala perizinan dapat teratasi dengan baik sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Kami menginginkan adanya konstruksi pemikiran bersama antara BP Batam, pelaku usaha, dunia industri dan tokoh masyarakat. Dengan gagasan yang dihasilkan, saya dan Bu Li Claudia yakin masukan dan kritik dari pelaku usaha ini dapat menghasilkan formulasi kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Kepala BP Batam Amsakar Achmad.

Amsakar optimistis bahwa dukungan dari Forkopimda, dunia usaha, dan seluruh komponen daerah lainnya dapat menjadi modal penting dalam mendorong akselerasi pembangunan dan ekonomi Batam tahun 2026.

Pihaknya juga akan rutin melaksanakan forum strategis ini ke depannya. Dengan harapan, BP Batam dapat mendengar langsung aspek-aspek yang menjadi hambatan di lapangan.

“Masukan-masukan ini juga memberikan kami berbagai pandangan terkait perumusan kebijakan ke depannya. Kami berharap pertumbuhan ekonomi dan investasi pun bisa terus meningkat dengan dukungan dari seluruh pihak,” tambah Amsakar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan pemerintah akan terus memperkuat evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko di tengah dinamika global.

Hal tersebut disampaikan Rini dalam keterangan pers terkait kebijakan pemerintah dalam mitigasi risiko dan antisipasi dinamika global yang digelar secara telekonferensi, Selasa (31/3/2026).

“Bahwa untuk seluruh ASN kami akan terus melakukan evaluasi termasuk PPPK dan evaluasi terhadap kinerja,” ujar Rini.

Menurutnya, penguatan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kinerja ASN tetap optimal dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan global yang berdampak pada tata kelola pemerintahan.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, pemerintah telah menyiapkan sistem digital berbasis kinerja yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah. Sistem tersebut memungkinkan proses penilaian dilakukan secara lebih terukur, transparan, dan terintegrasi.

Rini menambahkan, pemanfaatan sistem e-Kinerja yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta mendorong budaya kerja yang lebih produktif di lingkungan birokrasi.

Melalui langkah ini, pemerintah berupaya memperkuat reformasi birokrasi sekaligus memastikan ASN memiliki kinerja yang selaras dengan target pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kami sudah sediakan e-Kinerja dari setiap instansi pemerintah mempunyai tautan yang secara langsung untuk bisa menggunakan penilaian kinerja melalui e-Kinerja yang sudah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara,” tandas Rini.

Bisnis.com, JAKARTA – Uni Eropa dan Australia menyepakati perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) setelah hampir satu dekade perundingan, di tengah upaya kedua pihak memperkuat hubungan ekonomi dan merespons tekanan kebijakan tarif pemerintahan AS.

Melansir Bloomberg, kesepakatan penyelesaian negosiasi diumumkan pada Selasa (24/3/2026) di Canberra oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Dalam pernyataan bersama, kedua pihak menyatakan perjanjian tersebut masih perlu diratifikasi oleh masing-masing pihak sebelum resmi berlaku.

Selain kesepakatan perdagangan bebas, Australia dan Uni Eropa juga menandatangani Kemitraan Keamanan dan Pertahanan guna memperkuat kerja sama dalam penanganan krisis dan tantangan keamanan.

“Pilar-pilar kerja sama ini mengakui pentingnya kemitraan kuat Australia–Uni Eropa dalam menghadapi tantangan global bersama, sekaligus mendukung kemakmuran dan keamanan serta memperdalam keterlibatan kedua pihak,” kata Albanese dan von der Leyen dalam pernyataan tersebut

Australia dan Uni Eropa juga berupaya melindungi perekonomian mereka dari program tarif Presiden AS Donald Trump serta pembatasan ekspor mineral penting oleh China. Dalam beberapa waktu terakhir, Uni Eropa juga menyepakati perjanjian dagang dengan India dan blok Mercosur di Amerika Selatan setelah sempat tertunda selama bertahun-tahun.

Berdasarkan data International Monetary Fund, Australia mencatat defisit perdagangan dengan Uni Eropa sebesar US$33 miliar pada tahun lalu. Negeri Kanguru mengekspor barang senilai hampir US$12 miliar ke kawasan tersebut, sementara impor dari Uni Eropa melampaui US$44 miliar.

Perundingan perjanjian perdagangan bebas ini dimulai sejak 2018. Kedua pihak sempat hampir mencapai kesepakatan pada 2023 sebelum Australia menarik diri dari negosiasi karena menilai akses produk pertanian ke pasar Uni Eropa masih terbatas.

Pembahasan kembali dilanjutkan tahun lalu dan menjadi semakin mendesak setelah pemerintahan Trump mengancam mengubah sistem perdagangan global melalui kebijakan tarifnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, negosiator kedua pihak sebenarnya hampir merampungkan kesepakatan. Namun, pembicaraan sempat menemui hambatan terkait isu perdagangan daging.

Australia mendesak Uni Eropa untuk meningkatkan kuota impor daging sapi yang dapat masuk dengan tarif preferensial. Di sisi lain, impor produk pertanian merupakan isu sensitif bagi Uni Eropa karena dikhawatirkan dapat mengganggu sektor pertanian domestik mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menilai situasi global saat ini diwarnai ketidakpastian dan potensi konflik, bahkan sejumlah pemimpin dunia yang memiliki kekuatan besar dinilai belum mampu menjaga perdamaian secara efektif.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan 1447 Hijriah yang digelar di Istana Negara, Selasa (10/3/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut kondisi dunia saat ini penuh ketidakpastian dan bahkan mengandung berbagai ancaman bahaya.

"Di tengah dunia sekarang yang penuh ketidakpastian, bahkan penuh bahaya, di mana banyak pemimpin di dunia yang memiliki kekuatan besar tidak dengan lancar menjaga perdamaian yang kita perlukan, yang diperlukan oleh seluruh umat manusia," kata Presiden Prabowo.

Menurut Prabowo, situasi global tersebut menjadi pengingat bagi Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kerukunan nasional.

Prabowo menegaskan bahwa bangsa Indonesia perlu menggalang kebersamaan untuk menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

"Kita sebagai bangsa Indonesia bersama banyak bangsa lain perlu untuk menggalang persatuan di antara kita, menggalang kerukunan di antara kita, untuk menghadapi keadaan penuh ketidakpastian ini," katanya.

Selain itu, Presiden juga mengajak masyarakat untuk mengambil hikmah dari peringatan Nuzulul Quran dengan memahami dan meresapi nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur’an.

Menurutnya, pesan-pesan keagamaan yang disampaikan dalam ceramah pada acara tersebut memiliki makna penting dalam membangun sikap optimisme di tengah tantangan global.

Dia menegaskan bahwa dengan tekad dan komitmen yang kuat, bangsa Indonesia diyakini mampu mencapai berbagai cita-cita pembangunan di masa depan.

"Kita harus yakin bahwa pada akhirnya yang benar akan menang, dan dengan tekad serta komitmen yang jelas dan teguh, Insyaallah apa yang kita cita-citakan akan kita capai bersama," ujar Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan dunia usaha saat ini menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari konflik geopolitik hingga tekanan ekonomi internasional. Hal ini disampaikan Anin saat Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) II Kadin Jakarta.

Menurut Anin, sapaan akrabnya, situasi global yang tidak menentu, termasuk konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, berpotensi memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional.

“Kita melihat dunia saat ini penuh tantangan. Tahun lalu kita bicara perang dagang dan tarif dengan Amerika Serikat, sekarang kita melihat perang fisik terjadi di Timur Tengah. Tentu dampak konflik ini sangat besar bagi kita semua," ujar Anin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Anin menyoroti tiga aspek penting yang perlu diwaspadai Indonesia, yakni ketahanan energi, ketahanan pangan, serta stabilitas nasional. Dalam aspek energi, Anin mengingatkan potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau harga minyak terus naik bahkan menembus 100 dolar AS per barel, tentu ini menjadi tekanan besar bagi APBN kita. Saat ini, APBN kita sekitar Rp 600 triliun untuk defisit yang dianggarkan. Tentu angkanya bisa naik sampai 40 hingga 50 persen,” ucap Anin.

Namun demikian, Anin menyebut kondisi ketahanan energi di DKI Jakarta relatif aman, khususnya untuk pasokan gas dan bahan bakar minyak yang penting bagi aktivitas ekonomi, termasuk sektor perikanan. Selain energi, Anin juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang momentum Lebaran.

“Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menyampaikan upaya membantu lewat pasar murah untuk menekan inflasi. Ini sangat penting karena kita mulai melihat inflasi sedikit demi sedikit merangkak naik, apalagi menjelang periode Lebaran," lanjut Anin.

Aspek ketiga, sambung Anin, yang ditekankan adalah stabilitas nasional dan stabilitas Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi Indonesia. Anin mengatakan Kadin DKI Jakarta merupakan motor penggerak ekonomi sekaligus penjaga stabilitas nasional.

Anin menambahkan peran Jakarta dalam perekonomian nasional sangat besar, dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 16,8 persen dari PDB nasional serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,21 persen, yang berada di atas rata-rata nasional.

"Terlepas DKI Jakarta sekarang bukan ibu kota negara, tetapi justru terlihat transformasinya menjadi pusat servis industri yang baik," ungkap Anin.

Anin juga mengapresiasi langkah Kadin Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong pembinaan industri kecil menengah (IKM) dan UMKM, terutama melalui program sertifikasi dan pelatihan vokasi guna meningkatkan produktivitas dan inovasi.

“Nah, karena bagaimanapun juga untuk meningkatkan perekonomian salah satunya adalah peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas serta inovasi tentu sangat erat hubungannya dengan pelatihan-pelatihan tersebut,” ucap Anin.

Anin juga mengusulkan empat pilar strategis yang dapat menjadi fokus penguatan ekonomi DKI Jakarta.

“Yang pertama bagaimana Kadin DKI Jakarta terus untuk swasembada, syukur-syukur bisa membantu provinsi lain. Nomor dua pertumbuhan ekonomi, yang ketiga terus menjadi suatu provinsi yang inklusif, dan yang terakhir berkelanjutan,” kata Anin.

Bisnis.com, JAKARTA - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) sukses menggelar acara Ekonomi Pancasila Forum 2026 (EPF 2026) di Assembly Hall, Menara Mandiri, Jakarta dengan tema ”Reaktualisasi Ekonomi Pancasila Menuju Indonesia Emas 2045”. Forum ini menjadi ruang diskusi strategis lintas sektor untuk membahas arah kebijakan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi Indonesia.

Ketua Umum IKA UNPAD yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi, Ferry Juliantono pada kesempatan terpisah menegaskan bahwa EPF 2026 merupakan bagian dari komitmen IKA UNPAD dalam mendorong dialog nasional strategis terkait kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada sambutannya menyampaikan dukungan juga terhadap penyelenggaraan forum tersebut. Wakil Rektor UNPAD Maman Setiawan, yang hadir memberi sambutan mewakili universitas, menekankan pentingnya peran alumni dan perguruan tinggi dalam memperkaya diskursus kebijakan publik nasional.

Forum ini juga dibuka oleh sambutan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan yang juga merupakan Alumni FEB UNPAD Angkatan 1987 menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan EPF 2026 oleh IKA UNPAD yang mendorong dialog kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Selanjutnya, Dewan Penasihat IKA UNPAD Omay K. Wiraatmadja menilai EPF 2026 sebagai inisiatif strategis yang perlu dijaga keberlanjutannya. Menurutnya, Ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep normatif, melainkan harus menjadi kerangka kebijakan yang konsisten dan terukur dalam praktik pembangunan nasional.

Forum ini menghadirkan sejumlah moderator dan narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, dan tokoh nasional yang membahas berbagai isu strategis, yaitu sebagai narasumber Pengamat Politik Rocky Gerung, Plt. Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari, Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-Koperasi Yones William, Senior Vice President Bank Mandiri Bayu Trisno Arief S., Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa, dan Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza. Sedangkan untuk moderator yaitu Executive Director Indonesian Diaspora Network United (IDNU) Nuning P. Hallet dan Indonesian Railway Society Expert Krishna Amir Hamzah.

Diskusi berlangsung dinamis dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk profesional, akademisi, alumni, dan pelaku usaha. Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam memperkaya perspektif peserta terhadap isu-isu ekonomi nasional.

Melalui EPF2026, IKA UNPAD berharap dapat memperkuat kontribusi alumni dalam mendorong perumusan kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa. Ketua Pelaksana EPF 2026 Adriastama N. Priajati menyampaikan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang dialog yang mengedepankan substansi dan kedalaman pembahasan.

IDXChannel – Tekanan global, percepatan adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta perubahan lansekap persaingan akan menjadi faktor utama yang membentuk arah industri Indonesia pada 2026. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha untuk tidak sekadar beradaptasi, tetapi juga menata ulang strategi bisnis jangka menengah dan panjang.

Merespons dinamika tersebut, MCorp menggelar forum Marketing Outlook 2026: Industry Perspective, yang mempertemukan asosiasi industri untuk membahas arah industri Indonesia pada 2026, mulai dari tantangan struktural hingga peluang strategis.

Diskusi dibuka oleh Group CEO MCorp Taufik, dan menghadirkan perwakilan dari berbagai sektor, seperti perbankan syariah, ritel global, teknologi digital, logistik, serta manufaktur otomotif roda dua.

“Tantangan industri ke depan tidak lagi berdiri sendiri per sektor karena perubahan terjadi lintas industri, semakin cepat, dan menuntut pelaku usaha memahami arah besar industri agar strategi yang dijalankan tetap relevan,” ujarnya di Philip Kotler Theater Class, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Dalam diskusi tersebut, pelaku industri menilai arah industri 2026 akan ditandai oleh tekanan efisiensi, perubahan perilaku pasar, serta meningkatnya pengaruh faktor eksternal seperti regulasi, geopolitik, dan perkembangan teknologi, khususnya AI. Transformasi tidak lagi sekadar dimaknai sebagai digitalisasi, melainkan penataan ulang strategi, operasional, dan tata kelola bisnis.

Dari sektor perbankan syariah, Executive Director Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Herbudhi S Tomo menilai industri perbankan syariah relatif stabil memasuki 2026, dengan tantangan utama pada penguatan fundamental bisnis di tengah dinamika ekonomi dan regulasi.

“Tantangan perbankan syariah bukan pada keberlanjutan industri, tetapi bagaimana memperkuat fundamental melalui tata kelola yang solid, inovasi produk yang relevan, serta pemanfaatan teknologi digital secara tepat,” ujarnya.

Sementara itu, dari sektor teknologi digital, CEO PT Cipta Teknologi International sekaligus perwakilan Indonesian Digital Association (IDA) Yogi Triharso menyebut percepatan adopsi AI dan dinamika regulasi akan semakin memengaruhi arah industri.

“Generative AI tidak hanya mengubah user experience, tetapi juga menantang industri membangun model monetisasi yang berkelanjutan. AI harus dilihat sebagai enabler yang meningkatkan kapasitas manusia,” kata Yogi.

Dari sektor logistik, Wakil Ketua Umum Bidang Maritim & Pelabuhan DPP ALFI/ILFA Harry Sutanto menilai perubahan pola perdagangan global dan tekanan geopolitik menuntut industri logistik lebih fleksibel, efisien, dan kolaboratif agar tetap kompetitif.

Sedangkan dari sektor otomotif roda dua, Head of Commercial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala menyampaikan, persaingan industri sepeda motor pada 2026 akan semakin ketat seiring masuknya pemain baru. Menurutnya, fokus industri ke depan tidak hanya pada volume penjualan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, MCorp juga menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) Program MBA Online Entrepreneurial Marketing bersama Asia e University (AeU) untuk memperkuat kapabilitas kepemimpinan dan pemasaran berbasis kewirausahaan.

Ke depan, forum ini akan digelar secara rutin setiap bulan sebagai wadah berkelanjutan untuk membaca dinamika industri, mempertemukan perspektif lintas sektor, serta menghadirkan insight strategis yang relevan dengan perkembangan bisnis dan ekonomi.

Penulis: Nasywa Salsabila

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyebut keputusan Amerika Serikat yang menarik diri dari puluhan organisasi kerjasama internasional dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan multilateralisme global.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan Indonesia memperhatikan mundurnya AS dari sejumlah organisasi internasional tersebut.

Menurutnya, langkah Washington berpotensi semakin menekan tatanan dunia yang berbasis pada kerja sama internasional di tengah kompleksitas tantangan global saat ini.

Yvonne menuturkan, Indonesia menaruh perhatian khusus pada prospek melemahnya multilateralisme sebagai fondasi utama tata kelola global. Menurutnya, kerja sama multilateral tetap menjadi instrumen penting dalam menghadapi berbagai persoalan lintas negara, mulai dari krisis ekonomi, perubahan iklim, hingga konflik geopolitik.

“Kami concern dengan prospek makin tertekannya multilateralisme dan tatanan dunia yang berlandaskan kerja sama internasional,” katanya dalam press briefing di Kantor Kemenlu RI, Jakarta pada Kamis (8/1/2026).

Di sisi lain, Yvonne menegaskan Indonesia akan terus mendorong seluruh negara untuk tetap menjunjung tinggi semangat dan prinsip multilateralisme dalam merespons tantangan global yang semakin kompleks.

Menurutnya, fokus Indonesia saat ini adalah mendorong semua negara untuk tetap memegang semangat dan prinsip-prinsip multilateralisme.

Dia menambahkan, prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan, inklusivitas, dan kerja sama yang saling menguntungkan harus tetap menjadi pijakan utama dalam hubungan internasional.

“Prinsip kesetaraan dan inklusivitas adalah nilai yang selama ini terus kita dorong dalam berbagai forum internasional,” kata Yvonne.

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden AS Donald Trump resmi menarik diri dari puluhan organisasi internasional, termasuk badan PBB dan perjanjian iklim global, menandai langkah tegas Washington menjauh dari kerja sama multilateral.

Melansir The Guardian pada Kamis (8/1/2026), Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan dukungan AS terhadap 66 organisasi, badan, dan komisi internasional.

Jumlah tersebut terdiri atas 35 organisasi non PBB dan 31 entitas PBB yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan Amerika Serikat.

Menurut pernyataan Gedung Putih AS, langkah ini diambil setelah pemerintahan Trump melakukan peninjauan atas partisipasi dan pendanaan AS di seluruh organisasi internasional, termasuk yang berafiliasi dengan PBB.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah tantangan global yang berpotensi selama 10 tahun ke depan.

Sigit mengungkapkan setidaknya ada 10 tantangan berdasarkan Global Risk Report 2025 yang berpotensi terjadi pada 10 tahun ke depan. Misalnya cuaca ekstrem, misinformasi, perang siber hingga dampak negatif teknologi AI.

"Yaitu cuaca ekstrem, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan sistem alam, kelangkaan sumber daya alam, misinformasi dan disinformasi, dampak negatif dari teknologi AI, ketimpangan, polarisasi sosial, spionase dan perang siber, serta polusi," ujar Sigit dalam rilis akhir tahun (RAT) Polri, Selasa (30/12/2025).

Dia menambahkan tantangan paling dekat dan nyata dirasakan oleh Indonesia adalah cuaca ekstrem yang menyebabkan bencana alam di Sumatra.

Bencana telah menimbulkan korban meninggal dunia yang telah menyentuh pada angka 1.132 orang, ratusan orang hilang, kerusakan infrastruktur hingga memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi.

"Sejalan dengan berbagai macam risiko tersebut, bencana alam akibat cuaca ekstrem saat ini menjadi salah satu tantangan yang paling nyata dampaknya dan kita rasakan," imbuhnya.

Di waktu yang sama, Sigit mengungkap cuaca ekstrem berpotensi melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai dari Bali, Nusra dan Jawa Timur dengan Siklon 93S.

Sementara siklon 95S di sekitar Papua dan siklon bakung dirasakan di sekitar Lampung.

"Pada saat yang sama saat ini terdapat tiga sistem siklon di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi," pungkasnya.